Dubai World "Bangkrut"

AFP/KARIM SAHIB

Burj Dubai, gedung tertinggi di dunia, terlihat dalam gambar. Konstruksi belum rampung dan berbagai pekerjaan akhir masih terus dilakukan di gedung milik Dubai Wo r l d itu, yang terletak di Dubai, Uni Emirat Arab. Akan tetapi, kegagalan bayar utang oleh perusahaan pengembangnya mengancam kelanjutan konstruksi. Dubai World menyatakan akan menunda pembayaran cicilan utang, hasil pinjaman yang didapat dari sejumlah kreditor internasional, setidaknya selama enam bulan.

Dubai World "Bangkrut"

Perbankan dan Bursa Global Kembali Terguncang

Sabtu, 28 November 2009 | 03:34 WIB

London, Jumat - Pemulihan dari krisis finansial global yang disebabkan oleh surat utang di AS belum pulih benar. Namun, dunia kembali terguncang dengan pernyataan Dubai World, perusahaan investasi Dubai yang dipandang bonafide, karena meminta moratorium atas utang.

Perusahaan itu, Rabu (25/11), meminta kreditor internasional menghadapi pembayaran penundaan pembayaran cicilan utang sebesar 60 miliar dollar AS, setidaknya selama enam bulan ini. Perusahaan memiliki total utang sebesar 80 miliar dollar AS..

Ketika krisis finansial merebak tahun lalu, banyak pihak berpendapat kawasan Teluk dapat menjadi alternatif investasi yang cukup menguntungkan.

Saat Dubai World meminta penundaan pembayaran kewajibannya (standstill), sejumlah pihak langsung bereaksi negatif. Pasar finansial di beberapa negara kembali bergetar. Pasar saham di Asia dan Eropa langsung anjlok.

Dubai World menghadapi anjloknya pemesanan atas sejumlah bangunan properti yang dibangun, seiring dengan anjloknya daya beli global. Pembeli properti Dubai World pada umumnya adalah warga kaya dunia, termasuk politisi Barat dan aktor dan aktris besar Hollywood.

Kawasan Arab menikmati rezeki berlimpah dari minyak yang membuat kawasan itu mengalami booming ekonomi. Pengembangan properti pun marak di kawasan itu. Harga properti meroket selama empat tahun terakhir karena gencarnya iming-iming keuntungan. Hal itu membuat pasar jadi jenuh.

Pada hari Kamis (26/11), pasar saham di Eropa jeblok dan membukukan rekor penurunan terbanyak sejak April 2009. Indeks Nikkei Jepang turun 3,2 persen, Kospi Korea turun 4,6 persen, dan indeks Hangseng Hongkong turun 4,3 persen.

Pasar AS tutup karena hari raya Thanksgiving, sedangkan pasar saham di kawasan Teluk juga libur sehubungan dengan Idul Adha. Namun, pada hari Rabu bursa di Dubai anjlok tajam dan perdagangan saham sempat dihentikan.

Bursa di London juga langsung anjlok pada hari Jumat dan dihentikan selama 3,5 jam dengan alasan teknis. Perbankan Inggris termasuk pemasok utama kredit ke Dubai World.

Saham perbankan anjlok

Saham-saham perbankan, Jumat, anjlok karena investor khawatir bank bersangkutan memiliki piutang terkait dengan Dubai World, termasuk obligasinya.

Pelaku di pasar valuta asing juga melihat akan ada gerakan pada mata uang karena investor akan lebih sensitif terhadap risiko. Para investor menubruk mata uang aman seperti yen yang naik hingga ke titik tertinggi dalam 14 tahun terhadap dollar AS. Ini mengancam saham perusahaan eksportir Jepang.

Di antara utang Dubai World yang mengalami penundaan pembayaran adalah obligasi syariah sebesar 3,52 miliar dollar AS. Obligasi itu diterbitkan anak perusahaan Dubai World, Nakheel yang merupakan pengembang proyek permukiman prestisius bernama The Palm Islands.

Di kompleks yang dibangun di atas lahan reklamasi ini, David Beckham (pesepak bola Inggris) dan Brad Pitt (aktor AS) telah memesan rumah. Kompleks ini juga belum selesai dibangun dan diperkirakan akan gantung.

Utang lain yang juga diminta ditunda pembayarannya ialah obligasi syariah terbitan Limitless (juga afiliasi) sebesar 1,2 miliar dollar AS.

Berita soal Dubai World meningkatkan kekhawatiran mengenai keadaan utang di kawasan Teluk. Harga surat utang dari Abu Dhabi, Qatar, Arab Saudi, dan Bahrain naik hingga menyentuh dua digit, yang artinya risiko dianggap meningkat.

Eurasia Group, kelompok riset dari Washington, AS, menilai risiko makin meningkat bagi investor yang berinvestasi di Dubai. ”Kepercayaan investor terganggu,” demikian Eurasia Group.

Penguasa Uni Emirat Arab, Sheik Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, menepis kekhawatiran orang. Dia mengatakan publik telah beraksi berlebihan.

Ketika ditanya tentang utang Dubai World dalam pertemuan dua bulan lalu, dia dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa ”Kami baik-baik saja dan kami tidak khawatir.” Terakhir, pada awal bulan ini dia mengatakan kepada para pengkritik Dubai untuk ”tutup mulut”.

Sheik Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Ketua Komite Tertinggi Anggaran Dubai, juga menyatakan penundaan pembayaran utang itu sudah direncanakan secara matang.

Para analis juga yakin pemerintahan Uni Emirat Arab tidak akan tinggal diam dalam kasus krisis Dubai World.

Bank Sentral heboh

Namun, banyak pihak menilai kasus Dubai World merupakan fenomena gunung es dari bubble and burst sektor properti di kawasan, mengikuti kejadian di AS. Ini julukan bagi sektor properti yang booming pada tahun-tahun pertama, kemudian terjerembap beberapa tahun kemudian.

Pekan lalu, Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn mengingatkan, perbankan global belum menuntaskan separuh dari total kredit ke sektor perumahan global.

Bank sentral India, The Reserve Bank of India, akan meminta laporan dari perbankan di India mengenai kucuran kredit ke di Dubai World, sebagaimana Wakil Gubernur Bank of India Shymala Gopinath.

Bank sentral China, Bank of China, menyatakan tidak menyalurkan kredit ke Dubai World. UniCredit Italia dan Taiwan buru-buru menyatakan tidak memiliki piutang ke Dubai World.

Perbankan di Arab, Inggris, dan Eropa kini resah dengan kasus Dubai World, yang dianggap sebagai Lehman Brothers, perusahaan bank investasi AS yang bangkrut karena tidak bisa menutupi kewajiban.

Belum diketahui bagaimana krisis ini akan ditangani. Namun, banyak pihak yang memperkirakan konstruksi bangunan milik Dubai World akan terkendala. (AP/AFP/REuters/joe)

KOMPAS.com - Ahmadinejad Diisukan Berdarah Yahudi

KOMPAS.com - Ahmadinejad Diisukan Berdarah Yahudi

Shared via AddThis

KOMPAS cetak - Dadis Merasa Bukan Tanggung Jawabnya

KOMPAS cetak - Dadis Merasa Bukan Tanggung Jawabnya

Shared via AddThis

C(h)ina

Kamis, 1 Oktober 2009 | 04:29 WIB

Christine Susanna Tjhin

Sebulan ini, Beijing sibuk menyiapkan perayaan 60 tahun Republik Rakyat China.

Tak hanya itu. Media penuh program patriotik. Parade disiapkan, memamerkan kekuatan militer dan budaya China. Film epik Berdirinya Sebuah Republik yang melibatkan artis-artis besar seperti Jackie Chan, Jet Li, dan Andy Lau memecahkan rekor penjualan tiket terbesar. Hajatan sepekan itu ditutup pergelaran opera Turandot karya Puccini di megastadium Sarang Burung oleh sutradara Zhang Yimou, sebagai simbol ”China yang baru”, perpaduan budaya tradisional Kerajaan Tengah dan republik yang mendunia.

Namun, di sela-sela kemeriahan pesta, keamanan ibu kota dan wilayah rentan, seperti Tibet dan Xinjiang, diperketat. Warga lokal, sejumlah diplomat, dan wartawan asing yang tinggal di sekitar Tiananmen mengeluhkan peringatan untuk tidak membuka jendela saat parade berlangsung. Akses internet kian dibatasi, bahkan Facebook dan Twitter diblok. Apa yang sebenarnya terjadi dalam merefleksikan enam dekade kehadiran China di dunia?

Setelah enam dekade

Dari era Mao Zedong, modernisasi Deng Xiaoping, dan globalisasi saat ini, kompleksitas dari realitas China kian nyata. Pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan devisa dua triliun dollar AS mengangkat 200 juta lebih penduduk China dari kemiskinan dan melahirkan kota-kota megapolitan. Namun, masih ada ratusan juta warga yang miskin dan menganggur. Melebarnya kesenjangan ekonomi sosial dan degradasi lingkungan meningkatkan potensi instabilitas.

Kecepatan pembangunan fisik tak sepenuhnya diimbangi pembangunan nonfisik. Problem terkikisnya komunisme sebagai ideologi negara belum nyaman terjawab oleh kehadiran nasionalisme. Gelora nasionalisme mendapat tantangan konflik sosial di mana faktor kesenjangan, politik identitas, dan hak asasi manusia bersilangan.

Dari kasus obor olimpiade di Paris, konflik Tibet dan Xinjiang, gempa Wenchuan, hingga astronot China pertama menampilkan ekspresi nasionalisme yang berwarna. Pemerintah sering kelimpungan saat harus menangani gelombang pasang nasionalisme.

Sebuah arena interaksi narasi nasionalisme adalah dunia maya. Birokrasi ruang maya menjadi fenomena sosial yang hangat. Lebih dari 380 juta pengguna dari kelas menengah/atas berkelit dari polisi internet serta mencari gelanggang berekspresi secara kritis dan kreatif di dunia maya sebagai alternatif kekakuan dunia nyata. Banyak kebijakan direvisi/dihapus karena tekanan opini publik bertebaran di blog.

Seputar sistem politik, sekilas tidak tampak perubahan dari esensi struktur multipartai yang didominasi Partai Komunis (tertutup dan tanpa oposisi riil), tetapi internal partai ternyata lebih dinamis. Era pemimpin karismatik diganti kepemimpinan kolektif, diwarnai persaingan kubu ”populis” (Liga Pemuda Komunis) dan kubu ”pangeran” (penerus pemimpin era lalu).

PKC menunjukkan peningkatan kemampuan beradaptasi, terutama dalam pemanfaatan media dan pemberdayaan kaum intelektual. Desentralisasi dan ”konsultasi publik” dalam proses kebijakan kian mendapat angin.

China bersiap menjalani transisi, dari generasi ke-4 (Hu Jintao) ke generasi ke-5 (Xi Jinping?). Pengamat menerka-nerka, bagaimana transisi pada 2012 akan berlangsung setelah dalam rapat ke-17 PKC lalu, Xi tidak ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, posisi yang dulu memuluskan jalan Hu.

China dan dunia

China tidak berpretensi ingin mengubah dunia, kata beberapa pemikir strategis China. Hanya dengan mengubah diri China sendiri, seluruh dunia akan ikut berubah. Apa pun motivasinya, meningkatnya kepercayaan diri atau keinginan untuk menenangkan dunia sulit dimungkiri.

Meski masih jauh bagi China untuk menggantikan hegemoni Amerika Serikat, kehadirannya mendorong kita untuk mau tidak mau menggunakan lensa berbeda dalam meretas perjalanan dan pemikiran baru komunitas global. Kehadiran konsep ”Konsensus Beijing” telah mengundang perdebatan kritis seputar sebaran kapitalisme dan demokrasi liberal yang terpatri dalam ”Konsensus Washington”.

Selama krisis keuangan dunia, ekonomi terbesar ketiga dunia ini muncul sebagai salah satu penyangga dunia. Bahkan, dalam pertemuan G-20 lalu, China tampak kian lugas menuntut rekayasa ulang sistem keuangan global dan tatanan ekonomi baru. Perdebatan perlunya G-2, meski dikatakan prematur, mengindikasikan nilai strategis China untuk bersanding dengan AS. Yang jelas, China kian piawai memanfaatkan mekanisme multilateral.

Menuju ”mitra strategis”

Bagaimana posisi hubungan Indonesia-China? Meski lambat, posisi China bergeser, merefleksikan aspirasi mengangkat peran Indonesia ke tataran global. Kecanggungan kita sebagai aktor global masih terasa, dan ini diperburuk oleh institusionalisasi persepsi ”ancaman China” semasa Orde Baru. Ini akan memengaruhi kita dalam berinteraksi dengan China. Sejak penandatanganan kemitraan strategis 2006, pertanyaan ”mana dagingnya?” masih belum terjawab.

Dalam pertemuan G-20, Hu menggarisbawahi skema pertukaran mata uang antarnegara sebesar 95 miliar dollar, termasuk Indonesia, yang menjanjikan perdagangan lebih dinamis. Pertukaran mata uang bilateral masih diwarnai kebingungan dan keraguan. Kajian mendalam diperlukan guna menimbang manfaat skema ini dan mengurangi ketergantungan terhadap dollar, terutama pada saat krisis.

Diplomasi kita harus didukung kajian kritis tentang dampak perubahan China. Jangan sampai kecanggungan kita, terefleksi dalam kebingungan menyebut nama Negara Tirai Bambu (China, Cina, atau Tiongkok), trauma sejarah, dan kesenjangan pengetahuan, menghilangkan kesempatan mengambil manfaat dari perkembangan China.

Christine Susanna Tjhin Peneliti di CSIS; Sedang Mengambil Doktor di Jurusan Diplomasi Universitas Peking, China

Belajar dari China

Kamis, 1 Oktober 2009 | 04:31 WIB

I Basis Susilo

Dalam Pendahuluan buku Merangkul Cina (2009), sinolog I Wibowo membandingkan China dan Indonesia.

Berangkat dari kondisi yang sama—hancur sebagai korban Perang Dunia—perjalanan waktu membedakan nasib keduanya. Tulisnya, ”Memasuki abad ke-21 China telah menjadi kekuatan besar, sementara Indonesia tetap menjadi kekuatan kecil, bahkan tidak mempunyai kekuatan.”

Pendapat tentang Indonesia tidak punya kekuatan tampaknya berlebihan. Beberapa bukti terakhir, seperti perannya di G-20, menunjukkan Indonesia sudah punya ”sesuatu” yang bisa dipelihara dan didayagunakan di kemudian hari. Namun, pendapat bahwa China lebih maju dari Indonesia memang tidak terbantahkan. Justru karena itu, kemajuan China bisa dijadikan pelajaran berharga guna memacu kemajuan Indonesia.

Banyak pelajaran bisa diambil dari kemajuan China. Tiga yang mendasar dan penting adalah soal kepercayaan diri, prioritas pendidikan, dan peta jalan ke depan.

Percaya diri

Kepercayaan diri adalah salah satu sifat yang dibangun dan dikembangkan Mao Zedong sejak awal 1930-an hingga 1970-an. Percaya diri itu dibangun sebagai jawaban atas ”penghinaan seratus tahun” (bainian guochi) sebelumnya oleh bangsa-bangsa Barat dan Jepang sejak Perang Candu 1840-1949. Begitu bernafsunya membangun kepercayaan diri, Mao memaksakan Revolusi Kebudayaan (1966-1976) yang menelan korban jutaan jiwa. Bagaimanapun, Mao menyumbangkan bangunan dasar bagi infrastruktur, industri, kesehatan, dan pendidikan yang memadai.

Karena itu, struktur bangunan dasar psikologis, ekonomis, sosial, dan politik untuk eksis dan maju, China secara alami tumbuh lebih kuat dan lebih percaya diri dibandingkan dengan, misalnya, Jepang dan Korsel yang harus menggadaikan sebagian kedaulatannya kepada AS.

Prioritas pendidikan diperhatikan dan dijalankan para pemimpin China sejak Mao. Menurut Gang Guo (2007), selama Revolusi Kebudayaan, jumlah siswa masuk sekolah dasar meningkat separuh, sekolah menengah pertama naik empat kali lipat, dan sekolah menengah meningkat 14 kali lipat.

Memang ada perdebatan terkait kualitas pendidikan. Namun, Mao memberi dasar distribusi yang lebih merata sumber daya manusia. Bila revolusi kebudayaan untuk SD-SMA, yang terkena langsung revolusi kebudayaan adalah yang lahir antara 1951 dan 1970, yang kini menjadi tulang punggung kemajuan RRC sejak 1990-an.

Deng Xiaoping pada 1978 mengatakan, ”Bila China ingin memodernisasi pertanian, industri, dan pertahanan, yang harus dimodernisasi lebih dahulu adalah sains dan teknologi serta menjadikannya kekuatan produktif.” Pada 1985, Deng menegaskan pentingnya pendidikan karakter, dan orientasi hafalan dianggap ”membunuh” karakter anak. Setelah itu, guru dan kaum profesional amat dihargai.

Presiden Jiang Zemin pada 2000 mengumpulkan semua pemimpin China untuk membahas bagaimana mengurangi beban pelajaran siswa melalui adopsi sistem pendidikan yang patut secara umur dan menyenangkan, serta pengembangan semua aspek dimensi manusia, kognitif, karakter, aestitika, dan fisik.

Pada 2005, Pusat Penelitian Modernisasi China menerbitkan peta jalan Modernisasi China untuk abad ke-21. Isinya: tahun 2025 produk domestik bruto (GDP) China menyamai Jepang. Tahun 2050 China jadi negara maju secara moderat. Tahun 2080 China menjadi negara maju, sama dengan AS. Tahun 2100 China menjadi negara paling maju di dunia, melampaui AS. Atas dasar peta jalan itu, China bergerak menuju masyarakat yang lebih baik secara bersama (xiaokang).

Indonesia

Dibandingkan dengan bangsa kita, kepercayaan diri bangsa China lebih kuat karena dasar yang dibangun Mao dan capaian-capaian kasatmata, seperti olimpiade dan kemajuan ekonominya.

Namun, pelan tetapi pasti, bangsa Indonesia sebenarnya mulai percaya diri. Keberhasilan mempraktikkan demokrasi dan kemajuan ekonomi setelah krisis akhir 1990-an mulai menjadikan kita dihargai negara-negara lain. Buktinya, dalam GDP, Indonesia berada di nomor 16 dunia dan menjadi anggota G-20 yang mulai disegani anggota lain. Momentum untuk kepercayaan diri ini perlu terus dijaga, dipelihara, dan diapresiasi.

Kendati terlambat, bangsa kita telah mengakui pentingnya pendidikan sebagai pendasar bangunan bangsa. Hal itu terbukti dengan anggaran 20 persen untuk pendidikan. Kendati implementasinya belum sempurna dan konsepnya belum kuat sehingga terkesan lebih sibuk menghabiskan anggaran, keputusan politik bangsa bahwa pendidikan harus diprioritaskan sudah berada di jalur yang benar. Dalam waktu 20 tahun ke depan, kita akan membuktikan bangsa ini akan lebih kuat bersaing di antara bangsa-bangsa lain. Konsep pembangunan pendidikan harus dibuat lebih mendasar dan terarah sehingga alokasi dana 20 persen pendidikan bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Namun, agar kemajuan itu tercapai, diperlukan peta jalan yang lebih jelas. Dua tahun lalu, Yayasan Indonesia Forum menyampaikan Visi Indonesia 2030. Beberapa lembaga dan pusat studi tentu punya kerangka peta jalan bangsa. Yang penting, peta jalan itu diakui dan disepakati oleh lembaga berwenang sehingga mempunyai legitimasi yang kuat untuk diterapkan. Dulu MPR membuat rencana pembangunan berjangka panjang. Kini para pemimpin harus mencari cara untuk membuat dan memutuskan peta jalan yang lebih otoritatif guna memandu perjalanan pembangunan bangsa.

I Basis Susilo Dosen Hubungan Internasional dan Dekan FISIP Unair

Ekonomi China Setelah Pertumbuhan 30 Tahun

Kamis, 1 Oktober 2009 | 04:32 WIB

Thee Kian Wie

Hari ini Republik Rakyat China merayakan HUT ke-60. RRC diproklamasikan pada 1 Oktober 1949 oleh Mao Zedong di hadapan massa di lapangan Tiananmen.

Pada peristiwa ini, ada baiknya merenungkan pencapaian negara raksasa ini di bidang ekonomi, terutama sejak reformasi ekonomi pada tahun 1979, dan berbagai tantangan yang dihadapi.

Reformasi ekonomi

Sejak Deng Xiaoping meluncurkan program reformasi ekonomi tahun 1979, ekonomi China mengalami pertumbuhan amat menakjubkan.

Akibat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 10 persen setahun dan berlangsung hampir 30 tahun—sebelum negara ini terkena dampak krisis finansial global akhir 2008—ekonomi China diukur dari besarnya produk domestik bruto menjadi negara ketiga terbesar di dunia sesudah ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Bahkan, menurut proyeksi, dalam beberapa tahun mendatang China akan melampaui Jepang jadi ekonomi kedua terbesar di dunia sesudah AS.

Selain itu, menurut perkiraan Bank Dunia, persentase penduduk China yang hidup di bawah garis kemiskinan telah menurun dari 60 persen pada 1978 menjadi 7,0 persen pada 2007. Ini berarti sejak 1979 kesejahteraan ratusan juta penduduk China yang miskin dapat ditingkatkan, suatu kinerja yang tiada taranya dalam sejarah ekonomi dunia.

Demokrasi

Menurut Profesor Deepak Lal dari Universitas California, Los Angeles, faktor penting mengapa pimpinan China berbeda dengan elite politik India dan Indonesia, telah berhasil menempuh kebijakan reformasi ekonomi yang lebih konsisten dan berkelanjutan, adalah karena mereka sepenuhnya merangkul ideologi kapitalisme. Di sisi lain, dalam pidato baru-baru ini, Presiden Hu Jintao menegaskan demokrasi Barat tidak cocok bagi China.

Investasi asing

Kebijakan ekonomi China adalah pragmatis yang didasarkan atas evaluasi pengalaman dalam pelaksanaan berbagai eksperimen program pembangunan yang mereka sebut ”mencari kebenaran dari kenyataan konkret”, seperti ”sistem tanggung jawab rumah tangga” yang pada akhir 1970-an telah meninggalkan sistem pertanian kolektif dan mengembalikan usaha tani kepada para petani. Hasilnya, kenaikan pesat dalam produktivitas, hasil produksi, dan pendapatan petani tanpa memerlukan pengeluaran besar dari Pemerintah China.

Kebijakan ekonomi yang pragmatis juga tecermin pada kebijakan ”pintu terbuka” bagi investasi asing. Meski dari tahun ke tahun sistem insentif dan peraturan mengenai investasi asing terus disempurnakan, insentif dan peraturan tentang investasi asing tetap menarik bagi investor asing. Dengan demikian, China menerima investasi asing dalam jumlah amat besar, jauh melebihi investasi asing ke negara-negara kawasan Asia-Pasifik lainnya (di luar Jepang).

Semula, Pemerintah China juga memberi prioritas pada pembangunan industri-industri manufaktur ringan dan menengah yang padat karya dan berorientasi ekspor—yang hanya memerlukan jumlah investasi kecil—tetapi dalam waktu singkat menghasilkan lonjakan jumlah produksi, seperti tekstil, garmen, alas kaki, mainan anak, dan barang elektronik konsumsi. Kenyataannya, industri ini telah mempekerjakan puluhan juta orang yang datang dari pedesaan. Namun, setelah krisis finansial global juga melanda China, puluhan juta pekerja ini kembali ke pedesaan karena pasar ekspor mereka mengalami kontraksi.

Program reformasi ekonomi China yang diluncurkan Deng Xiaoping disebut Gai Ge Kai Feng, terdiri dari dua unsur utama. Pertama, ”mengubah sistem insentif dan kepemilikan” di mana milik pribadi menjadi lebih dominan daripada milik negara.

Kedua, ”membuka pintu”, artinya liberalisasi perdagangan luar negara, investasi asing, dan domestik. Kebijakan investasi asing yang liberal dilengkapi peraturan ketat, yang mewajibkan berbagai perusahaan asing untuk mengalihkan teknologinya ke berbagai perusahaan domestik, sebagai imbalan dibukanya pasar domestik China yang besar bagi berbagai perusahaan asing.

Selain itu, Pemerintah China berhasil membangun jaringan prasarana fisik, terutama sistem transportasi yang luas dan efisien, yang implementasinya didasarkan atas pemulihan ekonomi total. Artinya, penghasilan dari pengenaan tarif yang dibayar para pengguna prasarana ini harus menutupi semua biaya yang diperlukan untuk operasi dan pemeliharaan prasarana.

Program reformasi ini juga memberi prioritas tinggi pada pertanian dan pembangunan pedesaan. Kenyataan menunjukkan hal ini belum begitu berhasil, yang juga diakui Presiden Hu Jintao. Presiden Jintao menyerukan perwujudan suatu ”masyarakat yang serasi” yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Tantangan China

Namun, selain keberhasilan ekonominya yang luar biasa, China juga menghadapi berbagai tantangan besar yang harus ditanggulangi guna menghindari pertumbuhan ekonomi yang melamban; ketimpangan pendapatan antargolongan yang amat besar; konflik yang makin tajam dengan mitra perdagangan yang pasarnya dibanjiri barang-barang China.

Untuk dalam negeri, China juga menghadapi polusi udara yang amat parah, yang mengakibatkan China kini menjadi sumber gas karbon (CO) paling besar di dunia; dan ketimpangan dalam perimbangan jender akibat kebijakan satu anak yang menyebabkan terjadi banyak aborsi bayi perempuan karena preferensi orang China untuk anak laki, serta jumlah penduduk China yang makin cepat menua yang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti yang kini sudah dialami Jepang.

Mengubah strategi

Pada Desember 2004, pimpinan puncak China memutuskan mengubah secara fundamental strategi pertumbuhan negara ini dari pola pembangunan yang terutama digerakkan oleh investasi dan ekspor ke pola yang lebih mengandalkan pertumbuhan domestik yang lebih pesat.

Pada awal 2006 Perdana Menteri Wen Jiabao mengulangi tekad Pemerintah China untuk mendorong konsumsi domestik sebagai sumber pertumbuhan utama China.

Dalam laporan triwulan kedua 2009 tentang perkembangan ekonomi China, Bank Dunia menekankan, China perlu memberi prioritas pada perubahan dalam kebijakan struktural yang diperlukan untuk memudahkan transisi ke pola pertumbuhan yang lebih didorong pertumbuhan konsumsi domestik dan lebih berorientasi pada pola pertumbuhan yang lebih mendorong sektor jasa dan padat karya.

Implementasi kebijakan ini akan memungkinkan China untuk lebih cepat menanggulangi dampak krisis finansial global dan mencapai lagi pertumbuhan ekonomi pesat yang berkelanjutan.

Thee Kian Wie Staf Ahli Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakart

60 Tahun RRC

Kamis, 1 Oktober 2009 | 04:32 WIB

I Wibowo

Salah satu bangunan yang muncul di tengah kota Beijing dan menggegerkan masyarakat China pada tahun 1992 adalah gerai makanan cepat saji McDonald’s. Masyarakat Beijing terenyak atas datangnya makanan Amerika Serikat ini dan menyambutnya dengan penuh gairah, lebih bergairah ketimbang ketika dibuka di Shenzhen pada 1990.

Mereka bersemangat menyambut produk AS yang paling terkenal di seluruh dunia itu, tak peduli dengan harga yang mahal. Dalam waktu singkat, gerai makanan cepat saji yang menjadi ikon Amerika ini telah merebak di kota Beijing dan juga kota-kota lain di China.

Tiga puluh tahun kemudian tidak ada produk AS yang tidak ada di China. Makanan, minuman, pakaian, sepatu, tas, mainan, mobil, dan lainnya yang berasal dari AS menguasai pasar China. Tentu saja komputer asal AS yang terkenal. Segala jenis barang dan jasa yang berasal dari AS telah masuk dan diterima di China.

Gairah ini tidak hanya tampak di tingkat pemimpin, tetapi juga di kalangan intelektual dan rakyat jelata. Dan akhirnya adalah cita-cita pembangunan bangsa itu sendiri.

Apa cita-cita pembangunan China saat ini? Menandingi AS. China menjadikan AS sebagai sasaran dan tatapan matanya. Apa yang dilakukan oleh AS, China harus dapat melakukan. Apa yang dapat dicapai oleh AS, China harus dapat mencapainya.

Yang hebat di AS harus juga dapat dibuat di China, bahkan mungkin lebih hebat lagi. Kota New York harus dibangun juga di China dan terlaksana di Shanghai. AS dapat mengirim manusia ke ruang angkasa, China segera mengejarnya dan sudah berhasil mengirimkan ”taikonot” mereka keliling bumi.

Ketika Yao Ming direkrut menjadi pemain basket profesional (NBA) di AS, orang China tidak hentinya menceritakan peristiwa ini. Begitu pula kemenangan atlet-atlet China pada Olimpiade Beijing (2008) sebagai juara umum. Mereka bangga bahwa China dapat melewati AS.

Dalam perdagangan, China mampu menaklukkan AS sehingga negeri Paman Sam ini mengalami defisit besar. Koran-koran China pasti memuat berita yang memperlihatkan angka statistik dalam hal apa saja jika itu menyamai atau melebihi AS.

Awal 2009 ini, China boleh amat bangga bahwa untuk pertama kalinya posisi China diperhitungkan setara oleh AS. Adalah Robert Zoelick, Direktur Bank Dunia, yang pertama melontarkan gagasan bahwa krisis keuangan global saat ini hanya bisa diselesaikan oleh G-2.

Maksudnya adalah AS dan China. Gagasan ini menguat, lalu masuk China, dan membuat banyak intelektual China berbunga-bunga. Krisis keuangan global yang mulai pada September 2008 memang telah mengubah seluruh tata ekonomi dunia, termasuk hubungan China dan AS.

Mengejar AS

Mengapa Amerika Serikat?

Jika memerhatikan retorika akhir tahun 1950-an hingga 1960-an, tak terbayangkan bahwa China mengagumi AS. Bersama Stalin dan Khruschev, Mao mengkritik dan mengecam AS sebagai gembong kapitalis terbesar.

Namun, jika melacak hingga ke tahun 1930-an, pemimpin elite China (baik Chiang Kai-shek maupun Mao Zedong) sebenarnya menyimpan rasa kagum yang besar terhadap AS. Mao tercatat amat mengagumi presiden pertama Amerika, George Washington. Persahabatannya dengan Edgar Snow, wartawan Amerika, pernah mendorong dia untuk berpikir mengadakan kerja sama dengan AS untuk mengusir Jepang (He Di, 1994).

Paling jelas ketika Mao melancarkan Lompatan Jauh ke Depan pada 1959. Mao mengatakan mau mengejar AS dalam 15 tahun dan Inggris dalam 10 tahun. Padahal, program itu adalah program untuk menciptakan masyarakat komunis!

Alasan geopolitik mungkin berperan, tetapi alasan lain jelas bermain. Ketika Mao mau berjabat tangan dengan Nixon pada tahun 1972, proses normalisasi pun bergulir. Mao tidak menyaksikan normalisasi hubungan dengan AS, tetapi penggantinya, Deng Xiaoping, jelas mempunyai visi yang sama. Puncaknya adalah pada tahun 1979 ketika China dan AS setuju untuk membuka hubungan diplomatik.

Beberapa pekan kemudian Deng Xiaoping terbang ke AS, mengadakan tur ke beberapa kota. Selama di AS, Deng tak henti berdecak kagum atas kemajuan AS, terutama di bidang teknologi. Bersamaan dengan itu, seluruh masyarakat China dilanda ”demam Amerika”.

Dalam studinya tentang persepsi China terhadap AS pada akhir tahun 1980-an, David Shambaugh menemukan bahwa di lingkungan kader elite Partai Komunis China memang sudah ada rasa kagum yang kuat terhadap AS. Meski masih gencar menulis kritik terhadap ”imperialisme AS”, mereka tetap mengagumi AS. Imperialis namun dikagumi. Maka buku Shambaugh pun diberi judul Beautiful Imperialist.

Pada tahun 1997, persis ketika China dan AS terbekap aneka macam perselisihan, polling oleh Institut Pendapat Publik, Universitas Renmin, menemukan sikap positif masyarakat China terhadap AS. Bahkan, ditemukan bahwa masyarakat China mempunyai sikap yang lebih positif terhadap orang AS daripada terhadap orang Jepang, Jerman, dan Rusia.

Ketika pada tahun-tahun itu muncul buku-buku yang anti-Amerika sekalipun, kekaguman terhadap kemajuan AS tidaklah luntur. Hasil yang sama tampak dalam penelitian tahun 2005 oleh Global Times. Responden amat positif terhadap kemajuan ekonomi, kemajuan sains dan teknologi, serta kebudayaan Amerika. Hal ini menjadi kian menarik ketika dibaca dengan latar belakang persepsi yang negatif terhadap AS yang sedang melanda dunia saat ini (Kohut and Stokes, 2006).

Gaya gravitasi dari Amerika

Sejak kekalahan memalukan pada Perang Candu 1840, China sebagai bangsa sangat bertekad untuk belajar dari bangsa lain karena China merasa tidak mungkin memperbaiki diri dengan Konfusianisme.

Mula-mula China menoleh ke Eropa, mengirim banyak mahasiswa ke Eropa, terutama Perancis. Mereka mau menimba cita-cita Revolusi Prancis untuk dipakai mengubah keterpurukan bangsanya. Demonstrasi besar oleh mahasiswa pada 4 Mei 1919 menolak Konfusius dan Konfusianisme, serta memilih ”Mr Science and Mr Democracy” sebagai solusi masalah.

”Gerakan 4 Mei” ternyata tidak bertahan lama, digantikan dengan kekaguman akan Revolusi Bolshevik pada 1917.

Sekelompok besar orang China bertekad menanamkan Marxisme dan komunisme serta meniru Rusia (Uni Soviet). Mereka mendirikan partai politik dan sejak 1949 hingga tiga dekade ke depan menerapkan model Uni Soviet di China.

Namun, gerakan komunisme ini tidak memuaskan bangsa China. Kegagalan itu membuat China memikir ulang sikapnya terhadap AS, musuh besarnya. Mao dan kemudian Deng membuka jalan bagi perubahan ini. Ketika ”Reformasi dan Keterbukaan” diumumkan tahun 1978, China menempatkan Amerika yang kapitalis sebagai target untuk dicapai.

Selama tiga dekade kedua, AS telah menjadi sumber inspirasi, sedemikian rupa, sehingga China seolah-olah tidak dapat hidup tanpa AS. Kini China memandang AS sebagai penghela jalan sejarahnya ke masa depan. Banyak hal yang telah dicapai oleh AS ingin dikejar oleh China. Dan yang belum dicapai oleh China akan terus dikejar. Mungkin dalam hati orang China tebersit keinginan bahwa AS tidak boleh lenyap agar mereka tetap dapat mengalami gaya gravitasi yang muncul dari AS.

Hal ini tidak berarti bahwa terjadi penjiplakan mentah-mentah. China tidak akan, bahkan tidak mungkin, menjadi kembaran AS. Walaupun bermimpi untuk menjadi seperti AS, China telah berhasil melahirkan sendiri ”model China”. Mungkin lebih tepat untuk dikatakan bahwa AS telah menimbulkan gaya gravitasi yang luar biasa kuat sehingga China seakan-akan terus terarah ke sana meski tidak terperangkap di dalamnya.

Ketika mereka memperjuangkan demokrasi pada tahun 1989, para mahasiswa dan intelektual mendirikan replika Patung Liberty yang ada di New York. Perjuangan yang berubah menjadi drama berdarah ini mengungkapkan kerinduan terdalam sebagian warga China untuk meniru dan mengejar AS dalam hal mendirikan negara yang demokratis.

Mungkin hal ini hanya keinginan yang tertunda, yang akan terlaksana pada waktunya nanti. Pada ulang tahun ke-60 ini China tetap dapat memandang AS sebagai inspirator pembangunannya.

I Wibowo Pengajar pada Departemen Hubungan Internasional FISIP-UI; Ketua Centre for Chinese Studies FIB-UI

KOMPAS cetak - Irak-Suriah Menegang

KOMPAS cetak - Irak-Suriah Menegang: "Irak-Suriah Menegang
Turki Berusaha Tengahi Krisis Hubungan Baghdad-Damaskus

Selasa, 1 September 2009 | 04:22 WIB

Baghdad, Senin - Hubungan Irak-Suriah, Minggu (30/8), makin tegang setelah Irak mengudarakan pengakuan seorang tersangka anggota Al Qaeda yang menuduh agen-agen intelijen Suriah melatih para pasukan asing di sebuah kamp, sebelum mereka bertempur di Irak."

KOMPAS cetak - Oposisi Ramos-Horta Hilang Hubungan

KOMPAS cetak - Oposisi Ramos-Horta Hilang Hubungan: "Oposisi Ramos-Horta Hilang Hubungan

Selasa, 1 September 2009 | 04:24 WIB

Dili, Senin - Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta hilang kontak dengan rakyat atas penolakannya untuk menerima sebuah mahkamah internasional untuk mengadili pelaku kekejian di masa lalu, menurut oposisi hari Senin (31/8)."

Kebebasan Pers di Malaysia

Oleh: Vinsensius Sitepu
(Mahasiswa master komunikasi massa di Universiti Sains Malaysia)


Belum lama ini pecahlah demonstrasi mendukung penghapusan Internal Security Act (ISA) di Kuala Lumpur. Aksi yang kesekian kalinya ini menentang otoritarianisme kerajaan yang menggunakan undang-undang tersebut untuk membungkam kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers. Malaysia hingga saat dipandang dunia sebagai negara yang keras terhadap kehidupan media.

Bagi pendukung kebebasan bersuara dan berpendapat, pers tanpa kontrol ketat dari pemerintah adalah sebuah dambaan. Namun, di sejumlah negara di Asia Tenggara, kebebasan pers yang sesungguhnya adalah kebijakan dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), masih mendapatkan ancaman.

Hal ini senada dengan apa yang dilontarkan Presiden UNESCO, Dr George Anastassopoulos, dalam perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2009 di Doha, Qatar, 3 Mei 2009 lalu. Khususnya pada 2008, ancaman terhadap wartawan semakin meningkat. Kata George, terdapat 60 wartawan dibunuh karena opininya, 673 orang ditahan, 29 orang diculik, dan banyak wartawan diisolasi dari dunia luar.

Kebebasan pers di Malaysia yang dinilai oleh komunitas internasional masih mengekang kebebasan pers dengan kontrol pemerintah yang sangat ketat. Paham demokrasi yang selama ini dilontarkan oleh pihak penguasa, sepertinya tidak tercermin dalam sejumlah tindakan terhadap pekerja media dan institusinya. Para redaktur juga sangat berhati-hati dan memiliki kewajiban menghilangkan kalimat atau paragraf (self-cencorship ).


Esensi Kebebasan Pers
Reformasi dan kebebasan media kerap kali dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan dipahami dalam hubungannya dengan institusi demokrasi dan masyarakat sipil. Dan dalam pandangan beberapa pengamat, reformasi media diperlukan bagi kebebasan media, dan kebebasan media sangat penting bagi demokratisasi (Becker, Vlad dan Nusser, 2007).

Weaver (1977) dalam Becker, Vlad dan Nusser (2007) mengindentifikasi tiga komponen kebebasan pers, yaitu campur tangan pemerintah dalam media relatif sedikit, campur tangan nonpemerintah yang kecil dan eksistensi kondisi yang menjamin diseminasi gagasan dan opini yang beragam kepada audiens yang banyak.

Freedom House, sebuah lembaga pemantau kebebasan pers yang berbasis di Amerika Serikat, melihat bahwa hukum dan regulasi dapat memengaruhi media. Ini sama halnya dengan tindakan pemerintah yang menggunakan hukum itu untuk memanipulasi media. Pengaruh politik diukur dengan mengevaluasi tingkat pengendalian politik atas isi berita media. Sedangkan tekanan ekonomi diukur dengan mengevaluasi karakteristik sistem media, seperti struktur media dan biaya untuk membangun gerai-gerai medianya dan dampak berita terhadap tingat korupsi dan suap.

Media Malaysia
Freedom House meletakkan Malaysia di peringkat 141 dari 195 dalam indeks kebebasan pers, setara dengan Kamerun dan Liberia. Hingga saat ini, sangat sulit bagi jurnalis Malaysia untuk menulis secara bebas. Ini pula yang menyebabkan kritik tajam terhadap pemerintah hampir tidak mungkin dilakukan. Berita-berita yang sifatnya laporan investigasi ( investigative reporting ) tidak boleh dilakukan.

Kritik yang dianggap menyinggung pemerintah oleh surat kabar oposisi memungkinkan perusahaan surat kabar tersebut ditutup. Hal ini terjadi beberapa waktu lalu terhadap tiga surat kabar oposisi Malaysia yang dibekukan sementara operasionalnya menjelang Abdullah Ahmad Badawi meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri.

Jaminan umum terwujudnya kebebasan media di negara ini dinyatakan dalam Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Undang-undang ini adalah regulasi tertinggi sebagai dasar penerbitan media Malaysia. Di dalamnya dicantumkan mengenai kebebasan bersuara, berhimpun, dan berserikat.

Pers Malaysia secara hukum tunduk pada beberapa rangkaian hukum negara, termasuk Akta Fitnah 1957, Akta Rahsia Rasmi, Akta Hasutan, serta Akta Percetakan dan Penerbitan. Dalam kasus yang ekstrem, wartawan dapat dikenakan tindakan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri atau lebih dikenal sebagai Internal Security Act (ISA).

Bagi para oposan, ISA sendiri dianggap sebagai hantu dan momok yang menakutkan. Dengan ISA pemerintah berhak memenjarakan wartawan tanpa melalui proses pengadilan. Alasannya klasik, karena apa yang dituliskan wartawan dianggap membahayakan keselamatan dan kestabilan negara. Dalam beberapa kasus yang baru, misalnya adalah ditahannya Raja Petra Kamaruddin yang diringkus atas akta hukum ISA. Kamaruddin adalah pendiri situs web berita Malaysia Today .

Kamaruddin dituduh menyiarkan berita bohong perihal keterlibatan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak, dalam pembunuhan model asal Mongolia, Altantuyaa Shaariibuugiin. Penerbitan koran dan majalah di Malaysia secara langsung dikontrol dengan Akta Penerbitan dan Percetakan. Sebelum terbit pertama kali, pengelola surat kabar harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kementerian Keselamatan Dalam Negeri Malaysia. Izin tersebut harus diperbarui setiap tahun. Di dalam izin tersebut diuraikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pers.

Stasiun televisi dan radio swasta juga tunduk pada Akta Multimedia 1998 yang menggantikan Akta Penyiaran. Media elektronik ini dikontrol ketat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) di Indonesia ini setara dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Perbedaannya SKMM berada di bawah Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi Malaysia.

Komite Perlindungan Jurnalis (The Committee to Protect Journalists/CPJ) mencatat, selain Kamaruddin kasus lainnya yang dianggap melanggar kebebasan pers adalah ditahannya wartawan surat kabar Sin Chew Daily , Tan Hoon Cheng. Namun, Tan kemudian dilepaskan tak lama setelah ia ditangkap. Kamaruddin sendiri pada 7 November 2008 akhirnya dilepaskan dari tuduhan.

Menurut Direktur Eksekutif CPJ, Joel Simon, dalam situs cpj.org tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia bertindak represif terhadap perbedaan pendapat pada tingkat yang baru. Saat ini di bawah kuasa Perdana Menteri Najib Tun Razak, rakyat Malaysia mendapatkan angin segar. Pasalnya, Najib berjanji akan mengulas kembali ISA sebagai tindakan menyerap aspirasi rakyat. Najib pun dipuji atas diizinkannya kembali penerbitan surat kabar oposisi yang sebelumnya ditutup sementara oleh Abdullah Ahmad Badawi.

Mengutip pengamat jurnalisme USM, Juliana Abdul Wahab (2006:189), acara-acara berunsur kontroversial yang menyoal kedudukan pemerintah tidak diberikan tempat dalam program-progam televisi di Malaysia. Di samping itu, kata Wahab, kepemilikan dan pengontrolan terhadap stasiun televisi dimiliki secara langsung dan tak langsung oleh pihak penguasa (baca: UMNO). Hal ini dilatarbelakangi keinginan penguasa untuk melakukan propaganda dan untuk mempertahankan status quo.

Momen perayaan hari kemerdekaan Malaysia hari ini adalah momen penting bagi pemerintah dan komponen bangsa untuk berkontemplasi agar kebebasan pers harus mencerminkan demokrasi sesunggguhnya. Kebebasan pers bukanlah untuk meletakkan cara berpikir liberal dan kebebasan yang seenaknya bagi rakyat, tetapi sebaliknya menuntut cara berpikir yang lebih terbuka dan transparan.

KOMPAS cetak - Mengapa Malaysia?

KOMPAS cetak - Mengapa Malaysia?: "Mengapa Malaysia?

Rabu, 26 Agustus 2009 | 02:58 WIB

Oleh Edy Prasetyono

Sebagian kalangan masyarakat Malaysia kembali berulah. Kali ini tari pendet dari Bali menjadi targetnya.

Sebelumnya, mereka mendaku reog, angklung, batik, rendang, wayang, Ambalat, dan lagu ”Rasa Sayange” sebagai miliknya. Buku- buku kuno sastra Melayu juga menjadi incaran mereka. Inilah serangan frontal nirmiliter yang ditujukan kepada kebudayaan dan identitas bangsa Indonesia."

KOMPAS cetak - Presiden Tunggu Niat Baik Malaysia

KOMPAS cetak - Presiden Tunggu Niat Baik Malaysia: "Presiden Tunggu Niat Baik Malaysia
Harus Minta Maaf atas Penggunaan Tari Pendet untuk Iklan

Rabu, 26 Agustus 2009 | 04:53 WIB

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunggu niat baik Pemerintah Malaysia terkait penggunaan tari pendet yang tidak patut untuk promosi wisata Malaysia. Protes yang dilayangkan ke Malaysia dinilai tidak berlebihan karena Malaysia sudah berkali-kali melakukannya."

KOMPAS cetak - "Panggung" Unjuk Gigi bagi Taliban

KOMPAS cetak - "Panggung" Unjuk Gigi bagi Taliban: "'Panggung' Unjuk Gigi bagi Taliban

Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:34 WIB

Penyelenggaraan pemilu presiden Afganistan yang diwarnai ketakutan akan kekerasan memberi ”panggung” bagi kelompok Taliban. Mereka menunjukkan kepada Amerika Serikat dan Pemerintah Afganistan bahwa mereka bertahan dan bisa kembali menyerang, bahkan setelah delapan tahun ditumpas.

Gencarnya serangan yang dilancarkan Taliban menjelang pemilu pada 20 Agustus 2009 ini cukup membuat gentar pemilih. Hal itu terbukti dengan sedikitnya jumlah pemilih yang mendatangi tempat pemungutan suara, terutama di wilayah selatan yang merupakan basis kekuatan Taliban."

KOMPAS cetak - Karzai Klaim Menang

KOMPAS cetak - Karzai Klaim Menang: "Karzai Klaim Menang
26 Orang Tewas Saat Pemilu Presiden Afganistan

Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:35 WIB

Kabul, Jumat - Tim kampanye Presiden Afganistan Hamid Karzai, Jumat (21/8), mengklaim kemenangan mutlak dalam pemilu presiden pada Kamis lalu. Klaim itu disanggah kubu rivalnya, mantan Menteri Luar Negeri Abdullah Abdullah, yang juga mengklaim kemenangan mutlak.

”Hasil awal menunjukkan bahwa presiden memperoleh mayoritas (suara). Kita tidak perlu sampai putaran kedua. Kami mendapat mayoritas,” kata Deen Mohammad, manajer kampanye Karzai."

KOMPAS cetak - Aksi Protes Sambut Delegasi Korut

KOMPAS cetak - Aksi Protes Sambut Delegasi Korut: "Aksi Protes Sambut Delegasi Korut
Kim Jong Il Titip Bunga untuk Kim Dae-jung

Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:37 WIB

Seoul, Jumat - Tiba di Seoul, Korea Selatan, untuk melayat mendiang Presiden Kim Dae-jung, delegasi dari Korea Utara disambut aksi protes, Jumat (21/8). Puluhan pengunjuk rasa membakar foto pemimpin Korut Kim Jong Il dan bendera Korut. Mereka juga menuntut Kim Jong Il mundur.

Unjuk rasa terjadi tepat di depan hotel tempat keenam utusan khusus Korut itu menginap. Aparat kepolisian berusaha memadamkan api, tetapi tak bisa memadamkan plakat-plakat yang berisi kata-kata bernada mengecam proyek pengembangan nuklir Korut. Pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri setelah berteriak ”Turun Kim Jong Il!” dan mendesak ada sanksi internasional terhadap Korut."

KOMPAS.com - Obama-Mubarak Optimistis Perdamaian Timteng

KOMPAS.com - Obama-Mubarak Optimistis Perdamaian Timteng: "Obama-Mubarak Optimistis Perdamaian Timteng"

KOMPAS.com - Wartawan Termasyur Robert Novak Meninggal Dunia

KOMPAS.com - Wartawan Termasyur Robert Novak Meninggal Dunia: "Wartawan Termasyur Robert Novak Meninggal Dunia"

KOMPAS cetak - Kurdi Tuntut Demokrasi

KOMPAS cetak - Kurdi Tuntut Demokrasi: "Kurdi Tuntut Demokrasi"

KOMPAS cetak - "Thaksin" Minta Ampun

KOMPAS cetak - "Thaksin" Minta Ampun: "'Thaksin' Minta Ampun"

rakyatmerdeka.co.id : internasional - Afghanistan Legalkan Pemerkosaan dalam Pernikahan

rakyatmerdeka.co.id : internasional - Afghanistan Legalkan Pemerkosaan dalam Pernikahan: "Afghanistan Legalkan Pemerkosaan dalam Pernikahan"

rakyatmerdeka.co.id : internasional - Hamas dan Al Qaeda Saling Bunuh

rakyatmerdeka.co.id : internasional - Hamas dan Al Qaeda Saling Bunuh: "Hamas dan Al Qaeda Saling Bunuh"

VIVANEWS - POLITIK - Blog Anwar Ibrahim: Gara-gara Bela TKI Anwar Dicap Anti Nasional

VIVANEWS - POLITIK - Blog Anwar Ibrahim: Gara-gara Bela TKI Anwar Dicap Anti Nasional: "Gara-gara Bela TKI Anwar Dicap Anti Nasional"

detikNews : situs warta era digital

detikNews : situs warta era digital: "Ahmadinejad Akan Tunjuk 2 Menteri Wanita"

KOMPAS cetak - Sayap Patah Fatah

KOMPAS cetak - Sayap Patah Fatah: "Sayap Patah Fatah"

KOMPAS cetak - Presiden: Posisi Indonesia Kian Kuat dan Strategis

KOMPAS cetak - Presiden: Posisi Indonesia Kian Kuat dan Strategis: "Presiden: Posisi Indonesia Kian Kuat dan Strategis"

KOMPAS cetak - Perolehan Suara Karzai Kurang

KOMPAS cetak - Perolehan Suara Karzai Kurang: "Perolehan Suara Karzai Kurang"

KOMPAS cetak - Perolehan Suara Karzai Kurang

KOMPAS cetak - Perolehan Suara Karzai Kurang: "Perolehan Suara Karzai Kurang"

Al Fatah Palestina

Barghouti di Komite Sentral

Status sebagai Tahanan Tak Pengaruhi Para Pemilih

Rabu, 12 Agustus 2009 | 03:33 WIB

Bethlehem, Selasa - Tokoh Palestina yang masih di tahanan Israel, Marwan Barghouti, secara mengejutkan terpilih menjadi salah seorang anggota komite tertinggi Palestina, Komite Sentral yang beranggota hanya 18 orang.

Terpilihnya Barghouti itu disampaikan langsung oleh pejabat-pejabat Fatah, Selasa (11/8). Pada pemilihan anggota Komite Sentral (KS) dan Dewan Revolusioner (DR) atau Parlemen Fatah, mantan Perdana Menteri Palestina Ahmer Qorei secara mengejutkan justru kehilangan kursinya di KS Fatah itu.

”Hasil ini sungguh di luar perkiraan. Ini sebuah perubahan besar, sangat besar,” kata Naser al-Kidwa, sepupu mendiang pemimpin Palestina Yasser Arafat, yang juga terpilih kursi di KS.

Barghouti (50), yang membantah tuduhan-tuduhan Israel, merupakan figur yang populer dan berpengaruh di warga Palestina dan pernah dipandang sebagai salah seorang pengganti potensial Yasser Arafat, pendiri utama gerakan Fatah.

Hanya empat dari 10 anggota ”para pengawal tua” bisa mempertahankan kursi di KS yang berjumlah 18 pada pemilihan umum pertama gerakan Fatah dalam 20 tahun terakhir. Sekitar selusin anggota baru KS menduduki kursi itu untuk pertama kalinya, termasuk dua mantan pejabat keamanan senior, Mohammad Dahlan (47) dan Jibril Rajoub (56).

Adapun hasil pemilihan untuk DR yang beranggotakan 128 orang diperkirakan baru bisa diumumkan Selasa malam, dengan perkiraan generasi muda Fatah akan banyak mengisi tempat yang sebelumnya diisi para anggota tua Fatah.

Pengganti Abbas

Barghouti yang ditangkap pasukan Israel dinyatakan bersalah pada 2004 atas perannya dalam lima serangan mematikan terhadap Israel. Dia adalah sekretaris jenderal Fatah untuk Tepi Barat, tetapi sebelumnya tidak pernah menjadi anggota KS.

Barghouti yang karismatik diperkirakan akan menggunakan posisinya di KS Fatah itu untuk mengupayakan pembebasan dirinya dari tahanan Israel, selain itu juga akan memuluskan jalannya menjadi pemimpin tertinggi Palestina menggantikan Mahmoud Abbas.

Beberapa nama lain yang duduk di KS ialah Saeb Erekat (54) dan Salim Zanoun (78). Erekat adalah juru runding Palestina paling berpengalaman sekaligus juru bicara Palestina dalam sejumlah kesempatan, sedangkan Zanoun adalah generasi pendiri Fatah yang tinggal di Jordania.

Jibril Rajoub, yang bergabung dengan Arafat pada 1969 ketika berusia 16 tahun, juga pernah dipenjarakan Israel untuk waktu lama sebelum dideportasi ke Tunisia, 1988. Dia ditunjuk sebagai kepala keamanan di Tepi Barat setelah Arafat kembali ke wilayah pendudukan itu pada 1994.

Sedangkan Mohammad Dahlan adalah mantan kepala keamanan Arafat di Jalur Gaza. Dia adalah figur yang kontroversial yang banyak disalahkan atas perpecahan yang besar pada kekuatan Fatah, ketika Hamas menguasai Gaza pada 2007.

Secara keseluruhan, hasil sementara pemilihan di badan eksekutif dan badan legislatif Fatah itu menunjukkan kecenderungan mulai bergesernya elite politik Fatah ke tangan kalangan muda. Hal itu diyakini sebagai ”hukuman” terhadap kalangan senior Fatah yang membuat faksi itu kalah dari Hamas pada pemilihan umum beberapa tahun lalu.

Ke mana arah Fatah di tangan para generasi muda itu, masih sulit untuk dilihat. Meskipun demikian, banyak kalangan muda menuntut diperkerasnya upaya untuk persatuan kembali Palestina. (AP/AFP/Reuters/OKI)

Ahmadinejad Tunduk

AFP/ISNA/ALIREZA SOTAKBAR

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad (kanan) dan mantan Wakil Presiden yang bertanggung jawab untuk turisme, Esfandiar Rahim Mashaii, dalam acara di Kantor Turisme dan Warisan Budaya Iran, Rabu (22/7).

Jumat, 24 Juli 2009 | 03:33 WIB

Teheran, Rabu - Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, seperti diberitakan televisi Al-Arabiya, Kamis (23/7), mengisyaratkan akan mengganti besannya, Esfandiar Rahim Mashaii, sebagai wakil presiden pertamanya. Penggantian itu memang merupakan perintah pemimpin tertinggi Iran.

Ahmadinejad sebelumnya menunjukkan sikap menentang permintaan Ayatollah Ali Khamenei itu, dengan mengatakan membutuhkan waktu dan kesempatan lain untuk sepenuhnya menjelaskan perasaan dan penilaian dia sesungguhnya tentang Mashaii.

Namun, akhirnya dia tak berdaya menghadapi tekanan kubu konservatif meski kemungkinan penggantian itu juga belum dinyatakan secara tegas oleh Ahmadinejad. Isyarat penggantian itu disampaikan beberapa orang dekat Ahmadinejad.

Pemimpin tertinggi Iran itu, Selasa (21/7) malam, telah mengirimkan surat kepada Ahmadinejad, yang memintanya mengganti wakil presiden pertama, Esfandiar Rahim Mashaii, yang tak lain adalah besan presiden Iran itu.

Mashaii pernah membuat banyak pengikut garis keras Iran marah karena mengatakan rakyat Iran adalah sahabat semua bangsa, termasuk Israel.

Menanggapi surat Khamenei itu, Ahmadinejad, Rabu (22/7), masih berusaha membela Mashaii. Hal itu mungkin didasari kekhawatiran akan adanya upaya-upaya dari kelompok garis keras untuk mendikte pemerintahan yang akan dibentuknya bulan depan.

Press TV melaporkan, pada rapat kabinet Iran, Rabu, beberapa anggota kabinet pun berselisih pendapat dengan Ahmadinejad atas kegigihan presiden Iran itu membela besannya.

Menyusul penolakan Ahmadinejad untuk mencabut keputusannya, Menteri Kebudayaan dan Arahan Islam, Mohammad Hossein Saffar-Harandi, langsung meninggalkan pertemuan kabinet tersebut.

Ahmadinejad adalah anggota kubu garis keras, tetapi sepanjang periode pertama kepresidenannya, dia berselisih dengan Majelis Tertinggi Iran dalam beberapa kebijakan dan penunjukan teman-teman konservatifnya.

Kubu garis keras menuduh Ahmadinejad membagi kekuasaan terlalu banyak kepada teman-teman dekatnya ketimbang membagi di antara faksinya.

Ayatollah Ahmad Khatami, mewakili kalangan ulama, Rabu, mendesak presiden untuk mematuhi Khamenei.

Dia mengungkapkan, kemungkinan Mashaii segera diganti atau tidak, akan menjadi ujian kesetiaan Ahmadinejad kepada para pemimpin tertinggi.

”Ketika pemimpin tertinggi mengambil sebuah pandangan yang eksplisit, perintahnya harus dilaksanakan dengan segala cara dan dilaksanakan secepatnya,” ujar Khatami seperti dikutip kantor berita Mehr.

Dia menegaskan, mereka yang memilih Ahmadinejad karena kesetiaannya kepada pemimpin tertinggi mengharapkan presiden menunjukkan kepatuhannya dalam praktik langsung.

Khotbah Jumat

Pakar Iran, Suzanne Maloney, dari the Saban Center for Middle East Policy di lembaga pemikir Brookings, Washington, menegaskan bahwa pemimpin tertinggi tidak pernah berbicara secara terbuka mengenai suatu isu atau laporan-laporan mengenai perintahnya, yang telah dibocorkan sejumlah tokoh garis keras kepada beberapa media.

”Jika Khamenei muncul pada ibadah Jumat, menyerukan untuk penggantian (Mashaii), maka sulit membayangkan Ahmadinejad akan menolaknya,” jelasnya.

Dia meyakini, Ahmadinejad tidak akan membuka masa jabatan keduanya dengan membuka perselisihan dengan sekutu paling penting dalam sistem Iran.

Penunjukan Rahim Mashaii sebagai wapres pertama itu telah menuai protes keras dari kubu konservatif. Protes tersebut bukan karena Rahim Mashaii sebagai besan Ahmadinejad, melainkan lebih karena pernyataan-pernyataan kontroversial Rahim Mashaii pada masa lalu.

Persoalan pemilihan wapres pertama menambah kisruh kondisi politik di Iran. Sampai saat ini pun Iran masih terus diganggu dengan ”perlawanan” kubu reformis atas hasil pemilihan presiden lalu, meskipun majelis tertinggi Iran telah menegaskan bahwa kemenangan Ahmadinejad sah. (AP/AFP/MTH/OKI)

KERUSUHAN XINJIANG China Diimbau Berdialog Damai

Rabu, 15 Juli 2009 | 03:50 WIB

Jakarta, kompas - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mutammimul Ula, Selasa (14/7) di Jakarta, mengimbau Pemerintah China untuk menyelesaikan konflik berdarah di Xinjiang, China barat laut, dengan dialog secara damai.

”Pemerintah China harus mencegah terjadinya korban jiwa yang lebih banyak lagi. Sayangnya, dalam penanganan kerusuhan, Pemerintah China cenderung berpihak kepada salah satu suku. Hal ini dapat dilihat dari penangkapan 1.434 orang suku Uighur,” kata Mutammimul Ula.

Secara terpisah, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menyayangkan tindakan keras China yang semestinya tidak dilakukan.

”Sebagai bagian dari komunitas internasional, China seharusnya menghentikan setiap tindakan yang mengarah pada pelanggaran HAM,” ujar Tifatul.

Bukan etnis dan agama

Dihubungi di Kedutaan Besar Republik Rakyat China (RRC) di kawasan Kuningan Jakarta hari yang sama, Wakil Dubes RRC Yang Lingzhu mengungkapkan kepada Kompas bahwa kerusuhan yang memakan korban 184 jiwa di Urumqi, Xinjiang, pada hari Jumat 10 Juli 2009 itu sebenarnya bukan kerusuhan etnis dan juga bukan agama.

”Semata-mata kerusuhan karena perbuatan kriminal,” ungkap Yang Lingzhu, yang fasih berbahasa Indonesia.

”Korbannya pun, terbanyak justru orang Han, ada 137 orang. Orang Uighur 46 orang dan seorang korban dari etnis Hui,” katanya. Dan umumnya korban tewas lantaran mati dipukul,” tuturnya.

Kerusuhan itu pun, kata Yang, tidak muncul secara spontan, tetapi direncanakan. ”Memang, awalnya terjadi perkelahian di sebuah perusahaan mainan anak-anak di Guangdong (provinsi lain di selatan), orang-orang Uighur berkelahi dengan orang Han. Namun, persoalan sebenarnya cepat selesai,” tutur Yang Lingzhu.

Namun, peristiwa itu kemudian dipanaskan dalam forum internet, di dunia maya di situs milik pengusaha kaya asli Uighur, Rebiya Kadeer.

”Saya ada buktinya. Di internet Rebiya Kadeer mengatakan sebelum kerusuhan bahwa pada tanggal 5-6 Juli ini akan terjadi hal-hal sangat penting,” tutur Yang Lingzhu. Dua hari sebelum kerusuhan, bahkan diselenggarakan rapat oleh Rebiya.

”Tanggal 5 sore, dikumpulkan orang di lapangan Renmin (Rakyat), sekitar pukul 19.00 ada 300-an orang menutup Jalan Renmin sehingga dibubarkan aparat. Malam hari, sekitar pukul 20.18, sekitar 800 orang merobohkan pagar-pagar di Jalan Renmin. Mereka mulai melakukan perusakan dan membakar mobil. Ini sudah bukan demo lagi,” tutur Yang Lingzhu.

Beberapa jam kemudian, menurut Yang Lingzhu, sudah mulai terjadi aksi pembunuhan terhadap etnis Han di pinggiran kota. Aparat keamanan menemukan banyak orang mati di lorong-lorong. Kebanyakan mereka, kata Yang Lingzhu, adalah orang- orang Han.

”Rata-rata mereka mati dipukul. Selain perusuh menghancurkan dan membakar mobil—ada bus umum, taksi, bahkan mobil polisi—mereka juga membakari toko-toko. Tercatat ada 203 toko dan 14 rumah penduduk dirusak dan dibakar,” katanya.

”Kalau kerusuhan hanya di satu tempat, itu barangkali masih bisa diterima. Akan tetapi, pada saat itu ternyata kerusuhan terjadi di 220 lokasi di Urumqi. Ini tentu kerusuhan yang diorganisasi,” ungkap Yang Lingzhu, seraya menyerahkan catatan resmi Pemerintah China tentang rincian jumlah kerusakan dan korban jiwa.

Lalu, ke mana Rebiya Kadeer, tokoh yang dituduh Pemerintah China ada di balik kerusuhan di Provinsi Xinjiang yang kaya sumber minyak ini?

”Dia kini berada di Amerika Serikat,” ungkapnya tentang Rebiya, yang selama ini selalu disebut-sebut publik di dunia maya sebagai ”pemimpin rakyat Uighur”. Selain dikenal sebagai pemimpin Uighur, menurut Yang Lingzhu, Rebiya adalah juga orang terkaya di Xinjiang.

”Selain orang terkaya di Xinjiang, ia juga masuk dalam daftar 10 orang terkaya di China,” ungkap Yang Lingzhu pula tentang tokoh pemimpin Uighur yang tinggal dan menetap bersama suaminya di Virginia Utara, AS. (mam/sha)

AFP/PETER PARKS

Polisi paramiliter China meminta seorang lelaki membuka isi tasnya, ketika berjalan di sebuah distrik Uighur di kota Urumqi, ibu kota Provinsi Xinjiang, China, Selasa (14/7). Meski berangsur pulih, ketegangan masih mewarnai beberapa sudut kota Urumqi.

Urumqi Tegang Lagi

Rabu, 15 Juli 2009 | 03:56 WIB

Urumqi, Selasa - Aparat keamanan bersenjata Pemerintah China pada hari Selasa (14/7) kembali bersiaga di Urumqi, ibu kota Provinsi Xinjiang, di China barat laut. Mereka bersiaga di dekat tempat sehari sebelumnya polisi dikabarkan menembak mati dua orang Uighur.

Peristiwa penembakan Senin itu terjadi menyusul dikerahkannya kelompok-kelompok polisi bersenjatakan senapan semiotomatis dan pentungan. Adapun dua orang Uighur yang ditembak mati itu, menurut Pemerintah China, adalah ”pelanggar hukum” yang menghasut teman-temannya untuk melawan.

Aksi penembakan itu memperlihatkan bahwa ibu kota Provinsi Xinjiang masih terhitung rawan, sepekan setelah kerusuhan etnis pada 5 Juli yang menyebabkan sedikitnya 184 orang tewas.

Sementara itu, sebuah cabang Al Qaeda di Aljazair mengimbau melalui situs web mereka di internet agar dilakukan aksi pembalasan terhadap pekerja China di Afrika utara. Demikian menurut laporan intelijen sebuah perusahaan analisis keamanan di London, Stirling Assynt.

Imbauan itu datang dari Al Qaeda di kawasan Magribi, kata laporan Stirling. Ini untuk pertama kalinya jaringan Osama bin Laden secara langsung mengancam China ataupun kepentingannya, kata Stirling.

Xinjiang adalah kawasan pegunungan yang kaya sumber minyak dan berbatasan dengan delapan negara, termasuk Pakistan dan Afganistan. Komunitas Muslim Uighur-nya telah lama jengkel kepada Pemerintah China.

Juri bicara Kementerian Luar Negeri China, Qin Gang, mengatakan, China akan mengambil semua tindakan pencegahan guna melindungi kepentingan mereka di luar negeri walau tidak mengomentari langsung ancaman Al Qaeda itu.

”Kami akan melakukan upaya gabungan dengan negara-negara bersangkutan guna mengambil semua langkah untuk menjamin keselamatan lembaga dan orang China di luar negeri,” kata Qin Gang.

Jubir Deplu China itu juga memohon pengertian dari dunia Muslim menyangkut penanganan oleh China atas kerusuhan di Urumqi itu, sekaligus membantah tuduhan PM Turki bahwa China telah melakukan genosida (pembasmian etnis).

Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, pekan lalu genosida dilakukan di Xinjiang dan mengimbau otoritas China untuk ikut campur.

Qin Gang mengatakan, justru sebagian besar dari mereka yang tewas dalam kerusuhan itu adalah warga Han yang selama beberapa dekade terakhir populasi Uighur di Xinjiang telah meningkat tajam, katanya.

Hari Selasa, toko-toko di distrik Uighur dekat tempat penembakan polisi hari Senin sudah mulai dibuka meskipun agak lambat. (AFP/Reuters/DI)

Urumqi Masih Tegang

AFP/PETER PARKS

Dua perempuan Uighur melihat barisan polisi antihuru-hara di sebuah permukiman etnis Uighur, di Urumqi, ibu kota Provinsi Xinjiang, China, Minggu (12/7).

Senin, 13 Juli 2009 | 03:32 WIB

Urumqi, Minggu - Urumqi, ibu kota Provinsi Xinjiang, yang terlanda kerusuhan sepekan lalu, hari Minggu tenang, tetapi tegang. Pasukan keamanan dipusatkan di kawasan-kawasan Uighur. Para pejabat China mengingatkan bahwa stabilitas negara adalah sebuah prioritas utama.

Warga Urumqi dilarang berkumpul di tempat-tempat umum untuk hari berkabung tradisional sepekan setelah kerusuhan etnis yang menyebabkan 184 orang tewas itu.

Polisi paramiliter bersenjata bersiaga di Lapangan Rakyat, tempat terjadinya demonstrasi tanggal 5 Juli oleh minoritas Uighur. Aksi demonstrasi itu kemudian memanas menjadi aksi serangan pada etnis Han. Beberapa etnis Han saat itu ditarik keluar dari bus umum dan dipukuli. Lebih dari 1.000 orang cedera dalam aksi kekerasan itu.

Menurut penghitungan resmi, dari 184 korban tewas, 137 adalah etnis Han, yang merupakan mayoritas dari 1,3 miliar penduduk China, 46 orang Uighur, dan seorang etnis Hui, kelompok etnis Muslim yang lain.

Telah teratasi

Biro Keamanan Publik Urumqi hari Sabtu malam mengeluarkan larangan berkumpul atau berdemonstrasi di bagian barat kota. Biro itu mengatakan situasi telah terkendali, Meski demikian, masih ada kumpulan dan demonstrasi ilegal sporadis di beberapa tempat, seperti diberitakan kantor berita Xinhua.

Hari Minggu adalah hari ketujuh setelah kerusuhan. Dalam budaya Han, hari ketujuh adalah saat yang penting dalam berkabung. Kerabat seharusnya keluar ke jalan untuk membakar dupa dan uang-uangan, membantu arwah yang tersesat untuk menemukan jalan pulang.

Namun, pemerintah tampaknya takut hal itu bisa memicu kerusuhan lebih lanjut. Ribuan orang etnis Han turun ke jalan-jalan Urumqi awal pekan lalu dengan membawa parang dan senjata-senjata untuk membalas dendam pada orang Uighur.

Pemerintah belum mengatakan apakah ada korban tewas dalam bentrokan setelah kerusuhan 5 Juli itu. Warga dari etnis Uighur di kota itu mengatakan kepada AFP bahwa massa Han telah membunuh beberapa orang. ”Kami takut. Kami tidak mau pergi ke stasiun kereta api atau daerah di mana ada banyak orang Han,” kata seorang pria Uighur.

Namun, ketakutan itu juga dialami pihak Han. ”Tidak, tidak. Ini masih berbahaya,” kata seorang Han pemilik pasar swalayan yang bermarga Lin ketika ditanya apakah dia akan pergi ke distrik Uighur.

Ulama Iran hari Minggu mengecam China karena menekan orang Uighur dalam kerusuhan itu. ”Memang Pemerintah China dan rakyatnya mempunyai hubungan ekonomi dan politik yang dekat dengan kami dan negara Islam lain, tetapi tidak ada alasan bagi mereka untuk menekan saudara-saudara Muslim kami,” kata Ayatollah Agung Naser Makarem Shirazi. (Reuters/AP/AFP/DI)

Malaysia Mahathir Mencela PM Najib Razak

Kuala Lumpur, Jumat - Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Jumat (10/7), mencela 100 hari pertama pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak. Dia menyatakan, lebih banyak hal negatif daripada positif yang terjadi di bawah pemerintahan baru.

”Maaf jika saya katakan lebih banyak negatif daripada positif. Bukan berarti saya tidak mendukung pemerintah, tetapi saya kira pemerintah melakukan hal-hal yang salah,” kata Mahathir kepada wartawan.

Sejak menjabat pada 3 April, Najib telah menerapkan reformasi ekonomi untuk menarik investor asing ke Malaysia yang menghadapi resesi pertama dalam satu dekade.

Mahathir menyalahkan Najib karena menghapus program afirmatif yang menguntungkan etnis Melayu, termasuk menghapus ketentuan agar etnis Melayu memiliki saham sebesar 30 persen di beberapa sektor dalam industri jasa keuangan. Perusahaan yang ingin masuk dalam daftar di bursa saham juga tidak perlu lagi mengalokasikan 30 persen sahamnya bagi etnis Melayu.

Lebih jauh, Mahathir mengkritik rencana Najib menghapuskan penggunaan bahasa Inggris dalam pengajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam tahun 2012 serta mengganti dengan bahasa Melayu. Menurut Mahathir, langkah itu membuat Malaysia kurang kompetitif.

Najib mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan level pengajaran bahasa Inggris di sekolah dengan mempekerjakan lebih banyak guru bahasa Inggris dan menambah jam pelajaran.

Mahathir keberatan dengan rencana Najib untuk membangun jembatan ketiga ke negara tetangga, Singapura. Najib juga dinilai tidak mengambil langkah konkret untuk memberantas korupsi.

Di luar penilaian Mahathir, survei yang dilakukan Merdeka Center pada awal pekan ini menunjukkan, angka persetujuan terhadap Najib naik dari 45 persen pada pertengahan Mei menjadi 65 persen. Hal itu mengindikasikan bertambahnya jumlah warga Malaysia yang menghargai keputusan yang diambil Najib. Namun, kritikus mengatakan popularitas Najib masih yang terendah dibandingkan dengan semua PM Malaysia pada 100 hari pertama mereka. (ap/fro)

Para Mullah Iran Terpecah

AP PHOTO/OFFICE OF THE SUPREME LEADER

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei melambaikan tangan kepada para pendukung di Teheran, Iran, Senin (6/7). Khamenei lagi-lagi mengingatkan Barat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Iran.

Selasa, 7 Juli 2009 | 04:44 WIB

Kairo, Kompas - Pakar urusan Iran, Abbas Milani, kepada harian Mesir Asharq Al Awsat, Senin (6/7), mengatakan, sejumlah mullah proreformis di kota Qom menolak hasil pemilu 12 Juni. Ini menunjukkan adanya keretakan di kalangan mullah setelah 30 tahun usia Revolusi Islam Iran.

”Dalam tubuh institusi agama di Iran, terdapat pula aksi penolakan pada hasil pemilu dan menolak sikap politik Pemimpin Spiritual Ali Khamenei yang mendukung Presiden Mahmoud Ahmadinejad,” lanjut Milani.

Namun Milani mengakui, posisi politik kubu mullah proreformis masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan kubu mullah prokonservatif.

Secara tradisi, sikap politik para mullah selalu mengatasnamakan pribadi bukan lembaga. Sejumlah mullah yang mengklaim proreformis itu disebut tergabung dalam Lembaga Pengajar dan Riset di kota Qom, tetapi tidak membawa nama lembaga mereka tersebut.

Milani menyampaikan penjelasan tersebut, menyusul sikap sejumlah mullah di kota Qom menolak hasil pemilu 12 Juni itu.

Menurut para mullah itu, Dewan Garda yang memiliki sejumlah anggota pendukung Presiden Mahmoud Ahmadinejad tidak berhak memberi penilaian dan keputusan menyangkut pemilu. Para mullah itu menuduh, Dewan Garda tidak mempertimbangkan pengaduan para capres yang kalah secara adil dan transparan, serta tidak memerhatikan bukti-bukti akurat tentang kecurangan dalam pemilu itu yang diajukan para capres yang kalah.

Para mullah itu menuduh pemerintah memberi reaksi keras terhadap aksi rakyat yang menuntut keadilan, bahkan tuntutan keadilan itu membawa kematian dan luka-luka serta penahanan ratusan penuntut keadilan itu secara ilegal.

”Bagaimana kita bisa menerima hasil pemilu itu dalam kondisi seperti itu. Bagaimana kita bisa mengatakan pemerintah yang lahir dari praktik kecurangan pemilu sebagai pemerintah legitimatif,” ujar para mullah itu.

Rincian kecurangan pemilu

Adapun capres kalah dari kubu reformis, Mir Hossein Mousavi, melalui situs internetnya menyebarkan laporan terdiri dari 25 halaman yang menjelaskan detail praktik kecurangan pada pemilu 12 Juni.

Kecurangan yang menonjol adalah dicetaknya kartu pemilih tambahan sebanyak 14 juta kartu serta praktik politik uang menjelang pemilu.

Kubu Mousavi juga menuduh kubu Ahmadinejad menggunakan fasilitas negara dalam kampanye serta membeli suara kaum miskin di pedesaan. Kubu Mousavi juga menuduh Departemen Dalam Negeri dan Dewan Garda memihak Ahmadinejad. Kubu Mousavi mengungkapkan, dua lembaga itu dikuasai teman-teman dekat Ahmadinejad. Kubu Mousavi juga menuduh pengawal revolusi dan Basij memihak Ahmadinejad.

Kubu Mousavi juga mengungkapkan, terdapat keganjilan lain. Misalnya, di 2.233 dari 45.713 tempat pemungutan suara (TPS), suara untuk Ahmadinejad rata-rata lebih dari 95 persen.

Telekomunikasi merebak

Dalam perkembangan terakhir di Iran, Ketua Lembaga Peradilan Iran Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi, yang prokonservatif, meminta mereka yang terlibat penyebaran antena parabola dan jasa internet diadili.

”Maraknya pengadaan televisi satelit dan situs internet penyebar sentimen antipemerintah harus ditindak tegas. Mereka yang bekerja sama dengan situs internet dan televisi satelit harus diajukan ke pengadilan,” katanya.

Seperti diketahui, televisi satelit, khususnya televisi BBC berbahasa Persia, berperan besar dalam memberitakan, memberi komentar dan analisis tentang jalannya pemilu presiden 12 Juni.

Sekitar 23 juta dari 78 juta penduduk Iran menggunakan jaringan internet dan diperkirakan lebih dari 45 juta penduduk negeri itu menggunakan telepon genggam.

Ayatollah Shahroudi telah mengirim instruksi pada pengadilan di seantero Iran dengan menetapkan butir 498, 499, 500, 504, 508, dan 510 tentang sanksi Islam yang menegaskan penjatuhan sanksi terhadap sindikat internet kontrarevolusi. Ia menegaskan, negara harus menghadapi dengan tegas para musuh di lingkungan media massa yang terus bertambah. (mth)

IRAN Kekuasaan Khamenei Mulai Digugat

Selasa, 7 Juli 2009 | 04:46 WIB

Revolusi Islam Iran tahun 1979, yang dipimpin Ayatollah Imam Khamenei, telah berusia 30 tahun. Ini adalah sebuah rentang waktu yang cukup lama. Dalam kurun waktu 30 tahun itu, tentu banyak perubahan, baik perubahan di kawasan Timur Tengah maupun di dalam negeri Iran sendiri. Perubahan itu menyangkut banyak hal, seperti wacana politik, manajemen pemerintahan terutama menyangkut ekonomi, sistem informasi dan komunikasi, serta perubahan generasi.

Wajar saja jika muncul suara lantang di Iran saat ini tentang isu reformasi yang di dalamnya termasuk isu demokrasi dan sistem kekuasaan yang lebih berpusat pada kekuasaan rakyat.

Sistem politik dan kekuasaan di Iran saat ini bersumber pada hasil referendum pada awal tahun 1980-an. Rakyat Iran, melalui referendum itu, menyetujui pembentukan Republik Islam Iran dengan kekuasaan penuh di tangan Wali al Fakih yang saat itu dijabat Pemimpin Revolusi Ayatollah Khamenei.

Mayoritas rakyat Iran sejak revolusi tahun 1979 hingga hari ini tampak tetap mendukung kuat sistem Wali al Fakih itu. Kekuatan politik di Iran dari berbagai latar belakang aliran, baik reformis maupun konservatif, tetap kompak satu suara mendukung sistem Wali al Fakih tersebut. Belum ada kekuatan politik di Iran saat ini yang meminta penghapusan sistem itu.

Namun, perbedaan pendapat terjadi antara berbagai kekuatan politik. Perbedaan pendapat itu terjadi pada dua tataran. Tataran pertama, perbedaan pendapat tentang sejauh mana kekuasaan Wali al Fakih itu, yang saat ini cenderung mutlak. Kini muncul kekuatan politik yang meminta kekuasaan Wali al Fakih dikurangi dan sebaliknya agar kekuasaan presiden diperkuat.

Peneliti senior pada Institut Riset dan Pendidikan Imam Khamenei, Dr Mohammad Fanael Eshkevari, hari Selasa (30/6) di kota Qom mengungkapkan, ”Satu hal yang sangat berbahaya adalah menyusupnya unsur sekuler radikal yang bersembunyi di belakang Mousavi, seperti elemen Mujahidin Enkilab.”

Menurut dia, ada kelompok di Iran saat ini, termasuk di antaranya Mujahidin Enkilab, yang cenderung mengurangi otoritas pemimpin spiritual Ali Khamenei dan lebih memperkuat kekuasaan presiden. ”Namun, kelompok itu masih sangat minoritas di Iran,” kata Eshkevari.

Ada pula Front Partisipasi pimpinan Reza Khatami (adik kandung mantan Presiden Muhammad Khatami) yang memiliki garis politik seperti Mujahidin Enkilab.

Pada tataran kedua, perbedaan pendapat lebih menyangkut isu pragmatis, seperti program ekonomi, korupsi, kebijakan politik luar negeri, dan isu sosial budaya. Kekuatan politik yang menggugat status quo kini tergabung dalam kubu reformis. Pihak yang menolak perubahan adalah kubu konservatif.

Perpecahan kekuatan politik di Iran sudah muncul sejak awal tahun 1990-an. Puncaknya ketika kubu reformis mengantarkan Muhammad Khatami menang pemilu presiden tahun 1997, mengalahkan capres kelas berat dari kubu konservatif Ali Akbar Nateq Nouri.

Bahkan perbedaan pendapat dalam tataran pertama, tentang kekuasaan Wali al Fakih, sudah terjadi sebelum itu, yaitu antara Ayatollah Imam Khamenei sendiri dan deputinya, Ayatollah Montazeri, pada tahun 1986. Montazeri menghendaki pembatasan atas kekuasaan Wali al Fakih. Namun, perbedaan pendapat antara Imam Khamenei dan Montazeri lebih bersifat intelektual dan elitis yang tidak merembes ke ranah publik. Namun, perbedaan pendapat itu berakhir dengan dipecatnya Montazeri dari jabatan Deputi Pemimpin Revolusi. Montazeri diminta lebih fokus pada profesi sebagai peningkatan ilmu agama di kota Qom, pusat pendidikan spiritual Iran ternama.

Kuasai kelembagaan

Akan tetapi, kini perbedaan pendapat itu lebih institusional. Baik kubu reformis maupun konservatif membawa sederetan tokoh politik di belakangnya. Namun, selama ini kekuatan masih ada di pihak konservatif, baik secara pemikiran, kekuasaan politik, maupun militer.

Namun, perpecahan semakin mengkristal.

Bukti terakhir adalah pertarungan antara kubu Mir Hossein Mousavi dan Presiden Mahmoud Ahmadinejad. Akan tetapi, lagi-lagi kubu konservatif masih terlalu kuat. Mantan Presiden Iran Hashemi Rafsanjani yang sedang menduduki posisi kunci di pemerintahan seperti Ketua Dewan Pakar dan Ketua Penentu Kemaslahatan Pemerintah adalah pro-Mousavi, tetapi akhirnya memilih mendukung keputusan Dewan Garda yang memenangkan Ahmadinejad pada pemilu presiden 12 Juni.

Kekuatan konservatif begitu besar. Mantan presiden dari kubu reformis, Muhammad Khatami (1997-2005), tidak bisa berbuat apa-apa selama delapan tahun menjabat karena dikepung ketat kubu konservatif. Bahkan, meletup aksi unjuk rasa mahasiswa pada tahun 2003 menuntut Khatami turun dari jabatan presiden karena dinilai tidak berbuat apa-apa.

Lebih dari itu, kubu konservatif masih menguasai lembaga yudikatif serta aparat keamanan seperti pengawal revolusi dan Basij (milisi loyalis revolusi). Lembaga yudikatif dan aparat keamanan sangat menentukan kemenangan Ahmadinejad. Adapun Basij sangat berperan dalam membungkam aksi-aksi unjuk rasa pro-Mousavi di jalanan Teheran.

Butuh waktu lagi bagi kubu reformis untuk bisa unjuk gigi di Iran. Mungkin harus menunggu generasi keempat, yakni minimal 10 tahun lagi, agar perimbangan kekuatan lebih tercipta. Iran kini baru dalam tahapan generasi ketiga sejak revolusi 1979. (mth)

KERJA SAMA AS-Rusia Buka Lembaran Baru

AP PHOTO/ RIA NOVOSTI, SERGEI GUNEYEV

Presiden AS Barack Obama (kedua dari kiri), Ibu Negara Michelle Obama (kiri), dua putri mereka Malia (kanan) dan Sasha (kedua dari kanan), tiba di Moskwa, Rusia, Senin (6/7).

Selasa, 7 Juli 2009 | 04:27 WIB

Moskwa, Senin - Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev berupaya membuka lembaran baru dalam hubungan kedua negara. Keduanya bertemu di Kremlin, Senin (6/7).

”Kami berharap semua diskusi bilateral kami akan menutup sejumlah halaman sulit dalam sejarah hubungan AS-Rusia dan membuka lembaran baru,” kata Medvedev pada awal pertemuan mereka.

Obama menambahkan, ”Jika kita bekerja keras selama hari-hari mendatang, kita akan membuat kemajuan luar biasa yang menguntungkan rakyat kedua negara. Kami yakin bahwa dari semua isu, AS dan Rusia lebih banyak memiliki kesamaan daripada perbedaan.”

Selepas Perang Dingin, hubungan AS-Rusia mencapai titik terendah pada tahun lalu saat Rusia mengerahkan pasukan ke tetangganya, Georgia, salah satu sekutu AS. Langkah itu memicu kecaman keras dari AS dan memperburuk hubungan kedua negara.

Kedua negara juga bersitegang soal rencana AS menempatkan sistem pertahanan rudal di Polandia dan Ceko. Para pemimpin AS berharap Rusia bisa melunak soal isu pertahanan rudal. Akan tetapi, kedua pihak justru terlihat memperkeras posisi mereka. AS bersikeras pertahanan rudal itu diperlukan untuk menangkal serangan dari Iran dan Korea Utara. Namun, Rusia memandang sistem pertahanan rudal sebagai ancaman.

Kunjungan pertama Presiden Obama ke Rusia akan menjadi tantangan besar bagi Obama. Fondasi yang dibangun pada pertemuan itu akan memengaruhi seberapa banyak kerja sama yang diperoleh Obama dalam isu-isu di mana AS memerlukan bantuan Rusia, seperti tekanan kepada Iran dan Korea Utara tentang program nuklir.

Pembicaraan kedua kepala negara juga menyangkut soal penanganan terorisme, pemanasan global, dan perekonomian. Kesepakatan yang akan ditandatangani termasuk komisi bersama baru tentang personel militer yang hilang dan tahanan perang sejak Perang Dunia II. Gedung Putih menyatakan, kedua negara juga sepakat bekerja sama dalam bidang kesehatan publik dan penelitian medis.

Pengganti START

Salah seorang pembicaraan kunci pada pertemuan Obama dan Medvedev adalah kesepakatan baru untuk menggantikan Traktat Pengurangan Senjata Strategis (START) yang habis masa berlakunya pada Desember 2008. Traktat yang disepakati tahun 1991 itu memberlakukan pembatasan ketat dalam senjata nuklir.

Kantor berita Rusia, Interfax, Senin, melaporkan, kedua negara akhirnya sepakat soal teks final kerangka dokumen pengganti START untuk ditandatangai kedua kepala negara. Sehari sebelumnya, Interfax melaporkan, para negosiator belum sepakat soal dokumen tersebut.

Kemarin Medvedev dan Obama akhirnya menandatangani deklarasi untuk pengurangan senjata nuklir menggantikan START. Kesepakatan itu akan mengurangi penempatan hulu ledak nuklir menjadi 1.500-1.675 dalam tujuh tahun.

Selain bertemu Medvedev, Obama dijadwalkan bertemu para pemimpin oposisi dan mantan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Dia juga akan memberikan pidato tentang pandangannya terhadap hubungan AS-Rusia di New Economic School.

Tak ada ”Obamania”

Kedatangan Obama di Rusia juga tidak mendapat tanggapan antusias dari publik Rusia. Saat pesawat kepresidenan AS, Air Force One, mendarat, tidak ada tayangan langsung di televisi Rusia.

Saat iring-iringan kendaraan Obama melintas menuju Makam Pahlawan Tak Dikenal di pinggiran Moskwa, hanya sekelompok kecil orang di tepi jalan yang tersenyum dan melambaikan tangan.

Sebagian besar orang hanya menonton tanpa bereaksi. Sambutan itu tidak seperti yang diterimanya di negara-negara lain yang diwarnai ”Obamania”, dengan ribuan orang menyambut kedatangannya.

Hal itu sejalan dengan jajak pendapat yang diadakan University of Maryland, AS, menjelang kunjungan Obama ke Rusia. Hasil jajak pendapat menunjukkan, hanya 23 persen warga Rusia yang percaya Obama bisa melakukan hal yang tepat dalam urusan internasional. Sebanyak 15 persen responden mengatakan AS memainkan peran positif di dunia. Sebanyak 75 persen responden yakin bahwa AS menyalahgunakan kekuasaannya.

”Saya ingin melihat perubahan nyata, tidak sekadar omongan. Saya ingin melihat AS tidak banyak campur tangan di negara lain. Mereka kira mereka lebih dari negara lain,” kata Valentina Titova, pensiunan ekonom.

Obama juga akan bertemu Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, Selasa ini. Pekan lalu, Obama secara terbuka mengkritik Putin dengan mengatakan bahwa pendekatan Perang Dingin dalam hubungan AS-Rusia sudah kedaluwarsa.(ap/afp/reuters/fro)

Honduras Kian Terisolasi

AP PHOTO/ESTEBAN FELIX

Pesawat pembawa Presiden Honduras Manuel Zelaya, yang terjungkal, terbang di atas Bandara Internasional Tegucigalpa, Minggu (5/7). Pesawat tidak bisa mendarat karena landasan diblokade.

Selasa, 7 Juli 2009 | 04:18 WIB

Tegucigalpa, Senin - Honduras menghadapi isolasi lebih jauh dari dunia internasional, Senin (6/7), setelah menghalangi kembalinya presiden terguling, Manuel Zelaya, ke negara itu. Tentara memblokir landasan sehingga pesawat Zelaya terpaksa mendarat di El Savador.

Zelaya mencoba terbang kembali ke Honduras dari Washington dan mendarat di Tegucigalpa, Minggu malam waktu setempat, setelah digulingkan pada pekan lalu. Akan tetapi, otoritas bandara menolak memberi izin mendarat.

Ribuan pendukung Zelaya yang akan menyambut di bandara Tegucigalpa bentrok dengan aparat keamanan sehingga pilot berputar haluan. Setidaknya satu orang tewas dalam bentrokan itu saat ribuan pendukung Zelaya menerobos pagar pembatas dekat landasan.

Ini merupakan korban pertama yang jatuh dalam aksi protes mendukung Zelaya selama sepekan terakhir. Tentara melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata serta memblokade landasan dengan kendaraan militer.

”Saya minta kepada tentara Honduras menurunkan senjata terhadap saudara-saudara sendiri,” kata Zelaya.

Ia menambahkan, ”Saya lakukan semua yang saya bisa. Jika saya punya parasut, saya akan segera melompat dari pesawat ini,” ujarnya.

Setelah gagal mendarat di Tegucigalpa, Zelaya bertemu Ketua Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) Jose Miguel Inzulsa serta Presiden Argentina, Ekuador, dan Paraguay di El Savador. Dalam konferensi pers, Inzulsa mengatakan, dia siap untuk terus bekerja menyelesaikan krisis di Honduras.

”Saya siap melanjutkan semua langkah diplomatik. Kami tidak bermaksud campur tangan, hanya mematuhi norma-norma yang dianut semua negara,” kata Inzulsa.

Namun, Presiden sementara Honduras Roberto Micheletti menegaskan, tidak akan bernegosiasi sampai segala sesuatu kembali normal. Pemilu dijadwalkan akan digelar pada November walaupun terbuka kemungkinan pemilu lebih awal. ”Kami akan tetap di sini sampai negara tenang. Kami perwakilan rakyat yang sah,” ujarnya.

Tekanan

OAS telah menskors keanggotaan Honduras, Sabtu pekan lalu. Kini, tekanan dunia internasional akan ditingkatkan dengan langkah pembekuan bantuan, penarikan duta besar, dan blokade perdagangan sementara.

Tanpa keanggotaan di OAS, Honduras akan menghadapi sanksi perdagangan dan hilangnya ratusan juta dollar AS untuk minyak bersubsidi, bantuan, dan pinjaman bagi negara termiskin ketiga di Amerika Latin itu. AS telah menyebut penggulingan Zelaya sebagai kudeta, yang artinya penghentian bantuan AS bagi Honduras.

Presiden Venezuela Hugo Chavez, pendukung Zelaya, telah menyatakan akan menghentikan pengiriman minyak ke Honduras yang bisa berdampak pada naiknya harga bahan bakar.

Kemarin, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menyerukan agar OAS memimpin upaya mencari solusi damai atas krisis di Honduras. Dia juga menyesalkan jatuhnya korban jiwa dalam bentrokan menyambut kepulangan Zelaya.

Tentara dan polisi dikerahkan ke jalan-jalan di Tegucigalpa. Jam malam ditambah, yang semula dimulai pukul 22.00 menjadi pukul 18.30 untuk mencegah massa berkumpul.

Zelaya menyatakan akan mencoba kembali ke Honduras pada Selasa ini. Upaya Zelaya untuk berkuasa kembali di Honduras berisiko tinggi karena semua cabang pemerintahan telah berbaris melawan dia.

Pemerintahan baru Honduras bersikukuh untuk menahan Zelaya atas 18 tuduhan kriminal, termasuk pengkhianatan dan kegagalan melaksanakan lebih dari 80 hukum yang disahkan Kongres Honduras sejak dia berkuasa tahun 2006. Dia juga dianggap melanggar keputusan Mahkamah Agung Honduras yang menolak rencana referendum tentang perubahan konstitusi.

Para kritikus khawatir bahwa Zelaya mencoba untuk memperpanjang kekuasaan dan mencengkeram jabatan presiden melalui cara yang sama dengan Presiden Hugo Chavez. Akan tetapi, bukannya menuntut melalui pengadilan atau mengalahkan lewat pemilu, tentara Honduras justru memaksa Zelaya keluar dari negara itu.

Pemerintahan baru Honduras bersikeras bahwa penggulingan Zelaya adalah transisi konstitusional. Namun, mereka gagal meyakinkan komunitas internasional dan tidak satu pun negara mengakui pemerintahan baru itu. (ap/afp/reuters/fro)

HONDURAS Zelaya Bertekad Pulang, Rakyat Siap Mendukung

Senin, 6 Juli 2009 | 03:24 WIB

Tegucigalpa, Minggu - Honduras bersiap menghadapi konfrontasi. Presiden Manuel Zelaya yang digulingkan bertekad pulang merebut kembali jabatannya dengan mendesak pendukungnya berkumpul di bandara untuk bentrok dengan pemerintah sementara yang berkuasa, sejak militer mengirimnya ke pengasingan sepekan lalu.

Uskup Agung negara Amerika Tengah itu, Kardinal Oscar Andres Rodriguez, mendesak Zelaya untuk tidak kembali. Uskup memperingatkan bahwa kepulangannya bisa menimbulkan pertumpahan darah. Pemerintah interim tetap mengancam akan menangkap Zelaya dan mengadilinya walau ada kecaman internasional atas kudeta itu.

Di Washington, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) menskors Honduras sebagai anggota pada Sabtu malam. Namun, pengganti Zelaya, Roberto Micheletti, sebelumnya telah menarik negara itu keluar dari OAS karena ultimatum untuk memulihkan jabatan Zelaya.

Selama sepekan demonstrasi telah berlangsung dan umumnya berjalan damai oleh para pendukung dan pengecam Zelaya. Di antara demonstran itu terdapat anggota serikat buruh dan kelompok-kelompok penduduk asli.

Lebih dari 10.000 pendukungnya berdemonstrasi pada hari Sabtu dekat istana kepresidenan yang dijaga ketat. Zelaya memasang sebuah pesan di internet yang mendesak mereka yang setia untuk menyambut kedatangannya.

”Kami akan muncul di Bandara Internasional Honduras di Tegucigalpa... dan pada hari Minggu kami akan berada di Tegucigalpa,” kata Zelaya dalam sebuah rekaman pernyataan yang dipasang hari Sabtu di situs internet Telesur dan Cubadebate.

Tetap bersikap damai

Zelaya memohon para pendukungnya untuk tetap bersikap damai.

Pada sebuah radio setempat, Zelaya mengatakan, dia akan didampingi Presiden Argentina Cristina Fernandez, Presiden Ekuador Rafael Correa, beberapa menteri luar negeri, dan 300 wartawan.

Uskup Agung Honduras Kardinal Oscar Andres Rodriguez meminta Zelaya untuk tidak berkonfrontasi dengan pemerintah interim di tengah ketegangan yang sedang memuncak. Uskup mengatakan, ”Kembalinya Anda ke negara ini bisa menimbulkan pertumpahan darah.”(AP/AFP/DI)

IRAN Reza Pahlevi, Putra Shah Iran, Tidak Diperhitungkan

 

Atmosfer politik di Iran saat ini belum memberi tempat kepada Reza Pahlevi (43), putra sulung almarhum Muhammad Reza Shah Pahlevi, shah Iran terakhir. Adalah ilusi baginya untuk bisa kembali ke Iran dalam waktu dekat.

Belum terlihat sebuah komentar atau analis media massa maupun para pakar Iran yang memunculkan isu kembalinya sistem monarki dengan Reza Pahlevi sebagai simbol.

Menjelang dan setelah pemilu presiden 12 Juni, Pahlevi berusaha mendompleng pada situasi politik yang panas. Ia memanfaatkan dengan baik media Barat untuk memberikan komentar tentang situasi terakhir di Iran.

Ia pun tampil beberapa kali di CNN, kantor berita AP, AFP, dan media Barat lain.

 

 

Namun, komentar politik Reza Pahlevi ibarat angin lalu saja. Jangankan di dalam negeri, media massa dan para pakar di Timur Tengah tidak pernah memperhitungkan komentarnya.

Pahlevi, baik di dalam negeri maupun di Timur Tengah, masih dianggap jauh dari panggung politik Iran. Hanya media Barat yang masih memberikan tempat kepada Pahlevi dan keluarganya.

Media massa dan sejumlah pejabat konservatif menuduh ada pihak asing yang mengintervensi dalam kerusuhan politik pascapemilu 12 Juni itu. Namun, tuduhan mereka tertuju kepada Amerika Serikat dan Inggris, bukan Pahlevi.

 

 

 

Peneliti senior pada Institut Riset dan Pendidikan Imam Khomeini, Dr Mohammad Fanael Eshkevari, dalam perbincangan dengan Kompas, Selasa (30/6) di kota Qom, mengatakan, faktor yang turut meletupkan krisis di Iran adalah intervensi asing, seperti keputusan Kongres AS menggelontorkan dana 400 juta dollar AS pada 2006 untuk menggoyang stabilitas di Iran.

Menurut dia, AS bisa saja mengucurkan dana itu ke pihak- pihak tertentu di Iran. Namun, Eshkevari sama sekali tidak menyebut keluarga shah Iran ikut dalam kekuatan luar yang ingin menggoyang Pemerintah Iran.

Dukungan tanpa batas

Media massa Iran juga tidak pernah menyebut keluarga Shah Pahlevi yang kini hidup di AS.

 

 

Bisa ditarik kesimpulan bahwa kekuatan keluarga Shah Iran Reza Pahlevi tidak diperhitungkan sama sekali di Iran.

Opini yang berkembang di Iran selama ini, Shah Iran Reza Pahlevi bisa berkuasa cukup lama di Iran karena dukungan tanpa batas dari AS.

Sejumlah cendekiawan di Iran, di antaranya almarhum Ali Shariati, sudah memprediksikan 10 tahun sebelum meletusnya revolusi Iran tahun 1979 bahwa berakhirnya kekuasaan shah Iran hanya menunggu waktu.

Prediksi Ali Shariati itu akhirnya jadi kenyataan 10 tahun kemudian lewat revolusi rakyat yang dipimpin Ayatollah Imam Khomeini tahun 1979.

Artinya, dinasti shah Iran sesungguhnya sudah ambruk jauh sebelum tahun 1979 jika tak ada dukungan tanpa batas dari AS.

Karena itu, para pemimpin Iran dari kubu konservatif saat ini sangat memperhitungkan AS dan Barat, serta menganggap pula krisis politik di Iran terakhir ini bagian dari pertarungan Iran dan dunia Barat.

Jangan heran pula bila sejumlah pemimpin kubu konservatif kini menuduh Mir Mousavi dan pemimpin kubu reformis lainnya membangun konspirasi dengan Barat.

 

 

Catatan sejarah menunjukkan Iran punya pengalaman sangat pahit. Salah satunya adalah ketika AS dan Inggris menggulingkan kekuasaan pemerintah nasionalis pimpinan PM Muhammad Mosaddeq tahun 1953 dan digantikan dengan sistem monarki pimpinan Muhammad Reza Pahlevi yang sangat pro- Barat.

Apakah peristiwa tahun 1953 bisa berulang kembali di Iran, di mana AS mengantarkan lagi Reza Pahlevi ke tampuk kekuasaan?

Kalkulasi politik dan militer, tampaknya sangat sulit, untuk tidak mengatakan mustahil, peristiwa 1953 itu bisa terulang lagi di Iran.

Pemerintahan revolusioner di Iran masih sangat kuat, baik secara militer, ekonomi, maupun popularitas. Berbeda dari pemerintahan PM Mosaddeq tahun 1953 yang cenderung elitis dan mudah dijatuhkan.

Pemerintah revolusioner Iran, meskipun mengalami keretakan, masih dalam lingkup keluarga besar loyalis revolusi. Hampir semua para pemain politik di Iran saat ini merupakan didikan almarhum Ayatollah Imam Khomeini.

AS pun di bawah Presiden Barack Obama lebih memilih pendekatan dialog daripada konfrontasi dalam menyelesaikan isu-isu Timur Tengah. AS tampaknya sudah mengambil banyak pelajaran dari kasus Irak dan Afganistan yang berlarut-larut hingga hari ini.

Ketua Parlemen Iran Ali Larijani dalam forum sidang parlemen anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Aljazair, pekan lalu, mengingatkan, Teheran bukan Baghdad atau Kabul yang mudah digoyang. (mth)