Kairo, Kompas - Konferensi rekonsiliasi Palestina yang diikuti 12 faksi politik di Kairo, Mesir, ditutup hari Kamis (26/2) malam dengan kesepakatan mengakhiri perpecahan, khususnya antara Hamas dan Fatah. Mereka juga sepakat membentuk lima komite dan satu komite pengarah bagi rekonsiliasi itu.
Lima komite itu adalah komite pemilu, komite pembentukan pemerintah persatuan nasional, komite pembentukan aparat keamanan, komite reformasi lembaga PLO, dan komite rekonsiliasi. Adapun komite pengarah beranggotakan Mesir, Liga Arab, dan para pemimpin faksi Palestina yang bertugas mengontrol kinerja dan membantu suksesnya misi dari lima komite itu.
Lima komite itu mulai bekerja 10 Maret dan dijadwalkan berakhir sebelum 20 Maret. Adapun pemilu Palestina direncanakan sebelum 25 Januari 2010.
Rekomendasi dari konferensi itu menegaskan bahwa digelarnya dialog rekonsiliasi itu berarti faksi-faksi Palestina telah menutup halaman yang menyakitkan akibat perpecahan dan memulai lembaran baru menuju persatuan dan rekonsiliasi.
Rekomendasi konferensi yang dibacakan ketua delegasi Fatah, Ahmed Qorei, dalam temu pers pascaselesainya konferensi rekonsiliasi itu menyatakan pula bahwa anggota komite-komite itu telah ditentukan dan juga sudah disepakati pedoman kerjanya secara umum.
Rekomendasi itu meminta segera dibebaskannya semua tahanan politik, baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza, menghentikan semua aksi penangkapan dan pelanggaran hak asasi manusia serta yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi.
Ketua delegasi Hamas yang juga deputi ketua biro politiknya, Mousa Abu Marzuk, menyatakan, hari ini adalah hari yang akan dicatat sejarah karena hari ini menyaksikan adanya satu kata antara faksi-faksi Palestina.
Marzuk lalu mengungkapkan, komite keamanan bertugas membentuk aparat keamanan yang profesional dan nonpartisan. ”Siapa pun yang hendak masuk menjadi anggota aparat keamanan harus menanggalkan baju faksi politik dan segera memakai baju seragam militer yang mengabdi kepada segenap rakyat Palestina,” papar Marzuk.
Tentang perlawanan, Marzuk menegaskan, perlawanan adalah hak rakyat Palestina selama masih ada penjajahan di tanah Palestina.
Menyangkut Gerbang Rafah antara Mesir dan Jalur Gaza, Marzuk mengungkapkan, Gerbang Rafah akan tetap dibuka untuk kemanusiaan dan akan ada pembaruan atas kesepakatan tahun 2005 soal operasional Gerbang Rafah. ”Pemerintah sementara yang akan dibentuk akan menangani masalah Gerbang Rafah itu,” tutur Marzuk. (mth)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar