oleh: Azyumadi Azra
Apa sesungguhnya yang terjadi di negara jiran Malaysia? Dalam beberapa pekan terakhir kita menyaksikan terjadinya penyerangan terhadap sejumlah gereja di berbagai tempat Semenanjung sejak dari Kuala Lumpur, Taipin, sampai Negeri Sembilan. Memang, penyerangan gereja-gereja tersebut merupakan buntut daripada keputusan Pengadilan Tinggi Malaysia 31/12/09) yang mengizinkan kaum Kristiani menggunakan kata Allah sebagai nama Tuhan. Sementara, pada pihak lain, pemerintahan Barisan Nasional yang didominasi UMNO (United Malay National Organization) tetap melarang penggunaan tersebut. Walhasil, kekerasan merebak, yang bahkan melibatkan partisipasi ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia), sebuah organisasi arus utama mahasiswa dan pemuda di Malaysia.
Ada apa dengan Malaysia? Negara, yang para pejabat tingginya khususnya Melayu--selalu dengan bangga menyatakan tentang wujud kerukunan hidup beragama; tentang kebebasan beragama dan seterusnya. Dan, bahkan menyebut Malaysia sebagai sebuah negara model di mana kemajuan ekonomi berjalan seiring dengan harmoni sosial, agama, budaya, dan politik.
Perkembangan kehidupan keagamaan Malaysia belakangan ini menunjukkan kenyataan lain. Kekerasan terhadap gereja hanyalah rentetan lebih jauh peningkatan ketegangan intra dan antaragama. Tahun lalu, terjadi kehebohan karena hukuman cambuk yang dijatuhkan pengadilan kepada seorang wanita Muslim yang kedapatan minum bir. Juga terjadi peningkatan tensi ketika sekelompok Muslim berparade membawa kepala sapi, yang tak urung lagi membuat marah kaum Hindu. Selain itu, juga terjadi kontroversi dan perebutan klaim tentang agama yang dipeluk sejumlah orang yang telah meninggal dunia.
Ada apa dengan Malaysia? Kasuskasus itu, hemat saya, hanyalah puncak dari gunung es masalah-masalah keagamaan, etnis, sosial, dan politik Malaysia. Selama ini masalah-masalah tersebut ditutupi dengan berbagai pernyataan resmi para pejabat tinggi negara--yang tentu saja didominasi kaum Melayu--tentang ''keharmonisan'' puak umat beragama di negara tersebut. Atau, pada segi lain, ''menyembunyikan masalah-masalah tersebut ke bawah karpet''; masalahmasalah agama dan puak tidak boleh dibicarakan secara terbuka. Sebab itu pula, dialog intra dan antaragama merupakan hal tabu di negara jiran tersebut. Hasilnya, berbagai masalah semacam itu, tetap laten, yang bisa meledak sewaktuwaktu seperti terjadi sekarang ini.
Akar dari banyak masalah sosial, agama, dan politik Malaysia tidak lain adalah komunalisme, baik etnis, sosialbudaya, agama, dan juga politik. Meski Barisan Nasional (BN) merupakan koalisi kekuatan-kekuatan politik yang ada, dasar politiknya adalah komunalisme politik berdasarkan komunalisme etnis dan aga-ma. Walau Barisan Nasional telah berkuasa sepanjang sejarah Malaysia merdeka dengan berbagai kemajuan yang dicapainya, tetapi komunalisme tetap bertahan--jika tidak kian menguat--dalam banyak aspek kehidupan warga.
Kaum Melayu yang identik dengan Islam terwakili oleh UMNO dan PAS (Parti Islam sa-Malaysia) yang sepanjang sejarahnya terlibat dalam kontestasi yang sangat tajam dan pahit untuk memperebutkan dominasi dan hegemoni terhadap pemaknaan Islam. Masing-masing partai ini berusaha menunjukkan pihaknya yang paling ''Islami'' dan paling serius membela puak Melayu; dan tidak jarang berbeda sikap dalam hubungan dengan umat beragama lainnya. Jadi, jika pemerintah UMNO, misalnya, melarang penggunaan kata Allah oleh umat Kristiani, sebaliknya PAS mendukung keputusan Pengadilan Tinggi dan melihat bahwa sah-sah saja bagi umat Kristiani menyebut Tuhan dengan kata Allah.
Komunalisme Melayu menemukan tandingannya dalam komunalisme puak Cina, yang diwakili MCA (Malaysian Chinese Association); dan puak India dengan MIC (Malaysian Indian Congress). Jika puak Cina secara keagamaan menganut Kristen, Budha, dan Konfusianisme, kaum India umumnya adalah penganut Hindu. Baik MCA dan MIC sekaligus merupakan partai-partai pendukung koalisi BN. Memang di luar UMNO, PAS, MCA, dan MIC ada partai-partai yang berpretensi melintasi batas-batas perpuakan dan agama, seperti Parti Keadilan Rakyat pimpinan Anwar Ibrahim yang merupakan ''parti pembangkang'' (oposisi); tetapi juga tidak berhasil mengubah politik komunalisme Malaysia.
Pelajaran apa yang bisa diambil masyarakat Indonesia dari kasus Malaysia? Kalangan tertentu di Malaysia boleh saja mengkritik Indonesia dalam masa pasca-Soeharto sebagai ''messy democracy''--demokrasi yang kacau balau; dan karena itu jangan sekali-kali dijadikan inspirasi. Indonesia memang juga tidak imun dari ketegangan (bahkan kekerasan) komunal--intra dan antaragama. Tetapi, kebanyakan masalah ini dibicarakan secara terbuka dengan keterlibatan para pemuka agama yang mewakili organisasi keumatan masing-masing. Melalui forum perwakilan umat-umat beragama ini terjadi dialog dan kritik satu sama lain dalam rangka membangun kehidupan beragama yang lebih damai dan harmonis atas dasar saling menghormati dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tidak kurang pentingnya, politik Indonesia tidak berdasarkan komunalisme puak dan agama. Sebaliknya berdasarkan lima dasar dalam pembukaan UUD 1945--yang lebih dikenal sebagai Pancasila. Dasar negara yang sering disebut juga sebagai deconfessional ideology terbukti mampu memayungi keragaman puak dan agama masyarakat-masyarakat yang jika dibandingkan Malaysia jauh lebih kompleks di bumi Indonesia ini.
Kamis, 21 Januari 2010
Komunalisme Malaysia
Sabtu, 28 November 2009
Dubai World "Bangkrut"
Sabtu, 28 November 2009 | 03:34 WIB
Perusahaan itu, Rabu (25/11), meminta kreditor internasional menghadapi pembayaran penundaan pembayaran cicilan utang sebesar 60 miliar dollar AS, setidaknya selama enam bulan ini. Perusahaan memiliki total utang sebesar 80 miliar dollar AS..
Ketika krisis finansial merebak tahun lalu, banyak pihak berpendapat kawasan Teluk dapat menjadi alternatif investasi yang cukup menguntungkan.
Saat Dubai World meminta penundaan pembayaran kewajibannya (standstill), sejumlah pihak langsung bereaksi negatif. Pasar finansial di beberapa negara kembali bergetar. Pasar saham di Asia dan Eropa langsung anjlok.
Dubai World menghadapi anjloknya pemesanan atas sejumlah bangunan properti yang dibangun, seiring dengan anjloknya daya beli global. Pembeli properti Dubai World pada umumnya adalah warga kaya dunia, termasuk politisi Barat dan aktor dan aktris besar Hollywood.
Kawasan Arab menikmati rezeki berlimpah dari minyak yang membuat kawasan itu mengalami booming ekonomi. Pengembangan properti pun marak di kawasan itu. Harga properti meroket selama empat tahun terakhir karena gencarnya iming-iming keuntungan. Hal itu membuat pasar jadi jenuh.
Pada hari Kamis (26/11), pasar saham di Eropa jeblok dan membukukan rekor penurunan terbanyak sejak April 2009. Indeks Nikkei Jepang turun 3,2 persen, Kospi Korea turun 4,6 persen, dan indeks Hangseng Hongkong turun 4,3 persen.
Pasar AS tutup karena hari raya Thanksgiving, sedangkan pasar saham di kawasan Teluk juga libur sehubungan dengan Idul Adha. Namun, pada hari Rabu bursa di Dubai anjlok tajam dan perdagangan saham sempat dihentikan.
Bursa di London juga langsung anjlok pada hari Jumat dan dihentikan selama 3,5 jam dengan alasan teknis. Perbankan Inggris termasuk pemasok utama kredit ke Dubai World.
Saham-saham perbankan, Jumat, anjlok karena investor khawatir bank bersangkutan memiliki piutang terkait dengan Dubai World, termasuk obligasinya.
Pelaku di pasar valuta asing juga melihat akan ada gerakan pada mata uang karena investor akan lebih sensitif terhadap risiko. Para investor menubruk mata uang aman seperti yen yang naik hingga ke titik tertinggi dalam 14 tahun terhadap dollar AS. Ini mengancam saham perusahaan eksportir Jepang.
Di antara utang Dubai World yang mengalami penundaan pembayaran adalah obligasi syariah sebesar 3,52 miliar dollar AS. Obligasi itu diterbitkan anak perusahaan Dubai World, Nakheel yang merupakan pengembang proyek permukiman prestisius bernama The Palm Islands.
Di kompleks yang dibangun di atas lahan reklamasi ini, David Beckham (pesepak bola Inggris) dan Brad Pitt (aktor AS) telah memesan rumah. Kompleks ini juga belum selesai dibangun dan diperkirakan akan gantung.
Utang lain yang juga diminta ditunda pembayarannya ialah obligasi syariah terbitan Limitless (juga afiliasi) sebesar 1,2 miliar dollar AS.
Berita soal Dubai World meningkatkan kekhawatiran mengenai keadaan utang di kawasan Teluk. Harga surat utang dari Abu Dhabi, Qatar, Arab Saudi, dan Bahrain naik hingga menyentuh dua digit, yang artinya risiko dianggap meningkat.
Eurasia Group, kelompok riset dari Washington, AS, menilai risiko makin meningkat bagi investor yang berinvestasi di Dubai. ”Kepercayaan investor terganggu,” demikian Eurasia Group.
Penguasa Uni Emirat Arab, Sheik Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, menepis kekhawatiran orang. Dia mengatakan publik telah beraksi berlebihan.
Ketika ditanya tentang utang Dubai World dalam pertemuan dua bulan lalu, dia dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa ”Kami baik-baik saja dan kami tidak khawatir.” Terakhir, pada awal bulan ini dia mengatakan kepada para pengkritik Dubai untuk ”tutup mulut”.
Sheik Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Ketua Komite Tertinggi Anggaran Dubai, juga menyatakan penundaan pembayaran utang itu sudah direncanakan secara matang.
Para analis juga yakin pemerintahan Uni Emirat Arab tidak akan tinggal diam dalam kasus krisis Dubai World.
Namun, banyak pihak menilai kasus Dubai World merupakan fenomena gunung es dari bubble and burst sektor properti di kawasan, mengikuti kejadian di AS. Ini julukan bagi sektor properti yang booming pada tahun-tahun pertama, kemudian terjerembap beberapa tahun kemudian.
Pekan lalu, Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn mengingatkan, perbankan global belum menuntaskan separuh dari total kredit ke sektor perumahan global.
Bank sentral India, The Reserve Bank of India, akan meminta laporan dari perbankan di India mengenai kucuran kredit ke di Dubai World, sebagaimana Wakil Gubernur Bank of India Shymala Gopinath.
Bank sentral China, Bank of China, menyatakan tidak menyalurkan kredit ke Dubai World. UniCredit Italia dan Taiwan buru-buru menyatakan tidak memiliki piutang ke Dubai World.
Perbankan di Arab, Inggris, dan Eropa kini resah dengan kasus Dubai World, yang dianggap sebagai Lehman Brothers, perusahaan bank investasi AS yang bangkrut karena tidak bisa menutupi kewajiban.
Belum diketahui bagaimana krisis ini akan ditangani. Namun, banyak pihak yang memperkirakan konstruksi bangunan milik Dubai World akan terkendala.
Rabu, 07 Oktober 2009
Senin, 05 Oktober 2009
Kamis, 01 Oktober 2009
C(h)ina
Kamis, 1 Oktober 2009 | 04:29 WIB
Christine Susanna Tjhin
Sebulan ini, Beijing sibuk menyiapkan perayaan 60 tahun Republik Rakyat China.
Tak hanya itu. Media penuh program patriotik. Parade disiapkan, memamerkan kekuatan militer dan budaya China. Film epik Berdirinya Sebuah Republik yang melibatkan artis-artis besar seperti Jackie Chan, Jet Li, dan Andy Lau memecahkan rekor penjualan tiket terbesar. Hajatan sepekan itu ditutup pergelaran opera Turandot karya Puccini di megastadium Sarang Burung oleh sutradara Zhang Yimou, sebagai simbol ”China yang baru”, perpaduan budaya tradisional Kerajaan Tengah dan republik yang mendunia.
Namun, di sela-sela kemeriahan pesta, keamanan ibu kota dan wilayah rentan, seperti Tibet dan Xinjiang, diperketat. Warga lokal, sejumlah diplomat, dan wartawan asing yang tinggal di sekitar Tiananmen mengeluhkan peringatan untuk tidak membuka jendela saat parade berlangsung. Akses internet kian dibatasi, bahkan Facebook dan Twitter diblok. Apa yang sebenarnya terjadi dalam merefleksikan enam dekade kehadiran China di dunia?
Dari era Mao Zedong, modernisasi Deng Xiaoping, dan globalisasi saat ini, kompleksitas dari realitas China kian nyata. Pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan devisa dua triliun dollar AS mengangkat 200 juta lebih penduduk China dari kemiskinan dan melahirkan kota-kota megapolitan. Namun, masih ada ratusan juta warga yang miskin dan menganggur. Melebarnya kesenjangan ekonomi sosial dan degradasi lingkungan meningkatkan potensi instabilitas.
Kecepatan pembangunan fisik tak sepenuhnya diimbangi pembangunan nonfisik. Problem terkikisnya komunisme sebagai ideologi negara belum nyaman terjawab oleh kehadiran nasionalisme. Gelora nasionalisme mendapat tantangan konflik sosial di mana faktor kesenjangan, politik identitas, dan hak asasi manusia bersilangan.
Dari kasus obor olimpiade di Paris, konflik Tibet dan Xinjiang, gempa Wenchuan, hingga astronot China pertama menampilkan ekspresi nasionalisme yang berwarna. Pemerintah sering kelimpungan saat harus menangani gelombang pasang nasionalisme.
Sebuah arena interaksi narasi nasionalisme adalah dunia maya. Birokrasi ruang maya menjadi fenomena sosial yang hangat. Lebih dari 380 juta pengguna
Seputar sistem politik, sekilas tidak tampak perubahan dari esensi struktur multipartai yang didominasi Partai Komunis (tertutup dan tanpa oposisi riil), tetapi internal partai ternyata lebih dinamis. Era pemimpin karismatik diganti kepemimpinan kolektif, diwarnai persaingan kubu ”populis” (Liga Pemuda Komunis) dan kubu ”pangeran” (penerus pemimpin era lalu).
PKC menunjukkan peningkatan kemampuan beradaptasi, terutama dalam pemanfaatan media dan pemberdayaan kaum intelektual. Desentralisasi dan ”konsultasi publik” dalam proses kebijakan kian mendapat angin.
China bersiap menjalani transisi, dari generasi ke-4 (Hu Jintao) ke generasi ke-5 (Xi Jinping?). Pengamat menerka-nerka, bagaimana transisi pada 2012 akan berlangsung setelah dalam rapat ke-17 PKC lalu, Xi tidak ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, posisi yang dulu memuluskan jalan Hu.
China tidak berpretensi ingin mengubah dunia, kata beberapa pemikir strategis China. Hanya dengan mengubah diri China sendiri, seluruh dunia akan ikut berubah. Apa pun motivasinya, meningkatnya kepercayaan diri atau keinginan untuk menenangkan dunia sulit dimungkiri.
Meski masih jauh bagi China untuk menggantikan hegemoni Amerika Serikat, kehadirannya mendorong kita untuk mau tidak mau menggunakan lensa berbeda dalam meretas perjalanan dan pemikiran baru komunitas global. Kehadiran konsep ”Konsensus Beijing” telah mengundang perdebatan kritis seputar sebaran kapitalisme dan demokrasi liberal yang terpatri dalam ”Konsensus Washington”.
Selama krisis keuangan dunia, ekonomi terbesar ketiga dunia ini muncul sebagai salah satu penyangga dunia. Bahkan, dalam pertemuan G-20 lalu, China tampak kian lugas menuntut rekayasa ulang sistem keuangan global dan tatanan ekonomi baru. Perdebatan perlunya G-2, meski dikatakan prematur, mengindikasikan nilai strategis China untuk bersanding dengan AS. Yang jelas, China kian piawai memanfaatkan mekanisme multilateral.
Bagaimana posisi hubungan Indonesia-China? Meski lambat, posisi China bergeser, merefleksikan aspirasi mengangkat peran Indonesia ke tataran global. Kecanggungan kita sebagai aktor global masih terasa, dan ini diperburuk oleh institusionalisasi persepsi ”ancaman China” semasa Orde Baru. Ini akan memengaruhi kita dalam berinteraksi dengan China. Sejak penandatanganan kemitraan strategis 2006, pertanyaan ”mana dagingnya?” masih belum terjawab.
Dalam pertemuan G-20, Hu menggarisbawahi skema pertukaran mata uang antarnegara sebesar 95 miliar dollar, termasuk Indonesia, yang menjanjikan perdagangan lebih dinamis. Pertukaran mata uang bilateral masih diwarnai kebingungan dan keraguan. Kajian mendalam diperlukan guna menimbang manfaat skema ini dan mengurangi ketergantungan terhadap dollar, terutama pada saat krisis.
Diplomasi kita harus didukung kajian kritis tentang dampak perubahan China. Jangan sampai kecanggungan kita, terefleksi dalam kebingungan menyebut nama Negara Tirai Bambu (China, Cina, atau Tiongkok), trauma sejarah, dan kesenjangan pengetahuan, menghilangkan kesempatan mengambil manfaat dari perkembangan China.
Belajar dari China
Kamis, 1 Oktober 2009 | 04:31 WIB
I Basis Susilo
Dalam Pendahuluan buku Merangkul Cina (2009), sinolog I Wibowo membandingkan China dan Indonesia.
Berangkat dari kondisi yang sama—hancur sebagai korban Perang Dunia—perjalanan waktu membedakan nasib keduanya. Tulisnya, ”Memasuki abad ke-21 China telah menjadi kekuatan besar, sementara Indonesia tetap menjadi kekuatan kecil, bahkan tidak mempunyai kekuatan.”
Pendapat tentang Indonesia tidak punya kekuatan tampaknya berlebihan. Beberapa bukti terakhir, seperti perannya di G-20, menunjukkan Indonesia sudah punya ”sesuatu” yang bisa dipelihara dan didayagunakan di kemudian hari. Namun, pendapat bahwa China lebih maju dari Indonesia memang tidak terbantahkan. Justru karena itu, kemajuan China bisa dijadikan pelajaran berharga guna memacu kemajuan Indonesia.
Banyak pelajaran bisa diambil dari kemajuan China. Tiga yang mendasar dan penting adalah soal kepercayaan diri, prioritas pendidikan, dan peta jalan ke depan.
Kepercayaan diri adalah salah satu sifat yang dibangun dan dikembangkan Mao Zedong sejak awal 1930-an hingga 1970-an. Percaya diri itu dibangun sebagai jawaban atas ”penghinaan seratus tahun” (bainian guochi) sebelumnya oleh bangsa-bangsa Barat dan Jepang sejak Perang Candu 1840-1949. Begitu bernafsunya membangun kepercayaan diri, Mao memaksakan Revolusi Kebudayaan (1966-1976) yang menelan korban jutaan jiwa. Bagaimanapun, Mao menyumbangkan bangunan dasar bagi infrastruktur, industri, kesehatan, dan pendidikan yang memadai.
Karena itu, struktur bangunan dasar psikologis, ekonomis, sosial, dan politik untuk eksis dan maju, China secara alami tumbuh lebih kuat dan lebih percaya diri dibandingkan dengan, misalnya, Jepang dan Korsel yang harus menggadaikan sebagian kedaulatannya kepada AS.
Prioritas pendidikan diperhatikan dan dijalankan para pemimpin China sejak Mao. Menurut Gang Guo (2007), selama Revolusi Kebudayaan, jumlah siswa masuk sekolah dasar meningkat separuh, sekolah menengah pertama naik empat kali lipat, dan sekolah menengah meningkat 14 kali lipat.
Memang ada perdebatan terkait kualitas pendidikan. Namun, Mao memberi dasar distribusi yang lebih merata sumber daya manusia. Bila revolusi kebudayaan untuk SD-SMA, yang terkena langsung revolusi kebudayaan adalah yang lahir antara 1951 dan 1970, yang kini menjadi tulang punggung kemajuan RRC sejak 1990-an.
Deng Xiaoping pada 1978 mengatakan, ”Bila China ingin memodernisasi pertanian, industri, dan pertahanan, yang harus dimodernisasi lebih dahulu adalah sains dan teknologi serta menjadikannya kekuatan produktif.” Pada 1985, Deng menegaskan pentingnya pendidikan karakter, dan orientasi hafalan dianggap ”membunuh” karakter anak. Setelah itu, guru dan kaum profesional amat dihargai.
Presiden Jiang Zemin pada 2000 mengumpulkan semua pemimpin China untuk membahas bagaimana mengurangi beban pelajaran siswa melalui adopsi sistem pendidikan yang patut secara umur dan menyenangkan, serta pengembangan semua aspek dimensi manusia, kognitif, karakter, aestitika, dan fisik.
Pada 2005, Pusat Penelitian Modernisasi China menerbitkan peta jalan Modernisasi China untuk abad ke-21. Isinya: tahun 2025 produk domestik bruto (GDP) China menyamai Jepang. Tahun 2050 China jadi negara maju secara moderat. Tahun 2080 China menjadi negara maju, sama dengan AS. Tahun 2100 China menjadi negara paling maju di dunia, melampaui AS. Atas dasar peta jalan itu, China bergerak menuju masyarakat yang lebih baik secara bersama (xiaokang).
Dibandingkan dengan bangsa kita, kepercayaan diri bangsa China lebih kuat karena dasar yang dibangun Mao dan capaian-capaian kasatmata, seperti olimpiade dan kemajuan ekonominya.
Namun, pelan tetapi pasti, bangsa Indonesia sebenarnya mulai percaya diri. Keberhasilan mempraktikkan demokrasi dan kemajuan ekonomi setelah krisis akhir 1990-an mulai menjadikan kita dihargai negara-negara lain. Buktinya, dalam GDP, Indonesia berada di nomor 16 dunia dan menjadi anggota G-20 yang mulai disegani anggota lain. Momentum untuk kepercayaan diri ini perlu terus dijaga, dipelihara, dan diapresiasi.
Kendati terlambat, bangsa kita telah mengakui pentingnya pendidikan sebagai pendasar bangunan bangsa. Hal itu terbukti dengan anggaran 20 persen untuk pendidikan. Kendati implementasinya belum sempurna dan konsepnya belum kuat sehingga terkesan lebih sibuk menghabiskan anggaran, keputusan politik bangsa bahwa pendidikan harus diprioritaskan sudah berada di jalur yang benar. Dalam waktu 20 tahun ke depan, kita akan membuktikan bangsa ini akan lebih kuat bersaing di antara bangsa-bangsa lain. Konsep pembangunan pendidikan harus dibuat lebih mendasar dan terarah sehingga alokasi dana 20 persen pendidikan bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Namun, agar kemajuan itu tercapai, diperlukan peta jalan yang lebih jelas. Dua tahun lalu, Yayasan Indonesia Forum menyampaikan Visi Indonesia 2030. Beberapa lembaga dan pusat studi tentu punya kerangka peta jalan bangsa. Yang penting, peta jalan itu diakui dan disepakati oleh lembaga berwenang sehingga mempunyai legitimasi yang kuat untuk diterapkan. Dulu MPR membuat rencana pembangunan berjangka panjang. Kini para pemimpin harus mencari cara untuk membuat dan memutuskan peta jalan yang lebih otoritatif guna memandu perjalanan pembangunan bangsa.
Ekonomi China Setelah Pertumbuhan 30 Tahun
Kamis, 1 Oktober 2009 | 04:32 WIB
Thee Kian Wie
Hari ini Republik Rakyat China merayakan HUT ke-60. RRC diproklamasikan pada 1 Oktober 1949 oleh Mao Zedong di hadapan massa di lapangan Tiananmen.
Pada peristiwa ini, ada baiknya merenungkan pencapaian negara raksasa ini di bidang ekonomi, terutama sejak reformasi ekonomi pada tahun 1979, dan berbagai tantangan yang dihadapi.
Sejak Deng Xiaoping meluncurkan program reformasi ekonomi tahun 1979, ekonomi China mengalami pertumbuhan amat menakjubkan.
Akibat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 10 persen setahun dan berlangsung hampir 30 tahun—sebelum negara ini terkena dampak krisis finansial global akhir 2008—ekonomi China diukur dari besarnya produk domestik bruto menjadi negara ketiga terbesar di dunia sesudah ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Bahkan, menurut proyeksi, dalam beberapa
Selain itu, menurut perkiraan Bank Dunia, persentase penduduk China yang hidup di bawah garis kemiskinan telah menurun dari 60 persen pada 1978 menjadi 7,0 persen pada 2007. Ini berarti sejak 1979 kesejahteraan ratusan juta penduduk China yang miskin dapat ditingkatkan, suatu kinerja yang tiada taranya dalam sejarah ekonomi dunia.
Menurut Profesor Deepak Lal dari Universitas California, Los Angeles, faktor penting mengapa pimpinan China berbeda dengan elite politik India dan Indonesia, telah berhasil menempuh kebijakan reformasi ekonomi yang lebih konsisten dan berkelanjutan, adalah karena mereka sepenuhnya merangkul ideologi kapitalisme. Di sisi lain, dalam pidato baru-baru ini, Presiden Hu Jintao menegaskan demokrasi Barat tidak cocok bagi China.
Kebijakan ekonomi China adalah pragmatis yang didasarkan atas evaluasi pengalaman dalam pelaksanaan berbagai eksperimen program pembangunan yang mereka sebut ”mencari kebenaran dari kenyataan konkret”, seperti ”sistem tanggung jawab rumah tangga” yang pada
Kebijakan ekonomi yang pragmatis juga tecermin pada kebijakan ”pintu terbuka” bagi investasi asing. Meski dari tahun ke tahun sistem insentif dan peraturan mengenai investasi asing terus disempurnakan, insentif dan peraturan tentang investasi asing tetap menarik bagi investor asing. Dengan demikian, China menerima investasi asing dalam jumlah amat besar, jauh melebihi investasi asing ke negara-negara kawasan Asia-Pasifik lainnya (di luar Jepang).
Semula, Pemerintah China juga memberi prioritas pada pembangunan industri-industri manufaktur ringan dan menengah yang padat karya dan berorientasi ekspor—yang hanya memerlukan jumlah investasi kecil—tetapi dalam waktu singkat menghasilkan lonjakan jumlah produksi, seperti tekstil, garmen, alas kaki, mainan anak, dan barang elektronik konsumsi. Kenyataannya, industri ini telah mempekerjakan puluhan juta orang yang datang dari pedesaan. Namun, setelah krisis finansial global juga melanda China, puluhan juta pekerja ini kembali ke pedesaan karena pasar ekspor mereka mengalami kontraksi.
Program reformasi ekonomi China yang diluncurkan Deng Xiaoping disebut Gai Ge Kai Feng, terdiri dari dua unsur utama. Pertama, ”mengubah sistem insentif dan kepemilikan”
Kedua, ”membuka pintu”, artinya liberalisasi perdagangan luar negara, investasi asing, dan domestik. Kebijakan investasi asing yang liberal dilengkapi peraturan ketat, yang mewajibkan berbagai perusahaan asing untuk mengalihkan teknologinya ke berbagai perusahaan domestik, sebagai imbalan dibukanya pasar domestik China yang besar bagi berbagai perusahaan asing.
Selain itu, Pemerintah China berhasil membangun jaringan prasarana fisik, terutama sistem transportasi yang luas dan efisien, yang implementasinya didasarkan atas pemulihan ekonomi total. Artinya, penghasilan dari pengenaan tarif yang dibayar para pengguna prasarana ini harus menutupi semua biaya yang diperlukan untuk operasi dan pemeliharaan prasarana.
Program reformasi ini juga memberi prioritas tinggi pada pertanian dan pembangunan pedesaan. Kenyataan menunjukkan hal ini belum begitu berhasil, yang juga diakui Presiden Hu Jintao. Presiden Jintao menyerukan perwujudan suatu ”masyarakat yang serasi” yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Namun, selain keberhasilan ekonominya yang luar biasa, China juga menghadapi berbagai tantangan besar yang harus ditanggulangi guna menghindari pertumbuhan ekonomi yang melamban; ketimpangan pendapatan antargolongan yang amat besar; konflik yang makin tajam dengan mitra perdagangan yang pasarnya dibanjiri barang-barang China.
Untuk dalam negeri, China juga menghadapi polusi udara yang amat parah, yang mengakibatkan China kini menjadi sumber gas karbon (CO) paling besar di dunia; dan ketimpangan dalam perimbangan jender akibat kebijakan satu anak yang menyebabkan terjadi banyak aborsi bayi perempuan karena preferensi orang China untuk anak laki, serta jumlah penduduk China yang makin cepat menua yang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti yang kini sudah dialami Jepang.
Pada Desember 2004, pimpinan puncak China memutuskan mengubah secara fundamental strategi pertumbuhan negara ini dari pola pembangunan yang terutama digerakkan oleh investasi dan ekspor ke pola yang lebih mengandalkan pertumbuhan domestik yang lebih pesat.
Pada awal 2006 Perdana Menteri Wen Jiabao mengulangi tekad Pemerintah China untuk mendorong konsumsi domestik sebagai sumber pertumbuhan utama China.
Dalam laporan triwulan kedua 2009 tentang perkembangan ekonomi China, Bank Dunia menekankan, China perlu memberi prioritas pada perubahan dalam kebijakan struktural yang diperlukan untuk memudahkan transisi ke pola pertumbuhan yang lebih didorong pertumbuhan konsumsi domestik dan lebih berorientasi pada pola pertumbuhan yang lebih mendorong sektor jasa dan padat karya.
Implementasi kebijakan ini akan memungkinkan China untuk lebih cepat menanggulangi dampak krisis finansial global dan mencapai lagi pertumbuhan ekonomi pesat yang berkelanjutan.
Thee Kian Wie Staf Ahli Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakart
60 Tahun RRC
Kamis, 1 Oktober 2009 | 04:32 WIB
I Wibowo
Salah satu bangunan yang muncul di tengah kota Beijing dan menggegerkan masyarakat China pada tahun 1992 adalah gerai makanan cepat saji McDonald’s. Masyarakat Beijing terenyak atas datangnya makanan Amerika Serikat ini dan menyambutnya dengan penuh gairah, lebih bergairah ketimbang ketika dibuka di Shenzhen pada 1990.
Mereka bersemangat menyambut produk AS yang paling terkenal di seluruh dunia itu, tak peduli dengan harga yang mahal. Dalam waktu singkat, gerai makanan cepat saji yang menjadi ikon Amerika ini telah merebak di kota Beijing dan juga kota-kota lain di China.
Tiga puluh tahun kemudian tidak ada produk AS yang tidak ada di China. Makanan, minuman, pakaian, sepatu, tas, mainan, mobil, dan lainnya yang berasal dari AS menguasai pasar China. Tentu saja komputer asal AS yang terkenal. Segala jenis barang dan jasa yang berasal dari AS telah masuk dan diterima di China.
Gairah ini tidak hanya tampak di tingkat pemimpin, tetapi juga di kalangan intelektual dan rakyat jelata. Dan akhirnya adalah cita-cita pembangunan bangsa itu sendiri.
Apa cita-cita pembangunan China saat ini? Menandingi AS. China menjadikan AS sebagai sasaran dan tatapan matanya. Apa yang dilakukan oleh AS, China harus dapat melakukan. Apa yang dapat dicapai oleh AS, China harus dapat mencapainya.
Yang hebat di AS harus juga dapat dibuat di China, bahkan mungkin lebih hebat lagi. Kota New York harus dibangun juga di China dan terlaksana di Shanghai. AS dapat mengirim manusia ke ruang angkasa, China segera mengejarnya dan sudah berhasil mengirimkan ”taikonot” mereka keliling bumi.
Ketika Yao Ming direkrut menjadi pemain basket profesional (NBA) di AS, orang China tidak hentinya menceritakan peristiwa ini. Begitu pula kemenangan atlet-atlet China pada Olimpiade Beijing (2008) sebagai juara umum. Mereka bangga bahwa China dapat melewati AS.
Dalam perdagangan, China mampu menaklukkan AS sehingga negeri Paman Sam ini mengalami defisit besar. Koran-koran China pasti memuat berita yang memperlihatkan angka statistik dalam hal apa saja jika itu menyamai atau melebihi AS.
Awal 2009 ini, China boleh amat bangga bahwa untuk pertama kalinya posisi China diperhitungkan setara oleh AS. Adalah Robert Zoelick, Direktur Bank Dunia, yang pertama melontarkan gagasan bahwa krisis keuangan global saat ini hanya bisa diselesaikan oleh G-2.
Maksudnya adalah AS dan China. Gagasan ini menguat, lalu masuk China, dan membuat banyak intelektual China berbunga-bunga. Krisis keuangan global yang mulai pada September 2008 memang telah mengubah seluruh tata ekonomi dunia, termasuk hubungan China dan AS.
Mengapa Amerika Serikat?
Jika memerhatikan retorika akhir tahun 1950-an hingga 1960-an, tak terbayangkan bahwa China mengagumi AS. Bersama Stalin dan Khruschev, Mao mengkritik dan mengecam AS sebagai gembong kapitalis terbesar.
Namun, jika melacak hingga ke tahun 1930-an, pemimpin elite China (baik Chiang Kai-shek maupun Mao Zedong) sebenarnya menyimpan rasa kagum yang besar terhadap AS. Mao tercatat amat mengagumi presiden pertama Amerika, George Washington. Persahabatannya dengan Edgar Snow, wartawan Amerika, pernah mendorong dia untuk berpikir mengadakan kerja sama dengan AS untuk mengusir Jepang (He Di, 1994).
Paling jelas ketika Mao melancarkan Lompatan Jauh ke Depan pada 1959. Mao mengatakan mau mengejar AS dalam 15 tahun dan Inggris dalam 10 tahun. Padahal, program itu adalah program untuk menciptakan masyarakat komunis!
Alasan geopolitik mungkin berperan, tetapi alasan lain jelas bermain. Ketika Mao mau berjabat tangan dengan Nixon pada tahun 1972, proses normalisasi pun bergulir. Mao tidak menyaksikan normalisasi hubungan dengan AS, tetapi
Beberapa pekan kemudian Deng Xiaoping terbang ke AS, mengadakan tur ke beberapa kota. Selama di AS, Deng tak henti berdecak kagum atas kemajuan AS, terutama di bidang teknologi. Bersamaan dengan itu, seluruh masyarakat China dilanda ”demam Amerika”.
Dalam studinya tentang persepsi China terhadap AS pada akhir tahun 1980-an, David Shambaugh menemukan bahwa di lingkungan kader elite Partai Komunis China memang sudah ada rasa kagum yang kuat terhadap AS. Meski masih gencar menulis kritik terhadap ”imperialisme AS”, mereka tetap mengagumi AS. Imperialis namun dikagumi. Maka buku Shambaugh pun diberi judul Beautiful Imperialist.
Pada tahun 1997, persis ketika China dan AS terbekap aneka macam perselisihan, polling oleh Institut Pendapat Publik, Universitas Renmin, menemukan sikap positif masyarakat China
Ketika pada tahun-tahun itu muncul buku-buku yang anti-Amerika sekalipun, kekaguman terhadap kemajuan AS tidaklah luntur. Hasil yang sama tampak dalam penelitian tahun 2005 oleh Global Times. Responden amat positif terhadap kemajuan ekonomi, kemajuan sains dan teknologi, serta kebudayaan Amerika. Hal ini menjadi kian menarik ketika dibaca dengan latar belakang persepsi yang negatif terhadap AS yang sedang melanda dunia saat ini (Kohut and Stokes, 2006).
Sejak kekalahan memalukan pada Perang Candu 1840, China sebagai bangsa sangat bertekad untuk belajar dari bangsa lain karena China merasa tidak mungkin memperbaiki diri dengan Konfusianisme.
Mula-mula China menoleh ke Eropa, mengirim banyak mahasiswa ke Eropa, terutama Perancis. Mereka mau menimba cita-cita Revolusi Prancis untuk dipakai mengubah keterpurukan bangsanya. Demonstrasi besar oleh mahasiswa pada 4 Mei 1919 menolak Konfusius dan Konfusianisme, serta memilih ”Mr Science and Mr Democracy” sebagai solusi masalah.
”Gerakan 4 Mei” ternyata tidak bertahan lama, digantikan dengan kekaguman akan Revolusi Bolshevik pada 1917.
Sekelompok besar orang China bertekad menanamkan Marxisme dan komunisme serta meniru Rusia (Uni Soviet). Mereka mendirikan partai politik dan sejak 1949 hingga tiga dekade ke depan menerapkan model Uni Soviet di China.
Namun, gerakan komunisme ini tidak memuaskan bangsa China. Kegagalan itu membuat China memikir ulang sikapnya terhadap AS, musuh besarnya. Mao dan kemudian Deng membuka jalan bagi perubahan ini. Ketika ”Reformasi dan Keterbukaan” diumumkan tahun 1978, China menempatkan Amerika yang kapitalis sebagai target untuk dicapai.
Selama tiga dekade kedua, AS telah menjadi sumber inspirasi, sedemikian rupa, sehingga China seolah-olah tidak dapat hidup tanpa AS. Kini China memandang AS sebagai penghela jalan sejarahnya ke masa depan. Banyak hal yang telah dicapai oleh AS ingin dikejar oleh China. Dan yang belum dicapai oleh China akan terus dikejar. Mungkin dalam hati orang China tebersit keinginan bahwa AS tidak boleh lenyap agar mereka tetap dapat mengalami gaya gravitasi yang muncul dari AS.
Hal ini tidak berarti bahwa terjadi penjiplakan mentah-mentah. China tidak akan, bahkan tidak mungkin, menjadi kembaran AS. Walaupun bermimpi untuk menjadi seperti AS, China telah berhasil melahirkan sendiri ”model China”. Mungkin lebih tepat untuk dikatakan bahwa AS telah menimbulkan gaya gravitasi yang luar biasa kuat sehingga China seakan-akan terus terarah ke sana meski tidak terperangkap di dalamnya.
Ketika mereka memperjuangkan demokrasi pada tahun 1989, para mahasiswa dan intelektual mendirikan replika Patung Liberty yang ada di New York. Perjuangan yang berubah menjadi drama berdarah ini mengungkapkan kerinduan terdalam sebagian warga China untuk meniru dan mengejar AS dalam hal mendirikan negara yang demokratis.
Mungkin hal ini hanya keinginan yang tertunda, yang akan terlaksana pada waktunya nanti. Pada ulang tahun ke-60 ini China tetap dapat memandang AS sebagai inspirator pembangunannya.
Selasa, 01 September 2009
KOMPAS cetak - Irak-Suriah Menegang
Turki Berusaha Tengahi Krisis Hubungan Baghdad-Damaskus
Selasa, 1 September 2009 | 04:22 WIB
Baghdad, Senin - Hubungan Irak-Suriah, Minggu (30/8), makin tegang setelah Irak mengudarakan pengakuan seorang tersangka anggota Al Qaeda yang menuduh agen-agen intelijen Suriah melatih para pasukan asing di sebuah kamp, sebelum mereka bertempur di Irak."
KOMPAS cetak - Oposisi Ramos-Horta Hilang Hubungan
Selasa, 1 September 2009 | 04:24 WIB
Dili, Senin - Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta hilang kontak dengan rakyat atas penolakannya untuk menerima sebuah mahkamah internasional untuk mengadili pelaku kekejian di masa lalu, menurut oposisi hari Senin (31/8)."
Senin, 31 Agustus 2009
Kebebasan Pers di Malaysia
Oleh: Vinsensius Sitepu
(Mahasiswa master komunikasi massa di Universiti Sains Malaysia)
Belum lama ini pecahlah demonstrasi mendukung penghapusan Internal Security Act (ISA) di Kuala Lumpur. Aksi yang kesekian kalinya ini menentang otoritarianisme kerajaan yang menggunakan undang-undang tersebut untuk membungkam kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers. Malaysia hingga saat dipandang dunia sebagai negara yang keras terhadap kehidupan media.
Bagi pendukung kebebasan bersuara dan berpendapat, pers tanpa kontrol ketat dari pemerintah adalah sebuah dambaan. Namun, di sejumlah negara di Asia Tenggara, kebebasan pers yang sesungguhnya adalah kebijakan dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), masih mendapatkan ancaman.
Hal ini senada dengan apa yang dilontarkan Presiden UNESCO, Dr George Anastassopoulos, dalam perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2009 di Doha, Qatar, 3 Mei 2009 lalu. Khususnya pada 2008, ancaman terhadap wartawan semakin meningkat. Kata George, terdapat 60 wartawan dibunuh karena opininya, 673 orang ditahan, 29 orang diculik, dan banyak wartawan diisolasi dari dunia luar.
Kebebasan pers di Malaysia yang dinilai oleh komunitas internasional masih mengekang kebebasan pers dengan kontrol pemerintah yang sangat ketat. Paham demokrasi yang selama ini dilontarkan oleh pihak penguasa, sepertinya tidak tercermin dalam sejumlah tindakan terhadap pekerja media dan institusinya. Para redaktur juga sangat berhati-hati dan memiliki kewajiban menghilangkan kalimat atau paragraf (self-cencorship ).
Esensi Kebebasan Pers
Reformasi dan kebebasan media kerap kali dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan dipahami dalam hubungannya dengan institusi demokrasi dan masyarakat sipil. Dan dalam pandangan beberapa pengamat, reformasi media diperlukan bagi kebebasan media, dan kebebasan media sangat penting bagi demokratisasi (Becker, Vlad dan Nusser, 2007).
Weaver (1977) dalam Becker, Vlad dan Nusser (2007) mengindentifikasi tiga komponen kebebasan pers, yaitu campur tangan pemerintah dalam media relatif sedikit, campur tangan nonpemerintah yang kecil dan eksistensi kondisi yang menjamin diseminasi gagasan dan opini yang beragam kepada audiens yang banyak.
Freedom House, sebuah lembaga pemantau kebebasan pers yang berbasis di Amerika Serikat, melihat bahwa hukum dan regulasi dapat memengaruhi media. Ini sama halnya dengan tindakan pemerintah yang menggunakan hukum itu untuk memanipulasi media. Pengaruh politik diukur dengan mengevaluasi tingkat pengendalian politik atas isi berita media. Sedangkan tekanan ekonomi diukur dengan mengevaluasi karakteristik sistem media, seperti struktur media dan biaya untuk membangun gerai-gerai medianya dan dampak berita terhadap tingat korupsi dan suap.
Media Malaysia
Freedom House meletakkan Malaysia di peringkat 141 dari 195 dalam indeks kebebasan pers, setara dengan Kamerun dan Liberia. Hingga saat ini, sangat sulit bagi jurnalis Malaysia untuk menulis secara bebas. Ini pula yang menyebabkan kritik tajam terhadap pemerintah hampir tidak mungkin dilakukan. Berita-berita yang sifatnya laporan investigasi ( investigative reporting ) tidak boleh dilakukan.
Kritik yang dianggap menyinggung pemerintah oleh surat kabar oposisi memungkinkan perusahaan surat kabar tersebut ditutup. Hal ini terjadi beberapa waktu lalu terhadap tiga surat kabar oposisi Malaysia yang dibekukan sementara operasionalnya menjelang Abdullah Ahmad Badawi meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri.
Jaminan umum terwujudnya kebebasan media di negara ini dinyatakan dalam Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Undang-undang ini adalah regulasi tertinggi sebagai dasar penerbitan media Malaysia. Di dalamnya dicantumkan mengenai kebebasan bersuara, berhimpun, dan berserikat.
Pers Malaysia secara hukum tunduk pada beberapa rangkaian hukum negara, termasuk Akta Fitnah 1957, Akta Rahsia Rasmi, Akta Hasutan, serta Akta Percetakan dan Penerbitan. Dalam kasus yang ekstrem, wartawan dapat dikenakan tindakan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri atau lebih dikenal sebagai Internal Security Act (ISA).
Bagi para oposan, ISA sendiri dianggap sebagai hantu dan momok yang menakutkan. Dengan ISA pemerintah berhak memenjarakan wartawan tanpa melalui proses pengadilan. Alasannya klasik, karena apa yang dituliskan wartawan dianggap membahayakan keselamatan dan kestabilan negara. Dalam beberapa kasus yang baru, misalnya adalah ditahannya Raja Petra Kamaruddin yang diringkus atas akta hukum ISA. Kamaruddin adalah pendiri situs web berita Malaysia Today .
Kamaruddin dituduh menyiarkan berita bohong perihal keterlibatan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak, dalam pembunuhan model asal Mongolia, Altantuyaa Shaariibuugiin. Penerbitan koran dan majalah di Malaysia secara langsung dikontrol dengan Akta Penerbitan dan Percetakan. Sebelum terbit pertama kali, pengelola surat kabar harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kementerian Keselamatan Dalam Negeri Malaysia. Izin tersebut harus diperbarui setiap tahun. Di dalam izin tersebut diuraikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pers.
Stasiun televisi dan radio swasta juga tunduk pada Akta Multimedia 1998 yang menggantikan Akta Penyiaran. Media elektronik ini dikontrol ketat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) di Indonesia ini setara dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Perbedaannya SKMM berada di bawah Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi Malaysia.
Komite Perlindungan Jurnalis (The Committee to Protect Journalists/CPJ) mencatat, selain Kamaruddin kasus lainnya yang dianggap melanggar kebebasan pers adalah ditahannya wartawan surat kabar Sin Chew Daily , Tan Hoon Cheng. Namun, Tan kemudian dilepaskan tak lama setelah ia ditangkap. Kamaruddin sendiri pada 7 November 2008 akhirnya dilepaskan dari tuduhan.
Menurut Direktur Eksekutif CPJ, Joel Simon, dalam situs cpj.org tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia bertindak represif terhadap perbedaan pendapat pada tingkat yang baru. Saat ini di bawah kuasa Perdana Menteri Najib Tun Razak, rakyat Malaysia mendapatkan angin segar. Pasalnya, Najib berjanji akan mengulas kembali ISA sebagai tindakan menyerap aspirasi rakyat. Najib pun dipuji atas diizinkannya kembali penerbitan surat kabar oposisi yang sebelumnya ditutup sementara oleh Abdullah Ahmad Badawi.
Mengutip pengamat jurnalisme USM, Juliana Abdul Wahab (2006:189), acara-acara berunsur kontroversial yang menyoal kedudukan pemerintah tidak diberikan tempat dalam program-progam televisi di Malaysia. Di samping itu, kata Wahab, kepemilikan dan pengontrolan terhadap stasiun televisi dimiliki secara langsung dan tak langsung oleh pihak penguasa (baca: UMNO). Hal ini dilatarbelakangi keinginan penguasa untuk melakukan propaganda dan untuk mempertahankan status quo.
Momen perayaan hari kemerdekaan Malaysia hari ini adalah momen penting bagi pemerintah dan komponen bangsa untuk berkontemplasi agar kebebasan pers harus mencerminkan demokrasi sesunggguhnya. Kebebasan pers bukanlah untuk meletakkan cara berpikir liberal dan kebebasan yang seenaknya bagi rakyat, tetapi sebaliknya menuntut cara berpikir yang lebih terbuka dan transparan.
Rabu, 26 Agustus 2009
KOMPAS cetak - Mengapa Malaysia?
Rabu, 26 Agustus 2009 | 02:58 WIB
Oleh Edy Prasetyono
Sebagian kalangan masyarakat Malaysia kembali berulah. Kali ini tari pendet dari Bali menjadi targetnya.
Sebelumnya, mereka mendaku reog, angklung, batik, rendang, wayang, Ambalat, dan lagu ”Rasa Sayange” sebagai miliknya. Buku- buku kuno sastra Melayu juga menjadi incaran mereka. Inilah serangan frontal nirmiliter yang ditujukan kepada kebudayaan dan identitas bangsa Indonesia."
KOMPAS cetak - Presiden Tunggu Niat Baik Malaysia
Harus Minta Maaf atas Penggunaan Tari Pendet untuk Iklan
Rabu, 26 Agustus 2009 | 04:53 WIB
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunggu niat baik Pemerintah Malaysia terkait penggunaan tari pendet yang tidak patut untuk promosi wisata Malaysia. Protes yang dilayangkan ke Malaysia dinilai tidak berlebihan karena Malaysia sudah berkali-kali melakukannya."
Sabtu, 22 Agustus 2009
KOMPAS cetak - "Panggung" Unjuk Gigi bagi Taliban
Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:34 WIB
Penyelenggaraan pemilu presiden Afganistan yang diwarnai ketakutan akan kekerasan memberi ”panggung” bagi kelompok Taliban. Mereka menunjukkan kepada Amerika Serikat dan Pemerintah Afganistan bahwa mereka bertahan dan bisa kembali menyerang, bahkan setelah delapan tahun ditumpas.
Gencarnya serangan yang dilancarkan Taliban menjelang pemilu pada 20 Agustus 2009 ini cukup membuat gentar pemilih. Hal itu terbukti dengan sedikitnya jumlah pemilih yang mendatangi tempat pemungutan suara, terutama di wilayah selatan yang merupakan basis kekuatan Taliban."
KOMPAS cetak - Karzai Klaim Menang
26 Orang Tewas Saat Pemilu Presiden Afganistan
Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:35 WIB
Kabul, Jumat - Tim kampanye Presiden Afganistan Hamid Karzai, Jumat (21/8), mengklaim kemenangan mutlak dalam pemilu presiden pada Kamis lalu. Klaim itu disanggah kubu rivalnya, mantan Menteri Luar Negeri Abdullah Abdullah, yang juga mengklaim kemenangan mutlak.
”Hasil awal menunjukkan bahwa presiden memperoleh mayoritas (suara). Kita tidak perlu sampai putaran kedua. Kami mendapat mayoritas,” kata Deen Mohammad, manajer kampanye Karzai."
KOMPAS cetak - Aksi Protes Sambut Delegasi Korut
Kim Jong Il Titip Bunga untuk Kim Dae-jung
Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:37 WIB
Seoul, Jumat - Tiba di Seoul, Korea Selatan, untuk melayat mendiang Presiden Kim Dae-jung, delegasi dari Korea Utara disambut aksi protes, Jumat (21/8). Puluhan pengunjuk rasa membakar foto pemimpin Korut Kim Jong Il dan bendera Korut. Mereka juga menuntut Kim Jong Il mundur.
Unjuk rasa terjadi tepat di depan hotel tempat keenam utusan khusus Korut itu menginap. Aparat kepolisian berusaha memadamkan api, tetapi tak bisa memadamkan plakat-plakat yang berisi kata-kata bernada mengecam proyek pengembangan nuklir Korut. Pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri setelah berteriak ”Turun Kim Jong Il!” dan mendesak ada sanksi internasional terhadap Korut."