InterNazionale 2009

Komunalisme Malaysia

2010-01-21T14:43:00.000+07:00

oleh: Azyumadi Azra

Apa sesungguhnya yang terjadi di negara jiran Malaysia? Dalam beberapa pekan terakhir kita menyaksikan terjadinya penyerangan terhadap sejumlah gereja di berbagai tempat Semenanjung sejak dari Kuala Lumpur, Taipin, sampai Negeri Sembilan. Memang, penyerangan gereja-gereja tersebut merupakan buntut daripada keputusan Pengadilan Tinggi Malaysia 31/12/09) yang mengizinkan kaum Kristiani menggunakan kata Allah sebagai nama Tuhan. Sementara, pada pihak lain, pemerintahan Barisan Nasional yang didominasi UMNO (United Malay National Organization) tetap melarang penggunaan tersebut. Walhasil, kekerasan merebak, yang bahkan melibatkan partisipasi ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia), sebuah organisasi arus utama mahasiswa dan pemuda di Malaysia.

Ada apa dengan Malaysia? Negara, yang para pejabat tingginya khususnya Melayu--selalu dengan bangga menyatakan tentang wujud kerukunan hidup beragama; tentang kebebasan beragama dan seterusnya. Dan, bahkan menyebut Malaysia sebagai sebuah negara model di mana kemajuan ekonomi berjalan seiring dengan harmoni sosial, agama, budaya, dan politik.

Perkembangan kehidupan keagamaan Malaysia belakangan ini menunjukkan kenyataan lain. Kekerasan terhadap gereja hanyalah rentetan lebih jauh peningkatan ketegangan intra dan antaragama. Tahun lalu, terjadi kehebohan karena hukuman cambuk yang dijatuhkan pengadilan kepada seorang wanita Muslim yang kedapatan minum bir. Juga terjadi peningkatan tensi ketika sekelompok Muslim berparade membawa kepala sapi, yang tak urung lagi membuat marah kaum Hindu. Selain itu, juga terjadi kontroversi dan perebutan klaim tentang agama yang dipeluk sejumlah orang yang telah meninggal dunia.

Ada apa dengan Malaysia? Kasuskasus itu, hemat saya, hanyalah puncak dari gunung es masalah-masalah keagamaan, etnis, sosial, dan politik Malaysia. Selama ini masalah-masalah tersebut ditutupi dengan berbagai pernyataan resmi para pejabat tinggi negara--yang tentu saja didominasi kaum Melayu--tentang ''keharmonisan'' puak umat beragama di negara tersebut. Atau, pada segi lain, ''menyembunyikan masalah-masalah tersebut ke bawah karpet''; masalahmasalah agama dan puak tidak boleh dibicarakan secara terbuka. Sebab itu pula, dialog intra dan antaragama merupakan hal tabu di negara jiran tersebut. Hasilnya, berbagai masalah semacam itu, tetap laten, yang bisa meledak sewaktuwaktu seperti terjadi sekarang ini.

Akar dari banyak masalah sosial, agama, dan politik Malaysia tidak lain adalah komunalisme, baik etnis, sosialbudaya, agama, dan juga politik. Meski Barisan Nasional (BN) merupakan koalisi kekuatan-kekuatan politik yang ada, dasar politiknya adalah komunalisme politik berdasarkan komunalisme etnis dan aga-ma. Walau Barisan Nasional telah berkuasa sepanjang sejarah Malaysia merdeka dengan berbagai kemajuan yang dicapainya, tetapi komunalisme tetap bertahan--jika tidak kian menguat--dalam banyak aspek kehidupan warga.

Kaum Melayu yang identik dengan Islam terwakili oleh UMNO dan PAS (Parti Islam sa-Malaysia) yang sepanjang sejarahnya terlibat dalam kontestasi yang sangat tajam dan pahit untuk memperebutkan dominasi dan hegemoni terhadap pemaknaan Islam. Masing-masing partai ini berusaha menunjukkan pihaknya yang paling ''Islami'' dan paling serius membela puak Melayu; dan tidak jarang berbeda sikap dalam hubungan dengan umat beragama lainnya. Jadi, jika pemerintah UMNO, misalnya, melarang penggunaan kata Allah oleh umat Kristiani, sebaliknya PAS mendukung keputusan Pengadilan Tinggi dan melihat bahwa sah-sah saja bagi umat Kristiani menyebut Tuhan dengan kata Allah.

Komunalisme Melayu menemukan tandingannya dalam komunalisme puak Cina, yang diwakili MCA (Malaysian Chinese Association); dan puak India dengan MIC (Malaysian Indian Congress). Jika puak Cina secara keagamaan menganut Kristen, Budha, dan Konfusianisme, kaum India umumnya adalah penganut Hindu. Baik MCA dan MIC sekaligus merupakan partai-partai pendukung koalisi BN. Memang di luar UMNO, PAS, MCA, dan MIC ada partai-partai yang berpretensi melintasi batas-batas perpuakan dan agama, seperti Parti Keadilan Rakyat pimpinan Anwar Ibrahim yang merupakan ''parti pembangkang'' (oposisi); tetapi juga tidak berhasil mengubah politik komunalisme Malaysia.

Pelajaran apa yang bisa diambil masyarakat Indonesia dari kasus Malaysia? Kalangan tertentu di Malaysia boleh saja mengkritik Indonesia dalam masa pasca-Soeharto sebagai ''messy democracy''--demokrasi yang kacau balau; dan karena itu jangan sekali-kali dijadikan inspirasi. Indonesia memang juga tidak imun dari ketegangan (bahkan kekerasan) komunal--intra dan antaragama. Tetapi, kebanyakan masalah ini dibicarakan secara terbuka dengan keterlibatan para pemuka agama yang mewakili organisasi keumatan masing-masing. Melalui forum perwakilan umat-umat beragama ini terjadi dialog dan kritik satu sama lain dalam rangka membangun kehidupan beragama yang lebih damai dan harmonis atas dasar saling menghormati dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak kurang pentingnya, politik Indonesia tidak berdasarkan komunalisme puak dan agama. Sebaliknya berdasarkan lima dasar dalam pembukaan UUD 1945--yang lebih dikenal sebagai Pancasila. Dasar negara yang sering disebut juga sebagai deconfessional ideology terbukti mampu memayungi keragaman puak dan agama masyarakat-masyarakat yang jika dibandingkan Malaysia jauh lebih kompleks di bumi Indonesia ini.

Dubai World "Bangkrut"

2009-11-28T16:45:00.000+07:00

AFP/KARIM SAHIB

Burj Dubai, gedung tertinggi di dunia, terlihat dalam gambar. Konstruksi belum rampung dan berbagai pekerjaan akhir masih terus dilakukan di gedung milik Dubai Wo r l d itu, yang terletak di Dubai, Uni Emirat Arab. Akan tetapi, kegagalan bayar utang oleh perusahaan pengembangnya mengancam kelanjutan konstruksi. Dubai World menyatakan akan menunda pembayaran cicilan utang, hasil pinjaman yang didapat dari sejumlah kreditor internasional, setidaknya selama enam bulan.

Dubai World "Bangkrut"

Perbankan dan Bursa Global Kembali Terguncang

Sabtu, 28 November 2009 | 03:34 WIB

London, Jumat - Pemulihan dari krisis finansial global yang disebabkan oleh surat utang di AS belum pulih benar. Namun, dunia kembali terguncang dengan pernyataan Dubai World, perusahaan investasi Dubai yang dipandang bonafide, karena meminta moratorium atas utang.

Perusahaan itu, Rabu (25/11), meminta kreditor internasional menghadapi pembayaran penundaan pembayaran cicilan utang sebesar 60 miliar dollar AS, setidaknya selama enam bulan ini. Perusahaan memiliki total utang sebesar 80 miliar dollar AS..

Ketika krisis finansial merebak tahun lalu, banyak pihak berpendapat kawasan Teluk dapat menjadi alternatif investasi yang cukup menguntungkan.

Saat Dubai World meminta penundaan pembayaran kewajibannya (standstill), sejumlah pihak langsung bereaksi negatif. Pasar finansial di beberapa negara kembali bergetar. Pasar saham di Asia dan Eropa langsung anjlok.

Dubai World menghadapi anjloknya pemesanan atas sejumlah bangunan properti yang dibangun, seiring dengan anjloknya daya beli global. Pembeli properti Dubai World pada umumnya adalah warga kaya dunia, termasuk politisi Barat dan aktor dan aktris besar Hollywood.

Kawasan Arab menikmati rezeki berlimpah dari minyak yang membuat kawasan itu mengalami booming ekonomi. Pengembangan properti pun marak di kawasan itu. Harga properti meroket selama empat tahun terakhir karena gencarnya iming-iming keuntungan. Hal itu membuat pasar jadi jenuh.

Pada hari Kamis (26/11), pasar saham di Eropa jeblok dan membukukan rekor penurunan terbanyak sejak April 2009. Indeks Nikkei Jepang turun 3,2 persen, Kospi Korea turun 4,6 persen, dan indeks Hangseng Hongkong turun 4,3 persen.

Pasar AS tutup karena hari raya Thanksgiving, sedangkan pasar saham di kawasan Teluk juga libur sehubungan dengan Idul Adha. Namun, pada hari Rabu bursa di Dubai anjlok tajam dan perdagangan saham sempat dihentikan.

Bursa di London juga langsung anjlok pada hari Jumat dan dihentikan selama 3,5 jam dengan alasan teknis. Perbankan Inggris termasuk pemasok utama kredit ke Dubai World.

Saham perbankan anjlok

Saham-saham perbankan, Jumat, anjlok karena investor khawatir bank bersangkutan memiliki piutang terkait dengan Dubai World, termasuk obligasinya.

Pelaku di pasar valuta asing juga melihat akan ada gerakan pada mata uang karena investor akan lebih sensitif terhadap risiko. Para investor menubruk mata uang aman seperti yen yang naik hingga ke titik tertinggi dalam 14 tahun terhadap dollar AS. Ini mengancam saham perusahaan eksportir Jepang.

Di antara utang Dubai World yang mengalami penundaan pembayaran adalah obligasi syariah sebesar 3,52 miliar dollar AS. Obligasi itu diterbitkan anak perusahaan Dubai World, Nakheel yang merupakan pengembang proyek permukiman prestisius bernama The Palm Islands.

Di kompleks yang dibangun di atas lahan reklamasi ini, David Beckham (pesepak bola Inggris) dan Brad Pitt (aktor AS) telah memesan rumah. Kompleks ini juga belum selesai dibangun dan diperkirakan akan gantung.

Utang lain yang juga diminta ditunda pembayarannya ialah obligasi syariah terbitan Limitless (juga afiliasi) sebesar 1,2 miliar dollar AS.

Berita soal Dubai World meningkatkan kekhawatiran mengenai keadaan utang di kawasan Teluk. Harga surat utang dari Abu Dhabi, Qatar, Arab Saudi, dan Bahrain naik hingga menyentuh dua digit, yang artinya risiko dianggap meningkat.

Eurasia Group, kelompok riset dari Washington, AS, menilai risiko makin meningkat bagi investor yang berinvestasi di Dubai. ”Kepercayaan investor terganggu,” demikian Eurasia Group.

Penguasa Uni Emirat Arab, Sheik Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, menepis kekhawatiran orang. Dia mengatakan publik telah beraksi berlebihan.

Ketika ditanya tentang utang Dubai World dalam pertemuan dua bulan lalu, dia dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa ”Kami baik-baik saja dan kami tidak khawatir.” Terakhir, pada awal bulan ini dia mengatakan kepada para pengkritik Dubai untuk ”tutup mulut”.

Sheik Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Ketua Komite Tertinggi Anggaran Dubai, juga menyatakan penundaan pembayaran utang itu sudah direncanakan secara matang.

Para analis juga yakin pemerintahan Uni Emirat Arab tidak akan tinggal diam dalam kasus krisis Dubai World.

Bank Sentral heboh

Namun, banyak pihak menilai kasus Dubai World merupakan fenomena gunung es dari bubble and burst sektor properti di kawasan, mengikuti kejadian di AS. Ini julukan bagi sektor properti yang booming pada tahun-tahun pertama, kemudian terjerembap beberapa tahun kemudian.

Pekan lalu, Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn mengingatkan, perbankan global belum menuntaskan separuh dari total kredit ke sektor perumahan global.

Bank sentral India, The Reserve Bank of India, akan meminta laporan dari perbankan di India mengenai kucuran kredit ke di Dubai World, sebagaimana Wakil Gubernur Bank of India Shymala Gopinath.

Bank sentral China, Bank of China, menyatakan tidak menyalurkan kredit ke Dubai World. UniCredit Italia dan Taiwan buru-buru menyatakan tidak memiliki piutang ke Dubai World.

Perbankan di Arab, Inggris, dan Eropa kini resah dengan kasus Dubai World, yang dianggap sebagai Lehman Brothers, perusahaan bank investasi AS yang bangkrut karena tidak bisa menutupi kewajiban.

Belum diketahui bagaimana krisis ini akan ditangani. Namun, banyak pihak yang memperkirakan konstruksi bangunan milik Dubai World akan terkendala. (AP/AFP/REuters/joe)

KOMPAS.com - Ahmadinejad Diisukan Berdarah Yahudi

2009-10-07T07:26:00.001+07:00

KOMPAS.com - Ahmadinejad Diisukan Berdarah Yahudi

Shared via AddThis

KOMPAS cetak - Dadis Merasa Bukan Tanggung Jawabnya

2009-10-05T16:16:00.001+07:00

KOMPAS cetak - Dadis Merasa Bukan Tanggung Jawabnya

Shared via AddThis

C(h)ina

2009-10-01T16:08:00.000+07:00

Kamis, 1 Oktober 2009 | 04:29 WIB

Christine Susanna Tjhin

Sebulan ini, Beijing sibuk menyiapkan perayaan 60 tahun Republik Rakyat China.

Tak hanya itu. Media penuh program patriotik. Parade disiapkan, memamerkan kekuatan militer dan budaya China. Film epik Berdirinya Sebuah Republik yang melibatkan artis-artis besar seperti Jackie Chan, Jet Li, dan Andy Lau memecahkan rekor penjualan tiket terbesar. Hajatan sepekan itu ditutup pergelaran opera Turandot karya Puccini di megastadium Sarang Burung oleh sutradara Zhang Yimou, sebagai simbol ”China yang baru”, perpaduan budaya tradisional Kerajaan Tengah dan republik yang mendunia.

Namun, di sela-sela kemeriahan pesta, keamanan ibu kota dan wilayah rentan, seperti Tibet dan Xinjiang, diperketat. Warga lokal, sejumlah diplomat, dan wartawan asing yang tinggal di sekitar Tiananmen mengeluhkan peringatan untuk tidak membuka jendela saat parade berlangsung. Akses internet kian dibatasi, bahkan Facebook dan Twitter diblok. Apa yang sebenarnya terjadi dalam merefleksikan enam dekade kehadiran China di dunia?

Setelah enam dekade

Dari era Mao Zedong, modernisasi Deng Xiaoping, dan globalisasi saat ini, kompleksitas dari realitas China kian nyata. Pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan devisa dua triliun dollar AS mengangkat 200 juta lebih penduduk China dari kemiskinan dan melahirkan kota-kota megapolitan. Namun, masih ada ratusan juta warga yang miskin dan menganggur. Melebarnya kesenjangan ekonomi sosial dan degradasi lingkungan meningkatkan potensi instabilitas.

Kecepatan pembangunan fisik tak sepenuhnya diimbangi pembangunan nonfisik. Problem terkikisnya komunisme sebagai ideologi negara belum nyaman terjawab oleh kehadiran nasionalisme. Gelora nasionalisme mendapat tantangan konflik sosial di mana faktor kesenjangan, politik identitas, dan hak asasi manusia bersilangan.

Dari kasus obor olimpiade di Paris, konflik Tibet dan Xinjiang, gempa Wenchuan, hingga astronot China pertama menampilkan ekspresi nasionalisme yang berwarna. Pemerintah sering kelimpungan saat harus menangani gelombang pasang nasionalisme.

Sebuah arena interaksi narasi nasionalisme adalah dunia maya. Birokrasi ruang maya menjadi fenomena sosial yang hangat. Lebih dari 380 juta pengguna dari kelas menengah/atas berkelit dari polisi internet serta mencari gelanggang berekspresi secara kritis dan kreatif di dunia maya sebagai alternatif kekakuan dunia nyata. Banyak kebijakan direvisi/dihapus karena tekanan opini publik bertebaran di blog.

Seputar sistem politik, sekilas tidak tampak perubahan dari esensi struktur multipartai yang didominasi Partai Komunis (tertutup dan tanpa oposisi riil), tetapi internal partai ternyata lebih dinamis. Era pemimpin karismatik diganti kepemimpinan kolektif, diwarnai persaingan kubu ”populis” (Liga Pemuda Komunis) dan kubu ”pangeran” (penerus pemimpin era lalu).

PKC menunjukkan peningkatan kemampuan beradaptasi, terutama dalam pemanfaatan media dan pemberdayaan kaum intelektual. Desentralisasi dan ”konsultasi publik” dalam proses kebijakan kian mendapat angin.

China bersiap menjalani transisi, dari generasi ke-4 (Hu Jintao) ke generasi ke-5 (Xi Jinping?). Pengamat menerka-nerka, bagaimana transisi pada 2012 akan berlangsung setelah dalam rapat ke-17 PKC lalu, Xi tidak ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, posisi yang dulu memuluskan jalan Hu.

China dan dunia

China tidak berpretensi ingin mengubah dunia, kata beberapa pemikir strategis China. Hanya dengan mengubah diri China sendiri, seluruh dunia akan ikut berubah. Apa pun motivasinya, meningkatnya kepercayaan diri atau keinginan untuk menenangkan dunia sulit dimungkiri.

Meski masih jauh bagi China untuk menggantikan hegemoni Amerika Serikat, kehadirannya mendorong kita untuk mau tidak mau menggunakan lensa berbeda dalam meretas perjalanan dan pemikiran baru komunitas global. Kehadiran konsep ”Konsensus Beijing” telah mengundang perdebatan kritis seputar sebaran kapitalisme dan demokrasi liberal yang terpatri dalam ”Konsensus Washington”.

Selama krisis keuangan dunia, ekonomi terbesar ketiga dunia ini muncul sebagai salah satu penyangga dunia. Bahkan, dalam pertemuan G-20 lalu, China tampak kian lugas menuntut rekayasa ulang sistem keuangan global dan tatanan ekonomi baru. Perdebatan perlunya G-2, meski dikatakan prematur, mengindikasikan nilai strategis China untuk bersanding dengan AS. Yang jelas, China kian piawai memanfaatkan mekanisme multilateral.

Menuju ”mitra strategis”

Bagaimana posisi hubungan Indonesia-China? Meski lambat, posisi China bergeser, merefleksikan aspirasi mengangkat peran Indonesia ke tataran global. Kecanggungan kita sebagai aktor global masih terasa, dan ini diperburuk oleh institusionalisasi persepsi ”ancaman China” semasa Orde Baru. Ini akan memengaruhi kita dalam berinteraksi dengan China. Sejak penandatanganan kemitraan strategis 2006, pertanyaan ”mana dagingnya?” masih belum terjawab.

Dalam pertemuan G-20, Hu menggarisbawahi skema pertukaran mata uang antarnegara sebesar 95 miliar dollar, termasuk Indonesia, yang menjanjikan perdagangan lebih dinamis. Pertukaran mata uang bilateral masih diwarnai kebingungan dan keraguan. Kajian mendalam diperlukan guna menimbang manfaat skema ini dan mengurangi ketergantungan terhadap dollar, terutama pada saat krisis.

Diplomasi kita harus didukung kajian kritis tentang dampak perubahan China. Jangan sampai kecanggungan kita, terefleksi dalam kebingungan menyebut nama Negara Tirai Bambu (China, Cina, atau Tiongkok), trauma sejarah, dan kesenjangan pengetahuan, menghilangkan kesempatan mengambil manfaat dari perkembangan China.

Christine Susanna Tjhin Peneliti di CSIS; Sedang Mengambil Doktor di Jurusan Diplomasi Universitas Peking, China

Belajar dari China

2009-10-01T16:06:00.000+07:00

Kamis, 1 Oktober 2009 | 04:31 WIB

I Basis Susilo

Dalam Pendahuluan buku Merangkul Cina (2009), sinolog I Wibowo membandingkan China dan Indonesia.

Berangkat dari kondisi yang sama—hancur sebagai korban Perang Dunia—perjalanan waktu membedakan nasib keduanya. Tulisnya, ”Memasuki abad ke-21 China telah menjadi kekuatan besar, sementara Indonesia tetap menjadi kekuatan kecil, bahkan tidak mempunyai kekuatan.”

Pendapat tentang Indonesia tidak punya kekuatan tampaknya berlebihan. Beberapa bukti terakhir, seperti perannya di G-20, menunjukkan Indonesia sudah punya ”sesuatu” yang bisa dipelihara dan didayagunakan di kemudian hari. Namun, pendapat bahwa China lebih maju dari Indonesia memang tidak terbantahkan. Justru karena itu, kemajuan China bisa dijadikan pelajaran berharga guna memacu kemajuan Indonesia.

Banyak pelajaran bisa diambil dari kemajuan China. Tiga yang mendasar dan penting adalah soal kepercayaan diri, prioritas pendidikan, dan peta jalan ke depan.

Percaya diri

Kepercayaan diri adalah salah satu sifat yang dibangun dan dikembangkan Mao Zedong sejak awal 1930-an hingga 1970-an. Percaya diri itu dibangun sebagai jawaban atas ”penghinaan seratus tahun” (bainian guochi) sebelumnya oleh bangsa-bangsa Barat dan Jepang sejak Perang Candu 1840-1949. Begitu bernafsunya membangun kepercayaan diri, Mao memaksakan Revolusi Kebudayaan (1966-1976) yang menelan korban jutaan jiwa. Bagaimanapun, Mao menyumbangkan bangunan dasar bagi infrastruktur, industri, kesehatan, dan pendidikan yang memadai.

Karena itu, struktur bangunan dasar psikologis, ekonomis, sosial, dan politik untuk eksis dan maju, China secara alami tumbuh lebih kuat dan lebih percaya diri dibandingkan dengan, misalnya, Jepang dan Korsel yang harus menggadaikan sebagian kedaulatannya kepada AS.

Prioritas pendidikan diperhatikan dan dijalankan para pemimpin China sejak Mao. Menurut Gang Guo (2007), selama Revolusi Kebudayaan, jumlah siswa masuk sekolah dasar meningkat separuh, sekolah menengah pertama naik empat kali lipat, dan sekolah menengah meningkat 14 kali lipat.

Memang ada perdebatan terkait kualitas pendidikan. Namun, Mao memberi dasar distribusi yang lebih merata sumber daya manusia. Bila revolusi kebudayaan untuk SD-SMA, yang terkena langsung revolusi kebudayaan adalah yang lahir antara 1951 dan 1970, yang kini menjadi tulang punggung kemajuan RRC sejak 1990-an.

Deng Xiaoping pada 1978 mengatakan, ”Bila China ingin memodernisasi pertanian, industri, dan pertahanan, yang harus dimodernisasi lebih dahulu adalah sains dan teknologi serta menjadikannya kekuatan produktif.” Pada 1985, Deng menegaskan pentingnya pendidikan karakter, dan orientasi hafalan dianggap ”membunuh” karakter anak. Setelah itu, guru dan kaum profesional amat dihargai.

Presiden Jiang Zemin pada 2000 mengumpulkan semua pemimpin China untuk membahas bagaimana mengurangi beban pelajaran siswa melalui adopsi sistem pendidikan yang patut secara umur dan menyenangkan, serta pengembangan semua aspek dimensi manusia, kognitif, karakter, aestitika, dan fisik.

Pada 2005, Pusat Penelitian Modernisasi China menerbitkan peta jalan Modernisasi China untuk abad ke-21. Isinya: tahun 2025 produk domestik bruto (GDP) China menyamai Jepang. Tahun 2050 China jadi negara maju secara moderat. Tahun 2080 China menjadi negara maju, sama dengan AS. Tahun 2100 China menjadi negara paling maju di dunia, melampaui AS. Atas dasar peta jalan itu, China bergerak menuju masyarakat yang lebih baik secara bersama (xiaokang).

Indonesia

Dibandingkan dengan bangsa kita, kepercayaan diri bangsa China lebih kuat karena dasar yang dibangun Mao dan capaian-capaian kasatmata, seperti olimpiade dan kemajuan ekonominya.

Namun, pelan tetapi pasti, bangsa Indonesia sebenarnya mulai percaya diri. Keberhasilan mempraktikkan demokrasi dan kemajuan ekonomi setelah krisis akhir 1990-an mulai menjadikan kita dihargai negara-negara lain. Buktinya, dalam GDP, Indonesia berada di nomor 16 dunia dan menjadi anggota G-20 yang mulai disegani anggota lain. Momentum untuk kepercayaan diri ini perlu terus dijaga, dipelihara, dan diapresiasi.

Kendati terlambat, bangsa kita telah mengakui pentingnya pendidikan sebagai pendasar bangunan bangsa. Hal itu terbukti dengan anggaran 20 persen untuk pendidikan. Kendati implementasinya belum sempurna dan konsepnya belum kuat sehingga terkesan lebih sibuk menghabiskan anggaran, keputusan politik bangsa bahwa pendidikan harus diprioritaskan sudah berada di jalur yang benar. Dalam waktu 20 tahun ke depan, kita akan membuktikan bangsa ini akan lebih kuat bersaing di antara bangsa-bangsa lain. Konsep pembangunan pendidikan harus dibuat lebih mendasar dan terarah sehingga alokasi dana 20 persen pendidikan bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Namun, agar kemajuan itu tercapai, diperlukan peta jalan yang lebih jelas. Dua tahun lalu, Yayasan Indonesia Forum menyampaikan Visi Indonesia 2030. Beberapa lembaga dan pusat studi tentu punya kerangka peta jalan bangsa. Yang penting, peta jalan itu diakui dan disepakati oleh lembaga berwenang sehingga mempunyai legitimasi yang kuat untuk diterapkan. Dulu MPR membuat rencana pembangunan berjangka panjang. Kini para pemimpin harus mencari cara untuk membuat dan memutuskan peta jalan yang lebih otoritatif guna memandu perjalanan pembangunan bangsa.

I Basis Susilo Dosen Hubungan Internasional dan Dekan FISIP Unair

Ekonomi China Setelah Pertumbuhan 30 Tahun

2009-10-01T16:04:00.000+07:00

Kamis, 1 Oktober 2009 | 04:32 WIB

Thee Kian Wie

Hari ini Republik Rakyat China merayakan HUT ke-60. RRC diproklamasikan pada 1 Oktober 1949 oleh Mao Zedong di hadapan massa di lapangan Tiananmen.

Pada peristiwa ini, ada baiknya merenungkan pencapaian negara raksasa ini di bidang ekonomi, terutama sejak reformasi ekonomi pada tahun 1979, dan berbagai tantangan yang dihadapi.

Reformasi ekonomi

Sejak Deng Xiaoping meluncurkan program reformasi ekonomi tahun 1979, ekonomi China mengalami pertumbuhan amat menakjubkan.

Akibat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 10 persen setahun dan berlangsung hampir 30 tahun—sebelum negara ini terkena dampak krisis finansial global akhir 2008—ekonomi China diukur dari besarnya produk domestik bruto menjadi negara ketiga terbesar di dunia sesudah ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Bahkan, menurut proyeksi, dalam beberapa tahun mendatang China akan melampaui Jepang jadi ekonomi kedua terbesar di dunia sesudah AS.

Selain itu, menurut perkiraan Bank Dunia, persentase penduduk China yang hidup di bawah garis kemiskinan telah menurun dari 60 persen pada 1978 menjadi 7,0 persen pada 2007. Ini berarti sejak 1979 kesejahteraan ratusan juta penduduk China yang miskin dapat ditingkatkan, suatu kinerja yang tiada taranya dalam sejarah ekonomi dunia.

Demokrasi

Menurut Profesor Deepak Lal dari Universitas California, Los Angeles, faktor penting mengapa pimpinan China berbeda dengan elite politik India dan Indonesia, telah berhasil menempuh kebijakan reformasi ekonomi yang lebih konsisten dan berkelanjutan, adalah karena mereka sepenuhnya merangkul ideologi kapitalisme. Di sisi lain, dalam pidato baru-baru ini, Presiden Hu Jintao menegaskan demokrasi Barat tidak cocok bagi China.

Investasi asing

Kebijakan ekonomi China adalah pragmatis yang didasarkan atas evaluasi pengalaman dalam pelaksanaan berbagai eksperimen program pembangunan yang mereka sebut ”mencari kebenaran dari kenyataan konkret”, seperti ”sistem tanggung jawab rumah tangga” yang pada akhir 1970-an telah meninggalkan sistem pertanian kolektif dan mengembalikan usaha tani kepada para petani. Hasilnya, kenaikan pesat dalam produktivitas, hasil produksi, dan pendapatan petani tanpa memerlukan pengeluaran besar dari Pemerintah China.

Kebijakan ekonomi yang pragmatis juga tecermin pada kebijakan ”pintu terbuka” bagi investasi asing. Meski dari tahun ke tahun sistem insentif dan peraturan mengenai investasi asing terus disempurnakan, insentif dan peraturan tentang investasi asing tetap menarik bagi investor asing. Dengan demikian, China menerima investasi asing dalam jumlah amat besar, jauh melebihi investasi asing ke negara-negara kawasan Asia-Pasifik lainnya (di luar Jepang).

Semula, Pemerintah China juga memberi prioritas pada pembangunan industri-industri manufaktur ringan dan menengah yang padat karya dan berorientasi ekspor—yang hanya memerlukan jumlah investasi kecil—tetapi dalam waktu singkat menghasilkan lonjakan jumlah produksi, seperti tekstil, garmen, alas kaki, mainan anak, dan barang elektronik konsumsi. Kenyataannya, industri ini telah mempekerjakan puluhan juta orang yang datang dari pedesaan. Namun, setelah krisis finansial global juga melanda China, puluhan juta pekerja ini kembali ke pedesaan karena pasar ekspor mereka mengalami kontraksi.

Program reformasi ekonomi China yang diluncurkan Deng Xiaoping disebut Gai Ge Kai Feng, terdiri dari dua unsur utama. Pertama, ”mengubah sistem insentif dan kepemilikan” di mana milik pribadi menjadi lebih dominan daripada milik negara.

Kedua, ”membuka pintu”, artinya liberalisasi perdagangan luar negara, investasi asing, dan domestik. Kebijakan investasi asing yang liberal dilengkapi peraturan ketat, yang mewajibkan berbagai perusahaan asing untuk mengalihkan teknologinya ke berbagai perusahaan domestik, sebagai imbalan dibukanya pasar domestik China yang besar bagi berbagai perusahaan asing.

Selain itu, Pemerintah China berhasil membangun jaringan prasarana fisik, terutama sistem transportasi yang luas dan efisien, yang implementasinya didasarkan atas pemulihan ekonomi total. Artinya, penghasilan dari pengenaan tarif yang dibayar para pengguna prasarana ini harus menutupi semua biaya yang diperlukan untuk operasi dan pemeliharaan prasarana.

Program reformasi ini juga memberi prioritas tinggi pada pertanian dan pembangunan pedesaan. Kenyataan menunjukkan hal ini belum begitu berhasil, yang juga diakui Presiden Hu Jintao. Presiden Jintao menyerukan perwujudan suatu ”masyarakat yang serasi” yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Tantangan China

Namun, selain keberhasilan ekonominya yang luar biasa, China juga menghadapi berbagai tantangan besar yang harus ditanggulangi guna menghindari pertumbuhan ekonomi yang melamban; ketimpangan pendapatan antargolongan yang amat besar; konflik yang makin tajam dengan mitra perdagangan yang pasarnya dibanjiri barang-barang China.

Untuk dalam negeri, China juga menghadapi polusi udara yang amat parah, yang mengakibatkan China kini menjadi sumber gas karbon (CO) paling besar di dunia; dan ketimpangan dalam perimbangan jender akibat kebijakan satu anak yang menyebabkan terjadi banyak aborsi bayi perempuan karena preferensi orang China untuk anak laki, serta jumlah penduduk China yang makin cepat menua yang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti yang kini sudah dialami Jepang.

Mengubah strategi

Pada Desember 2004, pimpinan puncak China memutuskan mengubah secara fundamental strategi pertumbuhan negara ini dari pola pembangunan yang terutama digerakkan oleh investasi dan ekspor ke pola yang lebih mengandalkan pertumbuhan domestik yang lebih pesat.

Pada awal 2006 Perdana Menteri Wen Jiabao mengulangi tekad Pemerintah China untuk mendorong konsumsi domestik sebagai sumber pertumbuhan utama China.

Dalam laporan triwulan kedua 2009 tentang perkembangan ekonomi China, Bank Dunia menekankan, China perlu memberi prioritas pada perubahan dalam kebijakan struktural yang diperlukan untuk memudahkan transisi ke pola pertumbuhan yang lebih didorong pertumbuhan konsumsi domestik dan lebih berorientasi pada pola pertumbuhan yang lebih mendorong sektor jasa dan padat karya.

Implementasi kebijakan ini akan memungkinkan China untuk lebih cepat menanggulangi dampak krisis finansial global dan mencapai lagi pertumbuhan ekonomi pesat yang berkelanjutan.

Thee Kian Wie Staf Ahli Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakart

60 Tahun RRC

2009-10-01T16:01:00.000+07:00

Kamis, 1 Oktober 2009 | 04:32 WIB

I Wibowo

Salah satu bangunan yang muncul di tengah kota Beijing dan menggegerkan masyarakat China pada tahun 1992 adalah gerai makanan cepat saji McDonald’s. Masyarakat Beijing terenyak atas datangnya makanan Amerika Serikat ini dan menyambutnya dengan penuh gairah, lebih bergairah ketimbang ketika dibuka di Shenzhen pada 1990.

Mereka bersemangat menyambut produk AS yang paling terkenal di seluruh dunia itu, tak peduli dengan harga yang mahal. Dalam waktu singkat, gerai makanan cepat saji yang menjadi ikon Amerika ini telah merebak di kota Beijing dan juga kota-kota lain di China.

Tiga puluh tahun kemudian tidak ada produk AS yang tidak ada di China. Makanan, minuman, pakaian, sepatu, tas, mainan, mobil, dan lainnya yang berasal dari AS menguasai pasar China. Tentu saja komputer asal AS yang terkenal. Segala jenis barang dan jasa yang berasal dari AS telah masuk dan diterima di China.

Gairah ini tidak hanya tampak di tingkat pemimpin, tetapi juga di kalangan intelektual dan rakyat jelata. Dan akhirnya adalah cita-cita pembangunan bangsa itu sendiri.

Apa cita-cita pembangunan China saat ini? Menandingi AS. China menjadikan AS sebagai sasaran dan tatapan matanya. Apa yang dilakukan oleh AS, China harus dapat melakukan. Apa yang dapat dicapai oleh AS, China harus dapat mencapainya.

Yang hebat di AS harus juga dapat dibuat di China, bahkan mungkin lebih hebat lagi. Kota New York harus dibangun juga di China dan terlaksana di Shanghai. AS dapat mengirim manusia ke ruang angkasa, China segera mengejarnya dan sudah berhasil mengirimkan ”taikonot” mereka keliling bumi.

Ketika Yao Ming direkrut menjadi pemain basket profesional (NBA) di AS, orang China tidak hentinya menceritakan peristiwa ini. Begitu pula kemenangan atlet-atlet China pada Olimpiade Beijing (2008) sebagai juara umum. Mereka bangga bahwa China dapat melewati AS.

Dalam perdagangan, China mampu menaklukkan AS sehingga negeri Paman Sam ini mengalami defisit besar. Koran-koran China pasti memuat berita yang memperlihatkan angka statistik dalam hal apa saja jika itu menyamai atau melebihi AS.

Awal 2009 ini, China boleh amat bangga bahwa untuk pertama kalinya posisi China diperhitungkan setara oleh AS. Adalah Robert Zoelick, Direktur Bank Dunia, yang pertama melontarkan gagasan bahwa krisis keuangan global saat ini hanya bisa diselesaikan oleh G-2.

Maksudnya adalah AS dan China. Gagasan ini menguat, lalu masuk China, dan membuat banyak intelektual China berbunga-bunga. Krisis keuangan global yang mulai pada September 2008 memang telah mengubah seluruh tata ekonomi dunia, termasuk hubungan China dan AS.

Mengejar AS

Mengapa Amerika Serikat?

Jika memerhatikan retorika akhir tahun 1950-an hingga 1960-an, tak terbayangkan bahwa China mengagumi AS. Bersama Stalin dan Khruschev, Mao mengkritik dan mengecam AS sebagai gembong kapitalis terbesar.

Namun, jika melacak hingga ke tahun 1930-an, pemimpin elite China (baik Chiang Kai-shek maupun Mao Zedong) sebenarnya menyimpan rasa kagum yang besar terhadap AS. Mao tercatat amat mengagumi presiden pertama Amerika, George Washington. Persahabatannya dengan Edgar Snow, wartawan Amerika, pernah mendorong dia untuk berpikir mengadakan kerja sama dengan AS untuk mengusir Jepang (He Di, 1994).

Paling jelas ketika Mao melancarkan Lompatan Jauh ke Depan pada 1959. Mao mengatakan mau mengejar AS dalam 15 tahun dan Inggris dalam 10 tahun. Padahal, program itu adalah program untuk menciptakan masyarakat komunis!

Alasan geopolitik mungkin berperan, tetapi alasan lain jelas bermain. Ketika Mao mau berjabat tangan dengan Nixon pada tahun 1972, proses normalisasi pun bergulir. Mao tidak menyaksikan normalisasi hubungan dengan AS, tetapi penggantinya, Deng Xiaoping, jelas mempunyai visi yang sama. Puncaknya adalah pada tahun 1979 ketika China dan AS setuju untuk membuka hubungan diplomatik.

Beberapa pekan kemudian Deng Xiaoping terbang ke AS, mengadakan tur ke beberapa kota. Selama di AS, Deng tak henti berdecak kagum atas kemajuan AS, terutama di bidang teknologi. Bersamaan dengan itu, seluruh masyarakat China dilanda ”demam Amerika”.

Dalam studinya tentang persepsi China terhadap AS pada akhir tahun 1980-an, David Shambaugh menemukan bahwa di lingkungan kader elite Partai Komunis China memang sudah ada rasa kagum yang kuat terhadap AS. Meski masih gencar menulis kritik terhadap ”imperialisme AS”, mereka tetap mengagumi AS. Imperialis namun dikagumi. Maka buku Shambaugh pun diberi judul Beautiful Imperialist.

Pada tahun 1997, persis ketika China dan AS terbekap aneka macam perselisihan, polling oleh Institut Pendapat Publik, Universitas Renmin, menemukan sikap positif masyarakat China terhadap AS. Bahkan, ditemukan bahwa masyarakat China mempunyai sikap yang lebih positif terhadap orang AS daripada terhadap orang Jepang, Jerman, dan Rusia.

Ketika pada tahun-tahun itu muncul buku-buku yang anti-Amerika sekalipun, kekaguman terhadap kemajuan AS tidaklah luntur. Hasil yang sama tampak dalam penelitian tahun 2005 oleh Global Times. Responden amat positif terhadap kemajuan ekonomi, kemajuan sains dan teknologi, serta kebudayaan Amerika. Hal ini menjadi kian menarik ketika dibaca dengan latar belakang persepsi yang negatif terhadap AS yang sedang melanda dunia saat ini (Kohut and Stokes, 2006).

Gaya gravitasi dari Amerika

Sejak kekalahan memalukan pada Perang Candu 1840, China sebagai bangsa sangat bertekad untuk belajar dari bangsa lain karena China merasa tidak mungkin memperbaiki diri dengan Konfusianisme.

Mula-mula China menoleh ke Eropa, mengirim banyak mahasiswa ke Eropa, terutama Perancis. Mereka mau menimba cita-cita Revolusi Prancis untuk dipakai mengubah keterpurukan bangsanya. Demonstrasi besar oleh mahasiswa pada 4 Mei 1919 menolak Konfusius dan Konfusianisme, serta memilih ”Mr Science and Mr Democracy” sebagai solusi masalah.

”Gerakan 4 Mei” ternyata tidak bertahan lama, digantikan dengan kekaguman akan Revolusi Bolshevik pada 1917.

Sekelompok besar orang China bertekad menanamkan Marxisme dan komunisme serta meniru Rusia (Uni Soviet). Mereka mendirikan partai politik dan sejak 1949 hingga tiga dekade ke depan menerapkan model Uni Soviet di China.

Namun, gerakan komunisme ini tidak memuaskan bangsa China. Kegagalan itu membuat China memikir ulang sikapnya terhadap AS, musuh besarnya. Mao dan kemudian Deng membuka jalan bagi perubahan ini. Ketika ”Reformasi dan Keterbukaan” diumumkan tahun 1978, China menempatkan Amerika yang kapitalis sebagai target untuk dicapai.

Selama tiga dekade kedua, AS telah menjadi sumber inspirasi, sedemikian rupa, sehingga China seolah-olah tidak dapat hidup tanpa AS. Kini China memandang AS sebagai penghela jalan sejarahnya ke masa depan. Banyak hal yang telah dicapai oleh AS ingin dikejar oleh China. Dan yang belum dicapai oleh China akan terus dikejar. Mungkin dalam hati orang China tebersit keinginan bahwa AS tidak boleh lenyap agar mereka tetap dapat mengalami gaya gravitasi yang muncul dari AS.

Hal ini tidak berarti bahwa terjadi penjiplakan mentah-mentah. China tidak akan, bahkan tidak mungkin, menjadi kembaran AS. Walaupun bermimpi untuk menjadi seperti AS, China telah berhasil melahirkan sendiri ”model China”. Mungkin lebih tepat untuk dikatakan bahwa AS telah menimbulkan gaya gravitasi yang luar biasa kuat sehingga China seakan-akan terus terarah ke sana meski tidak terperangkap di dalamnya.

Ketika mereka memperjuangkan demokrasi pada tahun 1989, para mahasiswa dan intelektual mendirikan replika Patung Liberty yang ada di New York. Perjuangan yang berubah menjadi drama berdarah ini mengungkapkan kerinduan terdalam sebagian warga China untuk meniru dan mengejar AS dalam hal mendirikan negara yang demokratis.

Mungkin hal ini hanya keinginan yang tertunda, yang akan terlaksana pada waktunya nanti. Pada ulang tahun ke-60 ini China tetap dapat memandang AS sebagai inspirator pembangunannya.

I Wibowo Pengajar pada Departemen Hubungan Internasional FISIP-UI; Ketua Centre for Chinese Studies FIB-UI

KOMPAS cetak - Irak-Suriah Menegang

2009-09-01T15:47:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Irak-Suriah Menegang: "Irak-Suriah Menegang
Turki Berusaha Tengahi Krisis Hubungan Baghdad-Damaskus

Selasa, 1 September 2009 | 04:22 WIB

Baghdad, Senin - Hubungan Irak-Suriah, Minggu (30/8), makin tegang setelah Irak mengudarakan pengakuan seorang tersangka anggota Al Qaeda yang menuduh agen-agen intelijen Suriah melatih para pasukan asing di sebuah kamp, sebelum mereka bertempur di Irak."

KOMPAS cetak - Oposisi Ramos-Horta Hilang Hubungan

2009-09-01T15:46:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Oposisi Ramos-Horta Hilang Hubungan: "Oposisi Ramos-Horta Hilang Hubungan

Selasa, 1 September 2009 | 04:24 WIB

Dili, Senin - Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta hilang kontak dengan rakyat atas penolakannya untuk menerima sebuah mahkamah internasional untuk mengadili pelaku kekejian di masa lalu, menurut oposisi hari Senin (31/8)."

Kebebasan Pers di Malaysia

2009-08-31T11:44:00.000+07:00

Oleh: Vinsensius Sitepu
(Mahasiswa master komunikasi massa di Universiti Sains Malaysia)

Belum lama ini pecahlah demonstrasi mendukung penghapusan Internal Security Act (ISA) di Kuala Lumpur. Aksi yang kesekian kalinya ini menentang otoritarianisme kerajaan yang menggunakan undang-undang tersebut untuk membungkam kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers. Malaysia hingga saat dipandang dunia sebagai negara yang keras terhadap kehidupan media.

Bagi pendukung kebebasan bersuara dan berpendapat, pers tanpa kontrol ketat dari pemerintah adalah sebuah dambaan. Namun, di sejumlah negara di Asia Tenggara, kebebasan pers yang sesungguhnya adalah kebijakan dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), masih mendapatkan ancaman.

Hal ini senada dengan apa yang dilontarkan Presiden UNESCO, Dr George Anastassopoulos, dalam perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2009 di Doha, Qatar, 3 Mei 2009 lalu. Khususnya pada 2008, ancaman terhadap wartawan semakin meningkat. Kata George, terdapat 60 wartawan dibunuh karena opininya, 673 orang ditahan, 29 orang diculik, dan banyak wartawan diisolasi dari dunia luar.

Kebebasan pers di Malaysia yang dinilai oleh komunitas internasional masih mengekang kebebasan pers dengan kontrol pemerintah yang sangat ketat. Paham demokrasi yang selama ini dilontarkan oleh pihak penguasa, sepertinya tidak tercermin dalam sejumlah tindakan terhadap pekerja media dan institusinya. Para redaktur juga sangat berhati-hati dan memiliki kewajiban menghilangkan kalimat atau paragraf (self-cencorship ).

Esensi Kebebasan Pers
Reformasi dan kebebasan media kerap kali dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan dipahami dalam hubungannya dengan institusi demokrasi dan masyarakat sipil. Dan dalam pandangan beberapa pengamat, reformasi media diperlukan bagi kebebasan media, dan kebebasan media sangat penting bagi demokratisasi (Becker, Vlad dan Nusser, 2007).

Weaver (1977) dalam Becker, Vlad dan Nusser (2007) mengindentifikasi tiga komponen kebebasan pers, yaitu campur tangan pemerintah dalam media relatif sedikit, campur tangan nonpemerintah yang kecil dan eksistensi kondisi yang menjamin diseminasi gagasan dan opini yang beragam kepada audiens yang banyak.

Freedom House, sebuah lembaga pemantau kebebasan pers yang berbasis di Amerika Serikat, melihat bahwa hukum dan regulasi dapat memengaruhi media. Ini sama halnya dengan tindakan pemerintah yang menggunakan hukum itu untuk memanipulasi media. Pengaruh politik diukur dengan mengevaluasi tingkat pengendalian politik atas isi berita media. Sedangkan tekanan ekonomi diukur dengan mengevaluasi karakteristik sistem media, seperti struktur media dan biaya untuk membangun gerai-gerai medianya dan dampak berita terhadap tingat korupsi dan suap.

Media Malaysia
Freedom House meletakkan Malaysia di peringkat 141 dari 195 dalam indeks kebebasan pers, setara dengan Kamerun dan Liberia. Hingga saat ini, sangat sulit bagi jurnalis Malaysia untuk menulis secara bebas. Ini pula yang menyebabkan kritik tajam terhadap pemerintah hampir tidak mungkin dilakukan. Berita-berita yang sifatnya laporan investigasi ( investigative reporting ) tidak boleh dilakukan.

Kritik yang dianggap menyinggung pemerintah oleh surat kabar oposisi memungkinkan perusahaan surat kabar tersebut ditutup. Hal ini terjadi beberapa waktu lalu terhadap tiga surat kabar oposisi Malaysia yang dibekukan sementara operasionalnya menjelang Abdullah Ahmad Badawi meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri.

Jaminan umum terwujudnya kebebasan media di negara ini dinyatakan dalam Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Undang-undang ini adalah regulasi tertinggi sebagai dasar penerbitan media Malaysia. Di dalamnya dicantumkan mengenai kebebasan bersuara, berhimpun, dan berserikat.

Pers Malaysia secara hukum tunduk pada beberapa rangkaian hukum negara, termasuk Akta Fitnah 1957, Akta Rahsia Rasmi, Akta Hasutan, serta Akta Percetakan dan Penerbitan. Dalam kasus yang ekstrem, wartawan dapat dikenakan tindakan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri atau lebih dikenal sebagai Internal Security Act (ISA).

Bagi para oposan, ISA sendiri dianggap sebagai hantu dan momok yang menakutkan. Dengan ISA pemerintah berhak memenjarakan wartawan tanpa melalui proses pengadilan. Alasannya klasik, karena apa yang dituliskan wartawan dianggap membahayakan keselamatan dan kestabilan negara. Dalam beberapa kasus yang baru, misalnya adalah ditahannya Raja Petra Kamaruddin yang diringkus atas akta hukum ISA. Kamaruddin adalah pendiri situs web berita Malaysia Today .

Kamaruddin dituduh menyiarkan berita bohong perihal keterlibatan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak, dalam pembunuhan model asal Mongolia, Altantuyaa Shaariibuugiin. Penerbitan koran dan majalah di Malaysia secara langsung dikontrol dengan Akta Penerbitan dan Percetakan. Sebelum terbit pertama kali, pengelola surat kabar harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kementerian Keselamatan Dalam Negeri Malaysia. Izin tersebut harus diperbarui setiap tahun. Di dalam izin tersebut diuraikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pers.

Stasiun televisi dan radio swasta juga tunduk pada Akta Multimedia 1998 yang menggantikan Akta Penyiaran. Media elektronik ini dikontrol ketat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) di Indonesia ini setara dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Perbedaannya SKMM berada di bawah Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi Malaysia.

Komite Perlindungan Jurnalis (The Committee to Protect Journalists/CPJ) mencatat, selain Kamaruddin kasus lainnya yang dianggap melanggar kebebasan pers adalah ditahannya wartawan surat kabar Sin Chew Daily , Tan Hoon Cheng. Namun, Tan kemudian dilepaskan tak lama setelah ia ditangkap. Kamaruddin sendiri pada 7 November 2008 akhirnya dilepaskan dari tuduhan.

Menurut Direktur Eksekutif CPJ, Joel Simon, dalam situs cpj.org tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia bertindak represif terhadap perbedaan pendapat pada tingkat yang baru. Saat ini di bawah kuasa Perdana Menteri Najib Tun Razak, rakyat Malaysia mendapatkan angin segar. Pasalnya, Najib berjanji akan mengulas kembali ISA sebagai tindakan menyerap aspirasi rakyat. Najib pun dipuji atas diizinkannya kembali penerbitan surat kabar oposisi yang sebelumnya ditutup sementara oleh Abdullah Ahmad Badawi.

Mengutip pengamat jurnalisme USM, Juliana Abdul Wahab (2006:189), acara-acara berunsur kontroversial yang menyoal kedudukan pemerintah tidak diberikan tempat dalam program-progam televisi di Malaysia. Di samping itu, kata Wahab, kepemilikan dan pengontrolan terhadap stasiun televisi dimiliki secara langsung dan tak langsung oleh pihak penguasa (baca: UMNO). Hal ini dilatarbelakangi keinginan penguasa untuk melakukan propaganda dan untuk mempertahankan status quo.

Momen perayaan hari kemerdekaan Malaysia hari ini adalah momen penting bagi pemerintah dan komponen bangsa untuk berkontemplasi agar kebebasan pers harus mencerminkan demokrasi sesunggguhnya. Kebebasan pers bukanlah untuk meletakkan cara berpikir liberal dan kebebasan yang seenaknya bagi rakyat, tetapi sebaliknya menuntut cara berpikir yang lebih terbuka dan transparan.

KOMPAS cetak - Mengapa Malaysia?

2009-08-26T10:51:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Mengapa Malaysia?: "Mengapa Malaysia?

Rabu, 26 Agustus 2009 | 02:58 WIB

Oleh Edy Prasetyono

Sebagian kalangan masyarakat Malaysia kembali berulah. Kali ini tari pendet dari Bali menjadi targetnya.

Sebelumnya, mereka mendaku reog, angklung, batik, rendang, wayang, Ambalat, dan lagu ”Rasa Sayange” sebagai miliknya. Buku- buku kuno sastra Melayu juga menjadi incaran mereka. Inilah serangan frontal nirmiliter yang ditujukan kepada kebudayaan dan identitas bangsa Indonesia."

KOMPAS cetak - Presiden Tunggu Niat Baik Malaysia

2009-08-26T10:41:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Presiden Tunggu Niat Baik Malaysia: "Presiden Tunggu Niat Baik Malaysia
Harus Minta Maaf atas Penggunaan Tari Pendet untuk Iklan

Rabu, 26 Agustus 2009 | 04:53 WIB

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunggu niat baik Pemerintah Malaysia terkait penggunaan tari pendet yang tidak patut untuk promosi wisata Malaysia. Protes yang dilayangkan ke Malaysia dinilai tidak berlebihan karena Malaysia sudah berkali-kali melakukannya."

KOMPAS cetak - "Panggung" Unjuk Gigi bagi Taliban

2009-08-22T07:18:00.000+07:00

KOMPAS cetak - "Panggung" Unjuk Gigi bagi Taliban: "'Panggung' Unjuk Gigi bagi Taliban

Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:34 WIB

Penyelenggaraan pemilu presiden Afganistan yang diwarnai ketakutan akan kekerasan memberi ”panggung” bagi kelompok Taliban. Mereka menunjukkan kepada Amerika Serikat dan Pemerintah Afganistan bahwa mereka bertahan dan bisa kembali menyerang, bahkan setelah delapan tahun ditumpas.

Gencarnya serangan yang dilancarkan Taliban menjelang pemilu pada 20 Agustus 2009 ini cukup membuat gentar pemilih. Hal itu terbukti dengan sedikitnya jumlah pemilih yang mendatangi tempat pemungutan suara, terutama di wilayah selatan yang merupakan basis kekuatan Taliban."

KOMPAS cetak - Karzai Klaim Menang

2009-08-22T07:15:00.001+07:00

KOMPAS cetak - Karzai Klaim Menang: "Karzai Klaim Menang
26 Orang Tewas Saat Pemilu Presiden Afganistan

Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:35 WIB

Kabul, Jumat - Tim kampanye Presiden Afganistan Hamid Karzai, Jumat (21/8), mengklaim kemenangan mutlak dalam pemilu presiden pada Kamis lalu. Klaim itu disanggah kubu rivalnya, mantan Menteri Luar Negeri Abdullah Abdullah, yang juga mengklaim kemenangan mutlak.

”Hasil awal menunjukkan bahwa presiden memperoleh mayoritas (suara). Kita tidak perlu sampai putaran kedua. Kami mendapat mayoritas,” kata Deen Mohammad, manajer kampanye Karzai."

KOMPAS cetak - Aksi Protes Sambut Delegasi Korut

2009-08-22T07:13:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Aksi Protes Sambut Delegasi Korut: "Aksi Protes Sambut Delegasi Korut
Kim Jong Il Titip Bunga untuk Kim Dae-jung

Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:37 WIB

Seoul, Jumat - Tiba di Seoul, Korea Selatan, untuk melayat mendiang Presiden Kim Dae-jung, delegasi dari Korea Utara disambut aksi protes, Jumat (21/8). Puluhan pengunjuk rasa membakar foto pemimpin Korut Kim Jong Il dan bendera Korut. Mereka juga menuntut Kim Jong Il mundur.

Unjuk rasa terjadi tepat di depan hotel tempat keenam utusan khusus Korut itu menginap. Aparat kepolisian berusaha memadamkan api, tetapi tak bisa memadamkan plakat-plakat yang berisi kata-kata bernada mengecam proyek pengembangan nuklir Korut. Pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri setelah berteriak ”Turun Kim Jong Il!” dan mendesak ada sanksi internasional terhadap Korut."

KOMPAS.com - Obama-Mubarak Optimistis Perdamaian Timteng

2009-08-19T17:23:00.000+07:00

KOMPAS.com - Obama-Mubarak Optimistis Perdamaian Timteng: "Obama-Mubarak Optimistis Perdamaian Timteng"

KOMPAS.com - Wartawan Termasyur Robert Novak Meninggal Dunia

2009-08-19T17:13:00.000+07:00

KOMPAS.com - Wartawan Termasyur Robert Novak Meninggal Dunia: "Wartawan Termasyur Robert Novak Meninggal Dunia"

KOMPAS cetak - Kurdi Tuntut Demokrasi

2009-08-18T05:27:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Kurdi Tuntut Demokrasi: "Kurdi Tuntut Demokrasi"

KOMPAS cetak - "Thaksin" Minta Ampun

2009-08-18T05:22:00.000+07:00

KOMPAS cetak - "Thaksin" Minta Ampun: "'Thaksin' Minta Ampun"

rakyatmerdeka.co.id : internasional - Afghanistan Legalkan Pemerkosaan dalam Pernikahan

2009-08-17T17:49:00.000+07:00

rakyatmerdeka.co.id : internasional - Afghanistan Legalkan Pemerkosaan dalam Pernikahan: "Afghanistan Legalkan Pemerkosaan dalam Pernikahan"

rakyatmerdeka.co.id : internasional - Hamas dan Al Qaeda Saling Bunuh

2009-08-17T17:48:00.000+07:00

rakyatmerdeka.co.id : internasional - Hamas dan Al Qaeda Saling Bunuh: "Hamas dan Al Qaeda Saling Bunuh"

VIVANEWS - POLITIK - Blog Anwar Ibrahim: Gara-gara Bela TKI Anwar Dicap Anti Nasional

2009-08-17T06:15:00.000+07:00

VIVANEWS - POLITIK - Blog Anwar Ibrahim: Gara-gara Bela TKI Anwar Dicap Anti Nasional: "Gara-gara Bela TKI Anwar Dicap Anti Nasional"

detikNews : situs warta era digital

2009-08-16T20:14:00.000+07:00

detikNews : situs warta era digital: "Ahmadinejad Akan Tunjuk 2 Menteri Wanita"

KOMPAS cetak - Sayap Patah Fatah

2009-08-15T06:30:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Sayap Patah Fatah: "Sayap Patah Fatah"

KOMPAS cetak - Presiden: Posisi Indonesia Kian Kuat dan Strategis

2009-08-15T06:07:00.001+07:00

KOMPAS cetak - Presiden: Posisi Indonesia Kian Kuat dan Strategis: "Presiden: Posisi Indonesia Kian Kuat dan Strategis"

KOMPAS cetak - Perolehan Suara Karzai Kurang

2009-08-15T06:07:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Perolehan Suara Karzai Kurang: "Perolehan Suara Karzai Kurang"

KOMPAS cetak - Perolehan Suara Karzai Kurang

2009-08-15T06:02:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Perolehan Suara Karzai Kurang: "Perolehan Suara Karzai Kurang"

Al Fatah Palestina

2009-08-12T10:51:00.001+07:00

Barghouti di Komite Sentral

Status sebagai Tahanan Tak Pengaruhi Para Pemilih

Rabu, 12 Agustus 2009 | 03:33 WIB

Bethlehem, Selasa - Tokoh Palestina yang masih di tahanan Israel, Marwan Barghouti, secara mengejutkan terpilih menjadi salah seorang anggota komite tertinggi Palestina, Komite Sentral yang beranggota hanya 18 orang.

Terpilihnya Barghouti itu disampaikan langsung oleh pejabat-pejabat Fatah, Selasa (11/8). Pada pemilihan anggota Komite Sentral (KS) dan Dewan Revolusioner (DR) atau Parlemen Fatah, mantan Perdana Menteri Palestina Ahmer Qorei secara mengejutkan justru kehilangan kursinya di KS Fatah itu.

”Hasil ini sungguh di luar perkiraan. Ini sebuah perubahan besar, sangat besar,” kata Naser al-Kidwa, sepupu mendiang pemimpin Palestina Yasser Arafat, yang juga terpilih kursi di KS.

Barghouti (50), yang membantah tuduhan-tuduhan Israel, merupakan figur yang populer dan berpengaruh di warga Palestina dan pernah dipandang sebagai salah seorang pengganti potensial Yasser Arafat, pendiri utama gerakan Fatah.

Hanya empat dari 10 anggota ”para pengawal tua” bisa mempertahankan kursi di KS yang berjumlah 18 pada pemilihan umum pertama gerakan Fatah dalam 20 tahun terakhir. Sekitar selusin anggota baru KS menduduki kursi itu untuk pertama kalinya, termasuk dua mantan pejabat keamanan senior, Mohammad Dahlan (47) dan Jibril Rajoub (56).

Adapun hasil pemilihan untuk DR yang beranggotakan 128 orang diperkirakan baru bisa diumumkan Selasa malam, dengan perkiraan generasi muda Fatah akan banyak mengisi tempat yang sebelumnya diisi para anggota tua Fatah.

Pengganti Abbas

Barghouti yang ditangkap pasukan Israel dinyatakan bersalah pada 2004 atas perannya dalam lima serangan mematikan terhadap Israel. Dia adalah sekretaris jenderal Fatah untuk Tepi Barat, tetapi sebelumnya tidak pernah menjadi anggota KS.

Barghouti yang karismatik diperkirakan akan menggunakan posisinya di KS Fatah itu untuk mengupayakan pembebasan dirinya dari tahanan Israel, selain itu juga akan memuluskan jalannya menjadi pemimpin tertinggi Palestina menggantikan Mahmoud Abbas.

Beberapa nama lain yang duduk di KS ialah Saeb Erekat (54) dan Salim Zanoun (78). Erekat adalah juru runding Palestina paling berpengalaman sekaligus juru bicara Palestina dalam sejumlah kesempatan, sedangkan Zanoun adalah generasi pendiri Fatah yang tinggal di Jordania.

Jibril Rajoub, yang bergabung dengan Arafat pada 1969 ketika berusia 16 tahun, juga pernah dipenjarakan Israel untuk waktu lama sebelum dideportasi ke Tunisia, 1988. Dia ditunjuk sebagai kepala keamanan di Tepi Barat setelah Arafat kembali ke wilayah pendudukan itu pada 1994.

Sedangkan Mohammad Dahlan adalah mantan kepala keamanan Arafat di Jalur Gaza. Dia adalah figur yang kontroversial yang banyak disalahkan atas perpecahan yang besar pada kekuatan Fatah, ketika Hamas menguasai Gaza pada 2007.

Secara keseluruhan, hasil sementara pemilihan di badan eksekutif dan badan legislatif Fatah itu menunjukkan kecenderungan mulai bergesernya elite politik Fatah ke tangan kalangan muda. Hal itu diyakini sebagai ”hukuman” terhadap kalangan senior Fatah yang membuat faksi itu kalah dari Hamas pada pemilihan umum beberapa tahun lalu.

Ke mana arah Fatah di tangan para generasi muda itu, masih sulit untuk dilihat. Meskipun demikian, banyak kalangan muda menuntut diperkerasnya upaya untuk persatuan kembali Palestina. (AP/AFP/Reuters/OKI)

Ahmadinejad Tunduk

2009-07-24T19:31:00.000+07:00

AFP/ISNA/ALIREZA SOTAKBAR

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad (kanan) dan mantan Wakil Presiden yang bertanggung jawab untuk turisme, Esfandiar Rahim Mashaii, dalam acara di Kantor Turisme dan Warisan Budaya Iran, Rabu (22/7).

Jumat, 24 Juli 2009 | 03:33 WIB

Teheran, Rabu - Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, seperti diberitakan televisi Al-Arabiya, Kamis (23/7), mengisyaratkan akan mengganti besannya, Esfandiar Rahim Mashaii, sebagai wakil presiden pertamanya. Penggantian itu memang merupakan perintah pemimpin tertinggi Iran.

Ahmadinejad sebelumnya menunjukkan sikap menentang permintaan Ayatollah Ali Khamenei itu, dengan mengatakan membutuhkan waktu dan kesempatan lain untuk sepenuhnya menjelaskan perasaan dan penilaian dia sesungguhnya tentang Mashaii.

Namun, akhirnya dia tak berdaya menghadapi tekanan kubu konservatif meski kemungkinan penggantian itu juga belum dinyatakan secara tegas oleh Ahmadinejad. Isyarat penggantian itu disampaikan beberapa orang dekat Ahmadinejad.

Pemimpin tertinggi Iran itu, Selasa (21/7) malam, telah mengirimkan surat kepada Ahmadinejad, yang memintanya mengganti wakil presiden pertama, Esfandiar Rahim Mashaii, yang tak lain adalah besan presiden Iran itu.

Mashaii pernah membuat banyak pengikut garis keras Iran marah karena mengatakan rakyat Iran adalah sahabat semua bangsa, termasuk Israel.

Menanggapi surat Khamenei itu, Ahmadinejad, Rabu (22/7), masih berusaha membela Mashaii. Hal itu mungkin didasari kekhawatiran akan adanya upaya-upaya dari kelompok garis keras untuk mendikte pemerintahan yang akan dibentuknya bulan depan.

Press TV melaporkan, pada rapat kabinet Iran, Rabu, beberapa anggota kabinet pun berselisih pendapat dengan Ahmadinejad atas kegigihan presiden Iran itu membela besannya.

Menyusul penolakan Ahmadinejad untuk mencabut keputusannya, Menteri Kebudayaan dan Arahan Islam, Mohammad Hossein Saffar-Harandi, langsung meninggalkan pertemuan kabinet tersebut.

Ahmadinejad adalah anggota kubu garis keras, tetapi sepanjang periode pertama kepresidenannya, dia berselisih dengan Majelis Tertinggi Iran dalam beberapa kebijakan dan penunjukan teman-teman konservatifnya.

Kubu garis keras menuduh Ahmadinejad membagi kekuasaan terlalu banyak kepada teman-teman dekatnya ketimbang membagi di antara faksinya.

Ayatollah Ahmad Khatami, mewakili kalangan ulama, Rabu, mendesak presiden untuk mematuhi Khamenei.

Dia mengungkapkan, kemungkinan Mashaii segera diganti atau tidak, akan menjadi ujian kesetiaan Ahmadinejad kepada para pemimpin tertinggi.

”Ketika pemimpin tertinggi mengambil sebuah pandangan yang eksplisit, perintahnya harus dilaksanakan dengan segala cara dan dilaksanakan secepatnya,” ujar Khatami seperti dikutip kantor berita Mehr.

Dia menegaskan, mereka yang memilih Ahmadinejad karena kesetiaannya kepada pemimpin tertinggi mengharapkan presiden menunjukkan kepatuhannya dalam praktik langsung.

Khotbah Jumat

Pakar Iran, Suzanne Maloney, dari the Saban Center for Middle East Policy di lembaga pemikir Brookings, Washington, menegaskan bahwa pemimpin tertinggi tidak pernah berbicara secara terbuka mengenai suatu isu atau laporan-laporan mengenai perintahnya, yang telah dibocorkan sejumlah tokoh garis keras kepada beberapa media.

”Jika Khamenei muncul pada ibadah Jumat, menyerukan untuk penggantian (Mashaii), maka sulit membayangkan Ahmadinejad akan menolaknya,” jelasnya.

Dia meyakini, Ahmadinejad tidak akan membuka masa jabatan keduanya dengan membuka perselisihan dengan sekutu paling penting dalam sistem Iran.

Penunjukan Rahim Mashaii sebagai wapres pertama itu telah menuai protes keras dari kubu konservatif. Protes tersebut bukan karena Rahim Mashaii sebagai besan Ahmadinejad, melainkan lebih karena pernyataan-pernyataan kontroversial Rahim Mashaii pada masa lalu.

Persoalan pemilihan wapres pertama menambah kisruh kondisi politik di Iran. Sampai saat ini pun Iran masih terus diganggu dengan ”perlawanan” kubu reformis atas hasil pemilihan presiden lalu, meskipun majelis tertinggi Iran telah menegaskan bahwa kemenangan Ahmadinejad sah. (AP/AFP/MTH/OKI)

KERUSUHAN XINJIANG China Diimbau Berdialog Damai

2009-07-15T14:36:00.001+07:00

Rabu, 15 Juli 2009 | 03:50 WIB

Jakarta, kompas - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mutammimul Ula, Selasa (14/7) di Jakarta, mengimbau Pemerintah China untuk menyelesaikan konflik berdarah di Xinjiang, China barat laut, dengan dialog secara damai.

”Pemerintah China harus mencegah terjadinya korban jiwa yang lebih banyak lagi. Sayangnya, dalam penanganan kerusuhan, Pemerintah China cenderung berpihak kepada salah satu suku. Hal ini dapat dilihat dari penangkapan 1.434 orang suku Uighur,” kata Mutammimul Ula.

Secara terpisah, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menyayangkan tindakan keras China yang semestinya tidak dilakukan.

”Sebagai bagian dari komunitas internasional, China seharusnya menghentikan setiap tindakan yang mengarah pada pelanggaran HAM,” ujar Tifatul.

Bukan etnis dan agama

Dihubungi di Kedutaan Besar Republik Rakyat China (RRC) di kawasan Kuningan Jakarta hari yang sama, Wakil Dubes RRC Yang Lingzhu mengungkapkan kepada Kompas bahwa kerusuhan yang memakan korban 184 jiwa di Urumqi, Xinjiang, pada hari Jumat 10 Juli 2009 itu sebenarnya bukan kerusuhan etnis dan juga bukan agama.

”Semata-mata kerusuhan karena perbuatan kriminal,” ungkap Yang Lingzhu, yang fasih berbahasa Indonesia.

”Korbannya pun, terbanyak justru orang Han, ada 137 orang. Orang Uighur 46 orang dan seorang korban dari etnis Hui,” katanya. Dan umumnya korban tewas lantaran mati dipukul,” tuturnya.

Kerusuhan itu pun, kata Yang, tidak muncul secara spontan, tetapi direncanakan. ”Memang, awalnya terjadi perkelahian di sebuah perusahaan mainan anak-anak di Guangdong (provinsi lain di selatan), orang-orang Uighur berkelahi dengan orang Han. Namun, persoalan sebenarnya cepat selesai,” tutur Yang Lingzhu.

Namun, peristiwa itu kemudian dipanaskan dalam forum internet, di dunia maya di situs milik pengusaha kaya asli Uighur, Rebiya Kadeer.

”Saya ada buktinya. Di internet Rebiya Kadeer mengatakan sebelum kerusuhan bahwa pada tanggal 5-6 Juli ini akan terjadi hal-hal sangat penting,” tutur Yang Lingzhu. Dua hari sebelum kerusuhan, bahkan diselenggarakan rapat oleh Rebiya.

”Tanggal 5 sore, dikumpulkan orang di lapangan Renmin (Rakyat), sekitar pukul 19.00 ada 300-an orang menutup Jalan Renmin sehingga dibubarkan aparat. Malam hari, sekitar pukul 20.18, sekitar 800 orang merobohkan pagar-pagar di Jalan Renmin. Mereka mulai melakukan perusakan dan membakar mobil. Ini sudah bukan demo lagi,” tutur Yang Lingzhu.

Beberapa jam kemudian, menurut Yang Lingzhu, sudah mulai terjadi aksi pembunuhan terhadap etnis Han di pinggiran kota. Aparat keamanan menemukan banyak orang mati di lorong-lorong. Kebanyakan mereka, kata Yang Lingzhu, adalah orang- orang Han.

”Rata-rata mereka mati dipukul. Selain perusuh menghancurkan dan membakar mobil—ada bus umum, taksi, bahkan mobil polisi—mereka juga membakari toko-toko. Tercatat ada 203 toko dan 14 rumah penduduk dirusak dan dibakar,” katanya.

”Kalau kerusuhan hanya di satu tempat, itu barangkali masih bisa diterima. Akan tetapi, pada saat itu ternyata kerusuhan terjadi di 220 lokasi di Urumqi. Ini tentu kerusuhan yang diorganisasi,” ungkap Yang Lingzhu, seraya menyerahkan catatan resmi Pemerintah China tentang rincian jumlah kerusakan dan korban jiwa.

Lalu, ke mana Rebiya Kadeer, tokoh yang dituduh Pemerintah China ada di balik kerusuhan di Provinsi Xinjiang yang kaya sumber minyak ini?

”Dia kini berada di Amerika Serikat,” ungkapnya tentang Rebiya, yang selama ini selalu disebut-sebut publik di dunia maya sebagai ”pemimpin rakyat Uighur”. Selain dikenal sebagai pemimpin Uighur, menurut Yang Lingzhu, Rebiya adalah juga orang terkaya di Xinjiang.

”Selain orang terkaya di Xinjiang, ia juga masuk dalam daftar 10 orang terkaya di China,” ungkap Yang Lingzhu pula tentang tokoh pemimpin Uighur yang tinggal dan menetap bersama suaminya di Virginia Utara, AS. (mam/sha)

2009-07-15T14:34:00.000+07:00

AFP/PETER PARKS

Polisi paramiliter China meminta seorang lelaki membuka isi tasnya, ketika berjalan di sebuah distrik Uighur di kota Urumqi, ibu kota Provinsi Xinjiang, China, Selasa (14/7). Meski berangsur pulih, ketegangan masih mewarnai beberapa sudut kota Urumqi.

Urumqi Tegang Lagi

Rabu, 15 Juli 2009 | 03:56 WIB

Urumqi, Selasa - Aparat keamanan bersenjata Pemerintah China pada hari Selasa (14/7) kembali bersiaga di Urumqi, ibu kota Provinsi Xinjiang, di China barat laut. Mereka bersiaga di dekat tempat sehari sebelumnya polisi dikabarkan menembak mati dua orang Uighur.

Peristiwa penembakan Senin itu terjadi menyusul dikerahkannya kelompok-kelompok polisi bersenjatakan senapan semiotomatis dan pentungan. Adapun dua orang Uighur yang ditembak mati itu, menurut Pemerintah China, adalah ”pelanggar hukum” yang menghasut teman-temannya untuk melawan.

Aksi penembakan itu memperlihatkan bahwa ibu kota Provinsi Xinjiang masih terhitung rawan, sepekan setelah kerusuhan etnis pada 5 Juli yang menyebabkan sedikitnya 184 orang tewas.

Sementara itu, sebuah cabang Al Qaeda di Aljazair mengimbau melalui situs web mereka di internet agar dilakukan aksi pembalasan terhadap pekerja China di Afrika utara. Demikian menurut laporan intelijen sebuah perusahaan analisis keamanan di London, Stirling Assynt.

Imbauan itu datang dari Al Qaeda di kawasan Magribi, kata laporan Stirling. Ini untuk pertama kalinya jaringan Osama bin Laden secara langsung mengancam China ataupun kepentingannya, kata Stirling.

Xinjiang adalah kawasan pegunungan yang kaya sumber minyak dan berbatasan dengan delapan negara, termasuk Pakistan dan Afganistan. Komunitas Muslim Uighur-nya telah lama jengkel kepada Pemerintah China.

Juri bicara Kementerian Luar Negeri China, Qin Gang, mengatakan, China akan mengambil semua tindakan pencegahan guna melindungi kepentingan mereka di luar negeri walau tidak mengomentari langsung ancaman Al Qaeda itu.

”Kami akan melakukan upaya gabungan dengan negara-negara bersangkutan guna mengambil semua langkah untuk menjamin keselamatan lembaga dan orang China di luar negeri,” kata Qin Gang.

Jubir Deplu China itu juga memohon pengertian dari dunia Muslim menyangkut penanganan oleh China atas kerusuhan di Urumqi itu, sekaligus membantah tuduhan PM Turki bahwa China telah melakukan genosida (pembasmian etnis).

Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, pekan lalu genosida dilakukan di Xinjiang dan mengimbau otoritas China untuk ikut campur.

Qin Gang mengatakan, justru sebagian besar dari mereka yang tewas dalam kerusuhan itu adalah warga Han yang selama beberapa dekade terakhir populasi Uighur di Xinjiang telah meningkat tajam, katanya.

Hari Selasa, toko-toko di distrik Uighur dekat tempat penembakan polisi hari Senin sudah mulai dibuka meskipun agak lambat. (AFP/Reuters/DI)

Urumqi Masih Tegang

2009-07-13T08:25:00.000+07:00

AFP/PETER PARKS

Dua perempuan Uighur melihat barisan polisi antihuru-hara di sebuah permukiman etnis Uighur, di Urumqi, ibu kota Provinsi Xinjiang, China, Minggu (12/7).

Senin, 13 Juli 2009 | 03:32 WIB

Urumqi, Minggu - Urumqi, ibu kota Provinsi Xinjiang, yang terlanda kerusuhan sepekan lalu, hari Minggu tenang, tetapi tegang. Pasukan keamanan dipusatkan di kawasan-kawasan Uighur. Para pejabat China mengingatkan bahwa stabilitas negara adalah sebuah prioritas utama.

Warga Urumqi dilarang berkumpul di tempat-tempat umum untuk hari berkabung tradisional sepekan setelah kerusuhan etnis yang menyebabkan 184 orang tewas itu.

Polisi paramiliter bersenjata bersiaga di Lapangan Rakyat, tempat terjadinya demonstrasi tanggal 5 Juli oleh minoritas Uighur. Aksi demonstrasi itu kemudian memanas menjadi aksi serangan pada etnis Han. Beberapa etnis Han saat itu ditarik keluar dari bus umum dan dipukuli. Lebih dari 1.000 orang cedera dalam aksi kekerasan itu.

Menurut penghitungan resmi, dari 184 korban tewas, 137 adalah etnis Han, yang merupakan mayoritas dari 1,3 miliar penduduk China, 46 orang Uighur, dan seorang etnis Hui, kelompok etnis Muslim yang lain.

Telah teratasi

Biro Keamanan Publik Urumqi hari Sabtu malam mengeluarkan larangan berkumpul atau berdemonstrasi di bagian barat kota. Biro itu mengatakan situasi telah terkendali, Meski demikian, masih ada kumpulan dan demonstrasi ilegal sporadis di beberapa tempat, seperti diberitakan kantor berita Xinhua.

Hari Minggu adalah hari ketujuh setelah kerusuhan. Dalam budaya Han, hari ketujuh adalah saat yang penting dalam berkabung. Kerabat seharusnya keluar ke jalan untuk membakar dupa dan uang-uangan, membantu arwah yang tersesat untuk menemukan jalan pulang.

Namun, pemerintah tampaknya takut hal itu bisa memicu kerusuhan lebih lanjut. Ribuan orang etnis Han turun ke jalan-jalan Urumqi awal pekan lalu dengan membawa parang dan senjata-senjata untuk membalas dendam pada orang Uighur.

Pemerintah belum mengatakan apakah ada korban tewas dalam bentrokan setelah kerusuhan 5 Juli itu. Warga dari etnis Uighur di kota itu mengatakan kepada AFP bahwa massa Han telah membunuh beberapa orang. ”Kami takut. Kami tidak mau pergi ke stasiun kereta api atau daerah di mana ada banyak orang Han,” kata seorang pria Uighur.

Namun, ketakutan itu juga dialami pihak Han. ”Tidak, tidak. Ini masih berbahaya,” kata seorang Han pemilik pasar swalayan yang bermarga Lin ketika ditanya apakah dia akan pergi ke distrik Uighur.

Ulama Iran hari Minggu mengecam China karena menekan orang Uighur dalam kerusuhan itu. ”Memang Pemerintah China dan rakyatnya mempunyai hubungan ekonomi dan politik yang dekat dengan kami dan negara Islam lain, tetapi tidak ada alasan bagi mereka untuk menekan saudara-saudara Muslim kami,” kata Ayatollah Agung Naser Makarem Shirazi. (Reuters/AP/AFP/DI)

Malaysia Mahathir Mencela PM Najib Razak

2009-07-11T07:09:00.000+07:00

Kuala Lumpur, Jumat - Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Jumat (10/7), mencela 100 hari pertama pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak. Dia menyatakan, lebih banyak hal negatif daripada positif yang terjadi di bawah pemerintahan baru.

”Maaf jika saya katakan lebih banyak negatif daripada positif. Bukan berarti saya tidak mendukung pemerintah, tetapi saya kira pemerintah melakukan hal-hal yang salah,” kata Mahathir kepada wartawan.

Sejak menjabat pada 3 April, Najib telah menerapkan reformasi ekonomi untuk menarik investor asing ke Malaysia yang menghadapi resesi pertama dalam satu dekade.

Mahathir menyalahkan Najib karena menghapus program afirmatif yang menguntungkan etnis Melayu, termasuk menghapus ketentuan agar etnis Melayu memiliki saham sebesar 30 persen di beberapa sektor dalam industri jasa keuangan. Perusahaan yang ingin masuk dalam daftar di bursa saham juga tidak perlu lagi mengalokasikan 30 persen sahamnya bagi etnis Melayu.

Lebih jauh, Mahathir mengkritik rencana Najib menghapuskan penggunaan bahasa Inggris dalam pengajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam tahun 2012 serta mengganti dengan bahasa Melayu. Menurut Mahathir, langkah itu membuat Malaysia kurang kompetitif.

Najib mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan level pengajaran bahasa Inggris di sekolah dengan mempekerjakan lebih banyak guru bahasa Inggris dan menambah jam pelajaran.

Mahathir keberatan dengan rencana Najib untuk membangun jembatan ketiga ke negara tetangga, Singapura. Najib juga dinilai tidak mengambil langkah konkret untuk memberantas korupsi.

Di luar penilaian Mahathir, survei yang dilakukan Merdeka Center pada awal pekan ini menunjukkan, angka persetujuan terhadap Najib naik dari 45 persen pada pertengahan Mei menjadi 65 persen. Hal itu mengindikasikan bertambahnya jumlah warga Malaysia yang menghargai keputusan yang diambil Najib. Namun, kritikus mengatakan popularitas Najib masih yang terendah dibandingkan dengan semua PM Malaysia pada 100 hari pertama mereka. (ap/fro)

Para Mullah Iran Terpecah

2009-07-07T12:32:00.000+07:00

AP PHOTO/OFFICE OF THE SUPREME LEADER

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei melambaikan tangan kepada para pendukung di Teheran, Iran, Senin (6/7). Khamenei lagi-lagi mengingatkan Barat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Iran.

Selasa, 7 Juli 2009 | 04:44 WIB

Kairo, Kompas - Pakar urusan Iran, Abbas Milani, kepada harian Mesir Asharq Al Awsat, Senin (6/7), mengatakan, sejumlah mullah proreformis di kota Qom menolak hasil pemilu 12 Juni. Ini menunjukkan adanya keretakan di kalangan mullah setelah 30 tahun usia Revolusi Islam Iran.

”Dalam tubuh institusi agama di Iran, terdapat pula aksi penolakan pada hasil pemilu dan menolak sikap politik Pemimpin Spiritual Ali Khamenei yang mendukung Presiden Mahmoud Ahmadinejad,” lanjut Milani.

Namun Milani mengakui, posisi politik kubu mullah proreformis masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan kubu mullah prokonservatif.

Secara tradisi, sikap politik para mullah selalu mengatasnamakan pribadi bukan lembaga. Sejumlah mullah yang mengklaim proreformis itu disebut tergabung dalam Lembaga Pengajar dan Riset di kota Qom, tetapi tidak membawa nama lembaga mereka tersebut.

Milani menyampaikan penjelasan tersebut, menyusul sikap sejumlah mullah di kota Qom menolak hasil pemilu 12 Juni itu.

Menurut para mullah itu, Dewan Garda yang memiliki sejumlah anggota pendukung Presiden Mahmoud Ahmadinejad tidak berhak memberi penilaian dan keputusan menyangkut pemilu. Para mullah itu menuduh, Dewan Garda tidak mempertimbangkan pengaduan para capres yang kalah secara adil dan transparan, serta tidak memerhatikan bukti-bukti akurat tentang kecurangan dalam pemilu itu yang diajukan para capres yang kalah.

Para mullah itu menuduh pemerintah memberi reaksi keras terhadap aksi rakyat yang menuntut keadilan, bahkan tuntutan keadilan itu membawa kematian dan luka-luka serta penahanan ratusan penuntut keadilan itu secara ilegal.

”Bagaimana kita bisa menerima hasil pemilu itu dalam kondisi seperti itu. Bagaimana kita bisa mengatakan pemerintah yang lahir dari praktik kecurangan pemilu sebagai pemerintah legitimatif,” ujar para mullah itu.

Rincian kecurangan pemilu

Adapun capres kalah dari kubu reformis, Mir Hossein Mousavi, melalui situs internetnya menyebarkan laporan terdiri dari 25 halaman yang menjelaskan detail praktik kecurangan pada pemilu 12 Juni.

Kecurangan yang menonjol adalah dicetaknya kartu pemilih tambahan sebanyak 14 juta kartu serta praktik politik uang menjelang pemilu.

Kubu Mousavi juga menuduh kubu Ahmadinejad menggunakan fasilitas negara dalam kampanye serta membeli suara kaum miskin di pedesaan. Kubu Mousavi juga menuduh Departemen Dalam Negeri dan Dewan Garda memihak Ahmadinejad. Kubu Mousavi mengungkapkan, dua lembaga itu dikuasai teman-teman dekat Ahmadinejad. Kubu Mousavi juga menuduh pengawal revolusi dan Basij memihak Ahmadinejad.

Kubu Mousavi juga mengungkapkan, terdapat keganjilan lain. Misalnya, di 2.233 dari 45.713 tempat pemungutan suara (TPS), suara untuk Ahmadinejad rata-rata lebih dari 95 persen.

Telekomunikasi merebak

Dalam perkembangan terakhir di Iran, Ketua Lembaga Peradilan Iran Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi, yang prokonservatif, meminta mereka yang terlibat penyebaran antena parabola dan jasa internet diadili.

”Maraknya pengadaan televisi satelit dan situs internet penyebar sentimen antipemerintah harus ditindak tegas. Mereka yang bekerja sama dengan situs internet dan televisi satelit harus diajukan ke pengadilan,” katanya.

Seperti diketahui, televisi satelit, khususnya televisi BBC berbahasa Persia, berperan besar dalam memberitakan, memberi komentar dan analisis tentang jalannya pemilu presiden 12 Juni.

Sekitar 23 juta dari 78 juta penduduk Iran menggunakan jaringan internet dan diperkirakan lebih dari 45 juta penduduk negeri itu menggunakan telepon genggam.

Ayatollah Shahroudi telah mengirim instruksi pada pengadilan di seantero Iran dengan menetapkan butir 498, 499, 500, 504, 508, dan 510 tentang sanksi Islam yang menegaskan penjatuhan sanksi terhadap sindikat internet kontrarevolusi. Ia menegaskan, negara harus menghadapi dengan tegas para musuh di lingkungan media massa yang terus bertambah. (mth)

IRAN Kekuasaan Khamenei Mulai Digugat

2009-07-07T12:30:00.000+07:00

Selasa, 7 Juli 2009 | 04:46 WIB

Revolusi Islam Iran tahun 1979, yang dipimpin Ayatollah Imam Khamenei, telah berusia 30 tahun. Ini adalah sebuah rentang waktu yang cukup lama. Dalam kurun waktu 30 tahun itu, tentu banyak perubahan, baik perubahan di kawasan Timur Tengah maupun di dalam negeri Iran sendiri. Perubahan itu menyangkut banyak hal, seperti wacana politik, manajemen pemerintahan terutama menyangkut ekonomi, sistem informasi dan komunikasi, serta perubahan generasi.

Wajar saja jika muncul suara lantang di Iran saat ini tentang isu reformasi yang di dalamnya termasuk isu demokrasi dan sistem kekuasaan yang lebih berpusat pada kekuasaan rakyat.

Sistem politik dan kekuasaan di Iran saat ini bersumber pada hasil referendum pada awal tahun 1980-an. Rakyat Iran, melalui referendum itu, menyetujui pembentukan Republik Islam Iran dengan kekuasaan penuh di tangan Wali al Fakih yang saat itu dijabat Pemimpin Revolusi Ayatollah Khamenei.

Mayoritas rakyat Iran sejak revolusi tahun 1979 hingga hari ini tampak tetap mendukung kuat sistem Wali al Fakih itu. Kekuatan politik di Iran dari berbagai latar belakang aliran, baik reformis maupun konservatif, tetap kompak satu suara mendukung sistem Wali al Fakih tersebut. Belum ada kekuatan politik di Iran saat ini yang meminta penghapusan sistem itu.

Namun, perbedaan pendapat terjadi antara berbagai kekuatan politik. Perbedaan pendapat itu terjadi pada dua tataran. Tataran pertama, perbedaan pendapat tentang sejauh mana kekuasaan Wali al Fakih itu, yang saat ini cenderung mutlak. Kini muncul kekuatan politik yang meminta kekuasaan Wali al Fakih dikurangi dan sebaliknya agar kekuasaan presiden diperkuat.

Peneliti senior pada Institut Riset dan Pendidikan Imam Khamenei, Dr Mohammad Fanael Eshkevari, hari Selasa (30/6) di kota Qom mengungkapkan, ”Satu hal yang sangat berbahaya adalah menyusupnya unsur sekuler radikal yang bersembunyi di belakang Mousavi, seperti elemen Mujahidin Enkilab.”

Menurut dia, ada kelompok di Iran saat ini, termasuk di antaranya Mujahidin Enkilab, yang cenderung mengurangi otoritas pemimpin spiritual Ali Khamenei dan lebih memperkuat kekuasaan presiden. ”Namun, kelompok itu masih sangat minoritas di Iran,” kata Eshkevari.

Ada pula Front Partisipasi pimpinan Reza Khatami (adik kandung mantan Presiden Muhammad Khatami) yang memiliki garis politik seperti Mujahidin Enkilab.

Pada tataran kedua, perbedaan pendapat lebih menyangkut isu pragmatis, seperti program ekonomi, korupsi, kebijakan politik luar negeri, dan isu sosial budaya. Kekuatan politik yang menggugat status quo kini tergabung dalam kubu reformis. Pihak yang menolak perubahan adalah kubu konservatif.

Perpecahan kekuatan politik di Iran sudah muncul sejak awal tahun 1990-an. Puncaknya ketika kubu reformis mengantarkan Muhammad Khatami menang pemilu presiden tahun 1997, mengalahkan capres kelas berat dari kubu konservatif Ali Akbar Nateq Nouri.

Bahkan perbedaan pendapat dalam tataran pertama, tentang kekuasaan Wali al Fakih, sudah terjadi sebelum itu, yaitu antara Ayatollah Imam Khamenei sendiri dan deputinya, Ayatollah Montazeri, pada tahun 1986. Montazeri menghendaki pembatasan atas kekuasaan Wali al Fakih. Namun, perbedaan pendapat antara Imam Khamenei dan Montazeri lebih bersifat intelektual dan elitis yang tidak merembes ke ranah publik. Namun, perbedaan pendapat itu berakhir dengan dipecatnya Montazeri dari jabatan Deputi Pemimpin Revolusi. Montazeri diminta lebih fokus pada profesi sebagai peningkatan ilmu agama di kota Qom, pusat pendidikan spiritual Iran ternama.

Kuasai kelembagaan

Akan tetapi, kini perbedaan pendapat itu lebih institusional. Baik kubu reformis maupun konservatif membawa sederetan tokoh politik di belakangnya. Namun, selama ini kekuatan masih ada di pihak konservatif, baik secara pemikiran, kekuasaan politik, maupun militer.

Namun, perpecahan semakin mengkristal.

Bukti terakhir adalah pertarungan antara kubu Mir Hossein Mousavi dan Presiden Mahmoud Ahmadinejad. Akan tetapi, lagi-lagi kubu konservatif masih terlalu kuat. Mantan Presiden Iran Hashemi Rafsanjani yang sedang menduduki posisi kunci di pemerintahan seperti Ketua Dewan Pakar dan Ketua Penentu Kemaslahatan Pemerintah adalah pro-Mousavi, tetapi akhirnya memilih mendukung keputusan Dewan Garda yang memenangkan Ahmadinejad pada pemilu presiden 12 Juni.

Kekuatan konservatif begitu besar. Mantan presiden dari kubu reformis, Muhammad Khatami (1997-2005), tidak bisa berbuat apa-apa selama delapan tahun menjabat karena dikepung ketat kubu konservatif. Bahkan, meletup aksi unjuk rasa mahasiswa pada tahun 2003 menuntut Khatami turun dari jabatan presiden karena dinilai tidak berbuat apa-apa.

Lebih dari itu, kubu konservatif masih menguasai lembaga yudikatif serta aparat keamanan seperti pengawal revolusi dan Basij (milisi loyalis revolusi). Lembaga yudikatif dan aparat keamanan sangat menentukan kemenangan Ahmadinejad. Adapun Basij sangat berperan dalam membungkam aksi-aksi unjuk rasa pro-Mousavi di jalanan Teheran.

Butuh waktu lagi bagi kubu reformis untuk bisa unjuk gigi di Iran. Mungkin harus menunggu generasi keempat, yakni minimal 10 tahun lagi, agar perimbangan kekuatan lebih tercipta. Iran kini baru dalam tahapan generasi ketiga sejak revolusi 1979. (mth)

KERJA SAMA AS-Rusia Buka Lembaran Baru

2009-07-07T12:29:00.000+07:00

AP PHOTO/ RIA NOVOSTI, SERGEI GUNEYEV

Presiden AS Barack Obama (kedua dari kiri), Ibu Negara Michelle Obama (kiri), dua putri mereka Malia (kanan) dan Sasha (kedua dari kanan), tiba di Moskwa, Rusia, Senin (6/7).

Selasa, 7 Juli 2009 | 04:27 WIB

Moskwa, Senin - Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev berupaya membuka lembaran baru dalam hubungan kedua negara. Keduanya bertemu di Kremlin, Senin (6/7).

”Kami berharap semua diskusi bilateral kami akan menutup sejumlah halaman sulit dalam sejarah hubungan AS-Rusia dan membuka lembaran baru,” kata Medvedev pada awal pertemuan mereka.

Obama menambahkan, ”Jika kita bekerja keras selama hari-hari mendatang, kita akan membuat kemajuan luar biasa yang menguntungkan rakyat kedua negara. Kami yakin bahwa dari semua isu, AS dan Rusia lebih banyak memiliki kesamaan daripada perbedaan.”

Selepas Perang Dingin, hubungan AS-Rusia mencapai titik terendah pada tahun lalu saat Rusia mengerahkan pasukan ke tetangganya, Georgia, salah satu sekutu AS. Langkah itu memicu kecaman keras dari AS dan memperburuk hubungan kedua negara.

Kedua negara juga bersitegang soal rencana AS menempatkan sistem pertahanan rudal di Polandia dan Ceko. Para pemimpin AS berharap Rusia bisa melunak soal isu pertahanan rudal. Akan tetapi, kedua pihak justru terlihat memperkeras posisi mereka. AS bersikeras pertahanan rudal itu diperlukan untuk menangkal serangan dari Iran dan Korea Utara. Namun, Rusia memandang sistem pertahanan rudal sebagai ancaman.

Kunjungan pertama Presiden Obama ke Rusia akan menjadi tantangan besar bagi Obama. Fondasi yang dibangun pada pertemuan itu akan memengaruhi seberapa banyak kerja sama yang diperoleh Obama dalam isu-isu di mana AS memerlukan bantuan Rusia, seperti tekanan kepada Iran dan Korea Utara tentang program nuklir.

Pembicaraan kedua kepala negara juga menyangkut soal penanganan terorisme, pemanasan global, dan perekonomian. Kesepakatan yang akan ditandatangani termasuk komisi bersama baru tentang personel militer yang hilang dan tahanan perang sejak Perang Dunia II. Gedung Putih menyatakan, kedua negara juga sepakat bekerja sama dalam bidang kesehatan publik dan penelitian medis.

Pengganti START

Salah seorang pembicaraan kunci pada pertemuan Obama dan Medvedev adalah kesepakatan baru untuk menggantikan Traktat Pengurangan Senjata Strategis (START) yang habis masa berlakunya pada Desember 2008. Traktat yang disepakati tahun 1991 itu memberlakukan pembatasan ketat dalam senjata nuklir.

Kantor berita Rusia, Interfax, Senin, melaporkan, kedua negara akhirnya sepakat soal teks final kerangka dokumen pengganti START untuk ditandatangai kedua kepala negara. Sehari sebelumnya, Interfax melaporkan, para negosiator belum sepakat soal dokumen tersebut.

Kemarin Medvedev dan Obama akhirnya menandatangani deklarasi untuk pengurangan senjata nuklir menggantikan START. Kesepakatan itu akan mengurangi penempatan hulu ledak nuklir menjadi 1.500-1.675 dalam tujuh tahun.

Selain bertemu Medvedev, Obama dijadwalkan bertemu para pemimpin oposisi dan mantan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Dia juga akan memberikan pidato tentang pandangannya terhadap hubungan AS-Rusia di New Economic School.

Tak ada ”Obamania”

Kedatangan Obama di Rusia juga tidak mendapat tanggapan antusias dari publik Rusia. Saat pesawat kepresidenan AS, Air Force One, mendarat, tidak ada tayangan langsung di televisi Rusia.

Saat iring-iringan kendaraan Obama melintas menuju Makam Pahlawan Tak Dikenal di pinggiran Moskwa, hanya sekelompok kecil orang di tepi jalan yang tersenyum dan melambaikan tangan.

Sebagian besar orang hanya menonton tanpa bereaksi. Sambutan itu tidak seperti yang diterimanya di negara-negara lain yang diwarnai ”Obamania”, dengan ribuan orang menyambut kedatangannya.

Hal itu sejalan dengan jajak pendapat yang diadakan University of Maryland, AS, menjelang kunjungan Obama ke Rusia. Hasil jajak pendapat menunjukkan, hanya 23 persen warga Rusia yang percaya Obama bisa melakukan hal yang tepat dalam urusan internasional. Sebanyak 15 persen responden mengatakan AS memainkan peran positif di dunia. Sebanyak 75 persen responden yakin bahwa AS menyalahgunakan kekuasaannya.

”Saya ingin melihat perubahan nyata, tidak sekadar omongan. Saya ingin melihat AS tidak banyak campur tangan di negara lain. Mereka kira mereka lebih dari negara lain,” kata Valentina Titova, pensiunan ekonom.

Obama juga akan bertemu Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, Selasa ini. Pekan lalu, Obama secara terbuka mengkritik Putin dengan mengatakan bahwa pendekatan Perang Dingin dalam hubungan AS-Rusia sudah kedaluwarsa.(ap/afp/reuters/fro)

Honduras Kian Terisolasi

2009-07-07T12:27:00.000+07:00

AP PHOTO/ESTEBAN FELIX

Pesawat pembawa Presiden Honduras Manuel Zelaya, yang terjungkal, terbang di atas Bandara Internasional Tegucigalpa, Minggu (5/7). Pesawat tidak bisa mendarat karena landasan diblokade.

Selasa, 7 Juli 2009 | 04:18 WIB

Tegucigalpa, Senin - Honduras menghadapi isolasi lebih jauh dari dunia internasional, Senin (6/7), setelah menghalangi kembalinya presiden terguling, Manuel Zelaya, ke negara itu. Tentara memblokir landasan sehingga pesawat Zelaya terpaksa mendarat di El Savador.

Zelaya mencoba terbang kembali ke Honduras dari Washington dan mendarat di Tegucigalpa, Minggu malam waktu setempat, setelah digulingkan pada pekan lalu. Akan tetapi, otoritas bandara menolak memberi izin mendarat.

Ribuan pendukung Zelaya yang akan menyambut di bandara Tegucigalpa bentrok dengan aparat keamanan sehingga pilot berputar haluan. Setidaknya satu orang tewas dalam bentrokan itu saat ribuan pendukung Zelaya menerobos pagar pembatas dekat landasan.

Ini merupakan korban pertama yang jatuh dalam aksi protes mendukung Zelaya selama sepekan terakhir. Tentara melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata serta memblokade landasan dengan kendaraan militer.

”Saya minta kepada tentara Honduras menurunkan senjata terhadap saudara-saudara sendiri,” kata Zelaya.

Ia menambahkan, ”Saya lakukan semua yang saya bisa. Jika saya punya parasut, saya akan segera melompat dari pesawat ini,” ujarnya.

Setelah gagal mendarat di Tegucigalpa, Zelaya bertemu Ketua Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) Jose Miguel Inzulsa serta Presiden Argentina, Ekuador, dan Paraguay di El Savador. Dalam konferensi pers, Inzulsa mengatakan, dia siap untuk terus bekerja menyelesaikan krisis di Honduras.

”Saya siap melanjutkan semua langkah diplomatik. Kami tidak bermaksud campur tangan, hanya mematuhi norma-norma yang dianut semua negara,” kata Inzulsa.

Namun, Presiden sementara Honduras Roberto Micheletti menegaskan, tidak akan bernegosiasi sampai segala sesuatu kembali normal. Pemilu dijadwalkan akan digelar pada November walaupun terbuka kemungkinan pemilu lebih awal. ”Kami akan tetap di sini sampai negara tenang. Kami perwakilan rakyat yang sah,” ujarnya.

Tekanan

OAS telah menskors keanggotaan Honduras, Sabtu pekan lalu. Kini, tekanan dunia internasional akan ditingkatkan dengan langkah pembekuan bantuan, penarikan duta besar, dan blokade perdagangan sementara.

Tanpa keanggotaan di OAS, Honduras akan menghadapi sanksi perdagangan dan hilangnya ratusan juta dollar AS untuk minyak bersubsidi, bantuan, dan pinjaman bagi negara termiskin ketiga di Amerika Latin itu. AS telah menyebut penggulingan Zelaya sebagai kudeta, yang artinya penghentian bantuan AS bagi Honduras.

Presiden Venezuela Hugo Chavez, pendukung Zelaya, telah menyatakan akan menghentikan pengiriman minyak ke Honduras yang bisa berdampak pada naiknya harga bahan bakar.

Kemarin, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menyerukan agar OAS memimpin upaya mencari solusi damai atas krisis di Honduras. Dia juga menyesalkan jatuhnya korban jiwa dalam bentrokan menyambut kepulangan Zelaya.

Tentara dan polisi dikerahkan ke jalan-jalan di Tegucigalpa. Jam malam ditambah, yang semula dimulai pukul 22.00 menjadi pukul 18.30 untuk mencegah massa berkumpul.

Zelaya menyatakan akan mencoba kembali ke Honduras pada Selasa ini. Upaya Zelaya untuk berkuasa kembali di Honduras berisiko tinggi karena semua cabang pemerintahan telah berbaris melawan dia.

Pemerintahan baru Honduras bersikukuh untuk menahan Zelaya atas 18 tuduhan kriminal, termasuk pengkhianatan dan kegagalan melaksanakan lebih dari 80 hukum yang disahkan Kongres Honduras sejak dia berkuasa tahun 2006. Dia juga dianggap melanggar keputusan Mahkamah Agung Honduras yang menolak rencana referendum tentang perubahan konstitusi.

Para kritikus khawatir bahwa Zelaya mencoba untuk memperpanjang kekuasaan dan mencengkeram jabatan presiden melalui cara yang sama dengan Presiden Hugo Chavez. Akan tetapi, bukannya menuntut melalui pengadilan atau mengalahkan lewat pemilu, tentara Honduras justru memaksa Zelaya keluar dari negara itu.

Pemerintahan baru Honduras bersikeras bahwa penggulingan Zelaya adalah transisi konstitusional. Namun, mereka gagal meyakinkan komunitas internasional dan tidak satu pun negara mengakui pemerintahan baru itu. (ap/afp/reuters/fro)

HONDURAS Zelaya Bertekad Pulang, Rakyat Siap Mendukung

2009-07-06T16:54:00.001+07:00

Senin, 6 Juli 2009 | 03:24 WIB

Tegucigalpa, Minggu - Honduras bersiap menghadapi konfrontasi. Presiden Manuel Zelaya yang digulingkan bertekad pulang merebut kembali jabatannya dengan mendesak pendukungnya berkumpul di bandara untuk bentrok dengan pemerintah sementara yang berkuasa, sejak militer mengirimnya ke pengasingan sepekan lalu.

Uskup Agung negara Amerika Tengah itu, Kardinal Oscar Andres Rodriguez, mendesak Zelaya untuk tidak kembali. Uskup memperingatkan bahwa kepulangannya bisa menimbulkan pertumpahan darah. Pemerintah interim tetap mengancam akan menangkap Zelaya dan mengadilinya walau ada kecaman internasional atas kudeta itu.

Di Washington, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) menskors Honduras sebagai anggota pada Sabtu malam. Namun, pengganti Zelaya, Roberto Micheletti, sebelumnya telah menarik negara itu keluar dari OAS karena ultimatum untuk memulihkan jabatan Zelaya.

Selama sepekan demonstrasi telah berlangsung dan umumnya berjalan damai oleh para pendukung dan pengecam Zelaya. Di antara demonstran itu terdapat anggota serikat buruh dan kelompok-kelompok penduduk asli.

Lebih dari 10.000 pendukungnya berdemonstrasi pada hari Sabtu dekat istana kepresidenan yang dijaga ketat. Zelaya memasang sebuah pesan di internet yang mendesak mereka yang setia untuk menyambut kedatangannya.

”Kami akan muncul di Bandara Internasional Honduras di Tegucigalpa... dan pada hari Minggu kami akan berada di Tegucigalpa,” kata Zelaya dalam sebuah rekaman pernyataan yang dipasang hari Sabtu di situs internet Telesur dan Cubadebate.

Tetap bersikap damai

Zelaya memohon para pendukungnya untuk tetap bersikap damai.

Pada sebuah radio setempat, Zelaya mengatakan, dia akan didampingi Presiden Argentina Cristina Fernandez, Presiden Ekuador Rafael Correa, beberapa menteri luar negeri, dan 300 wartawan.

Uskup Agung Honduras Kardinal Oscar Andres Rodriguez meminta Zelaya untuk tidak berkonfrontasi dengan pemerintah interim di tengah ketegangan yang sedang memuncak. Uskup mengatakan, ”Kembalinya Anda ke negara ini bisa menimbulkan pertumpahan darah.”(AP/AFP/DI)

IRAN Reza Pahlevi, Putra Shah Iran, Tidak Diperhitungkan

2009-07-06T16:50:00.000+07:00

Atmosfer politik di Iran saat ini belum memberi tempat kepada Reza Pahlevi (43), putra sulung almarhum Muhammad Reza Shah Pahlevi, shah Iran terakhir. Adalah ilusi baginya untuk bisa kembali ke Iran dalam waktu dekat.

Belum terlihat sebuah komentar atau analis media massa maupun para pakar Iran yang memunculkan isu kembalinya sistem monarki dengan Reza Pahlevi sebagai simbol.

Menjelang dan setelah pemilu presiden 12 Juni, Pahlevi berusaha mendompleng pada situasi politik yang panas. Ia memanfaatkan dengan baik media Barat untuk memberikan komentar tentang situasi terakhir di Iran.

Ia pun tampil beberapa kali di CNN, kantor berita AP, AFP, dan media Barat lain.

Namun, komentar politik Reza Pahlevi ibarat angin lalu saja. Jangankan di dalam negeri, media massa dan para pakar di Timur Tengah tidak pernah memperhitungkan komentarnya.

Pahlevi, baik di dalam negeri maupun di Timur Tengah, masih dianggap jauh dari panggung politik Iran. Hanya media Barat yang masih memberikan tempat kepada Pahlevi dan keluarganya.

Media massa dan sejumlah pejabat konservatif menuduh ada pihak asing yang mengintervensi dalam kerusuhan politik pascapemilu 12 Juni itu. Namun, tuduhan mereka tertuju kepada Amerika Serikat dan Inggris, bukan Pahlevi.

Peneliti senior pada Institut Riset dan Pendidikan Imam Khomeini, Dr Mohammad Fanael Eshkevari, dalam perbincangan dengan Kompas, Selasa (30/6) di kota Qom, mengatakan, faktor yang turut meletupkan krisis di Iran adalah intervensi asing, seperti keputusan Kongres AS menggelontorkan dana 400 juta dollar AS pada 2006 untuk menggoyang stabilitas di Iran.

Menurut dia, AS bisa saja mengucurkan dana itu ke pihak- pihak tertentu di Iran. Namun, Eshkevari sama sekali tidak menyebut keluarga shah Iran ikut dalam kekuatan luar yang ingin menggoyang Pemerintah Iran.

Dukungan tanpa batas

Media massa Iran juga tidak pernah menyebut keluarga Shah Pahlevi yang kini hidup di AS.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa kekuatan keluarga Shah Iran Reza Pahlevi tidak diperhitungkan sama sekali di Iran.

Opini yang berkembang di Iran selama ini, Shah Iran Reza Pahlevi bisa berkuasa cukup lama di Iran karena dukungan tanpa batas dari AS.

Sejumlah cendekiawan di Iran, di antaranya almarhum Ali Shariati, sudah memprediksikan 10 tahun sebelum meletusnya revolusi Iran tahun 1979 bahwa berakhirnya kekuasaan shah Iran hanya menunggu waktu.

Prediksi Ali Shariati itu akhirnya jadi kenyataan 10 tahun kemudian lewat revolusi rakyat yang dipimpin Ayatollah Imam Khomeini tahun 1979.

Artinya, dinasti shah Iran sesungguhnya sudah ambruk jauh sebelum tahun 1979 jika tak ada dukungan tanpa batas dari AS.

Karena itu, para pemimpin Iran dari kubu konservatif saat ini sangat memperhitungkan AS dan Barat, serta menganggap pula krisis politik di Iran terakhir ini bagian dari pertarungan Iran dan dunia Barat.

Jangan heran pula bila sejumlah pemimpin kubu konservatif kini menuduh Mir Mousavi dan pemimpin kubu reformis lainnya membangun konspirasi dengan Barat.

Catatan sejarah menunjukkan Iran punya pengalaman sangat pahit. Salah satunya adalah ketika AS dan Inggris menggulingkan kekuasaan pemerintah nasionalis pimpinan PM Muhammad Mosaddeq tahun 1953 dan digantikan dengan sistem monarki pimpinan Muhammad Reza Pahlevi yang sangat pro- Barat.

Apakah peristiwa tahun 1953 bisa berulang kembali di Iran, di mana AS mengantarkan lagi Reza Pahlevi ke tampuk kekuasaan?

Kalkulasi politik dan militer, tampaknya sangat sulit, untuk tidak mengatakan mustahil, peristiwa 1953 itu bisa terulang lagi di Iran.

Pemerintahan revolusioner di Iran masih sangat kuat, baik secara militer, ekonomi, maupun popularitas. Berbeda dari pemerintahan PM Mosaddeq tahun 1953 yang cenderung elitis dan mudah dijatuhkan.

Pemerintah revolusioner Iran, meskipun mengalami keretakan, masih dalam lingkup keluarga besar loyalis revolusi. Hampir semua para pemain politik di Iran saat ini merupakan didikan almarhum Ayatollah Imam Khomeini.

AS pun di bawah Presiden Barack Obama lebih memilih pendekatan dialog daripada konfrontasi dalam menyelesaikan isu-isu Timur Tengah. AS tampaknya sudah mengambil banyak pelajaran dari kasus Irak dan Afganistan yang berlarut-larut hingga hari ini.

Ketua Parlemen Iran Ali Larijani dalam forum sidang parlemen anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Aljazair, pekan lalu, mengingatkan, Teheran bukan Baghdad atau Kabul yang mudah digoyang. (mth)

Malaysia Investasi Asing Menurun Drastis

2009-07-03T05:46:00.000+07:00

Kuala Lumpur, Kamis - Investasi asing di Malaysia turun pada tahun ini. Demikian pernyataan dari Menteri Perdagangan Malaysia Mustapa Mohamed di Kuala Lumpur, Kamis (2/7). Pengumuman tersebut keluar setelah pemerintah melakukan langkah liberalisasi dalam rangka mencegah penurunan investor lebih jauh.

”Investasi asing langsung pada tahun 2008 senilai 46 miliar ringgit (Rp 138 miliar) dan untuk Januari hingga Mei tahun ini hanya ada 4,2 miliar ringgit (Rp 12,1 miliar) saja,” ujar Mustapa.

Wahad Hamid, Wakil Ketua Otoritas Pembangunan Industri Malaysia, mengatakan, iklim investasi sangat sulit meskipun kinerja perekonomian Malaysia cukup baik dalam tiga tahun terakhir.

”Tahun lalu, total investasi sekitar 62 miliar ringgit, tetapi tahun ini targetnya hanyalah separuhnya saja, sekitar 30 miliar ringgit,” ujar Wahad Hamid.

Mustapa mengatakan, ia yakin langkah liberalisasi yang diumumkan Perdana Menteri Najib Razak pekan ini akan membantu membawa masuk lebih banyak dana investasi. Dalam masa krisis ini, perekonomian Malaysia diperkirakan terkontraksi sebesar 5 persen tahun ini.

”Kami yakin kepercayaan investor akan membaik dan kami yakin langkah seiring dengan diambil pemerintah,” ujarnya lagi.

Langkah liberalisasi itu antara lain mempersyaratkan setidaknya 30 persen penawaran saham perdana bagi warga Malaysia.

Mohammed Arif, Kepala Institut Riset Ekonomi Malaysia, mengatakan, langkah-langkah itu belum dapat dikatakan berhasil dan hanya akan berbuah jika perekonomian akan membaik. ”Pengumuman liberalisasi seharusnya dibuat pada saat keadaan baik, bukan pada saat seperti ini. Pada perekonomian yang membaik pasti akan ada banyak respons dari para investor asing,” ujarnya. (AFP/joe)

Honduras Micheletti Tuding Chavez Mengompori Krisis

2009-07-03T05:45:00.000+07:00

Tegucigalpa, Kamis - Pemimpin sementara Honduras pada Kamis (2/7) menolak tekanan untuk mengizinkan kembalinya presiden terguling, Manuel Zelaya, dan menuduh Presiden Venezuela Hugo Chavez mengompori krisis yang kini telah memasuki hari kelima itu.

Dalam krisis terburuk di Amerika Tengah dalam satu dekade, Zelaya digulingkan oleh militer dan diterbangkan ke Kosta Rika pada hari Minggu pagi setelah dia membuat berang lawan-lawannya dengan rencana mengubah konstitusi untuk mencabut batasan masa jabatan presiden.

Roberto Micheletti, yang ditunjuk Kongres untuk menggantikan Zelaya hanya beberapa jam setelah digulingkan, berupaya keras mendapatkan dukungan internasional untuk pemerintahannya, tetapi berbagai pemerintah di kawasan itu mendesak agar Zelaya dikembalikan.

Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) memberi Micheletti batas waktu sampai hari Sabtu untuk minggir dan mengembalikan Zelaya ke jabatannya, atau Honduras diskors dari organisasi itu. Pemerintah Obama menghentikan operasi militer gabungan, dan Perancis, Spanyol, Italia, Cile, serta Kolombia memanggil pulang duta besar mereka pada hari Rabu.

Kritik terkeras datang dari Chavez, yang telah mengimbau rakyat Honduras untuk bangkit melawan ”pemerintah gorila” dan bertekad melakukan segala yang mungkin untuk menggulingkan itu dan mengembalikan kekuasaan pada sekutunya Zelaya.

Pemimpin sementara Honduras pada hari Rabu menyerang balik kritik asing itu, dengan menuduh Chavez memperburuk masalah Honduras.

”Chavez telah punya campur tangan yang jelas dalam situasi yang sedang dijalani Honduras,” kata Micheletti.

Hari Minggu, hari terjadinya kudeta, Micheletti mengatakan dukungan Zelaya pada Chavez, dan sebaliknya, ada di pusat masalah. Waktu itu Micheletti mengatakan bahwa Zelaya akan diterima dengan tangan tebruka untuk kembali ke Honduras sebagai warga biasa dengan satu syarat, ”Tanpa dukungan Hugo Chavez, kami akan menerima dia dengan tangan terbuka.”

Pada hari Kamis, dalam wawancara dengan AFP, Micheletti mengatakan, ”Kami tidak menegosiasikan apa pun.”

”Kami tak bisa mencapai kesepakatan karena ada perintah untuk menangkap mantan Presiden Zelaya di sini untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya ketika dia seorang pejabat,” katanya di istana kepresidenan.

Sementara itu, Zelaya menunggu waktu di Panama di mana dia menghadiri pelantikan presiden negara itu. ”Kami akan menunggu 72 jam agar proses ini berjalan,” katanya merujuk ultimatum OAS. (AP/AFP/Reuters/DI)

IRAN Reformis Tolak Akui Ahmadinejad

2009-07-03T05:44:00.000+07:00

Mustafa Abd Rahman

Teheran, Kompas - Tiga kekuatan politik yang kini menjadi tulang punggung kubu reformis, yaitu partai ”Kalimat Hijau” pimpinan Mir Hossein Mousavi, ”Front Partisipasi” pimpinan Reza Khatami (adik kandung mantan Presiden Muhammad Khatami), dan ”I’timad” pimpinan Mehdi Karroubi, pada Kamis (2/7) menyatakan menolak hasil pemilu presiden 12 Juni.

Kubu reformis akhirnya memberi pernyataan tersebut setelah tiga hari berdiam diri, menyusul keputusan Dewan Garda Konstitusi pada Senin lalu yang memenangkan secara resmi Mahmoud Ahmadinejad dalam pemilu 12 Juni itu.

Di Teheran, aparat antihuru- hara dan Basij (milisi loyalis revolusi) bersiaga di tempat-tempat strategis, seperti alun-alun Azadi, Haf-e-tir, alun-alun Imam Khomeini, dan alun-alun Enkilob. Pendukung Mousavi biasanya melakukan aksi protes di tempat-tempat tersebut.

Para analis menyebut, kubu reformis secara politik kini mengalami pelemahan setelah Hashemi Rafsanjani cenderung menerima keputusan Dewan Garda itu.

Rafsanjani yang mendukung posisi strategis di pemerintahan, sebagai Ketua Dewan Pakar dan Ketua Dewan Penentu Kemaslahatan Pemerintah, selama ini menjadi pendukung kuat Mousavi. Sebaliknya, kubu reformis mengandalkan Rafsanjani, berjuang dari dalam pemerintah untuk kepentingan kubu reformis.

Reformis menolak

Kubu reformis tolak mengakui legalitas hasil pemilu presiden 12 Juni dan selanjutnya menolak mengakui Ahmadinejad sebagai presiden Iran. Kubu reformis juga menolak melakukan komunikasi dengan Ahmadinejad.

Kubu Reformis menyebut, pemilu 12 Juni lalu sebagai aksi kudeta militer yang dipersiapkan sejak setahun lalu, yang merugikan legitimasi institusi negara, di dalam dan di luar negeri.

Menurut kubu reformis, waktu belum berakhir untuk melakukan aksi protes, tetapi masih mencari waktu yang tepat untuk melanjutkan aksi protes itu.

Kubu reformis mengimbau personal, partai, dan kekuatan politik pro reformis mencegah melakukan aksi yang bisa dijadikan dalih oleh pemerintah untuk melancarkan aksi kekerasan terhadap pelaku aksi protes, sehingga malah semakin memperkuat perilaku diktatornya.

Reformis menuduh sayap radikal dalam kubu konservatif ingin memaksakan status quo, menutup buku soal pemilu, dan menyebarkan Basij dalam jumlah banyak di kota-kota besar Iran.

Kubu reformis mengklaim, kubu konservatif kini menekan sedemikian rupa pada Mousavi dan Karroubi agar menerima hasil pemilu 12 Juni, tetapi mereka menolak keras tekanan itu.

Kubu reformis mengungkapkan, pihaknya kini tengah melakukan konsultasi intensif guna membahas langkah ke depan. Ditegaskan, kubu reformis bertekad terus melakukan aksi protes dan menganggap pertarungan belum selesai. Adapun Mousavi dalam situsnya menegaskan, pemerintahan Ahmadinejad mendatang tidak sah menurut sebagian besar rakyat Iran.

”Waktu belum berakhir. Kewajiban historis kita adalah melanjutkan aksi protes untuk membela hak rakyat. Namun, kewajiban kita juga adalah mencegah gugurnya ratusan ribu rakyat sehingga bisa mengantarkan Iran menjadi negara polisi,” bunyi situs Mousavi.

Madoff Dihukum 150 Tahun

2009-06-30T11:27:00.000+07:00

NEW YORK, SABTU - Mantan orang penting dari Wall Street, Bernard Madoff, hari Senin (29/6) dijatuhi hukuman maksimum 150 tahun penjara atas penggelapan uang senilai miliaran dollar oleh pengadilan distrik New York. Madoff sudah menjalani tahanan selama enam bulan terakhir.

Madoff (71), yang juga mantan pimpinan bursa, hari Senin itu disidang lagi menghadapi jaksa Denny Chin.

Sebelum menjalani sidang terakhirnya, para pengacara Madoff meminta, mengingat umur Madoff sudah lanjut, dia hanya dihukum 12 tahun penjara. ”Kami tidak meminta dikasihani dan simpati,” ujar pengacara Madoff, Ira Sorkin.

Namun, Sorkin menyatakan meminta Chin agar mengesampingkan semua histeria dan emosi dalam menangani kasus ini.

Sebagian besar ahli tadinya memperkirakan setidaknya Madoff akan diganjar hukuman 20 tahun penjara. Ternyata hakim Denny Chin mengganjar mantan pemimpin Nasdaq ini dengan hukuman maksimum.

Madoff dahulu adalah orang penting di pasar saham karena dipercaya memiliki sentuhan tangan seperti Midas, tokoh yang dapat mengubah semua hal jadi emas. Saat ini Madoff menjadi pesakitan yang harus meringkuk di sel penjara dingin dan sempit.

Madoff mengakui 11 tuduhan penipuan, penggelapan, dan pencurian, Maret lalu. Deretan korbannya juga tidak sedikit. Mulai dari selebriti di Hollywood, bank besar dan terkenal di seantero dunia, bahkan sampai yayasan amal Yahudi. Tidak hanya itu, orang biasa dengan investasi pas-pasan dan berharap dapat hidup tenang pada hari tua juga ikut menjadi korban Madoff. Saat ini mereka tengah menghadapi kehancuran finansial akibat sepak terjang Madoff.

Madoff di persidangan menyatakan bahwa miliaran dollar AS yang diserahkan ke tangannya untuk dikelola selama tiga dekade tidak satu sen pun diinvestasikan di pasar modal. Dia hanya menumpuk dana tersebut pada rekening di Bank Chase Manhattan.

Dana dari investor baru digunakan untuk membayar dividen kepada para investor lama. Skema seperti itu dikenal dengan nama skema Ponzi. Jaksa penuntut menyatakan bahwa sekitar 13 miliar dollar AS telah diserahkan kepada Madoff untuk dikelola.

Madoff juga menyatakan kehilangan 50 miliar dollar AS. Dana tersebut tadinya akan dibayarkan untuk dividen.

Angka tersebut sangat besar. Lebih besar dari produk domestik bruto di negara kecil, seperti Luksemburg, dan lebih dari utang luar negeri beberapa negara miskin di Afrika.

Serahkan aset

Chin memerintahkan Madoff agar menyerahkan asetnya yang dianggap didapatkan secara tidak sah. Seiring dengan itu, pengadilan distrik New York juga memerintahkan agar istri Madoff, Ruth, juga melepaskan aset senilai 85 juta dollar AS. Ruth hanya kebagian yang tunai sebesar 2,5 juta dollar AS.

”Madoff tidak akan mendapatkan hukuman kurang dari 20 tahun, dan mungkin malah lebih dari 20 tahun,” ujar man- tan penuntut federal, Willian Devaney. Ternyata ucapannya terbukti, pemimpin Wall Street yang dulu disanjung orang ini harus terpuruk dalam penjara sempit untuk hukuman maksimum atas perbuatan yang dilakukannya.

Para investor sangat menantikan putusan atas Madoff yang menjalani tahanan sejak Maret ini. (AP/AFP/Reuters/joe)

Iran Situasi Politik Kembali Memanas

2009-06-30T11:26:00.001+07:00

Mustafa Abd Rahman

Qom-Iran, Kompas - Setelah beberapa hari mereda, Senin (29/6) situasi politik di Iran kembali panas. Aparat keamanan antihuru-hara dan Basij (milisi sukarela loyalis revolusi) dalam jumlah cukup besar tampak berjaga-jaga di berbagai alun-alun di kota Teheran dan Qom.

Aparat keamanan dan Basij secara khusus menjaga ketat alun-alun Enkilab, Azadi, Haf-E-tir, Bahariztan, dan Imam Khomeini di Teheran.

Di kota Qom (sekitar 120 kilometer arah selatan kota Teheran), aparat keamanan dan Basij juga tampak berjaga-jaga di depan kompleks masjid besar atau disebut Haram Fatimi Mahsumah. Meski demikian, situasi kota Qom yang dikenal sebagai kota santri itu terlihat normal.

Semua masjid besar di Iran kini dijaga ketat menyusul kerusuhan pasca-pemilu pada 12 Juni lalu dan aksi serangan bunuh diri di kompleks Mausoleum Imam Khomeini di Teheran pada 2 Juni lalu, yang menewaskan pelaku serangan bunuh diri itu dan melukai dua orang lainnya.

Meski demikian, aparat keamanan dan Basij masih juga kecolongan ketika sekitar 3.000 pendukung Mousavi, Minggu sore lalu, menggelar unjuk rasa di dekat Masjid Quba’ di Teheran Utara. Diberitakan sedikitnya lima pengunjuk rasa mengalami luka-luka setelah bentrok dengan milisi Basij.

Berkerumunnya para pendukung Mousavi di Masjid Quba’ itu adalah dalam rangka memperingati tewasnya Ketua Mahkamah Agung Iran Ayatollah Bahesti bersama 72 anggota parlemen dan pejabat tinggi Iran lainnya dalam sebuah serangan bom bunuh diri di gedung parlemen Iran pada 28 Juni 1981.

Tidak diketahui pasti apakah Mousavi ikut berada di masjid tersebut ketika berkobar aksi unjuk rasa itu. Namun, capres kalah dari kubu reformis yang lain, Mehdi Karroubi, berada di masjid tersebut dan langsung dilarikan dari tempat unjuk rasa itu.

Televisi milik Pemerintah Iran memberitakan, aparat keamanan membebaskan sebagian anggota staf kedutaan Inggris di Teheran yang ditahan Sabtu lalu. Namun, sebagian lain lagi masih ditahan.

Pemerintah Iran menuduh anggota staf kedutaan Inggris itu ikut berperan dalam aksi kerusuhan di Teheran pasca-pemilu presiden tanggal 12 Juni.

Di kota Qom, delegasi parlemen dan Kementerian Dalam Negeri Iran hari Minggu lalu mengadakan rangkaian pertemuan dengan sejumlah mullah (ulama) besar bergelar Ayatollah, untuk meminta pendapat mereka tentang solusi krisis politik di Iran saat ini.

Sejauh ini belum diketahui rekomendasi para mullah itu soal solusi atas krisis politik itu. Para mullah memiliki tradisi tidak memihak di antara pihak-pihak yang bersengketa itu. Mereka biasanya hanya memberi rekomendasi umum.

Reformis pecah

Sementara itu, kubu reformis mulai pecah. Dua capres kalah dari kubu reformis, Mir Hossein Mousavi dan Mehdi Karroubi, bersikeras menolak menerima komite khusus yang dibentuk Dewan Garda (Mahkamah Konstitusi).

Dewan Garda hari Jumat lalu memutuskan membentuk komite khusus guna mencari solusi politik untuk mengatasi kemelut politik ini.

Komite khusus itu bertugas menyelidiki pelaksanaan pemilu presiden tanggal 12 Juni lalu serta menghitung ulang 10 persen kotak suara dengan dihadiri para capres atau wakilnya yang memprotes hasil pemilu itu.

Adapun ketua dewan pakar yang juga mantan Presiden Hashemi Rafsanjani cenderung menerima pembentukan komite khusus itu. Rafsanjani meminta agar dilakukan evaluasi secara transparan dan fair terhadap pengaduan dari para capres kalah atas hasil pemilu presiden tanggal 12 Juni lalu.

Rafsanjani selama ini dikenal pendukung kuat Mousavi. Pernyataan Rafsanjani itu yang merupakan pertama kalinya pascapemilu 12 Juni lalu. Selama ini, Rafsanjani lebih memilih diam meskipun ia merupakan tokoh kunci di barisan kubu Mousavi.

Rafsanjani menuduh kerusuhan pascapemilu 12 Juni merupakan konspirasi yang dilakukan elemen-elemen buruk untuk memecah belah rakyat dan institusi negara Islam serta ingin membawa rakyat Iran tidak percaya terhadap institusi negara.

Ia memuji Pemimpin Spiritual Ali Khamenei yang memberi perhatian pada pengaduan para capres yang kalah dan memperpanjang batas akhir pengaduan selama lima hari yang berakhir hari Senin kemarin.

Rafsanjani menyebut, penyelenggaraan pemilu yang benar akan memperkuat solidaritas dan kerja sama serta persaingan bisa berubah menjadi persaudaraan pascapemilu.

”Hendaknya pelaksanaan pemilu yang buruk ini tidak membuat rakyat brutal dan terpecah. Kita harus bekerja mencari solusi dengan semangat solidaritas dan kerja sama dalam upaya mengatasi permasalahan dan hambatan,” kata Rafsanjani.

Ia menyerukan para pendukung capres yang kalah agar tidak melakukan aksi jalanan untuk memprotes hasil pemilu 12 Juni lalu.

Para analis memprediksi, situasi politik di Iran bisa semakin panas menyusul sikap keras Mousavi dan Karroubi yang menolak keberadaan komite khusus hasil bentukan Dewan Garda.

Komite khusus bentukan Dewan Garda itu semula dimaksudkan sebagai jalan tengah di antara tuntutan dua kubu yang sama-sama keras. Mousavi menuntut pemilu presiden diulang, sementara pemerintah yang memutuskan pemilu presiden 12 Juni lalu sebagai pemilu yang sah.

Honduras Sebuah Negeri dengan Dua Pemimpin

2009-06-30T11:24:00.001+07:00

Tegucigalpa, Senin - Sebuah kudeta militer memecah Honduras menjadi negara yang dikemudikan dua pemimpin—yang seorang diakui badan-badan dunia serta yang lain didukung oleh Kongres, Mahkamah Agung, dan militer negara itu.

Presiden Manuel Zelaya terbangun hari Minggu (28/6) oleh suara tembakan. Dia digelandang dalam keadaan masih berpiama oleh tentaranya sendiri, dan kemudian diterbangkan ke San Jose, Kosta Rika, sebuah negara yang netral.

Hanya selang beberapa jam kemudian, Kongres menetapkan dan melantik Ketua Kongres Roberto Micheletti sebagai presiden sementara sampai masa jabatan Zelaya berakhir bulan Januari tahun depan. Namun, banyak pemerintah mengatakan masih hanya mengakui Zela- ya sebagai presiden sah Honduras.

Kudeta itu terjadi hanya beberapa jam sebelum dilakukannya sebuah referendum oleh Zelaya dan setelah beberapa hari ketegangan antara presiden itu dengan Kongres dan Mahkamah Agung.

Zelaya menimbulkan kegemparan dengan niatnya untuk mengadakan referendum pada bulan Juni mengenai majelis nasional konstitusional. Dia ingin agar majelis itu mengizinkan presiden dipilih kembali, sedangkan konstitusi Honduras memb atasi presiden pada satu masa jabatan yang lamanya empat tahun.

Para lawan Zelaya mengkhawatirkan dia akan menggunakan hasil referendum itu untuk mencoba dipilih kembali, seperti halnya yang dilakukan Presiden Venezuela Hugo Chavez, yang mengubah konstitusi negaranya agar bisa dipilih kembali berulang kali.

Referendum Zelaya itu dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung Honduras. Zelaya menolak putusan itu dan memecat Romeo Vasquez Velasquez, kepala staf AB, yang menolak membantu melakukan referendum itu. Pemecatan itu dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung dan Kongres, yang juga menyatakan referendum itu ilegal.

Micheletti mengatakan, tentara bertindak menangkap dan menerbangkan Zelaya ke Kosta Rika atas perintah Mahkamah Agung dan penggulingan itu dilakukan untuk mempertahankan ketaatan pada hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, dia mengancam untuk memenjarakan Zelaya dan mengadilinya kalau dia kembali.

Micheletti menolak campur tangan luar dan menyatakan jam malam Minggu dan Senin, sementara Chavez dari Managua menyatakan bahwa ”kami akan menggulingkan (Micheletti).”

Presiden sementara Honduras itu menyerang balik Chavez dengan mengatakan, ”Tak seorang pun, tidak Barack Obama, dan terlebih lagi Hugo Chavez mempunyai hak untuk mengancam negara ini.”

Sebelumnya, Obama mengatakan bahwa dia ”sangat prihatin” mengenai apa yang terjadi di Honduras.

Zelaya, yang kelahiran 20 September 1952 dan merupakan presiden kelima Honduras dari Partai Liberal itu, mengatakan, dia ditangkap tentara dalam sebuah ”kudeta” dan ”penculikan”. ”Saya ingin kembali ke negara saya. Saya Presiden Honduras,” katanya sebelum menuju Managua untuk pertemuan para pemimpin negara- negara Amerika Tengah dan aliansi kiri Chavez yang disebut ALBA.

Di Honduras tidak ada bentrokan serius antara pendukung Zelaya dan pihak keamanan setelah kudeta, dan sebagian besar warga ibu kota memilih tinggal di rumah untuk menghindari kekerasa

Jawa Barat

2009-06-25T20:15:00.000+07:00

Tatar Sunda Berubah Wajah

Hasil Pemilu Legislatif 9 April 2009 kembali menguak terjadinya perubahan peta politik di Jawa Barat. Wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai lumbung suara Partai Golkar dan PDI-P itu kini berlenggang ke Partai Demokrat. Dwi Erianto

Perubahan politik di Provinsi Jabar terekam dalam perjalanan pemilu pertama hingga Pemilu 2009. Saat pemilu pertama digelar tahun 1955, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) meraih suara terbanyak. Pada Pemilu 1971 hingga 1997, Golkar sebagai partai yang berpatron dengan pemerintah berhasil mendominasi perolehan suara di provinsi ini.

Namun, saat pemilu pertama era reformasi tahun 1999, pilihan politik masyarakat kembali berubah, PDI Perjuangan (PDI-P) kali ini meraih suara terbanyak. Kemenangan PDI-P tak bertahan lama. Lima tahun kemudian, Golkar kembali menguasai perolehan suara dan menjadikan Jabar sebagai penyumbang suara Golkar terbesar tingkat nasional.

Komposisi pemenang Pemilu 2009 kembali menunjukkan perubahan peta politik Jabar. Daya tarik Partai Demokrat rupanya berhasil menggusur dominasi Golkar. Partai itu mampu menguasai seperempat bagian suara dari total pemilih di Jabar, atau menaikkan suaranya tiga kali lipat dibandingkan dengan Pemilu 2004. Perolehan tersebut juga diikuti melonjaknya calon legislatif dari Demokrat. Apabila sebelumnya hanya sembilan kursi yang dikirim ke Senayan, saat ini melonjak hingga 28 kursi DPR.

Apa yang menyebabkan perubahan dalam pilihan politik masyarakat bisa jadi tak lepas dari sikap pilihan yang dalam bahasa daerah disebut ”siger tengah”, yang berarti memosisikan diri berada di tengah atau tidak ekstrem. Dalam tataran politik praktis, ”siger tengah” acapkali terwujud dalam bentuk dukungan kepada partai yang identik dengan pemerintahan. Dalam hal ini, Demokrat agaknya diposisikan sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga kepala pemerintahan negeri ini. Kepada sosok yang melekat dengan partai itulah dukungan diberikan.

Meroketnya dukungan kepada Demokrat tak pelak menggerogoti suara Golkar. Pada Pemilu 2009, suara Golkar tergerus hampir separuhnya, yakni tinggal 14,3 persen. Tidak hanya itu, sebagian wilayah penguasaannya pun direbut PDI-P.

Adapun dari sisi perolehan suara PDI-P, memang pada pemilu saat ini tidak sebanyak pemilu sebelumnya, tetapi dari sisi penguasaan wilayah sebenarnya justru terjadi penambahan. Partai ini tidak hanya mampu mempertahankan basis konstituennya di wilayah pantai utara Jabar, tetapi mampu merebut daerah baru yang sebelumnya dikuasai Golkar, yakni Kabupaten Sumedang dan Kuningan.

Bagi partai lain, semacam PKS, perolehan suara mereka dalam pemilu kali ini relatif stabil. Namun, partai ini kehilangan Kota Bandung, Bekasi, dan Depok yang dikuasainya pada Pemilu 2004. Menjadi agak ironis tampaknya mengingat pada ajang pemilihan gubernur Jabar lalu partai ini mampu mengusung kandidatnya tampil menjadi pemenang.

Perubahan peta politik di Jabar dengan sendirinya mengubah pula sosok wakil rakyat yang terpilih. Tidak kurang dari dua pertiga wakil rakyat di Senayan merupakan sosok baru. Yang menarik, Jabar tergolong yang banyak menyumbangkan wakil rakyat dari kalangan artis. Dari 15 anggota DPR terpilih yang berlatar belakang artis, 8 orang di antaranya tercatat dari Jabar. Menurut Antropolog Universitas Padjadjaran, Kusnaka Adimihardja, terpilihnya caleg selebriti tak bisa lepas kultur Sunda yang menyukai figur pemimpin yang populer, disegani, berpenampilan gaya dan modis. Kultur itu agaknya bisa menjelaskan mengapa wajah baru dari caleg kalangan selebriti banyak terpilih di Jabar.

Di sisi lain, di Jabar juga menampilkan berbagai kejutan dengan komposisi perolehan suara yang ”jomplang”. Provinsi dengan jumlah pemilih 16.297.935 orang ini meloloskan R Adjeng Ratna Suminar sebagai peraih suara tertinggi di Jabar, yang meraih 67 persen suara dari batas bilangan pembagi pemilih (BPP). Namun, ada pula yang lolos ke Senayan dengan suara relatif kecil, yaitu Otong Abdurahman dari PKB, yang meraih meraih 7.133 suara (5 persen BPP). Sementara pemandangan lain pada kursi DPD menunjukkan, Ginandjar Kartasasmita meraih dukungan 3.031.471, yang sekaligus merupakan dukungan tertinggi dari seluruh nama yang bertarung dalam Pemilu 2009 ini.(Dwi Erianto/Litbang Kompas)

Iran Akan "Beri Pelajaran" Parlemen Siapkan Pelantikan Presiden

2009-06-24T12:02:00.000+07:00

Teheran, Selasa - Otoritas Iran bersikap makin keras kepada pemrotes. Setelah pasukan elite Garda Revolusi mengancam untuk bertindak keras terhadap pemrotes, otoritas Iran, Selasa (23/6), menyatakan akan ”memberi pelajaran” kepada para pemrotes yang ditangkap.

”Mereka yang ditangkap akan diperlakukan dengan cara yang bisa memberi mereka pelajaran,” kata seorang pejabat senior pengadilan, Ebrahim Raisi, seperti dikutip kantor berita resmi Iran, IRNA. Tak dijelaskan detail mengenai pernyataan itu.

Raisi mengatakan, sebuah pengadilan khusus tengah mempelajari kasus para pemrotes yang ditangkap. Hingga kemarin, lebih dari 450 orang telah ditangkap karena keikutsertaan mereka dalam aksi protes menentang hasil pemilu presiden yang dimenangi Presiden Mahmoud Ahmadinejad secara mutlak.

Kemarin, polisi antihuru-hara dikerahkan di beberapa alun-alun utama di Teheran. Hingga tengah hari, tidak ada tanda-tanda pemrotes berkumpul di tempat itu.

Hari Senin malam juga berlalu dengan tenang tanpa ada kerusuhan. Sebelumnya, sekitar 1.000 pemrotes yang berkumpul di Alun-alun Haft-e Tir dan mengabaikan larangan protes dihalau polisi antihuru-hara dan milisi Basij.

Sekelompok mahasiswa yang berencana menggelar protes di depan Kedutaan Besar Inggris di Teheran membatalkan aksi mereka karena tidak mendapat izin dari otoritas.

Tidak menyerah dengan peringatan otoritas Iran, salah seorang kandidat presiden yang kalah, Mehdi Karoubi, menyerukan agar para pendukung reformis mengadakan upacara berkabung bagi para korban tewas pada Kamis besok. Sebanyak 17 orang tewas dalam aksi protes selama lebih dari sepekan ini.

Tak ada pembatalan

Kubu reformis menuding terjadinya kecurangan massal dalam pemilu dan menuntut pembatalan hasil pemilu. Namun, Dewan Garda, badan paling berkuasa di Iran, Selasa, kembali menegaskan tidak akan ada pembatalan hasil pemilu.

”Pada pemilu presiden kali ini, kami tidak menemukan kecurangan atau pelanggaran besar. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan pembatalan (hasil pemilu),” kata juru bicara Dewan Garda, Abbasali Kadkhodai, seperti dikutip stasiun televisi milik pemerintah Iran, Press TV.

Sehari sebelumnya, Dewan Garda mengakui adanya jumlah suara yang melebihi jumlah pemilih terdaftar di 50 daerah pemilihan. Akan tetapi, hal itu dinilai tidak memengaruhi hasil pemilu.

Parlemen Iran menyatakan tengah mempersiapkan pemerintahan baru. ”Dewan Ketua Parlemen menyiapkan waktu pada 26 Juli hingga 19 Agustus untuk pengambilan sumpah presiden dan penyusunan kabinet baru,” sebut laporan IRNA.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon kemarin menyerukan agar penggunaan kekerasan terhadap pemrotes segera dihentikan. Dia juga meminta agar Iran menghormati hak sipil untuk mengadakan protes. Iran langsung mengecam pernyataan Ban dan menyebut dia mencampuri urusan dalam negeri Iran.

Sebagai bentuk dukungan bagi Iran, Rusia menyatakan tetap menghormati hasil pemilu yang telah diputuskan. China, Venezuela, dan sejumlah negara berkembang juga cenderung mendukung hasil pemilu Iran.

Sebanyak 27 negara anggota Uni Eropa menolak tudingan Iran bahwa mereka telah mencampuri urusan dalam negeri Iran. Sejak protes pecah, Iran gencar menuding Barat mendukung protes itu.

Protes menentang hasil pemilu terjadi dengan latar belakang perselisihan antara Iran dan Barat tentang program nuklir Iran. Pihak Barat mencurii Iran memproduksi senjata nuklir. Tudingan tersebut dibantah Iran yang menyatakan bahwa program nuklir tersebut adalah untuk tujuan damai.(ap/afp/reuters/fro)

Mousavi Serukan Protes Berlanjut

2009-06-23T11:58:00.000+07:00

teheran, senin - Kandidat presiden Iran yang kalah, Mir Hossein Mousavi, tidak mau menyerah dan menyerukan kepada pendukungnya untuk meneruskan protes menentang hasil pemilu secara damai. Hingga Senin (22/6), otoritas Iran telah menangkap 457 pemrotes.

”Negara ini milik kalian. Memprotes kebohongan dan kecurangan adalah hak kalian,” ujar Mousavi. Pernyataan Mousavi itu menentang seruan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang telah meminta agar protes di jalan-jalan dihentikan.

Di situs pribadinya, Mousavi juga meminta agar pendukungnya menyalakan lampu kendaraan di siang hari sebagai bentuk protes. Kubu reformis pendukung Mousavi tampaknya tengah menyusun strategi untuk meneruskan momentum protes tanpa membahayakan pendukungnya.

Hal itu dilakukan menyusul kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dalam menghadapi pemrotes sehingga menyebabkan total 17 orang tewas. Mousavi meminta polisi dan milisi menahan diri dalam menghadapi protes supaya tidak lagi jatuh korban jiwa.

Kemarin jalan-jalan di Teheran tampak sunyi, tetapi tegang. Stasiun radio milik pemerintah melaporkan, situasi Teheran tenang untuk pertama kali sejak pemilu presiden pada 12 Juni. Saksi mata menuturkan, 1.000 orang kembali berkumpul di pusat kota Teheran, Senin, dan langsung dibubarkan dengan gas air mata.

Sebuah video yang menayangkan gambar seorang perempuan tergeletak tewas berlumuran darah telah beredar ke seluruh dunia melalui internet dan menjadi simbol demonstrasi Iran di dunia maya. Perempuan bernama Neda itu tewas saat ikut aksi protes pro-Mousavi bersama ayahnya dan ribuan pemrotes lainnya, Sabtu pekan lalu.

Stasiun televisi milik pemerintah, Press TV, mengutip Kantor Jaksa Agung, menyebutkan, ”sejumlah pengacau yang tidak dikenal” menembaki pemrotes dan menewaskan beberapa di antaranya pada protes hari Sabtu.

Tidak berpengaruh

Kemarin, Dewan Garda, badan yang paling berkuasa di Iran, menyatakan telah menemukan ketidakberesan yang terjadi di 50 daerah pemilihan dari total 336 daerah pemilihan. Akan tetapi, Dewan Garda menegaskan, temuan itu tidak akan memengaruhi kemenangan Presiden Mahmoud Ahmadinejad dalam pemilu presiden.

Juru bicara Dewan Garda, Abbas Ali Kadkhodaei, mengatakan, pemeriksaan Dewan Garda menemukan bahwa suara yang diberikan di 50 daerah pemilihan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar. Para kandidat yang kalah mengatakan, kecurangan semacam itu terjadi di 170 daerah pemilihan.

”Hal itu tidak memengaruhi hasil pemilu,” kata Kadkhodaei. Presiden Ahmadinejad memenangi pemilu presiden dengan perolehan 63 persen suara, sedangkan Mousavi di urutan kedua dengan 34 persen suara.

Pengakuan Dewan Garda tentang adanya kecurangan dalam pemilu tampaknya tidak akan meredakan pemrotes yang menuding terjadinya kecurangan massal dan sistemis. Mantan Presiden Mohammad Khatami yang pro-Mousavi mengatakan, membawa gugatan kepada Dewan Garda bukanlah solusi.

Pemerintah Iran terus menuding Barat campur tangan terhadap urusan dalam negeri mereka. Ahmadinejad, Minggu, secara terbuka mengatakan kepada Amerika Serikat dan Inggris agar berhenti mengintervensi Iran. ”Dengan membuat komentar kasar, kalian tidak akan punya tempat dalam lingkaran teman bangsa Iran. Saya minta kalian untuk mengoreksi posisi ikut campur kalian,” kata Ahmadinejad. (ap/afp/reuters/fro)

Revolusi Iran dan Sirkulasi Konflik Elite

2009-06-21T17:07:00.000+07:00

Mustafa Abd Rahman

Suksesnya revolusi Iran tahun 1979, yang mengakhiri sistem monarki di bawah kepemimpinan Shah Iran, bukan berarti lalu tercipta sebuah Madinat Al Fadilah atau negeri ideal nan aman sentosa versi filosof Al Farabi di Iran.

Iran pascarevolusi tak ubahnya negeri-negeri lain yang penuh dinamika dan bahkan intrik-intrik yang sering memakan anak revolusi itu sendiri.

Jika menilik gejolak politik di Iran pascapemilu presiden hari Jumat (12/6) pekan lalu, sesungguhnya sudah merupakan sirkulasi gejolak yang terus berputar sejak awal masa revolusi.

Gejolak politik di Iran yang cukup kuat pada pascarevolusi itu adalah sebuah keniscayaan akibat negara yang dibangun di atas fondasi revolusi itu diusung oleh koalisi pelangi dengan ideologi yang bertentangan dan tentunya sangat rawan konflik.

Revolusi Iran dipapah ramai-ramai oleh koalisi spontanitas yang terdiri dari kaum intelektual berbasis Islam nasionalis, kaum sekuler nasionalis, kaum Mullah (ulama), kaum Bazari (pedagang) dan bahkan kelompok kiri (Marxis). Mereka dipersatukan oleh musuh bersama, Shah Iran Reza Pahlevi.

Ketika Ayatollah Imam Khomeini hidup di pengasingan di Paris, ia dikelilingi penasihat politiknya yang sebagian besar dari kaum intelektual Islam nasionalis, seperti Abul Hassan Bani Sadr (presiden pertama Iran 1980), Mehdi Bazargan (perdana menteri pertama Iran), Ebrahim Yazdi (menlu pertama Iran), Mustafa Chamran (menhan pertama Iran), dan Sadiq Qutbzadeh (direktur radio dan televisi pertama Iran).

Rumor pun saat itu muncul bahwa arsitek dan aktor intelektual revolusi Iran adalah kaum intelektual Islam nasionalis, sedangkan kaum Mullah dan Bazari adalah penggerak dan penyandang dana massa di lapangan.

Tidak heran jika Ayatollah Imam Khomeini memberikan kepercayaan kepada kaum intelektual itu untuk menduduki semua jabatan penting pemerintahan pascaberhasilnya revolusi.

Mulai retak

Elemen-elemen pendukung revolusi mulai retak ketika sekelompok mahasiswa radikal yang didukung kaum Mullah menduduki gedung Kedutaan AS di Teheran dan menyandera para diplomatnya pada November 1979.

Mehdi Bazargan, yang menjabat kepala pemerintahan transisi pascarevolusi, mengkritik aksi penyanderaan diplomat AS itu. Konflik pun tidak bisa dihindari antara Bazargan dan kaum Mullah. Bazargan akhirnya mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala pemerintahan.

Itulah konflik pertama antara elemen pendukung revolusi.

Pascamundurnya Bazargan, pemerintahan diambil alih Dewan Revolusi yang didominasi kaum Mullah.

Pada Januari 1980, Iran menggelar pemilu presiden pertama dan Abul Hassan Bani Sadr menang dalam pemilu itu. Bani Sadr berasal dari kaum intelektual Islam nasionalis. Pada Maret 1980, Iran mengadakan pemilu legislatif pertama dan Partai Republik Islam (IRP) menang secara mutlak.

Bani Sadr saat itu meminta wewenang menunjuk perdana menteri (PM) dan kabinet. Namun, IRP yang didominasi kaum Mullah berusaha sedemikian rupa mereduksi kekuasaan Bani Sadr sebagai presiden.

Bani Sadr tak berdaya ketika IRP memaksanya menerima Muhammad Ali Raja’i sebagai PM. Namun, Bani Sadr menolak kompromi dengan IRP soal penunjukan anggota kabinet. Konflik Bani Sadr dan IRP pun tidak bisa dicegah. Bani Sadr akhirnya tak berdaya pula melawan IRP.

Pada 22 Juni 1981, Ayatollah Imam Khomeini atas rekomendasi IRP memecat Bani Sadr sebagai presiden dengan tuduhan berkhianat. Bani Sadr kemudian lari ke Paris.

Itulah konflik kedua antara elemen pendukung revolusi.

Sejak itu, pentas politik Iran dikuasai penuh kaum Mullah. Namun di luar dugaan pada awal tahun 1986, justru kubu kaum Mullah mulai retak, yakni antara Ayatollah Imam Khomeini sendiri dan deputi utamanya, Ayatollah Montazeri.

Pasalnya, Ayatollah Montazeri saat itu terlalu berani mengemukakan ide-ide kritisnya seperti ide amandemen konstitusi yang lebih membatasi kekuasaan absolut pemimpin spiritual atau pemimpin revolusi.

Ayatollah Imam Khomeini lalu memecat Ayatollah Montazeri sebagai deputinya, padahal Ayatollah Montazeri saat itu merupakan kandidat kuat Imam Khomeini.

Itulah konflik ketiga antara elemen pendukung revolusi.

Pada awal tahun 1990-an, mulai mengemuka cukup kuat gerakan reformis yang menyuarakan supremasi hukum dan kehidupan yang lebih demokratis di Iran. Gerakan reformis didukung kelompok Islam kiri, sisa-sisa kaum Islam nasionalis, dan mahasiswa.

Wacana politik

Wacana politik kaum reformis itu tak jauh berbeda dari wacana politik kaum Islam nasionalis pada awal tahun 1980-an. Kelompok Islam kiri sebenarnya berkolaborasi dengan kaum Mullah melawan kaum Islam nasionalis pada awal tahun 1980-an.

Namun belakangan pada tahun 1990-an, kelompok Islam kiri menggalang gerakan reformis melawan hegemoni kaum Mullah. Hal itu merupakan perpecahan keempat antara elemen pendukung revolusi.

Tak pelak lagi, diskursus politik di Iran pada tahun 1990-an diwarnai pertarungan antara kaum reformis dan kubu konservatif pro status quo.

Pertarungan itu mencapai puncaknya dalam persaingan pemilu presiden tahun 1997, yang dimenangi capres dari kubu reformis, Muhammad Khatami. Khatami dan capres Mir Hossein Mousavi dikenal sebagai pentolan Islam kiri yang menjadi motor gerakan reformis.

Akan tetapi, Khatami selama dua periode menjabat presiden, 1997-2001 dan 2001-2005, tampak tak berdaya dan gagal menjalankan program reformasinya karena mendapat hambatan dan tantangan dari kubu konservatif yang berintikan dari Pemimpin Spiritual Ali Khamenei, lembaga yudikatif, dan pengawal revolusi. Hal itu membuat para pendukung Khatami, khususnya para mahasiswa, kecewa berat.

Karena itu, pada pertengahan Juni 2003, mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa di Teheran dan kota besar lainnya, memprotes sistem Wilayat al Fakih.

Pada pemilu presiden 2005, capres Mahmoud Ahmadinejad yang kurang dikenal saat itu secara mengejutkan mengalahkan capres gaek dan sangat populer, mantan presiden Hashemi Rafsanjani. Kemenangan Ahmadinejad saat itu diduga kuat tidak terlepas dari andil dukungan pendukung Khatami, termasuk mahasiswa.

Penampilan Ahmadinejad, yang sederhana dengan jargon politiknya yang antielite dan antikorupsi, memesona masyarakat luas di Iran, termasuk kubu reformis.

Namun, dalam perjalanan jabatannya, Ahmadinejad ternyata terlalu terkooptasi Pemimpin Spiritual Ali Khamenei dan kubu konservatif sehingga arah Iran semakin kanan dan bahkan radikal. Hal itu membawa kekecewaan para pendukung Ahmadinejad yang berasal dari elemen kubu reformis.

Itulah yang mendorong kubu reformis mengusung mantan PM Mir Hossein Mousavi menjadi capres melawan Ahmadinejad dalam pilpres hari Jumat (12/6) pekan lalu. Pertarungan dalam pilpres kali ini sesungguhnya merupakan perpanjangan dari pertarungan kubu reformis-konservatif pada tahun 1990-an.

Uniknya, dalam barisan pendukung Mousavi, kini terdapat mantan Presiden Rafsanjani dan ketua parlemen Ali Rijaie yang selama ini keduanya dikenal sebagai pentolan kubu kaum Mullah.

Diduga kuat Rafsanjani bergabung dengan kubu Mousavi karena sakit hati dengan Ahmadinejad yang mengalahkannya pada pilpres 2005. Selain itu, Ahmadinejad terakhir ini getol menuduh Rafsanjani dan keluarganya sebagai korup.

Sedangkan Ali Rijaie yang juga berambisi menjadi presiden merasa kalah bersaing dengan Ahmadinejad dalam perekrutan capres dari kubu konservatif.

Jadi, dalam kubu Mousavi terbentuk koalisi pelangi dengan motif yang berbeda-beda dan mereka dipersatukan oleh musuh bersama, Ahmadinejad.

Hal itu yang juga membuat Rafsanjani kini dalam posisi berseberangan dengan Pemimpin Spiritual Ali Khamenei, karena Khamenei cenderung mendukung dan membela Ahmadinejad.

Mousavi dengan koalisi pelanginya kini merasa percaya diri. Itulah yang mendorong Mousavi memprotes keras hasil pemilu dan menyerukan para pendukungnya terus menggelar unjuk rasa.

Sirkulasi gejolak politik di Iran yang bergulir sejak awal masa revolusi itu, baru akan terhenti, baik secara permanen atau setidaknya dalam waktu cukup panjang, bila para elite Iran mau melakukan koreksi dan menyepakati format baru tata kelola negara yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman, setelah revolusi Iran berusia 30 tahun itu.

IRAN

2009-06-21T06:22:00.000+07:00

Demo Masih Berkecamuk

Dewan Garda Iran Tawarkan Hitung Ulang Sebagian Suara

Teheran, Sabtu - Badan legislatif tertinggi Iran, Dewan Garda, Sabtu (20/6), mengatakan, pihaknya siap melakukan penghitungan kembali 10 persen kotak suara meskipun secara hukum sebenarnya tidak ada kewajiban secara legal bagi mereka untuk melakukannya.

”Meski Dewan Garda secara hukum tak ada kewajiban untuk melakukannya, kami toh siap menghitung kembali 10 persen kotak suara secara acak dengan disaksikan oleh perwakilan tiga pihak kandidat yang kalah,” ujar juru bicara dari ke-12 anggota dewan legislatif tertinggi Iran itu, Sabtu siang.

Dewan Garda juga mengundang pihak kandidat yang kalah, mantan Ketua Parlemen Iran Mehdi Karroubi, mantan Perdana Menteri Mir Hossein Mousavi, serta mantan Ketua Garda Revolusioner Mohsen Rezaie, untuk menghadiri penghitungan suara ulang itu. Namun, hanya Mohsen Rezaie yang hadir.

Pada petang harinya sekitar 3.000 pengunjuk rasa masih juga berani berdemonstrasi di Teheran meski hari Jumat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sudah memperingatkan dalam khotbahnya bahwa aksi-aksi demo harus dihentikan. Mulai saat itu, aksi unjuk rasa yang memprotes hasil pemilu dianggap melawan hukum dan pelakunya akan ditindak tegas.

Di tengah tindak pelarangan liputan bagi media asing terhadap aksi-aksi demo di Iran oleh penguasa, sejumlah saksi melaporkan terjadi bentrokan keras di Lapangan Revolusi di Teheran setelah sekitar 3.000 demonstran meneriakkan yel-yel ”Mati untuk diktator” atau ”Mati untuk kediktatoran”. Maka, polisi pun merespons yel-yel tersebut dengan semprotan gas air mata dan meriam air.

Sebuah siaran televisi berbahasa Inggris milik Pemerintah Iran bahkan mengabarkan adanya ledakan di tempat makam pemimpin revolusi Iran, Ayatollah Rohullah Khomeini, di Teheran yang menewaskan setidaknya satu orang dan mencederai dua orang. Namun, laporan ini tidak bisa dikonfirmasi lantaran adanya larangan pemberitaan independen di Iran saat ini.

Menurut sejumlah saksi mata yang dihubungi kantor berita Associated Press, ribuan polisi dan anggota milisi yang berpakaian preman bermunculan di jalanan di Iran, Sabtu, guna mencegah terjadinya aksi unjuk rasa. Kendaraan-kendaraan pemadam kebakaran ditempatkan di Lapangan Revolusi dan pasukan polisi antihuru-hara mengepung Universitas Teheran, tempat terjadinya bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan.

Situs web yang dikelola para pendukung pemimpin oposisi, Mir Hossein Mousavi, mengungkapkan, mereka berencana mem- posting sebuah pesan penting. Namun, tidak diungkapkan kapan pesan itu akan dikirimkan.

Sebelumnya, Ketua Polisi Provinsi Teheran mengatakan, ”Pasukan polisi akan membekuk setiap bentuk protes apa pun yang digalang oleh sejumlah pihak tertentu.”

Ketua Partai Etemad-e Melli, Mehdi Karroubi, yang juga kandidat presiden Iran yang kalah, mengatakan, sedianya direncanakan aksi unjuk rasa pada pukul 16.00 waktu setempat di tengah kota Teheran, tetapi kemudian dibatalkan karena tak mendapatkan izin.

Kandidat lainnya yang kalah, Mir Hossein Mousavi—yang pendukungnya melakukan aksi unjuk rasa luas di berbagai penjuru negeri pada beberapa hari terakhir ini—mengatakan, pihaknya telah meminta dibatalkannya hasil pemilihan.

Aksi unjuk rasa memprotes hasil pemilu presiden di sejumlah tempat di Iran belakangan ini merupakan aksi demo meluas terbesar sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. (AP/Reuters/sha)

Hiruk-pikuk Demokrasi di Iran

2009-06-20T12:26:00.000+07:00

Oleh Zuhairi Misrawi

Kemenangan Mahmoud Ahmadinejad dalam pemilu presiden yang baru saja digelar tidak berlangsung mulus. Pasalnya, Mir Hossein Mousavi, calon presiden dari kalangan reformis, menggugat hasil pemilu. Ia menganggap ada kecurangan yang disengaja dilakukan oleh pihak Ahmadinejad, khususnya Kementerian Dalam Negeri yang diduga melakukan rekayasa untuk memenangkan sang presiden petahana (incumbent).

Setidaknya ada dua analisis yang berkembang seputar pemilu di Iran. Pertama, mereka yang menganggap Ahmadinejad layak memenangi pemilu karena ia didukung oleh kalangan akar rumput, khususnya kalangan konservatif. Sehari setelah dinyatakan sebagai pemenang, pendukung Ahmadinejad memadati kota Teheran. Siapa pun yang melihat parade massa tersebut, maka Ahmadinejad memang mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat Iran, terutama kalangan akar rumput. Ia adalah simbolisasi pemerintahan yang bersih, yang membedakan dari kubu reformis yang dituding telah melakukan korupsi.

Kedua, mereka yang menganggap adanya kecurangan sistemik yang dilakukan oleh kubu Ahmadinejad. Faktanya, sejumlah wilayah yang dipastikan merupakan pemilih kubu reformis justru dimenangi oleh kubu konservatif. Belum lagi dua jam setelah pemilu, pihak pelaksana pemilu sudah mengumumkan 40 juta suara untuk pihak Ahmadinejad.

Tentu hasil tersebut mengejutkan kubu reformis dan tercium adanya aroma kecurangan yang dilakukan oleh kubu lawan. Di samping itu, pihak reformis mempunyai data tandingan yang membuktikan pihaknya memenangi pemilu.

Atas dasar ini, kubu reformis melakukan protes di jalanan kota Teheran. Meskipun mereka dilarang oleh pemerintah yang sedang berkuasa, sejumlah media komunikasi seperti SMS, Facebook, situs, dan Youtube diberangus, tetapi pihak reformis tidak berdiam diri. Mereka justru melakukan demonstrasi tandingan yang bersifat masif di jantung kota Teheran.

Pemandangan tersebut menunjukkan kontestasi antara mereka yang mendukung kontinuitas kepemimpinan Ahmadinejad dan mereka yang menginginkan perubahan. Dua kubu, yaitu konservatif dan reformis, sama-sama mempunyai massa pendukung yang relatif luas.

Demokrasi

Terlepas dari siapa yang memenangi pemilu di negeri yang dikenal dengan paham Syiah-nya itu, satu hal yang patut dicermati, demokrasi berlangsung setengah hati. Di satu sisi, demokrasi mulai akrab di tengah-tengah masyarakat Iran. Tetapi, di sisi lain, proses demokrasi tidak berlangsung secara terbuka, jujur, adil, dan rahasia.

Thomas L Friedman (2009) memandang bahwa demokrasi masih belum banyak berubah di kawasan Timur Tengah dan Iran. Memang publik mulai menggunakan media komunikasi modern, seperti e-mail, telepon seluler, Facebook, Twitter, dan Youtube, untuk menggalang dukungan dan mengampanyekan visi-misi politiknya. Namun, hal tersebut tidak mendapatkan perhatian dari pihak yang berkuasa. Mereka justru melakukan pemberangusan, yang menyebabkan tersumbatnya kanal-kanal dialog dan kontestasi di antara pihak-pihak yang sedang bersaing dalam pesta demokrasi.

Dalam hal ini, seperti yang dikritik oleh Abdurrahman al-Kawakibi (2003), bahwa aral bagi kemajuan sebuah peradaban bangsa adalah kediktatoran, baik kediktatoran politik maupun kediktatoran agama. Keduanya merupakan masalah serius yang menyebabkan lahirnya keterpurukan dan kejatuhan sebuah peradaban. Siapa pun yang hendak menginginkan fajar kemajuan hendaklah kediktatoran dienyahkan dari muka bumi.

Pandangan Al-Kawakibi tersebut masih terasa relevan untuk melihat sejauh mana demokrasi mengalami jatuh bangun. Ia hadir sebagai sebuah realitas yang tak terbendung. Namun, kepemimpinan yang diktatorial kerap kali menjadi penghambat demokrasi sebagai manifestasi kehendak rakyat untuk menuntut perubahan yang akan memihak kepentingan mereka.

Pemilu di Iran secara implisit membuktikan betapa demokrasi yang tidak dilangsungkan secara transparan, jujur, dan adil akan menyebabkan petaka bagi warganya karena kontestasi akan berubah menjadi konfrontasi dan anarki. Apa yang terjadi di Iran pascapemilu membuktikan betapa aparat keamanan yang semestinya melindungi warga justru mencederai dan menangkap mereka yang tidak puas dengan hasil pemilu.

Tentu sikap kubu Ahmadinejad yang represif tersebut menimbulkan tanda-tanya banyak pihak soal pemilu yang baru saja berlangsung. Sebab, jika pihaknya melakukan pemilu yang benar-benar jujur dan adil, tidak semestinya dilakukan tindakan represif terhadap lawan-lawan politiknya. Alih-alih ingin meredam pihak lawan, Ahmadinejad justru menganggap sikap kalangan reformis laksana mereka yang kecewa terhadap kekalahan dalam pertandingan sepak bola.

Pada saat-saat protes berlangsung masif, sejatinya pihak Ahmadinejad dapat membuktikan kepada publik yang menentangnya perihal pemilu yang dilangsungkan sesuai dengan rambu-rambu yang telah digariskan dalam undang-undang.

Pelajaran
Pemilu di Iran telah memberikan pelajaran yang amat berarti—termasuk bagi kita di Indonesia—bahwa jika demokrasi hanya dimaknai sebagai ”pesta” dan ”hiruk-pikuk” tanpa ada keterbukaan, keadilan, dan kejujuran, akan dilahirkan anarki. Demokrasi akan berubah dari esensinya sebagai konsensus menjadi ketidakpuasan yang menyebabkan instabilitas.

Tentu dalam beberapa hari ke depan pihak Ahmadinejad sedang diuji oleh pengadilan tinggi perihal pemilu yang baru saja berlangsung. Jika ditemukan ada kecurangan, sebagaimana dituduhkan kalangan reformis, ini akan menjadi preseden buruk bagi masa depan demokrasi. Sebaliknya, jika tuduhan tersebut tidak terbukti, ia akan menjadi pemimpin yang benar-benar mendapatkan mandat dari publik meskipun jalan ke depan masih sangat terjal dan suram.

Zuhairi Misrawi Ketua Moderate Muslim Society

Dewan Garda Siap Ulang Penghitungan Suara

2009-06-17T05:43:00.000+07:00

Teheran, Selasa - Dewan Garda, badan yang paling berkuasa atas segala bidang di Iran, Selasa (16/6), menyatakan siap menghitung ulang perolehan suara pemilu presiden. Akan tetapi, Dewan Garda tidak akan menganulir hasil pemilu yang diperdebatkan.

”Jika Dewan Garda sampai pada kesimpulan bahwa ada pelanggaran, seperti pembelian suara atau penggunaan kartu identitas palsu, kami akan memerintahkan penghitungan ulang,” kata Abbas Ali Kadkhodai, juru bicara Dewan Garda, kepada kantor berita IRNA.

”Ada kemungkinan terjadi beberapa perubahan dalam perolehan suara setelah penghitungan ulang. Berdasarkan hukum, tuntutan para kandidat untuk membatalkan hasil pemilu tidak bisa dipertimbangkan,” kata Kadkhodai.

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dinyatakan menang pada pemilu presiden Jumat lalu. Ia memperoleh 24,5 juta atau 63 persen suara.

Pendukung kandidat yang kalah dari kubu reformis, Mir Hossein Mousavi, menuding telah terjadi kecurangan dan mengajukan gugatan secara resmi kepada Dewan Garda. Mousavi memperoleh 13,2 juta atau 34 persen suara.

Mereka turun ke jalan di Teheran dan melakukan protes sejak Sabtu lalu. Kemarin mereka berencana kembali menggelar protes besar-besaran di Alun-alun Vali-ye Asr. Mousavi menyerukan agar para pendukung tidak turun ke jalan demi menghindari jatuhnya korban jiwa dan mencegah terjadinya konfrontasi dengan pendukung Ahmadinejad.

Peringatan disampaikan karena sehari sebelumnya tujuh orang tewas dalam bentrokan antara pendukung Mousavi dan aparat keamanan, Senin.

Meski demikian, ratusan ribu pendukung Mousavi tetap turun ke jalan kendati otoritas melarang protes itu. Kerumunan massa yang mencoba merangsek ke gedung milisi Basij yang loyal kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dihujani tembakan.

Stasiun radio milik pemerintah melaporkan, tujuh orang tewas saat kerumunan menyerang dan merusak gedung pemerintah ketika unjuk rasa berakhir. ”Sebuah pos militer diserang dengan maksud menjarah persenjataan. Sayangnya, tujuh warga tewas dan beberapa orang terluka,” sebut laporan itu.

Aksi protes menentang hasil pemilu tidak hanya pecah di Teheran, tetapi juga di sejumlah tempat di Iran, seperti Mashhad, Isfahan, dan Shiraz. Sekitar 100 pemrotes di Shiraz ditangkap. Di Mashhad, pendukung Mousavi berencana menggelar protes di dua jalan utama kota, tetapi mereka tidak muncul karena semakin banyak polisi antihuru-hara dikerahkan.

Para pendukung Ahmadinejad menyerukan digelarnya aksi protes di lokasi yang sama tempat pendukung Mousavi akan mengadakan protes. Tayangan di stasiun televisi pemerintah menunjukkan, ribuan pendukung Ahmadinejad yang melambai-lambaikan bendera Iran berkumpul di Alun-alun Vali-ye Asr sebelum pendukung Mousavi muncul.

Rusia dan China memberikan selamat kepada Ahmadinejad atas kemenangannya dalam pemilu presiden.

Ahmadinejad tengah berada di Rusia untuk pertemuan puncak Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO). Iran memperoleh status pengamat dalam SCO, yang anggotanya terdiri atas Rusia, China, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Kirgistan.

Dorong protes damai

Ulama senior Iran, Ayatollah Hossein Ali Montazeri, menyerukan agar kaum muda di Iran melanjutkan unjuk rasa damai. ”Semua orang, terutama kaum muda, diminta untuk meneruskan tuntutan mereka dengan kesabaran dan menahan diri,” ujarnya.

Ketua Parlemen Iran Ali Larijani mengecam serangan terhadap mahasiswa yang dilakukan milisi dan aparat keamanan. Salah seorang aktivis mahasiswa mengatakan, empat mahasiswa tewas dalam serangan di asrama mereka, Minggu malam.

”Apa artinya jika tengah malam mahasiswa diserang di asrama mereka?” kata Larijani. Sekitar 800 mahasiswa melakukan protes atas serangan di asrama mereka dan dugaan kecurangan pemilu dengan menduduki pintu gerbang kampus mereka, Selasa.

Larijani, seorang konservatif yang kritis terhadap Ahmadinejad pada masa lalu, juga menyalahkan Kementerian Dalam Negeri atas serangan yang menimpa para mahasiswa itu.

Kementerian Kebudayaan Iran melarang media asing meliput protes yang tidak mendapat izin dari otoritas. ”Kami menginformasikan bahwa semua media asing dilarang meliput kegiatan apa pun yang tidak diizinkan oleh biro ini,” kata Mohsen Moghadaszadeh, Kepala Bagian Media Asing pada Kementerian Kebudayaan Iran.

Beberapa negara kembali menyuarakan keprihatinan mereka atas insiden kekerasan di Iran. Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan, ”Tidak baik jika saya hanya berdiam diri atas kejadian di Iran. Aksi para pemuda itu sungguh mengharukan!”

Jerman juga terus memberikan komentar. ”Kami terus mengikuti peristiwa di Iran dengan keprihatinan mendalam. Situasi di jalan-jalan masih tegang. Kekerasan harus diakhiri,” ungkap Menteri Luar Negeri Jerman Frank Walter Steinmeier.

Di Inggris, Perdana Menteri Gordon Brown mengatakan, Pemerintah Iran harus menjawab pertanyaan serius yang diajukan banyak negara tentang bagaimana pelaksanaan pemilu di Iran.

Di Jepang, Menlu Hirofumi Nakasone mengatakan, negaranya sangat prihatin dengan insiden di Iran. ”Kami berharap situasi (kekerasan) akan segera berakhir,” katanya.(ap/afp/reuters/fro)

Ayatollah Ali Khamenei Melunak kepada Mousavi

2009-06-16T15:37:00.001+07:00

AP PHOTO/MARK BAKER
Seorang pelajar Iran memegang kertas yang mempertanyakan kertas suaranya (yang diberikan untuk Mir Hossein Mousavi) dalam aksi demonstrasi di luar Kantor Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (15/6).

Teheran, Senin - Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan kepada kandidat presiden yang kalah, Mir Hossein Mousavi (67), untuk meneruskan gugatan kampanye secara damai dan legal. Sehari sebelumnya, Khamenei menutup pintu kompromi dan menyerukan agar semua warga Iran mendukung Presiden Mahmoud Ahmadinejad (52) yang memenangi pemilu.

”Secara alami dalam pemilu, gugatan harus diajukan melalui saluran legal. Perlu bagi Anda untuk mengikuti isu ini secara damai,” kata Khamenei kepada Mousavi saat keduanya bertemu, seperti dikutip stasiun televisi milik pemerintah, Senin (15/6).

Khamenei memegang keputusan final dalam semua persoalan strategis di Iran. Bahkan kemenangan Ahmadinejad dianggap sebagai kemenangan Khamenei. Iran tergolong negara pemegang konsep kekuasaan teokrasi, di mana kekuasaan bertumpu pada para petinggi. Presiden Ahmadinejad hanya merupakan perpanjangan tangan.

Khamenei telah memerintahkan Dewan Garda mengkaji secara saksama gugatan Mousavi. Dewan ini sangat berkuasa dalam segala bidang dan menyatakan akan memutuskan nasib gugatan resmi yang diterima dari Mousavi dan kandidat lain, Mohsen Rezaie, dalam 10 hari. Ketua Dewan Garda Ayatollah Ahmad Jannati mendukung Ahmadinejad.

Protes untuk menggugat hasil pemilu oleh puluhan ribu pendukung Mousavi kembali pecah di Teheran, Senin. Protes tetap berlangsung meski Departemen Dalam Negeri melarang dan menyatakan protes itu ilegal. Surat kabar milik kubu Mousavi, Kalameh Sabz, dibredel. Surat kabar itu lenyap dari kios-kios.

Mousavi hadir pada protes di alun-alun Enghelab dan Azadi bersama Mehdi Karroubi, juga kandidat presiden reformis yang kalah. Mereka hadir untuk menjamin aksi itu berjalan damai. Ini merupakan penampilan pertama Mousavi setelah pengumuman hasil pemilu pada pekan lalu. ”Mousavi, kami mendukungmu! Kami akan mati, tetapi ambil kembali suara kami!” seru para pendukung Mousavi.

Protes pecah sejak Sabtu saat otoritas mengumumkan kemenangan telak Ahmadinejad dalam pemilu hari Jumat. Mereka mengatakan terjadi kecurangan pemilu. Ahmadinejad meraih 63 persen suara.

Kerusuhan terjadi di beberapa tempat di Teheran saat polisi antihuru-hara berhadapan dengan pemrotes yang mengamuk. Pemrotes melempari polisi dengan batu, merusak kaca-kaca jendela, dan membakar kendaraan di jalanan. Skala kerusuhan tersebut belum pernah terjadi sejak demonstrasi mahasiswa tahun 1999 yang berujung kerusuhan berdarah selama sepekan.

Tuntut pemilu baru

Namun, sejumlah besar massa juga mengadakan aksi di Teheran untuk menyatakan dukungan kepada Presiden Ahmadinejad.

Mantan Presiden Iran Mohammad Khatami, pendukung Mousavi, menghendaki agar hasil pemilu presiden dibatalkan dan pemilu baru digelar. Di hadapan pendukungnya, Mousavi menyatakan kesediaan ikut serta dalam pemilu baru.

Khatami mengkritik otoritas Iran yang melarang pendukung Mousavi menggelar protes. Ia mengatakan, pendukung Mousavi memiliki hak untuk melakukan protes damai. ”Saya berniat untuk bergabung dalam protes damai hari ini dan menyatakan protes saya terhadap keburukan yang dilakukan terhadap rakyat dan revolusi,” ujar Khatami.

Para analis Iran memperingatkan bahwa perselisihan soal kemenangan Ahmadinejad akan melemahkan Iran dan mengisolasi negara itu dari seluruh dunia. ”Persepsi banyak warga Iran bahwa suara mereka tidak diperhitungkan akan memberatkan legitimasi pemilu di masa mendatang. Sekarang kata 'curang' telah masuk dalam kosakata politik negara ini,” kata Sayeed Laylaz, analis yang berbasis di Teheran.

Hasil pemilu itu menegaskan adanya perpecahan masyarakat Iran. Ahmadinejad memiliki pendukung di pedesaan dan kaum papa. Mousavi memperoleh dukungan dari kaum muda perkotaan dan kelas menengah.

Dunia menekan

Sejumlah negara, terutama Barat, mengkritik tindakan keras yang diambil aparat keamanan untuk menghadapi pemrotes. Uni Eropa, Senin, menyerukan agar Iran tidak menggunakan kekerasan kepada pemrotes.

Uni Eropa mendesak Iran agar melakukan penyelidikan atas kecurangan dalam pemilu supaya gugatan yang diajukan kubu reformis bisa terjawab. ”Ini adalah persoalan yang harus dijawab dan diselidiki oleh otoritas Iran,” sebut pernyataan para menteri luar negeri Uni Eropa yang dirilis di Luksemburg.

Inggris menyuarakan keprihatinan soal dampak kekerasan di Iran terhadap hubungan internasional dengan pemerintahnya. ”Implikasinya belum jelas. Yang kami tahu tidak ada respons Iran terhadap tawaran rangkulan dari komunitas internasional,” kata Menteri Luar Negeri Inggris David Miliband.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan, ada tanda-tanda ketidakberesan dalam pemilu presiden Iran. Dia mendesak diadakan kajian yang transparan atas hasil pemilu.

Menlu Jerman Frank-Walter Steinmeier, Minggu, memanggil Dubes Iran untuk Jerman guna menyampaikan protes Jerman atas penyiksaan aparat Iran kepada pendukung kaum reformis.

Departemen Luar Negeri Perancis, Senin, meniru Jerman dengan memanggil Duta Besar Iran untuk Perancis di Paris. Deplu Perancis menyatakan keprihatinan atas insiden pascapemilu presiden di Iran. Perancis juga menegaskan sangat menginginkan jawaban atas tuduhan kecurangan dalam pemilu.

Amnesty International mendesak otoritas Iran untuk menyelidiki tindakan keras terhadap para pemrotes yang dinilai sangat berlebihan.

(AP/AFP/REUTERS/FRO)

Ayatollah Ali Khamenei Melunak kepada Mousavi

2009-06-16T15:37:00.000+07:00

Protes pecah sejak Sabtu saat otoritas mengumumkan kemenangan telak Ahmadinejad dalam pemilu hari Jumat. Mereka mengatakan terjadi kecurangan pemilu. Ahmadinejad meraih 63 persen suara.

Tuntut pemilu baru

Namun, sejumlah besar massa juga mengadakan aksi di Teheran untuk menyatakan dukungan kepada Presiden Ahmadinejad.

Hasil pemilu itu menegaskan adanya perpecahan masyarakat Iran. Ahmadinejad memiliki pendukung di pedesaan dan kaum papa. Mousavi memperoleh dukungan dari kaum muda perkotaan dan kelas menengah.

Dunia menekan

Sejumlah negara, terutama Barat, mengkritik tindakan keras yang diambil aparat keamanan untuk menghadapi pemrotes. Uni Eropa, Senin, menyerukan agar Iran tidak menggunakan kekerasan kepada pemrotes.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan, ada tanda-tanda ketidakberesan dalam pemilu presiden Iran. Dia mendesak diadakan kajian yang transparan atas hasil pemilu.

Menlu Jerman Frank-Walter Steinmeier, Minggu, memanggil Dubes Iran untuk Jerman guna menyampaikan protes Jerman atas penyiksaan aparat Iran kepada pendukung kaum reformis.

Amnesty International mendesak otoritas Iran untuk menyelidiki tindakan keras terhadap para pemrotes yang dinilai sangat berlebihan.

(AP/AFP/REUTERS/FRO)

Kontribusi Negara Arab

2009-06-11T20:10:00.001+07:00

Sapto Waluyo
(Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform)

Kampanye pemilihan presiden berlangsung panas hingga menyentuh isu sensitif. Salah satunya adalah komentar yang menyudutkan etnis Arab oleh anggota tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam diskusi yang disiarkan berbagai media itu terdengar lontaran bernada menyudutkan bahwa Arab tidak tidak pernah membantu Indonesia dan pihak yang lebih banyak membantu adalah Amerika Serikat.

Terlepas dari sikap emosional dalam merespons pernyataan lawan politik dan kemungkinan keseleo lidah (slip of the tongue), peristiwa itu menggambarkan betapa dangkalnya pengetahuan politisi kita tentang realitas hubungan internasional dewasa ini. Apabila kita merujuk teori Sigmund Freud tentang alam bawah sadar yang sengaja ditekan, sewaktu-waktu bisa meletup sebagai reaksi spontan. Masalahnya, apakah reaksi negatif terhadap suatu etnis (Arab) dilandasi kebencian (fobia) atau kejahilan (ignorance)? Hal itu terkait masa lalu seorang atau lingkungan organisasi (partai politik) yang memengaruhinya, sehingga membentuk persepsi tersendiri.

Artikel ini berusaha mendiskusikan fakta yang sesungguhnya terjadi dalam hubungan Indonesia dan negara-negara Arab di masa kontemporer maupun dalam lintasan sejarah. Fakta yang sangat melimpah itu sebenarnya telah menjadi pengetahuan umum, sehingga sangat aneh apabila ada tokoh politisi yang tidak mengetahui atau sengaja meremehkannya. Ketidaktahuan terhadap informasi umum sangat fatal, dan hanya mungkin dilakukan seseorang atau kelompok yang benar-benar tidak menyukai fakta itu, sehingga terjadi seleksi atas informasi yang bertebaran.

Ada banyak aspek yang memperlihatkan kontribusi besar negara-negara Arab dalam hubungannya dengan Indonesia, termasuk dari sisi ekonomi.

Sang politisi (Ruhut Sitompul) tampaknya meragukan bantuan (biasanya berkonotasi: ekonomi) yang diberikan negara Arab, kemudian serta-merta membandingkannya dengan bantuan (lebih tepat: pinjaman) yang biasa diberikan AS (sebagian besar melalui lembaga keuangan internasional semisal Bank Dunia atau IMF).

Berdasarkan data BKPM tahun 2007, investasi dari Timur Tengah di Indonesia mencapai 2,17 miliar dolar AS, yang ditanamkan pada sektor infrastruktur dan properti. Qatar Investment Authority, sebagai contoh, membentuk perusahaan patungan dengan pemerintah Indonesia di bidang infrastruktur dengan modal 1 miliar dolar AS. Pada bidang properti, EMAAR dari Uni Emirat Arab membangun kawasan pariwisata internasional seluas 1.200 hektare di Lombok dengan nilai investasi 600 juta dolar AS. Kemudian dalam bidang pembangkit listrik, Konsorsium Gulf Petroleum Limited (Qatar) dan Mining Power Corporation (Bahrain) bersama dengan PT Ridlatama Energi (Indonesia) membangun pembangkit listrik di Indragiri yang berkapasitas 2x150 MW. Investasi yang diserap dari proyek ini nilainya 400 juta dolar AS. Pada bidang konstruksi, investor dari Dubai, LIMITLESS, bekerja sama dengan Bakrie Group membangun pusat pengembangan bisnis di kawasan Kuningan dengan investasi 170 juta dolar AS.

Selain menerima dana dari luar, perusahaan Indonesia sendiri berinvestasi di Timur Tengah. PT PUSRI bersama NPC International Ltd, dan Petrochemical Industries Investment Company membangun pabrik amonia dan pupuk urea di Iran dengan nilai 700 juta dolar AS.

Konsorsium Indonesia yang terdiri atas PT Petrogres, Pupuk Kaltim, Medco Energy, dan Bosowa juga membangun pabrik asam fosfat di Maroko bekerja sama dengan OCP, Maroko. Proyek itu akan menelan investasi sekitar 350 juta dolar AS. Pada bidang konstruksi, PT Waskita Karya membangun menara milik Bin Ladin Group di Dubai senilai 10 juta dolar AS. Sementara, kerja sama bidang jasa keuangan dibuktikan dengan Al Barakah Bank dari Saudi Arabia dan Asian Finance Bank dari Qatar telah resmi membuka kantor perwakilan di Indonesia.

Utusan khusus RI untuk kawasan Timur Tengah, Alwi Shihab, mengungkapkan, investasi Timur Tengah yang masuk ke Indonesia pada 2008 mencapai 7 miliar dolar AS, lalu pada 2009 ditargetkan mencapai 10 miliar dolar. Di samping investasi langsung itu, pemerintah juga menerbitkan sukuk global perdana sebesar 650 juta dolar AS pada bulan April lalu. Obligasi syariah dengan imbal hasil sekitar 8,8 persen itu akan jatuh tempo pada 23 April 2014. Secara geografis, calon pembeli sukuk global Indonesia 30 persen berasal dari Timur Tengah, sekitar 40 persen dari Asia (termasuk domestik), Amerika Serikat hanya 19 persen dan Eropa 11 persen. Penerbitan sukuk ini penting karena dapat menutup defisit APBN sebesar Rp 139,5 triliun atau 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Saat ini, negara Arab sedang kebanjiran dana segar dari "windfall profit" kenaikan harga minyak dunia sekitar 1,6 triliun dolar AS.

Karena itu, anggota Dewan Penasihat World Islamic Economic Forum (WIEC), Tanri Abeng, optimistis target investasi 10 miliar dolar AS dari Timur Tengah akan bisa diraih, asal promosi dipergencar dan prosedur investasi dipermudah. Penanam modal terbesar di Indonesia selama ini memang masih didominasi Jepang dengan total investasi sejak 1967 hingga 2007 sebesar 40 miliar dolar AS. Investor kedua terbesar adalah Inggris dengan jumlah investasi 35 miliar dolar AS.

Pada 2004, Arab Saudi pernah menjadi investor terbesar di Indonesia dengan investasi 3,02 miliar dolar AS atau 29,4 persen dari total investasi sebesar 10,3 miliar dolar AS. Investasi itu pada 4 buah proyek yang meliputi industri pupuk buatan majemuk, industri refinery dan kilang minyak, real estate, dan kantor perwakilan perdagangan. Posisi kedua adalah Jepang dengan nilai investasi 1,68 miliar dolar AS, diikuti Inggris dengan 1,32 miliar dolar AS, Singapura dengan 576 juta dolar AS, dan Australia dengan 481 juta dolar AS. Investasi dari AS, menurut Kepala BKPM, Muhammad Lutfi, berada di luar lima besar. Faktanya, ekspor Indonesia ke AS hanya dua persen, sedangkan 60 persen dari komoditas nasional digunakan untuk kebutuhan sendiri. Karena itu, wajar Indonesia tidak terpengaruh resesi global.

Meskipun total investasinya tak cukup besar, pengusaha Barat memiliki lobi yang sangat kuat dengan orang nomor satu di negeri ini sebagaimana terlihat dari pertemuan khusus mereka dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara (24 Maret 2009). Saat itu, Komuro Seiji dari Marubeni Indonesia mewakili Jakarta Japan Club, Jim Castle dari American Chamber, Leonard Van Heier dari Europe Chamber, dan Peter Fenning dari International Bussines Chamber, menyampaikan aspirasinya terkait peluang bisnis pasca pemilu. Harus diakui investor negara Arab atau Timur Tengah memiliki lobi yang masih lemah, walaupun potensi dananya sangat besar.
Bukan mustahil dana mancanegara berperan penting dalam percaturan pilpres, sekurang-kurangnya untuk menjaga keseimbangan ekonomi makro.

Di antara kandidat yang sedang bertarung, hanya Prabowo Subianto yang tampak berterus terang bahwa sebagian dana kampanyenya berasal dari keuntungan bisnisnya di luar negeri, seperti Kazakstan.

Kontribusi negara Arab secara historik lebih bernilai ketimbang aspek ekonomi. Pengakuan internasional pertama atas kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945 berasal dari Mesir dan disusul negara Muslim lainnya. Pengakuan itu tidak datang tiba-tiba, melainkan berkat perjuangan para pemuda dan mahasiswa Indonesia di Timur Tengah dan dukungan organisasi dakwah, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, serta para ulama Al-Azhar. Mereka sampai membentuk Lajnah Difa'iyan Indonesia atau Komite Pendukung Kemerdekaan Indonesia (lihat Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, Muhammad Zein Hassan, 1978) untuk menolak kolonialisme Belanda.

Dari segi sosial-politik peran warga keturunan Arab di Indonesia juga amat krusial dalam menumbuhkan semangat kebangsaan melawan penjajahan.

Mereka memelopori berdirinya Jami'at Khair yang menjadi cikal-bakal dari Syarikat Dagang Islam (1906) dan Syarikat Islam (1911).

Institusi-institusi itu dapat dikatakan sebagai organisasi modern dan partai politik pertama yang berorientasi kebangsaan mendahului kemunculan Boedi Oetomo (1908) dan Indische Party (1912).

Dengan setumpuk fakta dan data historik itu, lontaran tuduhan terhadap etnik Arab gugur seketika. Masyarakat bertanya-tanya, apakah itu hanya sikap emosional-individual atau cermin dari ideologi partai tertentu yang cenderung kepada Barat? Harus ada corrective action yang tegas dalam hal ini, sebab tak cuma melanggar prinsip kesantunan dan kecerdasan dalam berkampanye. Prospek ekonomi nasional dan kebijakan luar negeri yang bebas-aktif boleh jadi ikut terganggu.

LEBANON

2009-06-11T16:44:00.000+07:00

Politik Didominasi Keluarga Elite, Uang, dan Pembunuhan

AFP/PATRICK BAZ
Nadim Gemayel (27) yang anti-Hezbollah disambut pendukungnya setelah meraih kursi di parlemen Lebanon, Senin (8/6) di Beirut. Dia adalah salah satu anggota keluarga elite politik di Lebanon.

Kamis, 11 Juni 2009 | 03:30 WIB

Pemilu Lebanon, yang berlangsung hari Minggu (7/6), dimenangi kubu pro-Barat yang dikenal dengan nama kubu 14 Maret. Kubu ini meraih 70 kursi dari 128 kursi parlemen. Adapun kubu pro-Suriah-Iran, yang lebih dikenal dengan nama kubu 8 Maret, hanya meraih 52 kursi. Sisanya, 6 kursi, diraih kubu independen.

Para analis menyebut, faktor utama kekalahan kubu 8 Maret disebabkan kekecewaan rakyat terhadap aksi Hezbollah yang menggunakan jalan kekerasan untuk memaksakan kehendak politiknya dengan menduduki kota Beirut pada 7 Mei 2008.

Meski demikian, situs Aljazeera memberitakan, pemilu parlemen Lebanon kali ini juga diwarnai praktik politik uang yang sangat kental. Baik kubu 14 Maret maupun kubu 8 Maret sama-sama terlibat dalam praktik politik uang.

Seorang warga Lebanon yang berinisial S mengungkapkan, harga satu suara sepekan sebelum pemilu sekitar 250 dollar AS (Rp 2,5 juta) untuk kota Beirut. Harga suara sekitar sejuta rupiah untuk semua wilayah di luar kota Beirut.

Beberapa jam menjelang pemungutan suara, harga suara naik tajam mencapai Rp 5 juta di kota Beirut dan Rp 2,5 juta di luar kota Beirut. S mengungkapkan, seorang kandidat telah mengeluarkan dana sebanyak Rp 500 miliar untuk menjamin kemenangan.

Pemilu parlemen Lebanon memang sangat mahal walau mendapat perhatian regional-internasional yang cukup besar. Inilah salah satu sisi politik Lebanon.

Di sisi lain, politik Lebanon juga tak terlepas dari tradisi politik negara itu serta terimbas konstelasi geopolitik di Timteng akhir-akhir ini.

Ajang status sosial

Salah satu bagian dari tradisi politik di Lebanon adalah perannya sebagai ajang persaingan meraih status sosial. Politik adalah juga sebuah wadah untuk menjunjung dan mempertahankan gengsi di antara para keluarga elite politik. Hal ini telah berlangsung secara turun-temurun.

Di kalangan kelompok Kristen sudah dikenal keberadaan, antara lain keluarga politik Al Gemayel, Franjieh, Mouawad, dan Al Murr. Di kalangan Muslim dikenal ada keluarga Al Karami, Al Khos, dan Al Hariri.

Dari keluarga Al Gemayel, Mouawad, Franjieh, dan Al Murr kini sudah ada penerus yang bertarung dalam gelanggang politik.

Dari keluarga Al Gemayel ada Sami Al Gemayel (putra bungsu Pierre Al Gemayel, pendiri partai kanan Palangist) dan Nadim Al Gemayel (cucu Pierre Al Gemayel). Nadim adalah putra Bashir Al Gemayel yang adalah putra kedua Pierre Al Gemayel.

Dari keluarga Mouawad kini ada Michel Mouawad (putra Presiden Lebanon Rene Mouawad yang tewas tahun 1989).

Dari keluarga Franjieh kini ada Sulaiman Franjieh (putra Presiden Lebanon 1970-1976 Sulaiman Kabanan Franjieh).

Dari keluarga Al Murr kini ada Elias Murr yang kini menjabat menteri pertahanan (putra Michel Murr, mantan deputi PM Lebanon).

Dari keluarga Hariri (Muslim) kini ada Saad Hariri (putra mantan PM Lebanon Rafik Hariri yang tewas tahun 2004). Dari keluarga Karami, kini ada Omar Karami (saudara mantan PM Lebanon Rashid Karami).

Para keluarga politik tersebut sering menggunakan segala cara untuk meraih kursi parlemen atau jabatan eksekutif meskipun itu harus dilakukan dengan mengeluarkan uang. Apabila perlu, tujuan politik bisa dicapai dengan membunuh lawan politiknya dari keluarga pesaing.

Oleh karena itu, pemilu Lebanon menjadi sangat mahal dan negara itu juga tidak pernah sepi dari pembunuhan politik.

Lebih rumit lagi, para keluarga politik tersebut terseret ke dalam kepentingan politik regional dan internasional. Maka, muncullah kubu pro-Suriah-Iran dan kubu pro-Barat, Mesir, Arab Saudi.

Kubu 14 Maret yang dipimpin kubu Mustaqbal pimpinan Saad Hariri dikenal pro-Barat dan juga didukung Mesir serta Arab Saudi. Di kubu 14 Maret, terdapat Partai Sosialis Progresif pimpinan Walid Jumblatt, Partai Kekuatan Lebanon (Lebanon Force) pimpinan Samir Geagea, dan Partai Kristen Phalangis pimpinan Amin Gemayel.

Kubu 8 Maret yang dipimpin Hezbollah dikenal pro-Suriah-Iran. Di kubu 8 Maret itu terdapat Syiah Amal pimpinan Nabih Berri dan Gerakan Kebebasan Nasional pimpinan Michel Aoun (Kristen Maronit).

Hasil pemilu parlemen Lebanon tersebut dapat menimbulkan krisis politik baru di negara itu. Pasalnya, kubu oposisi, meski kalah, tetap meminta ikut dalam pemerintahan mendatang.

Anggota parlemen dari Hezbollah, Hassan Fadlallah, menegaskan, upaya untuk memonopoli kekuasaan hanya akan melahirkan krisis yang akan membelenggu rakyat Lebanon.

Kubu 14 Maret bisa menang secara politik. Namun, kubu 8 Maret dengan tulang punggung Hezbollah punya senjata yang bisa memaksakan kehendak seperti yang terjadi pada Mei 2008. Itulah Lebanon yang sering tidak rasional. (MTH)

Atzmon dan Pidato Obama di Kairo

2009-06-09T06:20:00.000+07:00

Ahmad Syafii Ma’arif

Saya beruntung karena dalam pekan-pekan terakhir ini menerima beberapa artikel yang dikirim penulisnya, Gilad Atzmon (47), mantan Zionis, mantan anggota Angkatan Udara Israel, dan pemusik.

Tahun 1994, Atzmon hijrah dari Jerusalem ke London sebagai protes kekejaman Israel Zionis atas Palestina. Artikel terbarunya, God Blessed America, saya terima 6 Juni, dikirim dari Colorado, dalam kunjungan seminggunya ke AS.

Atzmon adalah cucu anggota pasukan teror sayap kanan Irgun yang pada 1948 membinasakan rakyat Palestina. Setahun lalu, Atzmon bersama sedikit temannya mendirikan situs Palestine Think Tank sebagai media untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Suatu saat Atzmon berkata, jika ia terbunuh, orang akan tahu, agen rahasia Israel Mossad berdiri di belakangnya.

Suara Atzmon dan kelompoknya yang lantang radikal—tetapi secara historis amat mendasar terkait kekejaman Zionisme atas rakyat Palestina—terus bergulir.

Terakhir, kritik keras atas genosida pasukan Israel di Gaza beberapa bulan lalu. Tetapi, hal ini hampir tak pernah muncul di media Barat yang hingga batas-batas tertentu di bawah pengaruh Zionisme, seperti New York Times, BBC, CNN, dan The Guardian. Fakta ini pernah membuat Atzmon mengeluh kepada koleganya, Marry Rizzo, ”… We failed to make it to the main press” (… kita gagal memasuki media pers gelombang besar). Marry menghibur, ”Gilad, you may fail to see it, we do not want to assimilate into the so-called media, we do not need them. From now on we are the media” (Gilad, Anda mungkin gagal melihatnya, kita tak ingin mengunyahkannya ke dalam apa yang disebut media, kita tidak memerlukan. Sejak sekarang, kitalah media itu).

Jawaban Marry meyakinkan Atzmon untuk terus bersuara melawan segala kezaliman dan kekejaman demi perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Pidato Obama

Berlatar belakang itu, bagaimana reaksi Atzmon atas pidato Presiden Barack Obama di Kairo, 4 Juni lalu? Dibandingkan dua tahun lalu, tulis Atzmon, AS sudah berubah ke arah yang lebih mengundang simpati dan kepercayaan. Meski belum bisa melepaskan diri dari lingkaran Zionis, Obama bertekad memerdekakan Palestina. Kapan berhasil? Waktulah yang bisa menjawab.

Atzmon berandai, ”Sekiranya saya dalam posisi (Obama) itu, saya akan mengultimatum Israel dalam tempo 24 jam untuk membuka Jalur Gaza. Jika gagal melakukan, duta besar di Tel Aviv akan saya panggil, saya hentikan segala bantuan keuangan dan militer kepada Israel, saya bekukan aset-aset Israel karena masih saja sebagai negara teroris, saya akan mulai proses cepat deportasi orang Israel dari Amerika.”

Impian Atzmon tentu tak akan terjadi dalam waktu dekat. Tetapi setidaknya, suara mantan Zionis ini akan berpengaruh dalam jangka panjang, bukan saja di Barat, tetapi secara berangsur juga akan menembus dinding kesadaran orang Yahudi di Israel.

Dalam artikel lain awal Maret 2009, di mata Atzmon, eksistensi Israel digambarkan, ”Hidup di atas Waktu Pinjaman di Sebuah Tanah Curian.” Sadar akan fakta kritikal ini, Atzmon selain mengucapkan selamat tinggal kepada Zionisme juga hengkang dari Israel, menetap di London bersama keluarganya.

Obama di mata Atzmon

Bagi saya, keputusan Atzmon luar biasa nilainya, sebuah tindakan yang seharusnya mengilhami rakyat Palestina dan bangsa Arab lain untuk berhenti berkelahi sesama mereka.

Kesan spontan Atzmon tentang AS di bawah Obama terbaca dalam kutipan, ”Kini saya ada di AS untuk seminggu. Saya menjumpai ratusan orang Palestina dan aktivis solidaritas. Saya bisa mendeteksi tingkat optimisme sejati, sesuatu yang tidak saya rasakan dua tahun lalu. AS sedang mengungkap perasaan letih yang riil terhadap penyerbu Ziocon (kaum konservatif AS di bawah Presiden Bush yang dipengaruhi Zionisme). Kaum Ziocon tidak saja gagal; ia telah membuat rakyat AS menjadi antek kejahatan kolosal, Holocoust (bencana) atas rakyat Irak yang hingga kini merenggut lebih dari 1.300.000 nyawa.”

Bagi Atzmon, pidato Obama di Kairo diharapkan dapat menghapus stigma Barat, ”Islam dan Fasisme adalah satu kata.” Atzmon menulis, ”Tidak seperti boneka Zionis sebelumnya, Presiden AS kini mengerti ide kebersamaan dan saling menghormati.” Lalu mengutip Obama, ”Anda dan kami… memiliki prinsip yang sama, prinsip keadilan dan kemajuan; toleransi dan harga diri bagi semua manusia.”

Saya menyertai optimisme Atzmon tentang Obama dengan pertanyaan kritis. Beranikah Presiden AS ini menekan Israel untuk melihat munculnya negara Palestina merdeka dalam waktu dekat? Jika berani, Obama adalah lelaki sejati yang mampu menerjemahkan jargon perubahan ke dalam tindakan konkret sekalipun penuh risiko itu!

Ahmad Syafii Ma’arif Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah

Kemenangan Demokrasi Lebanon

2009-06-09T06:14:00.000+07:00

Kemenangan Koalisi 14 Maret atas Koalisi 8 Maret dalam pemilu parlemen di Lebanon, hari Minggu lalu, melegakan AS dan negara-negara sekutunya.

Sejak semula masyarakat internasional melihat bahwa pemilu parlemen Lebanon hari Minggu lalu sebenarnya merefleksikan pertarungan dua kubu. Pertama, kubu AS, yang di dalamnya tergabung Mesir, Jordania, dan Arab Saudi yang sering disebut negara-negara pro-Barat. Kedua, kubu Iran dan Suriah.

Kubu AS mendukung Koalisi 14 Maret, yakni partai yang berkuasa, yang di dalamnya terdapat Partai Sosialis Progresif, Pasukan Lebanon Kristen, dan Partai Phalangis Kristen. Kubu Iran-Suriah mendukung Koalisi 8 Maret, yakni Hezbollah, gerakan Amal pimpinan Nabih Birri, Gerakan Patriotik Bebas pimpinan Jenderal Maichel Aoun.

Dengan kata lain, di dalam negeri, pemilu menjadi arena pertarungan antara Koalisi 14 Maret dan Koalisi 8 Maret. Akan tetapi, kedua koalisi itu sebenarnya ”memainkan” kepentingan negara-negara pendukungnya. Karena itu, hasil pemilu tidak hanya akan menentukan masa depan politik dalam negeri Lebanon, melainkan juga mempertajam hubungan internasional di Timur Tengah.

Sebelum pemilu, para pejabat AS sudah menyatakan bahwa bantuan militer kepada Lebanon akan dikurangi kalau Hezbollah dukungan Iran dan Suriah memenangi mayoritas di parlemen. Kemenangan Hezbollah juga akan mengganggu hubungan Lebanon dengan negara-negara Arab pro-Barat, seperti Arab Saudi, Mesir, dan Jordania.

Kemenangan Hezbollah, dalam pandangan AS, akan menaikkan pamor dan peran Iran di kawasan Timur Tengah, suatu hal yang tidak diinginkan AS. Meningkatnya peran Iran dan kuatnya Hezbollah di Lebanon akan berdampak tidak baik bagi Israel. Selain itu, meningkatnya peran Iran di Lebanon juga tidak diinginkan oleh Arab Saudi, Jordania, dan Mesir.

Fakta itu, di satu sisi, menunjukkan bahwa Lebanon menempati posisi penting dalam peta hubungan internasional di Timur Tengah. Akan tetapi, di sisi lain, apa yang terjadi memberikan gambaran betapa tidak ”berdaulat”-nya Lebanon.

Sungguh, ini sebuah ironi bahwa Lebanon yang bertahun-tahun dibelenggu perang saudara harus ”menyerah” pada kemauan negara lain. Akan tetapi, kita sedikit merasa lega mendengar pernyataan Saad Hariri dari Koalisi 14 Maret, ”Tidak ada yang menang dan kalah dalam pemilu lalu. Yang menang adalah demokrasi dan Lebanon.”

Ya, demokrasi telah memenangi pemilu di Lebanon. Rakyat telah memilih. Memilih untuk masa depan mereka yang lebih baik. Siapa pun pilihan rakyat, kiranya seperti yang dikatakan Michel de Chadarevian, anggota kelompok Aoun, ”Lebanon hanya bisa diperintah oleh pemerintah persatuan nasional.”

Anggaran Militer Capai Rekor Baru

2009-06-09T06:12:00.000+07:00

Stockholm, Senin - Pengeluaran militer dunia mencapai rekor baru tahun 2008, didorong oleh Perang Irak kembalinya Rusia sebagai pemain global, dan munculnya China. Demikian laporan dari badan kajian Swedia, Lembaga Riset Perdamaian Internasional Stockholm, Senin (8/6), di Stockholm, Swedia.

Pengeluaran belanja senjata dunia mencapai 1,464 triliun dollar AS tahun lalu. AS mengambil porsi terbesar. Anggaran senjata itu naik 4 persen di seluruh dunia dibandingkan dengan tahun 2007 dan 45 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 1999.

”Gagasan perang terhadap terorisme telah mendorong banyak negara untuk melihat masalah-masalah mereka melalui perspektif militer dan digunakan untuk menggenjot pengeluaran militer,” kata Sam Perlo-Freeman, Ketua Proyek Pembelanjaan Militer di lembaga itu yang menjadi penulis utama laporan tersebut.

”Perang di Irak dan di Afganistan telah menghabiskan 903 miliar dollar AS dalam belanja militer tambahan untuk negara AS saja,” ujarnya.

Tiga kali lipat

AS bertanggung jawab atas 58 persen kenaikan anggaran militer global antara tahun 1999-2008. China dan Rusia masing-masing menaikkan anggaran militer hampir tiga kali selama sepuluh tahun itu. India, Arab Saudi, Iran, Israel, Brasil, Korea Selatan, Aljazair, dan Inggris juga turut menyumbang pada kenaikan total anggaran itu.

Lembaga itu, yang melakukan riset independen mengenai keamanan internasional, persenjataan dan perlucutan senjata, mengatakan, belanja militer tahun lalu adalah sekitar 2,4 persen produksi domestik bruto. Pengeluaran per kapita anggaran militer sekitar 217 dollar AS di dunia.

Tahun lalu terdapat sekitar 8.400 hulu ledak nuklir di dunia. Dari jumlah itu, hampir sebanyak 2.000 ada pada posisi siaga tinggi dan mampu diluncurkan dalam hitungan menit.

China untuk pertama kalinya menjadi pembeli senjata nomor dua di dunia tahun 2008, yang diperkirakan menelan dana sebesar 84,9 miliar dollar AS.

Dari 15 negara pembelanja terbesar, hanya Jerman dan Jepang yang menurunkan anggaran persenjataan, masing-masing turun 11 persen dan 1,7 persen tahun lalu. (Reuters/AFP/DI)

AS Berniat Hentikan Bantuan ke Israel

2009-06-09T06:11:00.000+07:00

Tel Aviv, Senin Perekonomian Israel menghadapi tantangan baru yang kali ini datang dari sekutu utamanya, Amerika Serikat. Perbedaan pandangan antara para elite Israel dan Presiden AS Barack Obama soal permukiman Yahudi di Tepi Barat diperkirakan harus dibayar dengan hilangnya bantuan dan investasi asal AS bagi Israel.

Sejumlah diplomat, Senin (8/6), mengatakan, Washington pada akhirnya bisa mempertimbangkan ulang pemberian bantuan tahunan, dengan fokus ke sektor pertahanan, sebesar 3 miliar dollar AS. Hal itu turut mengkhawatirkan investor yang tidak menginginkan instabilitas di Timur Tengah.

Muncul pula isyarat bahwa Uni Eropa (UE) akan mengikuti jejak AS. UE, yang merupakan pasar ekspor terbesar Israel, kemungkinan akan mendorong larangan bagi produk Israel yang dihasilkan dari permukiman Yahudi di Tepi Barat. Selama ini ekspor Israel mendapatkan keringanan pajak di 27 negara anggota UE.

Akan tetapi, ”hukuman” semacam itu tampaknya tidak akan segera terjadi dan mungkin sulit dilakukan. Masalahnya, Obama harus berhadapan dengan kalangan pro-Israel di Kongres AS. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bisa saja memulai konfrontasi dengan mengubah kebijakan soal perdamaian.

Analis menilai gagasan pengurangan bantuan AS ke Israel berisiko mengguncang kepercayaan terhadap perekonomian Israel yang bertumpu pada perdagangan internasional, terutama dukungan ekonomi AS. ”Jika dukungan AS hilang, hal itu akan tecermin pada peringkat, risiko premi, dan suku bunga jangka panjang obligasi pemerintah,” kata Michael Sarel, Kepala Riset Ekonomi pada Harel Insurance Investment.

Risiko seperti itu sejauh ini belum terlihat. Biasanya, indikator-indikator ekonomi Israel selalu mengasumsikan adanya dukungan dari AS.

Meski demikian, ekonom HSBC, Jonathan Katz, mengakui, investor kini mulai bertanya soal risiko ekonomi Israel terkait perselisihan dengan Obama.

Katz mengatakan, instabilitas di Israel akan mempersulit dunia, di antaranya termasuk akibat keterpurukan sektor keuangan global. Instabilitas di Israel juga mendorong niat Israel menyerang Iran. AS sejauh ini mencoba menekan Israel untuk tidak menyerang Iran sehubungan dengan pengembangan senjata nuklir.

Di tengah meningkatnya tekanan dari AS, PM Netanyahu tengah mempertimbangkan pelonggaran blokade di Jalur Gaza. Blokade telah diberlakukan selama dua tahun. Netanyahu akan bertemu dengan menteri bidang keamanan dalam beberapa pekan ke depan untuk memutuskan apakah akan mengubah kebijakan soal blokade itu.

”Perdana Menteri ingin mendengar gagasan yang berbeda. Tidak ada perubahan dalam tujuan strategis untuk melemahkan Hamas,” kata seorang pejabat Israel.

Perkuat konsensus

Seorang pejabat keamanan Israel mengatakan, sejumlah badan keamanan telah bertemu untuk mengkaji ulang kebijakan blokade. ”Kami paham tekanan AS dan ingin membuat kehidupan penduduk Palestina lebih mudah. Akan tetapi, itu bergantung pada ketenangan di sepanjang perbatasan Gaza),” ujarnya.

Di Jakarta, PBB menggelar Pertemuan Asia Pasifik soal Palestina, 8-10 Juni. Pertemuan itu dimaksudkan untuk memperkuat konsensus dalam memberikan dukungan terhadap solusi dua negara guna menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Dalam pertemuan itu diakui bahwa banyak seruan telah dikumandangkan, banyak proses telah dilalui, tetapi hampir tidak ada kemajuan yang berarti. Pernyataan dukungan rutin terhadap solusi dua negara sayangnya tidak seiring dengan kenyataan (terbentuknya) dua negara.

Negara peserta pertemuan, termasuk Indonesia, memperbarui komitmen untuk mendukung terwujudnya Palestina merdeka yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

”Indonesia, bersama negara-negara cinta damai lainnya, menekankan kecaman terhadap Israel atas kebijakannya di wilayah pendudukan. Kami juga menyerukan komunitas internasional untuk membuat komitmen dan mendorong kerja menuju solusi tentang Palestina,” kata Wakil Menlu RI Triyono Wibowo.

(afp/reuters/fro)

Kubu Pro-Barat Menang di Lebanon Hezbollah dan Israel Langsung Nyatakan Sikap

2009-06-09T06:10:00.000+07:00

AP Photo/Hussein Malla
Muslim Lebanon dari kelompok Sunni, yang dikenal pro-Barat, merayakan kemenangan partai-partai yang didukung AS dan sekutunya di Tarik Jadideh, Beirut, Lebanon, Minggu (7/6). Hezbollah dan sekutunya, termasuk dari kalangan Kristen, tak mampu mengubah opini warga.

Selasa, 9 Juni 2009 | 03:29 WIB

Beirut, Senin - Kubu pro-Barat pimpinan Saad al-Hariri (Sunni) memenangi pemilihan parlemen Lebanon, Senin (8/6), dengan meraih 71 kursi dari 128 kursi parlemen. Aliansi Hezbollah (Syiah) dan Amal (pimpinan Michel Aoun) dari kubu Kristen hanya memperoleh 57 kursi.

Kemenangan blok Saad al-Hariri yang dikenal sebagai anti-Suriah itu mengejutkan. Pada awalnya, banyak pihak yang menduga aliansi Hezbollah (yang didukung Iran) akan menang. Kemenangan kubu ini akan memperpanjang jabatan PM Fouad Siniora, sahabat lama keluarga Hariri.

Setelah Komite Pemilu Lebanon mengumumkan kemenangan kubu Saad al-Hariri, penduduk Beirut beramai-ramai turun ke jalan merayakan kemenangan. Pesta kembang api dan letupan petasan bertalu-talu di Beirut dikombinasikan dengan sajian minuman sampanye.

Kubu Hariri yang dikenal dengan nama kelompok ”14 Maret” dan didukung AS itu memenangi ”daerah gemuk” yang seharusnya bisa dikuasai oposisi, seperti Zahle, dan distrik Kristen, seperti Batroun dan Koura, serta sebagian wilayah Kristen di Beirut.

Wilayah yang diperebutkan secara ketat hanya wilayah Kristen di Distrik Metn. Di wilayah ini, Aoun dan mantan Presiden sekaligus pemimpin dari Partai Phalangis, Amin Gemayel, sama-sama kuat.

Selain di Distrik Metn, Aoun juga menguasai Distrik Jbeil dan Kesrouan yang mayoritas berpenduduk Kristen.

Di daerah-daerah ”kekuasaan” Hezbollah dan distrik Sunni, dukungan warga tetap tidak berubah. Namun, dukungan ini tak cukup membuat aliansi oposisi menang telak.

Hasil pemilihan parlemen kali ini dinilai sebagai kegagalan Iran dan Suriah yang selama ini telah mendukung Hezbollah.

Sambutan Arab

Hasil pemilu disambut Arab Saudi, AS, dan Mesir yang mendukung blok ”Maret 14”. Tanggal ini adalah hari di mana terjadinya protes besar-besaran untuk menuntut militer Suriah keluar dari Lebanon pada tahun 2005.

Salah seorang politikus di Lebanon menduga mayoritas warga Lebanon khawatir kelompok Syiah akan memberlakukan hukum Syariah di Lebanon.

Pemerintah Israel berharap pemerintahan baru di Lebanon dapat mengantisipasi berbagai serangan yang dimulai dari Lebanon.

”Pemerintah yang baru harus memperkuat stabilitas dan keamanan, menghentikan segala penyelundupan senjata, dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB terutama pada poin perlucutan senjata semua kelompok bersenjata di Lebanon. Salah satunya termasuk Hezbollah,” sebut pernyataan tertulis dari Departemen Luar Negeri Israel.

Tidak ketinggalan Hezbollah mengingatkan kubu pro-Barat untuk tidak membuka pembicaraan atau menyentuh sedikit pun masalah persenjataan yang dimiliki Hezbollah. ”Kelompok mayoritas harus berjanji untuk tidak mempertanyakan peran kami sebagai partai perlawanan, legitimasi senjata kami, ataupun fakta bahwa Israel adalah musuh negara,” kata pejabat Hezbollah, Mohamed Raad.

Raad juga mengingatkan bahwa hasil pemilihan itu justru menunjukkan kekacauan politik yang lebih parah. ”Ada indikasi krisis masih akan berlanjut kecuali mayoritas mengubah perilakunya,” kata Raad yang juga anggota parlemen.

Hezbollah terlibat dalam konflik sengit dengan Israel di tahun 2006. Hezbollah tidak mau meletakkan dengan alasan senjata tersebut diperlukan untuk melawan Israel. (REUTERS/AFP/AP/LUK)

Misteri Suksesi Dinasti Kim

2009-06-07T06:37:00.001+07:00

Korea Utara adalah misteri. Tidak banyak yang diketahui dunia luar tentang negeri itu. Dunia dibuat terkaget-kaget sekaligus miris ketika tersiar berita bahwa Korut melakukan uji coba bom nuklir.

Ketika tersiar berita bahwa pemimpin tertinggi Korut Kim Jong Il terkena stroke beberapa waktu lalu dan jarang tampil di muka umum, muncul pertanyaan: benarkah berita itu? Siapa yang akan menggantikannya?

Kim Jong Il sudah berusia 67 tahun. Menurut berita-berita yang tersebar dan foto-foto yang beredar, pemimpin Korut itu sudah terlihat lebih kurus dan makin lemah. Meski demikian, ia tetap dicitrakan masih sangat berkuasa.

Akan tetapi, banyak kalangan meragukan kemampuannya untuk tetap memerintah seperti ayahnya dulu. Penunjukan saudara iparnya, Jang Song Thaek, beberapa waktu lalu menjadi anggota Komisi Pertahanan Nasional yang dipimpin Kim Jong Il sudah memicu lahirnya spekulasi bahwa Jang Song Thaek-lah yang akan disiapkan untuk menggantikannya.

Spekulasi bahwa Jang Song Thaek calon penggantinya makin santer dan kuat mengingat tak satu pun dari tiga putra lelaki Kim Jong Il dari dua istrinya dinilai layak. Kim Jong Il memiliki tiga anak laki-laki dari dua istri. Anak pertamanya adalah Kim Jong Nam, hasil perkawinan Kim Jong Il dengan Sung Hye Rim, istri keduanya. Namun, ada cerita bahwa Kim Jong Nam bukan anak Sung Hye Rim.

Cerita lainnya mengungkapkan Sung Hye Rim segera meninggalkan Korut pergi ke Moskwa setelah bertengkar dengan Kim Jong Il. Saat itu, Kim Jong Nam yang lahir pada tanggal 10 Mei 1971 baru berusia 10 tahun.

Kim Jong Nam, suatu masa pernah diyakini menjadi penerus ayahnya, Kim Jong Il. Ia pernah diangkat menjadi pejabat senior di dinas intelijen dalam negeri. Ia juga dikenal sangat tertarik pada komputer. Karena itu, pada tahun 2001, ia ditunjuk untuk memimpin komite komputerisasi dan dipercaya bertanggung jawab atas kebijakan teknologi informasi.

Kim Jong Nam yang juga terkenal dengan sebutan ”Jenderal Kecil”, sementara King Jong Il dipanggil ”Pemimpin Tercinta”, pernah diberitakan mengunjungi Jepang untuk meningkatkan kemampuannya berbahasa Jepang dan teknologi komputer.

Pada tahun 1995, Kim Jong Nam pernah menyusup masuk ke Jepang menggunakan paspor palsu. Otoritas keamanan Jepang tidak mengetahuinya karena selama ini sangat jarang diketahui umum wajah Kim Jong Nam seperti apa.

Nasib sial menimpa Kim Jong Nam. Pada hari Selasa, 1 Mei 2001, ia ditangkap di Bandara Narita, Jepang, ketika berusaha masuk ke negeri itu secara ilegal. Ia ditahan petugas imigrasi ketika tiba di Narita dari Singapura menggunakan pesat milik Japan Airlines dengan nomor penerbangan 712. Saat itu, ia bersama dua perempuan dan bocah lelaki berusia 4 tahun.

Saat itu, Kim Jong Nam menggunakan paspor Republik Dominika, yang di dalamnya ada keterangan pernah dua kali masuk Jepang, yakni pada bulan Oktober 2000 dan Desember 2000. Ketika diperiksa, ia berulang kali mengaku kepada pemeriksa lewat penerjemah sebagai anaknya Kim Jong Il dan ”ingin mengunjungi Disneyland di Tokyo”.

Sejak peristiwa itu, posisi Kim Jong Nam melemah. Ia diberitakan banyak menghabiskan waktunya di Rusia untuk mengunjungi ibunya yang sedang sakit. Ibu Kim Jong Nam, Sung Hye Rim (Sung Hae Rim), meninggal pada usia 65 tahun, antara bulan Juli atau Agustus 2002 di Moskwa.

Sung Hye Rim adalah mantan aktris. Ia menderita cardiopathology, diabetes, dan depresi mental kronik. Komplikasi penyakit itulah yang mengakhiri hidupnya. Sung Hye Rim dikenal sebagai aktris kesohor pada era 1960-an dan 1970-an.

Ia diberitakan meninggalkan Kim Jong Il karena tidak tahan atas perilaku suaminya yang suka menyeleweng. Sejak awal tahun 1980-an, Sung kemudian tinggal di Moskwa. Pada bulan Februari 1998, Sung Hae Rim dan putrinya, Sung Hye Rang, meninggalkan Moskwa pergi ke Geneva, Swiss, tetapi akhirnya Sung Hae Rim kembali ke Moskwa.

Meskipun semula Kim Jong Nam diyakini sebagai pewaris Kim Jong Il, setelah peristiwa Tokyo dan meninggalnya sang ibu, ia terlempar dari barisan ahli waris. Awal tahun 2003, diyakini Kim Jong Nam tinggal di China.

Pada tanggal 25 September 2004, Kim Jong Nam diberitakan muncul di Bandara Beijing, yang kemudian memicu keraguan akan statusnya. Karena, ketika tiba di Beijing, ia sendirian dan tidak ada penyambutan. Ia diyakini terbang dari negara ketiga, bukan dari Korea Utara. Perjalanannya ke luar negeri tanpa disertai seorang pengawal dan pejabat itu mengindikasikan bahwa dia tidak lagi dalam baris ahli waris kekuasaan Korut.

Putra kedua

Setelah nama Kim Jong Nam hilang dari barisan waris, muncullah anak kedua Kim Jong Il, yakni Kim Jong Chul yang lahir dari Koh Young Hee. Masuknya Kim Jong Chul dalam barisan ahli waris kekuasaan diberitakan oleh majalah bulanan Chosun, 18 Februari 2003. Laporan majalah itu berdasarkan dokumen Tentara Rakyat.

Kim Jong Chul yang lahir sekitar tahun 1981 pernah sekolah di Swiss. Ia pernah menduduki sebuah pos di Divisi Kepemimpinan Komite Sentral Partai Buruh. Posisi itulah yang dulu diduduki Kim Jong Il saat dipersiapkan Kim Il Sung untuk menggantikan dirinya.

Setelah studi di sekolah internasional di Bern, Swiss, Kim Jong Chul ditempatkan di divisi propaganda dan agitasi Partai Buruh. Menurut laporan sebuah majalah Korea Selatan, dia menjadi salah seorang penggemar National Basketball Association (NBA) AS dan, karena itu, ayahnya membangunkan sebuah lapangan bola basket di vila-vila milik penguasa Korut itu yang tersebar di banyak tempat.

Kantor berita Jepang, Kyodo, tanggal 15 Februari 2003 memberitakan, usaha untuk menyebarluaskan puji-pujian terhadap istri ketiga Kim Jong Il yang dikenal sebagai istri sahnya, yakni Ko Young Hee atau Ko Yong-hi, mulai dilakukan. Berita yang berasal dari dokumen militer itu diperoleh Kyodo dari ”sumber-sumber yang dapat dipercaya”.

Propaganda itu merupakan sebuah indikasi dimulainya persiapan untuk mempersiapkan Kim Jong Chol, yang saat itu berusia 23 tahun, anak kedua Kim Jong Il hasil perkawinannya dengan Ko, sebagai pengganti pemimpin Korut.

Akan tetapi, impian Kim Jong Chol akhirnya juga tidak menjadi kenyataan. Tersiar berita bahwa Kim Jong Chol kecanduan narkotik, tingkat testosteron tidak normal, dan kondisi kesehatannya buruk. Bahkan, mantan ahli masak sushi Kim Jong Il yang berasal dari Jepang, Kenji Fujimoto, dalam sebuah memoarnya yang diterbitkan pada tahun 2003 menyebut Kim Jong Chol berperilaku seperti perempuan, genit.

Putra termuda

Begitu nama Kim Jong Chol hilang dari percaturan, muncullah nama putra termuda atau ketiga Kim Jong Il, yakni Kim Jong Un atau Kim Woo. Dia diangkat untuk menduduki jabatan di Komisi Pertahanan Nasional, April lalu. Pos yang sama pernah diberikan kepada Kim Jon Nam dan ini dipandang sebagai langkah awal untuk pewarisan kekuasaan.

Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, tanggal 15 Januari 2009, dengan mengutip sumber-sumber yang tidak diungkapkan jati dirinya menyatakan, penunjukan Kim Jong Un untuk jabatan itu menandai penggemblengan dia sebagai pengganti. Diperkirakan, ia setahap demi setahap akan melangkah naik untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi di Komisi Pertahanan Nasional itu.

Kim Jong Un yang diperkirakan lahir pada tahun 1983 atau 1984 adalah anak ketiga dan termuda dari Kim Jong Il dengan Ko Young Hee. Ia pernah mengikuti pendidikan di Sekolah Internasional Berne, Swiss, dan diberitakan bisa berbahasa Inggris dan Jerman.

Kenji Fujimoto juga mengungkapkan bahwa Kim Jong Il lebih memilih Kim Jong Un ketimbang kakaknya, Kim Jong Chol, karena Kim Jong Un ”benar-benar seperti ayahnya”.

Indikasi tentang penunjukan Kim Jong Un juga ditandai dengan kemunculan dia di tempat pemungutan suara untuk memilih para anggota Majelis Rakyat Tertinggi, parlemen Korut yang sebenarnya lebih sebagai ”tukang stempel” saja. Berita tentang kemunculan Kim Jong Un itu diungkapkan oleh BBC pada tanggal 8 Maret 2009.

Namun, indikasi awal itu tidak serta merta bisa dijadikan dasar bagi sebuah keyakinan. Pada tahun 1973, Pemimpin Besar Korut Kim Il Sung mengangkat Kim Jong Il sebagai calon penggantinya. Baru 20 tahun kemudian, tahun 1994, Kim Jong Il menggantikan posisi ayahnya sebagai orang nomor satu di Korut.

Kini, tanda-tanda bahwa Kim Jong Un sebagai ”pewaris” kekuasaan Korut semakin jelas dan nyata. Meskipun masih diberi catatan: Kim Jong Un menderita tekanan darah tinggi dan diabetes.

Apa pun yang terjadi di Korut rasanya tidak akan berdampak banyak bagi dunia internasional dan juga mengubah Korut selama sistem keluarga tetap dipertahankan dan keluarga Kim tetap memegang kendali kekuasaan. (ias)

Obama Rangkul Muslim

2009-06-05T17:39:00.000+07:00

Sama seperti Israel, Palestina Pun
Punya Hak yang Harus Dihargai

AFP/Mandel NGAN
Presiden Amerika Serikat Barack Obama (kedua dari kanan) dan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton (kedua dari kiri) berkunjung ke Masjid Sultan Hassan yang dibangun pada abad pertengahan di Kairo, Mesir, Kamis (4/6).

Kairo, Kompas- Dari auditorium utama Universitas Kairo dengan 2.500 hadirin, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Kamis (4/6), meminta Muslim bersatu dengan AS. Obama meletakkan cetak biru dalam hubungan baru AS-Islam. Musthafa Abd Rahman

Presiden Obama menegaskan, ia tidak menawarkan impian kosong, tetapi keseriusan. Obama menambahkan, ia berbicara soal hal yang benar, tulus, bukan sekadar retorika dari sebuah pidato. Hadirin berkali-kali menyambut pidato Obama dengan tepuk tangan riuh rendah.

Obama membuka pidatonya kepada 1,5 miliar jiwa Muslim sedunia dengan mengucapkan ”assalamualaikum”. Ia beberapa kali menyitir isi kitab suci Al Quran untuk menjustifikasi bahwa Islam menolak kekerasan. Namun, Presiden Obama mengakui, ada sekelompok kecil yang bisa menyulut percekcokan. Oleh karena itu, Presiden Obama meminta AS dan dunia Muslim bekerja sama mengontrol sekelompok kecil itu.

Obama menawarkan sebuah visi perdamaian AS-dunia Muslim setelah bertahun-tahun didera ketidakcocokan dan hubungan yang saling mencurigai.

Presiden Obama menambahkan, ”Membiarkan perbedaan hanya akan menyulut konflik ketimbang menyemai kerja sama, yang bisa membantu rakyat kita meraih keadilan dan kemakmuran. Lingkaran kecurigaan dan ketidakcocokan harus berakhir.”

Obama berjanji memerangi persepsi negatif soal Islam di mana pun. ”Namun, hal serupa juga harus berlaku dalam persepsi Muslim terhadap AS.”

Obama mengutip juga Bibel dan Taurat dalam rangka pencapaian kepentingan bersama dan rasa saling menghormati.

Obama disebutkan sedang meletakkan dasar-dasar ambisi kebijakan luar negeri, setara dengan keberaniannya meletakkan dasar-dasar kebijakan domestik.

Presiden Obama sadar, ada pihak Muslim dan non-Muslim yang skeptis dan bertanya, ”Apakah kita bisa memulai era baru? Namun, ada juga pihak yang siap menepis perbedaan, dan berdiri untuk kemajuan.”

Presiden Obama mengatakan, ”Ada juga pihak yang mengatakan bahwa upayanya tidak akan berguna, dan kita ditakdirkan untuk berbeda dan peradaban akan berakhir dengan bentrokan. Ada banyak kekhawatiran, ketidakpercayaan. Namun, jika kita terjebak pada keadaan masa lampau, kita tidak akan pernah bergerak maju.”

Longgarkan cengkeraman

Obama sadar pertikaian Palestina-Israel, menjadi salah satu akar percekcokan. Oleh karena itu, Presiden Obama meminta Palestina menghentikan aksi kekerasan dan meminta Israel melonggarkan cengkeraman di daerah pendudukan. ”Sudah terlalu banyak air mata, dan darah mengalir. AS tidak akan berpaling untuk mendukung Palestina.”

Ia meminta kedua pihak kembali ke perjanjian damai yang telah dilupakan, yakni peace roadmap (peta jalan menuju perdamaian).

Presiden Obama menegaskan Israel harus menyadari bahwa hak hidup bukan hanya milik Israel, tetapi juga milik Palestina. AS tak bisa menerima kelanjutan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat. ”Ini melanggar perjanjian sebelumnya dan menghalangi perdamaian.”

Presiden Obama menentang penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal penghentian pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Obama menawarkan dukungan terhadap berdirinya negara Palestina. Obama mengatakan hubungan AS-Israel tak bisa dipisahkan dan menolak mereka yang menepis kekejaman Nazi.

Dengan Iran, Obama juga menawarkan kembali dialog. ”Memang sulit mengatasi perpecahan yang sudah berlangsung beberapa dekade. Namun, kita harus berani melangkah maju dengan sebuah semangat dan niat baik untuk menyelesaikan masalah.”

Presiden Obama menambahkan, AS dan dunia Islam bisa bekerja sama melawan terorisme di seantero dunia serta mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Ia berjanji, AS akan mundur dari Irak sebelum tahun 2012, dan akan terus mencari solusi damai dan kemanusiaan di Pakistan dan Afganistan.

Presiden AS itu menyinggung isu demokrasi. Ia menegaskan, AS akan mendukung penegakan hak asasi manusia di mana saja, dan semua negara harus bekerja sama melindungi hak asasi manusia. ”AS akan terus mendengar suara dari mana saja dan akan membantu mewujudkan impian setiap warga soal penegakan hak asasi manusia,” kata Obama.

Hak-hak minoritas

Ia menyerukan pemerintah di semua negara untuk meletakkan satu standar saat meraih kekuasaan, yaitu menegakkan hukum dan menghormati hak-hak minoritas.

Menyangkut kebebasan beragama, Presiden AS itu menyatakan, dalam sejarahnya Islam sarat dengan toleransi. ”Cordova (wilayah Spanyol sekarang) ketika di bawah Islam adalah negara pluralis. Para pemeluk agama yang berbeda bisa hidup berdampingan. Saya menyaksikan sendiri tentang toleransi itu ketika hidup di Indonesia. Aset pluralis itu harus dijaga dalam Islam,” kata Obama.

Tentang hak kaum wanita, Obama mengakui, persamaan hak antara kaum wanita dan lelaki sudah dicapai di banyak negara. ”Kaum wanita bisa meraih prestasi di masyarakat seperti yang dapat diraih kaum lelaki. AS siap membangun kemitraan dengan negara Islam yang punya perhatian dengan pendidikan kaum wanita,” lanjut Obama.

Presiden AS itu juga menyinggung pembangunan ekonomi. Ia menyatakan, tidak ada pertentangan antara kemodernan dan tradisi. Ia memberi contoh, kemajuan Jepang bisa diraih sembari tetap melestarikan tradisinya secara kuat. (REUTERS/AP/AFP/MON)

Politik Dinasti di Lebanon

2009-05-03T18:33:00.000+07:00

Nadim Gemayel Incar Presiden

Sabtu, 2 Mei 2009 | 03:19 WIB

Beirut, Jumat - Politik Dinasti tumbuh subur di Lebanon. Beberapa politisi muda anak tokoh politik Lebanon kini bermunculan mengincar jabatan pemerintahan tertinggi di negara itu. Keluarga-keluarga Gemayel, Moawad, Frangieh, Hariri, Jumblat mendominasi perpolitikan Lebanon.

”Saya mempunyai nama keluarga dan sekarang saya mendorong diri saya untuk memajukan nama asli saya,” ungkap Nadim Gemayel (27), putra presiden terpilih yang kemudian terbunuh, Bashir Gemayel.

Dia adalah anggota sebuah keluarga Maronit Kristen yang mendirikan partai sayap kanan Kataeb atau Phalange pada 1936 dan terus berada di barisan depan perpolitikan Lebanon.

Baik Bashir maupun saudaranya, Amin Gemayel, pernah naik hingga ke jabatan kepala negara. Janda Bashir, Solange, saat ini adalah seorang anggota parlemen, tetapi tidak akan ikut lagi dalam pemilihan umum 7 Juni 2009, dengan harapan putranya, Nadim, akan menggantikannya.

Putra Amin Gemayel, Pierre, pernah menjabat Menteri Industri pada 2005, sebelum dibunuh setahun kemudian. Adapun satu-satunya putra Amin yang yang masih hidup, Sami, juga akan berjuang mendapatkan kursi parlemen pada pemilu Juni.

Politik turun-temurun dalam suatu keluarga sudah berlangsung beberapa dekade di Lebanon dan menegaskan feodalisme belum hilang di Lebanon.

Nadim mengatakan, dia melihat dirinya sebagai ”ahli waris ayahnya”. ”Saya setia kepada seluruh pengorbanan keluarga Gemayel,” ujarnya.

Keluarga Moawad

Selain di keluarga besar Gemayel, politik dinasti juga tampak pada keluarga Moawad. Michel Moawad, putra mantan presiden Rene Moawad yang dibunuh pada 1989, juga turun ke panggung politik berkat dorongan ibunya, Nayla, yang pernah menjabat sebagai seorang menteri dan sekarang masih menjadi anggota parlemen.

”Saya baru berusia 17 tahun ketika ayah saya dibunuh. Pada awalnya, saya tidak ingin kembali dari Perancis, di mana saya belajar,” ungkapnya.

Sleiman Frangieh yang kini mencalonkan diri juga adalah cucu dari mantan presiden Frangieh. Ayahnya, Tony, pernah menjadi wakil Zgharta di parlemen dan menteri sebelum dibunuh pada 1978.

Dari keluarga mantan Perdana Menteri Rafiq Hariri, Saad Hariri kini memimpin parlemen. Adapun tokoh Druze, Walid Jumblatt, juga mewarisi kepemimpinan di komunitas Druze dari ayahnya, Kamal, yang dibunuh pada perang sipil 1975-1990. (AFP/OKI)

Merayakan Kemenangan Golput 2009

2009-04-15T17:07:00.001+07:00

Oleh M FADJROEL RACHMAN

Kinerja KPU yang tak profesional dan berubahnya sistem pendaftaran calon pemilih menghasilkan daftar pemilih tetap busuk ”yang mencurigakan”. Akibatnya, Pemilu 2009 mengalami cacat kepercayaan. DPT mengalami penggelembungan dan penggembosan sekaligus.

Menggelembung karena penggandaan dan menggembos karena jutaan pemilih tak terdaftar. Akibatnya, golput pun membengkak, baik karena yang sengaja enggan memilih maupun karena terpaksa tidak bisa mencontreng. Tidak mustahil angka golput untuk Pemilu Legislatif 2009 dapat mencapai lebih dari 30 persen.

Artinya, golput mengalahkan Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDI-P, yang berdasarkan hitung cepat Lembaga Survei Indonesia diramalkan meraih suara nasional masing-masing 20,29 persen, 14,77 persen, dan 14,28 persen. Bila perhitungan nasional memasukkan suara golput, Partai Demokrat hanya meraih 14 persen dari penduduk berusia 17 tahun ke atas, Partai Golkar dan PDI-P masing-masing cuma 10-an persen. Jadi, golput secara de facto memenangi Pemilu Legislatif 2009.

Hak konstitusional

Golongan putih adalah hak konstitusional, hak memilih untuk tidak memilih, yang dilindungi UUD 1945 Pasal 28E Ayat 2, Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Golput merupakan deklarasi perlawanan dan perjuangan yang tecermin dari wajah ganda golput, yaitu konfrontatif dan korektif. Melawan secara konfrontatif terjadi dalam rezim fasis-militeristik Soeharto-Orde Baru, sedangkan melawan dengan paduan korektif dan konfrontatif sekarang terjadi dalam ruang demokrasi yang dikuasai kekuatan politik-ekonomi soehartois-orbais.

Golput murni—bukan yang terpaksa—adalah salah satu cara untuk melawan ketidakadilan. Kakak beradik mahasiswa/i Hans Scholl dan Sophie Scholl serta Profesor Kurt Huber dari Universitas Muenchen, Jerman, ketiganya anggota kelompok Mawar Putih, mengatakan, ”Kami tak bisa dibungkam.” Tidak bisa dibungkam oleh ketidakadilan, ketiganya dihukum mati, tetapi hal ini memicu perlawanan terhadap rezim fasis-militeristik Adolf Hitler.

Sejak 1955 hingga 2009, jumlah golput terus meningkat meski alasan untuk golput berbeda. Bila golput dihitung dari pemilih yang tidak datang dan suara tidak sah, tercatat 12,34 persen (1955), 6,67 persen (1971), 8,40 persen (1977), 9,61 persen (1982), 8,39 persen (1987), 9,05 persen (1992), 10,07 persen (1997), 10,40 persen (1999), 23,34 persen (Pemilu Legislatif 2004), 23,47 persen (Pilpres 2004 putaran I), 24,95 persen (Pilpres 2004 putaran II). Pada pilpres putaran II, angka 24,95 persen setara dengan 37.985.424 pemilih. Sedangkan pada Pemilu Legislatif 2009, bila jumlah golput sekitar 30 persen atau dikalikan dengan DPT sesuai dengan Perppu No 1/2009 sebesar 171.265.442 jiwa, maka jumlah golput pada 2009 setara dengan 51.379.633 pemilih.

Memaksimalkan demokrasi

Pemilu Legislatif 2009 seolah berjalan mulus mewujudkan demokrasi prosedural dan substantif yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar seperti sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya. Namun, sulit untuk mengharapkan parlemen yang dihasilkannya mampu menuntaskan kejahatan HAM dan KKN Orba yang diamanatkan oleh MPR. Perubahan sangat terbatas, apatisme warga akibat terampasnya hak-hak dasar demokrasi jutaan calon pemilih dalam DPT tidak mustahil akan kian meningkatkan jumlah golput murni pada Pilpres Juli 2009 dan Pemilu 2014.

Jika memang dapat dibuktikan bahwa ada ”persekutuan” antara KPU dan pemerintah—dalam hal ini Departemen Dalam Negeri— untuk mengutak-atik DPT Pemilu Legislatif 2009, koalisi pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh partai pemenang dapat dipertanyakan legitimasinya. Jika menjadi kekuatan yang absolut, baik di eksekutif maupun legislatif, dapat diperkirakan korupsi bakal dibiarkan (sekarang saja calon anggota legislatif yang diduga korupsi menolak dipanggil KPK dan tetap ikut pemilu), legislasi yang tidak melibatkan masyarakat, dan bermuara pada tirani mayoritas. Tanpa adanya check and balances yang memadai di parlemen karena lemahnya kubu oposisi, pemerintah akan semena-mena mengemban mandat rakyat.

Pilihan bagi masyarakat pada tahun 2014 tinggal dua: memberikan kesempatan kepada para caleg dan calon presiden muda dari kubu oposisi atau memboikot sama sekali pemilu. Dengan demikian, demokrasi akan berjalan lebih maksimal di Indonesia.

M Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia)

Avigdor Lieberman, Menlu Israel Bermata "Elang" dan Selalu Curiga kepada Arab

2009-04-15T17:04:00.000+07:00

Avigdor Lieberman lahir 5 Juni 1958 di kota Kishinev, Moldova (dulu bagian dari Uni Soviet). Ia kebetulan selalu merayakan hari ulang tahunnya bersamaan dengan peringatan kemenangan Israel atas negara-negara Arab pada 5 Juni 1967 dan agresi Israel ke Lebanon pada 5 Juni 1982.

Kedua orangtuanya dikenal sebagai aktivis rahasia zionis di kotanya. Kedua orangtuanya adalah loyalis sayap kanan radikal dalam gerakan zionis.

Namun, keluarga Lieberman menganut paham sekuler. Lieberman cerdas dan cukup populer di Universitas Kiev, tempat ia belajar, karena menulis naskah drama degan judul ”Mahasiswa perguruan tinggi”. Dia meraih piagam sastra dari negara atas karyanya itu.

Namun, kariernya sebagai sastrawan di Rusia terputus ketika pada tahun 1978, saat berusia 20 tahun, dia hijrah ke Israel.

Semula Lieberman adalah pekerja kasar di Bandara David Ben Gurion dekat Tel Aviv. Dia adalah pekerja keras. Namun, ia segara masuk universitas di Jerusalem mengambil jurusan sosiologi. Ia belajar sebagai mahasiswa di siang hari dan bekerja sebagai petugas satpam di malam hari. Dengan pengalaman sebagai petugas satpam, ia selalu curiga kepada warga Arab secara keamanan.

Di universitas, ia terlibat dalam gerakan radikal kanan rasialis ”Kach” pimpinan Rabbi Meir Kahane. Gerakan Kach mengusung ide transfer atau pengusiran warga Arab tahun 1948 ke luar wilayah Israel. Warga Arab tahun 1948 adalah warga Arab yang memilih bertahan di wilayah Israel pascaperang Arab-Israel tahun 1948.

Akan tetapi, ambisi Lieberman untuk menjadi pemimpin membuat ia segera meninggalkan gerakan Kach dan bergabung dengan Partai Likud beraliran kanan. Saat itu, Partai Likud ada di bawah pimpinan Menachen Begin. Ia dipercaya untuk bekerja pada Kotak Dana Orang Sakit di Partai Likud.

Dua peristiwa

Pada awal tahun 1990-an, terjadi dua peristiwa penting dalam perjalanan politik Lieberman. Pertama, ia memilih tinggal di permukiman Yahudi Nokdim dekat kota Bethlehem, Tepi Barat. Hal itu menunjukkan, ia percaya dan mendukung perluasan permukiman Yahudi di wilayah Palestina.

Kedua, dia mengenal Benjamin Netanyahu yang baru pulang dari New York sebagai Dubes Israel untuk PBB.

Ketika Partai Likud pimpinan Yitzhak Shamir kalah dari Partai Buruh pimpinan Yitzhak Rabin pada pemilu legislatif tahun 1992, Netanyahu mengambil alih pimpinan Partai Likud dan mulai membangun kembali kekuatan dan pamor partai untuk bersiap bertarung lagi pada pemilu berikutnya. Netanyahu saat itu menunjuk Lieberman sebagai kepala kantornya.

Dari situ, kepemimpinan tangan besi Lieberman mulai tampak. Para aktivis Partai Likud mulai membuat perhitungan dengan Lieberman.

Partai Likud secara mengejutkan kemudian memenangi pemilu pada tahun 1996. pada saat itu, Netanyahu dan Lieberman sedang gencar-gencarnya melakukan aksi provokasi dengan menuduh Yitzhak Rabin sebagai pengkhianat karena menandatangani kesepakatan Oslo dengan Yasser Arafat.

”Membunuh Rabin”

Lieberman saat itu sering memimpin unjuk rasa dengan mengangkat poster Yitzhak Rabin mengenakan seragam militer Nazi Jerman. Kubu Partai Buruh sempat menuduh Netanyahu dan Lieberman sebagai penggerak provokasi agar membunuh Rabin. Rabin lalu dibunuh oleh ekstremis Yahudi pada bulan November tahun 1995.

Meski demikian, Netanyahu dan Lieberman memenangi pemilu tahun 1996.

Netanyahu kemudian menunjuk Lieberman sebagai Kepala Kantor PM Israel. Banyak pegawai di Kantor PM, yang dipimpin Lieberman, tidak tahan dan memilih keluar lantaran sikap diktator Lieberman.

Lieberman lalu terlibat dugaan korupsi di kantornya yang membuat ia harus berhadapan dengan polisi. Ia kemudian dipaksa mengundurkan diri. Namun, Lieberman saat itu berdalih pengunduran dirinya sebagai Kepala kantor PM sebagai protes atas tindakan PM Netanyahu menandatangani kesepakatan damai Hebron tahun 1997 dan Wye River tahun 1998.

Ia lalu mendirikan sebuah partai bernama Yisrael Beiteinu (Israel adalah Rumahku) untuk para imigran Yahudi dari Rusia. Lieberman memilih nama tersebut untuk partai barunya sebagai protes atas sikap negara yang memperlakukan imigran Yahudi dari Rusia sebagai warga asing dan membiarkan para profesor imigran Yahudi-Rusia itu bekerja sebagai tukang pembersih sampah.

Pada pemilu 1999, Yisrael Beiteinu pimpinan Lieberman secara mengejutkan berhasil mendapatkan empat kursi Knesset (parlemen Israel).

Ketika Partai Likud pimpinan Ariel Sharon memenangi pemilu tahun 2001, Lieberman masuk jajaran kabinet dan menjabat sebagai Menteri Komunikasi.

Lieberman masih menganggap Sharon terlalu moderat dan memilih mengundurkan diri dari kabinet Sharon sebagai protes atas tindakan Sharon mundur dari Desa Abu Saninah dekat Hebron, yang selama ini menjadi lokasi permukiman Yahudi.

Pada pemilu 2006, Yisrael Beiteinu berhasil meraih 11 kursi Knesset. Lieberman masuk dalam kabinet pimpinan PM Ehud Olmert dari Partai Kadima.

Lieberman ditunjuk sebagai Deputi PM dan Menteri Urusan Strategis dalam kabinet PM Olmert itu. Namun, ia mengundurkan diri lagi dari kabinet PM Olmert sebagai protes atas konferensi damai Annapolis yang digalang AS pada bulan November tahun 2007 dengan melibatkan Israel.

Pada pemilu 10 Februari lalu, Yisrael Beiteinu berhasil meraih 15 kursi yang mengantarkan Lieberman menduduki posisi sebagai Menteri Luar Negeri.

”Saya tidak percaya pada pemimpin Palestina mana pun. Presiden Mahmoud Abbas adalah pemimpin Palestina yang paling bahaya. Mesir adalah negara Arab paling bahaya,” ujar Lieberman dalam suatu pertemuan dengan para mantan Dubes Rusia untuk Israel pada tahun 2001.

Lieberman pun menganggap dirinya sebagai pemimpin Israel yang ditunggu-tunggu dan dibutuhkan negara Israel.

Namun, wacana politik Lieberman kini berubah dengan menyebut bahwa Iran adalah negara paling bahaya saat ini. Di urutan berikutnya yang dia anggap berbahaya adalah warga Arab, yang tahun 1948 pernah berdiam di wilayah yang kini menjadi Israel.

Kini Lieberman berjanji akan meluncurkan konsep perdamaian baru dalam beberapa pekan mendatang untuk menggantikan konsep damai yang telah ada. Ia menyebut konsep damai yang ada sejak konferensi Madrid tahun 1991 hingga Annapolis tahun 2007 tidak becus membawa perdamaian.

Namun, perdamaian di bawah PM Netanyahu, dengan keberadaan Lieberman, tampaknya akan sulit dengan segala kecurigaan kepada pihak Arab.

Lieberman beristrikan Ella Tzipkin dan dikaruniai dua putri dan satu putra. (mth)

Thaksin: Saya "Dikerjai" Para Jenderal dan Elite

2009-04-15T17:02:00.000+07:00

"Saya dikerjai para jenderal, termasuk Prem Tinsulanonda, penasihat kerajaan. Mereka adalah para elite Thailand yang selama ini menikmati kenyamanan politik yang berstruktur lemah,” demikian dikatakan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dalam berbagai wawancara dengan BBC, Aljazeera, dan Far Eastern Economic Review dalam sepekan terakhir.

Aljazeera mengatakan, Thaksin berada di Dubai, Uni Emirat Arab, tetapi televisi lainnya tidak menyebutkan lokasi Thaksin.

Kantor Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva, Bangkok, Selasa (14/4), menyebutkan, kini diusahakan penangkapan terhadap Thaksin dan 12 dalang demonstrasi para pendukung Thaksin, dengan alasan mengganggu ketenangan umum.

Thaksin sendiri membantah bahwa dia telah mendalangi dan membiayai aksi demonstrasi itu. ”Saya hanya memberikan dukungan moral kepada mereka. Jangan kira mereka itu, yang umumnya warga pedesaan dan miskin, bodoh soal politik,” kata Thaksin.

Manipulasi

Thaksin bertutur bahwa suksesnya secara politik dan dukungan yang mengkristal dari warga pedesaan telah mengganggu legitimasi dan kelanggengan elite lama di Thailand, terutama Partai Demokrat, payung politik Abhisit.

”Para tokoh Demokrat, para jenderal, akhirnya bergabung dengan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi untuk menjungkalkan saya,” kata Thaksin.

”Mereka pun menuduh saya tidak loyal kepada Raja Bhumibol Adulyadej. Saya sangat loyal kepada Raja, tetapi para elite itu melakukan rekayasa untuk menyingkirkan saya hanya karena kelanggengan politik mereka terganggu dengan keberadaan saya,” papar Thaksin.

Thaksin melanjutkan, berbagai cara telah dilakukan para elite Thailand untuk menggusurnya. Hal ini dimulai dengan kudeta tak berdarah 2006, pembubaran parlemen, dan penyelenggaraan pemilu. ”Namun, dalam pemilu saya terbukti tetap mendapat dukungan politik dan partai saya menang,” kata Thaksin.

”Saya tidak berpikir untuk kembali. Saya hanya ingin agar rakyat pedesaan mendapatkan perhatian. Saya selalu ingin melakukan yang terbaik. Saya tidak sempurna sebagai orang, tetapi tetap mencoba yang terbaik,” katanya. (MON)

Hezbollah Lebanon Dituduh Menggoyang Mesir

2009-04-15T17:01:00.000+07:00

Oleh Musthafa Abd Rahman

Mesir bikin kejutan dengan menangkap jaringan antek-antek Hezbollah Lebanon dalam beberapa hari terakhir ini dengan tuduhan mengancam keamanan negara. Hezbollah menolak keras tuduhan itu.

Pemimpin Hezbollah Lebanon, Sheikh Hassan Nasrullah, dalam pidatonya melalui televisi Al Manar hari Jumat (10/4) mengakui, Sami Shihab yang kini ditangkap di Mesir adalah anggota Hezbollah.

Menurut Nasrullah, Sami Shihab mendapat tugas khusus membantu logistik menyelundupkan senjata ke Jalur Gaza, Palestina. Opini di Timur Tengah kembali terbelah antara pihak yang pro dan kontra terhadap Hezbollah.

Itulah potret baru Timur Tengah yang karut-marut. Perbedaan antara prinsip kedaulatan sebuah negara dan kemuliaan dari misi membela perjuangan rakyat Palestina menjadi sangat tipis, bahkan tumpang tindih.

Kekaburan perbedaan tersebut kini memicu keributan antara Mesir dan Hezbollah Lebanon selama pekan ini.

Sejarah kelam pun berulang di Timur Tengah, sebagaimana biasanya. Peristiwa Black September tahun 1970 antara PLO dan Pemerintah Jordania, yang berakhir dengan diusirnya PLO dari Jordania, adalah juga akibat tidak jelasnya koridor antara prinsip kedaulatan sebuah negara, dalam hal ini Jordania, dan kemuliaan misi membela perjuangan rakyat Palestina, yang menggunakan wilayah Jordania.

Saat itu, PLO dengan dalih perlawanan terhadap pendudukan Israel terus memperkuat diri dengan mendatangkan berbagai jenis senjata yang diimpor dari pelbagai negara.

PLO, tanpa koordinasi dengan Jordania, melancarkan serangan-serangan terhadap Israel di dekat perbatasan dengan Jordania.

Pertempuran Israel-Palestina paling terkenal terjadi di Desa Karamah (daerah perbatasan Israel-Jordania) tahun 1968, yang memaksa Israel mundur dari arena pertempuran. Pada saat itu, banyak korban dari pihak pasukan Yahudi.

Merebut Kerajaan Jordania

Sejak itu, PLO merasa lebih kuat dan bahkan meremehkan Jordania. Slogan ”Perlawanan di atas segalanya” pun kemudian muncul di jalan-jalan raya di kota Amman dan kota lainnya di Jordania.

Perilaku gerilyawan Palestina saat itu bak berada di atas hukum dan seakan-akan Jordania adalah negerinya sendiri. Singkat kata, PLO seperti berada di atas angin.

Situasinya kemudian semakin tidak terkendali hingga meletus peristiwa upaya PLO mengambil alih kekuasan Raja Hussein bin Talal di Jordania pada bulan September 1970 yang kemudian dikenal dengan Black September 1970.

Pertempuran berdarah pun tak terhindar antara gerilyawan bersenjata Palestina dan pasukan Jordania yang masih setia kepada Raja Hussein bin Talal di jalan-jalan raya kota Amman.

Akhirnya, pasukan Jordania mampu membekuk gerilyawan Palestina dan Yasser Arafat dengan PLO-nya diusir dari negeri itu. Yasser Arafat dan PLO kemudian pindah markas ke Lebanon (1970-1982).

Terulang lagi di Lebanon

Yasser Arafat dan PLO mengulang lagi aksinya di Lebanon, seperti yang pernah dilakukan di Jordania. Kekuatan militer PLO di Lebanon semakin kuat hingga saat itu PLO mampu mengontrol wilayah Lebanon Selatan yang langsung berhadapan dengan perbatasan Israel.

Yasser Arafat dalam wawancara dengan sebuah majalah bulanan Arab pada tahun 1990-an mengakui bahwa PLO pernah mengontrol kebijakan pemerintahan di Lebanon dalam beberapa waktu.

Apa yang terjadi di Lebanon kemudian justru lebih dahsyat dari apa yang terjadi di Jordania. Lebanon terjerat perang saudara selama 15 tahun (1975-1990). Pihak PLO berandil besar di dalamnya.

Akhirnya, Israel ikut melancarkan agresi besar-besaran ke Lebanon pada tahun 1978 dan dilakukan lagi pada tahun 1982. Aksi Israel ini berhasil memaksa PLO keluar dari Lebanon. PLO kemudian pindah markas lagi ke Tunisia. Era perlawanan bersenjata PLO lalu berakhir dengan dicapainya kesepakatan Oslo tahun 1993.

Muncul pemain baru

Kemudian muncul Hezbollah sebagai pemain baru dalam arena perlawanan bersenjata terhadap Israel. Para aktivis Hezbollah semula banyak mendapat latihan militer dari para perwira Palestina, sewaktu PLO masih berada di Lebanon.

Pascahengkangnya PLO dari Lebanon tahun 1982, para pengawal revolusi Iran mengambil alih dalam melatih pemuda-pemuda Hezbollah itu. Hezbollah yang lahir secara resmi pada tahun 1982 lalu mengibarkan bendera sendiri dalam melancarkan aksi perlawanan terhadap Israel.

Kelompok Hezbollah makin membesar, hingga seperti negara dalam negara di Lebanon. Perilaku Hezbollah pun pada tahun 1980-an dan 1990-an seperti PLO pada tahun 1970-an. Hezbollah menguasai wilayah Lebanon Selatan dan sering melancarkan serangan terhadap Israel tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat Lebanon.

Itulah yang menyebabkan Israel melancarkan serangan besar ke Lebanon tahun 1996 dan pada 2006. perlawanan Hezbollah memang membawa hasil besar, yakni memaksa Israel mundur dari Lebanon Selatan pada bulan Mei tahun 2000, setelah menduduki wilayah ini selama 22 tahun, sejak tahun 1978.

Akan tetapi, gerak Hezbollah pasca-agresi Israel ke Lebanon tahun 2006 sudah dibatasi dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 yang juga mengakhiri agresi Israel itu.

Resolusi DK PBB tersebut memberi mandat kepada pasukan Pemerintah Lebanon dan UNIFIL (Pasukan Perdamaian PBB untuk Lebanon) memperluas penyebaran wilayah ke Lebanon Selatan untuk menyangga perbatasan Israel dan gerilyawan Hezbollah.

Adanya pasukan penyangga itu membuat gerilyawan Hezbollah tidak leluasa lagi mencapai perbatasan Israel.

Pindah ke Jalur Gaza

Wilayah Lebanon Selatan relatif dipasung dengan Resolusi DK PBB itu. Hal ini mengalihkan gerakan perlawanan bersenjata terhadap Israel ke Jalur Gaza yang dikontrol oleh Hamas.

Pengalaman Hamas mampu bertahan dari serangan besar Israel selama 22 hari, dari 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009, membuat kelompok properlawanan bersenjata, seperti Hezbollah dan juga Iran, menjadikan Jalur Gaza sebagai ujung tombak melawan Israel secara militer.

Jalur Gaza kini adalah satu-satunya wilayah terbuka yang berbatasan langsung dengan Israel, tanpa ada batasan atau pasungan dari Resolusi DK PBB. Israel telah mencoba menawarkan penempatan pasukan perdamaian internasional di sepanjang perbatasan Mesir-Jalur Gaza, seperti UNIFIL di Lebanon Selatan. Mesir menolak keras tawaran Israel tersebut.

Itulah yang membuat Hezbollah dan juga Iran kini melihat Jalur Gaza sebagai wilayah terbuka.

Hambatan satu-satunya menuju Jalur Gaza adalah geografis, yakni harus melewati Mesir. Bagi Hezbollah dan Iran, Mesir bukan negara sahabat. Berbeda dengan posisi Suriah yang merupakan negara sahabat dan bisa menjadi wilayah pertahanan belakang bagi gerilyawan Hezbollah di Lebanon Selatan.

Hezbollah memutuskan menggunakan segala cara untuk mencapai Jalur Gaza dengan menyusupkan orang-orangnya ke Mesir. Muncul tuduhan bahwa penyusupan itu bertujuan menguasai pemerintahan Mesir. Kemudian muncul berita pengeboman oleh pesawat tempur Israel atas konvoi truk yang membawa senjata di pelabuhan Sudan pertengahan Januari lalu. Senjata itu akan dikirim ke Jalur Gaza melalui Sudan dan Mesir.

Prinsip Hezbollah saat ini seperti PLO tahun 1970-an, yakni perlawanan di atas segala-galanya meskipun harus mengobrak-abrik kedaulatan negara lain demi kemuliaan misi membela perjuangan Palestina.

Mesir tentu saja marah besar dan menolak diperlakukan seperti itu.

Lebih Baik DPR Dipimpin Oposisi

2009-04-15T16:54:00.001+07:00

Rabu, 15 April 2009 | 04:24 WIB

Jakarta, Kompas - Agar keseimbangan tetap terjaga, akan lebih baik jika pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mendatang berasal dari fraksi yang merupakan oposisi pemerintah. Pimpinan DPR pun semestinya dipilih langsung oleh anggota DPR sebagaimana pada periode sebelumnya.

Usulan itu disampaikan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) DPR Effendy Choirie di Jakarta, Selasa (14/4). Dengan pimpinan DPR berasal dari fraksi oposisi diyakini mekanisme kontrol terhadap pemerintah bisa berjalan dengan baik.

Effendy menyebutkan, rumusan itu masih bisa diperjuangkan sekalipun sebenarnya rumusan bahwa pimpinan DPR berasal dari partai politik pemenang pemilu sudah disepakati saat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada Oktober silam. ”Masih bisa dibongkar itu,” kata dia.

Pemenang pemilu

Catatan Kompas menyebutkan, rapat Panitia Khusus RUU Susduk bersama pemerintah pada 20 Oktober 2008 sebenarnya menyepakati pimpinan DPR diisi oleh parpol pemenang pemilu. Jumlah unsur pimpinan DPR nantinya menjadi lima orang, terdiri atas seorang ketua dan empat wakil ketua. Sekalipun soal asal pimpinan DPR sudah disepakati, mekanisme pemilihan pimpinan DPR ini belum dirumuskan.

Secara terpisah, Ketua Panitia Khusus RUU Susduk Ganjar Pranowo mengakui, sebelum keputusan akhir di Rapat Paripurna DPR, kesepakatan yang dicapai masih bisa diperdebatkan kembali. Kesepakatan dahulu bahwa pemenang pemilu menjadi ketua DPR didasari pertimbangan agar tidak terjadi politisasi dalam pemilihan pimpinan DPR. Rumusan tersebut juga didasari keinginan menghormati parpol pemenang pemilu.

Hanya memang masih belum disepakati apakah pengisian itu secara otomatis atau tetap lewat mekanisme formal pemilihan. ”Namun, kekhawatiran saya bukan itu. Ini RUU bisa selesai atau tidak?” kata Ganjar.

Realitas sekarang masih banyak materi krusial dalam RUU Susduk yang belum tuntas, seperti cluster mengenai MPR dan DPRD. Sejak awal pembahasan, komitmen politik untuk merampungkan RUU tepat waktu sangat dibutuhkan, sekalipun semua sependapat RUU itu ditargetkan rampung secepatnya. Mendekati pemilu, dan terutama kini setelah pemilu legislatif, pansus masih sulit untuk menyusun kembali jadwal pembahasan. (dik)

CALEG ARTIS

2009-04-15T16:53:00.001+07:00

Parlemen Bisa Mudah Didikte Pemerintah

Rabu, 15 April 2009 | 04:28 WIB

Jakarta, Kompas - Dominannya calon anggota legislatif dari kalangan selebriti dan keturunan elite partai memperbesar kemungkinan penurunan kualitas dan kinerja parlemen periode 2009-2014. Bukannya mengawal kebijakan dan komitmen terkait kesejahteraan rakyat, parlemen bisa mudah didikte eksekutif.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Peneliti Politik LIPI Syamsuddin Haris dan pengamat politik Reform Institute, Yudi Latief, seusai menjadi pembicara dalam diskusi di Pusat Tabulasi Nasional bertajuk ”Profil Ideal Wakil Rakyat Pemilu 2009”, Selasa (14/4) di Jakarta.

Yudi mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuat sistem suara terbanyak dalam penentuan keterpilihan memaksa caleg tak hanya mengandalkan restu partai politik. Namun, mereka harus membuktikan adanya dukungan masyarakat di tataran akar rumput.

Namun, karena keputusan diterbitkan setelah proses pemilu dimulai, penyusunan daftar caleg tidak disiapkan untuk sistem itu. Akibatnya, banyak calon berkemampuan, yang semestinya menang, gagal dalam sistem yang baru. Sebaliknya, banyak figur tanpa kapasitas tetapi populer yang malah lolos ke Senayan.

Beberapa selebriti itu antara lain Nova Riyanti Yusuf (Partai Demokrat) DKI II no 2 dengan 4.492 suara pada Selasa (14/4) petang, Jamal Mirdad (Partai Gerindra/Jateng I/1) dengan 6.274 suara, Nurul Arifin (Partai Golkar/Jabar VII/1) dengan 8.106 suara, Adrian Maulana (PAN/ Sumbar II/3) dengan 1.585, dan Venna Melinda (Demokrat/ Jatim VI/3) dengan 2.498 suara.

Beberapa caleg keturunan elite politik antara lain adalah Halida Hatta (Gerindra/DKI II/1) dengan 2.733, Budi Satrio Djiwandono (Gerindra/DKI II/2) dengan 1.056, Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat/Jatim VI/3) dengan 23.037 suara, Guruh Irianto Sukarnoputra (PDI-P/Jatim I/1) dengan 3.676 suara, dan Putra Baskara Baramuli Saroyo (Golkar/Jatim VI/7) dengan 1.169 suara.

Tak miliki kapasitas

Banyaknya caleg yang tidak memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi sebagai wakil rakyat, menurut Syamsuddin, akan berdampak pada kinerja badan-badan legislasi hasil Pemilu 2009. Itu karena semestinya para wakil rakyat memiliki pemahaman minimal mengenai parlemen, hubungan parlemen dan eksekutif, serta pembuatan kebijakan dan perundang-undangan.

Konsekuensi logisnya, tutur Syamsuddin, adalah komitmen legislatif untuk kesejahteraan, keadilan, pemberantasan kemiskinan, dan penurunan angka pengangguran tidak akan maksimal. ”Bukan tidak mungkin, bila Dewan tak berkualitas, parlemen didikte oleh eksekutif. Hal ini jelas tidak sehat untuk masa depan bangsa,” kata Syamsuddin.

Menurut Yudi, selebriti tidak mempunyai wawasan dasar soal legal drafting dan persoalan-persoalan di luar diri mereka.

Dari Semarang dilaporkan, calon anggota DPD asal Jawa Tengah, yakni desainer Poppy Dharsono dan Ketua Umum PGRI Sulistiyo, bersaing dalam pemilu legislatif

Empat nama calon anggota DPD dari Provinsi DI Yogyakarta juga hampir dapat dipastikan terpilih sebagai anggota DPD periode 2009-2014.

Mereka adalah Gusti Kanjeng Ratu Hemas (anggota DPD), Hafidh Asrom (anggota DPD), Cholid Mahmud (anggota DPRD DIY, yang juga anggota Majelis Syuro DPP PKS), serta Afnan Hadikusumo (anggota DPRD DIY dan Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY).(ina/MHF/REK/HEI/ WHO/RWN/MHF/REK/HEI)

Isu Koalisi, PKS Terbelah

2009-04-15T16:47:00.001+07:00

Rapimnas Khusus Golkar Bukan untuk Geser Kalla

Rabu, 15 April 2009 | 04:31 WIB

Jakarta, Kompas - Sikap Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan kemungkinan berkoalisi dengan Partai Demokrat masih terbelah menyusul munculnya kembali opsi duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Sekretaris Jenderal PKS M Anis Matta sebelumnya menyatakan bahwa partainya bakal menarik diri dari koalisi jika Yudhoyono diduetkan kembali dengan Kalla.

Namun, Wakil Ketua Bidang Politik PKS Zulkieflimansyah di Jakarta, Selasa (14/4), menyebutkan, calon wapres sebaiknya dibicarakan seluruh mitra koalisi. ”Kalau Golkar ikut dan semua mitra koalisi sepakat Pak JK, saya kira PKS akan setuju dan ikut,” kata Zulkieflimansyah.

Zulkieflimansyah menyebutkan, penolakan kader PKS berkoalisi dengan Partai Golkar bisa dipahami. Kenyataannya sampai sekarang kader kedua parpol ini sering berhadap-hadapan di lapangan. ”Tapi, kalau Wiranto saja bisa bertemu dengan Prabowo, masak kita tidak bisa meniru yang bagus?” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyebutkan bahwa Partai Golkar harus realistis melihat keadaan. Namun, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla sudah diminta untuk melakukan komunikasi dan lobi politik, terutama arahnya ke Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat.

Menurutnya, Partai Golkar belum membahas rencana PKS menarik diri. Agung mengatakan, ”Janganlah dibiasakan ancam-mengancam.”

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Charta Politica Bima Arya Sugiarto menilai Partai Amanat Nasional (PAN) dan PKS merupakan partai tengah yang akan memainkan peran penting dalam menentukan koalisi presiden mendatang. Apalagi, kinerja kedua partai itu stabil.

Dalam koalisi untuk mengusulkan kandidat presiden, menurut Bima, PAN mempunyai posisi yang lebih bebas. ”Kalau agak pragmatis, ya bergabung dengan Partai Demokrat. Kalau ingin agak ideologis atau membesarkan partai, mungkin membangun koalisi baru, misalnya dengan Gerindra yang dari segi platform ideologi memang cocok dengan PAN,” ujarnya.

Kalla tak digeser

Ketua DPP Partai Golkar Theo Sambuaga mengatakan, Jusuf Kalla memang harus mempertanggungjawabkan perolehan suara partainya yang tidak mencapai target. Namun, pertanggungjawaban Kalla bukan di munas luar biasa, tetapi pada munas reguler yang akan diadakan Desember mendatang.

Forum Rapat Konsultasi Nasional dengan pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar yang akan diselenggarakan Kamis (16/4) dan rapimnas khusus 23 April mendatang sama sekali tidak membicarakan soal pertanggungjawaban, apalagi untuk menggeser Kalla. Acara itu khusus membahas laporan dan evaluasi hasil pemilu dari seluruh DPD dan membahas rencana koalisi dan pencalonan Kalla sebagai Presiden dan Wapres.

Adapun peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, menilai dimajukannya kembali duet SBY-JK bakal berdampak buruk memecah-belah Partai Golkar. Perpecahan terjadi karena sebagian anggota Golkar akan menilai Kalla tidak konsisten dan tidak bersikap ksatria dengan ucapannya sebelumnya, yaitu deklarasi untuk maju berkompetisi sebagai capres.

”Sebagai orang Sulawesi Selatan, Kalla yang masih memegang kuat adat istiadat suku Bugis mau tidak mau harus mundur dari Ketua Umum Partai Golkar sekaligus tidak maju lagi sebagai calon wapres berpasangan dengan capres Yudhoyono,” ujar Ikrar.(DIK/MAM/HAR/DWA)

Demokrasi di Ujung Senjata

2009-04-15T16:45:00.000+07:00

Dua orang tewas! Seratus dua puluh tiga orang terluka. Rakyat terpecah belah. Dan, militer kembali campur tangan. Para investor resah.

Itulah harga ”yang harus dibayar” oleh Thailand setelah terjadi tiga pekan demonstrasi yang dihadapi dengan kekuatan militer. Demonstrasi antipemerintah yang dilakukan oleh kekuatan pro-Thaksin, mantan perdana menteri, yang sebagian besar adalah orang-orang pinggiran, masyarakat dari kelas bawah, memberikan pesan yang tegas bahwa bangunan politik di Thailand begitu rentan; rumah demokrasi Negeri Gajah Putih itu mudah goyah.

Mengapa pertumpahan darah seakan menjadi semacam prasyarat bagi tegaknya demokrasi di negeri monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer itu?

Sekadar catatan, sejak Thailand menjadi monarki konstitusional pada tahun 1932, sudah 17 piagam dan konstitusi diberlakukan di negeri itu. Hal tersebut memberikan cerminan tingginya instabilitas politik di Thailand. Dan, setiap kali terjadi kudeta militer—sejak tahun 1932 hingga kini sudah terjadi 18 kali kudeta militer. Setiap kali kudeta, setiap kali pula konstitusi dibatalkan.

Apa yang terjadi saat ini, sekali lagi, memberikan gambaran betapa sebenarnya bangunan demokrasi di negeri itu sangat bergantung pada posisi dan sikap militer. Dengan kata lain, militer tetap memainkan peran penentu dalam perimbangan kekuatan.

Tahun 2006, pemerintahan Thaksin Shinawatra dikudeta militer. Tahun lalu pecah demonstrasi antipemerintah pro-Thaksin. Pemerintah jatuh, militer diam saja. Kini para pendukung Thaksin kembali bergerak untuk balas dendam hendak menggusur pemerintahan PM Abhisit Vejjajiva, militer kembali ikut bermain, yakni membela Abhisit dan memukul mundur para demonstran.

Sampai kapan pola semacam itu terjadi? Tidak mudah menjawab pertanyaan itu. Akan tetapi, demokrasi baru akan bisa tumbuh dan berkembang serta akhirnya menjadi bangunan yang kuat di Thailand kalau ada keberanian untuk menyingkirkan ancaman intervensi militer di pemerintahan yang demikian kronik dan kemudian dibarengi dengan penguatan institusi-institusi demokrasi.

Bila institusi demokrasi masih lemah dan para elite politik justru memanfaatkan atau bahkan cenderung menyenderkan kepentingannya pada kekuatan militer, bangunan demokrasi di negeri itu tidak akan dapat berdiri dengan kokoh.

Serangkaian peristiwa politik belakangan ini membuktikan bahwa hal itu masih kuat. Dan, bukan berarti bahwa demonstrasi antipemerintah berakhir juga berarti bahwa ”utang” pemerintah sudah terbayar. Belum! Potensi terjadinya krisis politik masih terbuka. Demikian pula potensi campur tangan militer masih ada.

Najib Singkirkan Pengikut Badawi

2009-04-10T14:57:00.000+07:00

Jumlah Menteri Kabinet Dikurangi Jadi 28

Jumat, 10 April 2009 | 09:41 WIB

Kuala Lumpur, Kamis - Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Kuala Lumpur, Kamis (9/4), mengumumkan susunan kabinet yang terdiri atas 28 orang. Banyak orang dekat mantan PM Abdullah Badawi yang disingkirkan dan digantikan dengan orang-orang yang dekat dengan Najib.

”Ini adalah tim kita, yang saya harap akan memberikan kekuatan kepada Barisan Nasional dalam membantu kita meraih kembali kepercayaan masyarakat,” ungkap Najib.

PM baru Malaysia itu menambahkan, era pemerintahan yang mempraktikkan kontrol secara berlebihan dan berperilaku bahwa pemerintah tahu yang terbaik telah berlalu.

”Tim kita menggambarkan masyarakat Malaysia yang plural,” ujar Najib saat mengumumkan jajaran kabinetnya lewat televisi nasional.

Jumlah menteri dikurangi dari 32 pada masa Badawi menjadi 28 menteri. Jumlah kementerian pun dikurangi dari 27 menjadi 25.

Posisi Menteri Keuangan tetap dirangkap oleh Najib. Adapun mantan Menteri Perdagangan Muhyiddin Yassin yang terpilih sebagai Wakil Ketua Umum Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) diangkat menjadi Wakil PM sekaligus menjabat sebagai Menteri Pendidikan.

Mesin baru

Delapan menteri yang tidak diberi tempat dikenal sebagai orang-orang dekat Abdullah Badawi. Seperti dilaporkan Bernama, mereka adalah Syed Hamid Albar (sebelumnya Menteri Dalam Negeri), Azalina Othman Said (Menteri Pariwisata), Muhammad Muhammad Taib (Menteri Pembangunan Perkotaan dan Kawasan), Amirsham A Aziz (Kepala Departemen Perdana Menteri), Ong Ka Chuan (Menteri Perumahan dan Pemerintahan Lokal), Mohd Zin Mohamed (Menteri Lapangan Kerja), Zulhasnan Rafique (Menteri Wilayah-wilayah Federal), dan Shahrir Abdul Samad (Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Konsumen).

Menantu Abdullah Badawi yang terpilih sebagai Ketua Pemuda UMNO, Khairy Jamaluddin, tidak diberi posisi menteri seperti biasanya. Khairy sendiri secara diplomatis menjawab, Najib telah memintanya berkonsentrasi mengatasi kekurangan dukungan bagi UMNO di kalangan pemuda, yang akhir-akhir ini makin mendukung oposisi.

Sejumlah pengamat mengatakan, jajaran kabinet itu akan membantu Najib mewujudkan ambisi-ambisinya. ”Posisi-posisi kunci dipegang orang-orang yang dekat dan loyal kepadanya. Itu akan menjadi mesin baru bagi dia,” kata Yang Razali Kassim dari S Rajaratnam School of International Studies di Singapura.(AP/AFP/OKI)

Protes Kaum Muda Moldova

2009-04-10T14:56:00.000+07:00

Kemenangan Partai Komunis Moldova, dalam pemilu parlemen beberapa hari lalu, harus dibayar dengan pecahnya demonstrasi ribuan kaum muda.

Partai Komunis di bawah pimpinan Presiden Vladimir Voronin memenangi 50 persen suara atau 61 kursi dari 101 kursi parlemen yang diperebutkan. Adapun Partai Liberal meraih 13 persen suara dan Partai Demokratik Liberal memperoleh 12 persen.

Pemantau pemilu internasional menyatakan, pemilu dilaksanakan secara fair meski ada campur tangan pihak berwenang. Karena itu, kaum muda menuding kemenangan diraih secara tidak fair dan direkayasa.

Para demonstran, sebagian besar kalangan mahasiswa dan pencari kerja, menyatakan mayoritas pemilih dan pendukung Partai Komunis adalah orang-orang tua, tetapi banyak di antara mereka yang kini sakit-sakitan.

Sementara itu, jumlah pemilih muda sekarang lebih banyak dibanding orang tua. Karena itu, bagaimana mungkin Partai Komunis bisa memenangi pemilu. Kecurigaan itulah yang memicu pecahnya protes yang kemudian menjadi anarki. Polisi pun menangkap 193 demonstran.

Menurut berita yang tersiar, sekitar 10.000 kaum muda turun ke jalan. Mereka menyerbu gedung-gedung pemerintah dan merusaknya; membakar kursi dan potret presiden. Ajakan untuk memprotes pemilu disebarluaskan lewat SMS, Facebook, penyeranta, dan e-mail, meniru aksi serupa di Ukraina (2004) dan Belarus (2006).

Aksi itu sebenarnya dipicu oleh buruknya kondisi sosial-ekonomi. Moldova, negara kecil yang terletak di antara Romania dan Ukraina, seluas 33.800 kilometer persegi, dan berpenduduk 3,8 juta jiwa, adalah negeri yang miskin.

Setelah lepas dari Uni Soviet tahun 1991, nasib Moldova tak seperti negara-negara Eropa Timur lainnya, yang bisa keluar dari krisis politik dan ekonomi. Moldova tetap dijerat krisis. Karena itu, pada tahun 2001 rakyat marah dan kembali mendukung komunis yang di masa lalu punya program-program sosial.

Akan tetapi, harapan mereka tak kesampaian. Kondisi perekonomian tetap buruk. Kaum miskin menumpuk. Banyak anak muda dan terpelajar mencari kerja ke Barat. Bahkan ada yang mendesak agar Moldova bergabung dengan Romania.

Krisis keuangan global menghapus pula peluang kerja di luar Moldova. Mereka kembali ke negerinya, tetapi tanpa pekerjaan. Anak-anak muda menginginkan kehidupan yang lebih baik. Mereka tak mau hanya berpenghasilan 150 dollar AS per bulan. Ujungnya, gerakan antikomunis pun meledak. Dan, pemilu menjadi momentum.

Ini yang tidak ditangkap penguasa, yang hanya memburu kemenangan demi kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Bisa jadi ini lonceng awal revolusi di Moldova yang diteriakkan kaum muda yang menuntut perubahan.

G-20 London, Sejarah Mencatat

2009-04-05T06:26:00.000+07:00

Simon Saragih

Ketika para pemimpin dunia bertemu, di mana saja, terutama di negara demokrasi sejati, hampir selalu muncul aksi-aksi demonstrasi. Tidak heran jika pertemuan selalu dilakukan di lokasi yang tidak dijangkau umum. Indonesia pun pernah menjadi sasaran demonstrasi, terutama di bawah kepemimpinan almarhum Soeharto pada era Orde Baru, yang sudah tidak lagi baru.

Isu Timor Timur merupakan salah satu aib bagi Indonesia hingga pertemuan APEC di Vancouver, Kanada, tahun 1996. Indonesia bisa saja meredam aspirasi, tetapi dunia tidak buta dan solidaritas universal tak terlumpuhkan dan jadilah Indonesia jadi sasaran aksi protes.

Dekade 1990-an, sasaran lain adalah China, yang sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman Tentara Rakyat China, yang dianggap tidak cinta rakyatnya. Sekeras apa pun China meredam rakyatnya, jeritan pilu warga tetap terdengar.

Terima kasih pada teknologi informasi dan semangat baja rekan sejagat, aib di negara mana saja mereka selalu bawakan. Heboh, seru, hingga fatal, demikian aksi-aksi demonstran terus berlanjut hingga sekarang dengan tensi yang terus meningkat.

Aksi terbaru mereka adalah protes terhadap pada pemimpin G-20, tetapi sasaran utamanya adalah negara-negara markas kapitalis, korporasi global dengan segala reputasi yang menjulang dan demikian harumnya selama 60 tahun terakhir.

Apakah mereka demonstran bayaran seperti yang sering kita dengar di Indonesia, di mana ada demonstran membela yang bayar, bukan membela yang benar?

Rasanya tidak. Dalam dua puluh tahun terakhir, aksi-aksi demonstran umumnya bertemakan anti-neokolonialisme, kapitalisme. Sasaran terbaru adalah kecaman hingga perusakan perusahaan dan rumah eksekutif bisnis, yang selama ini tampil necis dengan dasi berkilau, mobil mewah, tetapi terbukti telah menjadi pemicu krisis terbesar sejak tahun 1929.

Kapitalisme kanibal

Di samping demonstran jalanan, ada banyak kolumnis yang memberontak tatanan dunia baru, yang diwujudkan dengan keberadaan IMF, Bank Dunia, dan WTO, yang juga dianggap sebagai corong kapitalisme. Sejarah akhirnya membuktikan, Bank Dunia, IMF, dan WTO, yang dikuasai Eropa dan AS bukan badan penolong warga lemah, tetapi corong bagi kapitalis dengan payung ”malaikat”.

Juga ada Forum Sosial Dunia, yang diikuti para pemimpin negara, yang bertujuan mengkritik neokolonialisme.

Namun, semua aksi ini hanya seperti angin berlalu, yang tidak pernah bisa mengubah kolonialisme, oleh korporasi yang bermarkas di Wall Street, New York, dan Lombard Street, London.

Akumulasi kesalahan, keserakahan Wall Street, Lombard Street secara alamiah sudah tidak tertahankan lagi. Eksekutif dan korporasi yang tidak pernah puas dengan ekspansi demi ekspansi bisnis akhirnya menjadi kanibal di antara sesama Wall Street dan Lombard Street, dengan perwakilan mereka yang ada juga di Singapura, Hongkong, dan negara-negara safe haven.

Dunia tidak lagi hanya dihadapkan pada ketimpangan Utara-Selatan, penyedotan kekayaan negara berkembang yang miskin, dan ketidakadilan perdagangan.

Dunia kini juga mengalami fenomena, di mana para pemodal kaya pun tak berani bertaruh di pasar uang. Mereka trauma oleh daya sedot ala Lehman Brothers, yang membuat investasi mereka tak lebih dari sekadar kertas tisu.

Terjadi aksi saling makan, antara korporasi Wall Street dan Lombard Street. Muncullah rangkaian kebangkrutan, yang titik beratnya terjadi di AS. Washington Mutual (bank terbesar AS), Bear & Stearn, Lehman Brothers, Enron, Long Term Capital Management, Fannie Mae, dan Freddy Mac adalah korporasi besar dan ternama di AS yang kini sudah beristirahat di pusara bisnis.

Citigroups, Merrill Lynch, dan American International Group walaupun masih ada, sudah berkubang dengan masalah keuangan. Di Inggris, Swiss, Perancis, dan Jepang, juga ada bisnis besar yang tiarap.

Melenceng dari bisnis

Lalu, muncul aksi AS di bawah Presiden AS George W Bush, mengatasi masalah dengan menurunkan suku bunga bank, mengguyur uang ke pasar. Masalah diatasi dengan obat yang salah. Langkah yang dilakukan bukan menghentikan kesalahan korporasi, yang sudah melenceng dari jalur bisnisnya.

Contoh yang paling fatal soal itu adalah pernyataan Gubernur Bank Sentral AS Ben Bernanke. Menurut Bernanke, perusahaan asuransi terbesar dunia asal AS, AIG, yang secara de facto adalah perusahaan asuransi, yang harusnya ekstra waspada, tak lagi merupakan perusahaan asuransi tetapi telah menjelma mirip hedge fund.

AIG menjadi bisnis yang turut terjerembab aksi-aksi Wall Street yang terus dan terus ingin laba besar dengan menjalankan bisnis spekulatif, yang didasarkan pada asas zero sum game,di mana untung sebuah perusahaan akan menjadi kerugian pihak lain.

Ekonomi dan bisnis yang benar adalah mengembangkan kue ekonomi agar menjadi besar dan dari perkembangan kue itu terjadilah pembagian keuntungan.

Di bawah Presiden Barack Obama, sebagaimana dikritik Paul Krugman, Obama juga melanjutkan kesalahan Bush meski dengan faith yang berbeda. Jika Bush melakukan itu untuk membela ”teman-teman” di Wall Street, Obama melakukannya dengan alasan mencegah fenomena too big to fail.

Karena itu, dalam G-20, di mana PM Inggris sebagai tuan rumah melanjutkan patron Anglo-Saxon, merujuk pada Inggris- AS. Sasaran utama G-20 London pada awalnya adalah melanjutkan misi AS agar dunia mengguyur pasar lagi dengan uang, bahkan bila perlu, pemerintah meminjam dari pasar untuk mengguyur pasar dengan uang.

Urat nadi lumpuh

Masalahnya, pasar bukan sedang kekurangan uang. Hal yang terjadi di pasar adalah badan-badan keuangan, urat nadi perekonomian, sedang lumpuh. Uang yang diguyur ke pasar tak lagi mampu diserap urat nadi itu.

Muncullah kemarahan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, didukung Kanselir Jerman Angela Merkel. Intinya, keduanya mengatakan, aturlah, awasilah pasar.

Sasaran kemarahan Sarkozy yang lain, kendalikanlah tax haven, produk buatan kolonialis Inggris, yang melahirkan Singapura, Hongkong, dan 33 negara atau teritori lain yang juga menjadi tax haven.

Logika di balik kemarahan Sarkozy, negara-negara seperti Singapura dan saudari-saudarinya telah menjadi pelindung para kapitalis pemangsa, lokasi penyimpanan uang haram, lokasi aksi-aksi spekulasi yang melahirkan fenomena kanibal di sektor keuangan.

Muncul pula seruan Sarkozy, agar IMF, Bank Dunia, dan lembaga internasional lain dirombak karena tidak lagi melayani kepentingan global.

Suara Sarkozy ini sebenarnya baru datang belakangan. Suara serupa sudah dicuatkan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, Presiden Venezuela Hugo Chavez, dan Presiden Bolivia Evo Morales.

Inilah hebatnya sebuah kekuatan, yang membuat gertakan Sarkozy didengar. Sarkozy dan Merkel mengancam tidak akan menandatangani komunike G-20 jika regulasi tidak diperkuat dan jika badan-badan keuangan dunia tidak direformasi.

Apakah akan ada perubahan besar dalam sistem keuangan global? Dalam waktu cepat, hal ini tidak akan terlihat dan akan butuh waktu lama untuk mewujudkannya.

Namun, sejarah akan mencatat Sarkozy, sekaligus mencatat G-20 London, yang puluhan atau mungkin ratusan tahun ke depan, akan dianggap sebagai fakta sejarah bahwa kapitalisme dengan jiwa greedy, tidak akan bertahan lama.

Adalah bisnis yang back to basic, yang selalu melahirkan pertumbuhan langgeng, berkesinambungan, dan menguntungkan banyak orang.

Badawi Resmi Mundur

2009-04-03T15:05:00.000+07:00

Oposisi Sampaikan Petisi, Minta Raja Tunda Pelantikan Najib

Jumat, 3 April 2009 | 03:16 WIB

Kuala Lumpur, Kamis - Abdullah Ahmad Badawi hari Kamis (2/4) resmi menyampaikan permohonan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri kepada Raja Malaysia Yang Dipertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin. Raja pun menerima pengunduran diri tersebut.

Dengan pengunduran diri Abdullah itu, maka Jumat (3/4) ini Wakil Perdana Menteri Najib Razak akan diambil sumpahnya di istana raja sebagai perdana menteri baru Malaysia.

”PM Abdullah memberikan pengunduran dirinya kepada raja. Raja memahami dan menerimanya,” ungkap seorang pejabat senior Malaysia.

Akan tetapi, berbarengan dengan penyerahan pengunduran diri Abdullah itu, sebanyak 81 anggota parlemen dari kubu oposisi pun menyampaikan petisi bersama kepada raja. Isi petisi adalah meminta raja menunda pengambilan sumpah Najib sampai dia benar-benar bersih dari tuduhan korupsi dan keterlibatan dalam pembunuhan seorang perempuan muda asal Mongolia. Namun, kecil kemungkinan raja akan menuruti permintaan itu.

Sejumlah analis mengatakan, Najib menghadapi tantangan yang besar untuk menggairahkan kembali organisasi Melayu Bersatu (UMNO) serta mencegah Malaysia terpengaruh oleh kemunduran ekonomi global.

Produksi barang-barang industri turun 20,2 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Penjualan barang manufaktur pun turun 22,7 persen dan ekspor turun 27,8 persen, yang merupakan tingkat terendah sejak tahun 2001.

Perpisahan

Pada hari terakhirnya sebagai PM, seperti dilaporkan The New Straits Times online, Abdullah mengadakan makan siang perpisahan untuk sekitar 130 staf kantor perdana menteri dan kementerian pertahanan di kediaman resminya.

Dalam pesan terakhirnya, Abdullah meminta agar seluruh pegawai negeri tetap berkomitmen pada pekerjaan mereka dan mengambil langkah tegas untuk mendorong majunya sektor-sektor publik, dengan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat.

Abdullah akan diingat karena memberikan ruang kebebasan publik yang lebih besar ketimbang PM yang digantikannya, Mahathir Mohamad. Akan tetapi, dia gagal memenuhi janjinya untuk memberantas korupsi, mereformasi peradilan, serta memperkuat lembaga-lembaga pelayanan publik. (AP/AFP/OKI)

Beshir Hadiri Pertemuan Puncak Arab

2009-03-30T14:17:00.000+07:00

DOHA -- Presiden Sudan Omar al-Beshir mengabaikan surat perintah penangkapan internasional terhadap dirinya dengan melakukan perjalanan ke Doha, Minggu, untuk menghadiri pertemuan puncak Arab.Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon, yang juga telah tiba dengan pesawat terbang di ibukota Qatar tersebut, tetap menghadiri pertemuan yang dibuka Senin itu meski Beshir juga datang, kata seorang pejabat PBB.

"Sudan adalah anggota PBB, sementara Pengadilan Kejahatan Internasional merupakan badan pengadilan independen, yang tidak bisa mencegah PBB berhubungan dengan Sudan," kata pejabat yang tidak bersedia disebutkan namanya itu kepada AFP.

Spekulasi telah berkembang di Doha bahwa Beshir mungkin tidak menghadiri pertemuan puncak itu agar tidak mempermalukan Qatar, meski negara Teluk itu tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) yang mendakwa presiden Sudan itu melakukan kejahatan perang.

Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Hamad bin Jassem al-Thani menegaskan lagi Sabtu bahwa Besir diterima dengan baik di Doha. Qatar, seperti juga semua negara Arab kecuali Yordania, bukan penandatangan Statuta Roma yang menetapkan pembentukan pengadilan internasional tersebut.

Presiden Suriah Bashar al-Assad menjadi kepala negara pertama dari Liga Arab dengan 22 anggota yang tiba di ibukota Qatar tersebut untuk pertemuan puncak tahunan dua hari itu.Masih belum jelas berapa banyak pemimpin Arab yang akan hadir, namun Presiden Mesir Hosni Mubarak tidak akan datang untuk mengikuti petemuan tersebut.

Doha menjadi tempat keempat yang dikungjungi Beshir di luar negeri sejak ICC mengeluarkan perintah penangkapan terhadap dirinya pada 4 Maret.Pengadilan internasional itu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Beshir atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Darfur dan ada spekulasi bahwa ia mungkin akan ditangkap ketika meninggalkan Sudan.

Majelis Ulama Sudan hari Minggu (22/3) mengeluarkan fatwa yang meminta Presiden Beshir yang menjadi sasaran surat perintah penangkapan internasional itu tidak menghadiri pertemuan puncak Arab di Qatar.Fatwa yang dikeluarkan majelis itu mengatakan, meski Khartoum bersikeras bahwa Beshir akan menghadiri pertemuan Doha pada 29-30 Maret, presiden Sudan itu tidak seharusnya pergi karena "musuh-musuh negara berkeliaran".

"Karena anda adalah simbol dan pengawal negara... kami merasa kondisinya tidak tepat (untuk menghadiri pertemuan puncak itu) dan tugas ini bisa dilaksanakan oleh orang-orang selain anda," kata fatwa itu.ICC tidak memiliki wewenang untuk memberlakukan surat perintah penangkapan yang mereka keluarkan, namun para tersangka bisa ditangkap di wilayah negara-negara yang menandatangani perjanjian Roma mengenai pembentukan pengadilan tersebut.

Qatar belum meratifikasi Statuta Roma namun sebagai anggota PBB, negara itu didesak agar bekerja sama dengan pengadilan internasional tersebut.Selain ada kemungkinan Beshir ditangkap di Qatar, sejumlah pejabat khawatir jet presiden Sudan itu akan disergap oleh armada udara negara lain bila berada di luar wilayah angkasa Sudan.

Ketegangan meningkat di Sudan setelah ICC pada 4 Maret mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Beshir karena kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan di Darfur, Sudan barat.Sudan bereaksi dengan mengusir 13 organisasi bantuan dengan mengatakan, mereka telah membantu pengadilan internasional di Den Haag itu, namun tuduhan tersebut dibantah oleh kelompok-kelompok bantuan itu.

Sejumlah pejabat PBB yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan, pengusiran badan-badan bantuan itu akan memiliki dampak yang sangat merugikan bagi rakyat Darfur.Para ahli internasional mengatakan, pertempuran hampir enam tahun di Darfur telah menewaskan 200.000 orang dan lebih dari 2,7 juta orang terusir dari tempat tinggal mereka. Khartoum mengatakan, hanya 10.000 orang tewas.

PBB mengatakan, lebih dari 300.000 orang tewas sejak konflik meletus di wilayah Darfur, pada 2003, ketika pemberontak etnik minoritas mengangkat senjata melawan pemerintah yang didominasi orang Arab untuk menuntut pembagian lebih besar atas sumber-sumber daya dan kekuasaan.Jurubicara ICC Laurence Blairon mengatakan kepada wartawan di pengadilan yang berlokasi di Den Haag, surat perintah penangkapan terhadap Beshir itu berisikan tujuh tuduhan -- lima kejahatan atas kemanusiaan dan dua kejahatan perang. ant/afp/kpo

2009-03-30T14:05:00.000+07:00

PM Abhisit Balik "Menyerang"

AP Photo/Apichart Weerawong
Pemrotes anti-Pemerintah Thailand dan pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra meneriakkan slogan dalam aksi protes di luar Gedung Pemerintahan di Bangkok, Thailand, Minggu (29/3). Ribuan demonstran antipemerintah ini sudah empat hari mengepung Gedung Pemerintahan.

Senin, 30 Maret 2009 | 04:25 WIB

Bangkok, Minggu - Menghadapi protes antipemerintah yang memasuki hari keempat, Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva akhirnya balik menyerang lawannya. Abhisit, Minggu (29/3), menuding mantan PM Thaksin Shinawatra memicu kekacauan demi keuntungan pribadi.

”Dia (Thaksin) mencoba menggerakkan orang dalam usaha meraih keuntungan diri sendiri,” kata Abhisit. Dia menambahkan, protes diperbolehkan menurut hukum, tetapi pemrotes seharusnya tidak menimbulkan kekacauan bagi rakyat Thailand yang sudah didera krisis perekonomian global.

Ribuan pendukung Thaksin telah berdemonstrasi di depan Gedung Pemerintah sejak Kamis pekan lalu. Mereka menuntut pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilu dini.

Akhir pekan lalu, Thaksin berpidato di hadapan sekitar 30.000 pendukungnya melalui rekaman video dari luar negeri. Dia menyerukan agar pendukungnya di seluruh Thailand turun ke jalan melawan pemerintah.

”Saya meminta kalian untuk bangkit. Tidak perlu datang ke Bangkok, cukup protes damai di seluruh negeri untuk mengatakan bahwa kita menghargai demokrasi,” ujar Thaksin.

Thaksin juga mengkritik kebijakan Abhisit untuk menghadapi krisis perekonomian global. Abhisit membela diri dengan mengatakan pemerintahannya masih bekerja dan yakin bisa terus bekerja mengatasi krisis.

Kemarin Abhisit mengakui bahwa otoritas Thailand berupaya untuk menghalangi tampilnya Thaksin di hadapan pendukungnya. Akan tetapi, upaya itu gagal.

”Perang”

Analis mengatakan, protes oleh kubu pendukung Thaksin bukan ancaman serius bagi pemerintahan Abhisit. Namun, Thaksin telah menyuarakan ”perang” dan kekuatan dia tidak bisa diremehkan.

”Kalau dalam istilah tentara, ini seruan perang. Meskipun ada jarak, dukungan bagi Thaksin masih kuat. Kemarin malam dia membangkitkan lagi dukungan itu,” kata Thitinan Pongsudhirak, pakar politik pada Chulalongkorn University, Bangkok.

Sebelumnya, Thaksin juga menuding Dewan Penasihat Raja yang dipimpin mantan PM Prem Tinsulanonda sebagai dalang kudeta militer tahun 2006 yang menggulingkan Thaksin. Komentar tersebut mengejutkan Thailand karena Dewan Penasihat Raja dianggap sebagai kepanjangan tangan Raja Bhumibol Adulyadej.

Pemerintah Thailand tengah mendorong upaya ekstradisi Thaksin dari negara lain. (ap/afp/fro)

Malaysia

2009-03-30T14:04:00.000+07:00

Kematian Model Mongolia Diungkit

Senin, 30 Maret 2009 | 04:26 WIB

taiping, minggu - Beberapa hari menjelang naiknya Najib Razak menjadi perdana menteri baru Malaysia, kalangan oposisi Malaysia mengungkit kembali dugaan keterlibatan calon orang nomor satu Malaysia itu dalam kasus pembunuhan model asal Mongolia.

Isu mempertanyakan karakter Najib itu menjadi ”senjata” dalam kampanye kelompok oposisi, untuk memperebutkan kursi parlemen di Negara Bagian Perak, di barat laut Malaysia. Kampanye dimulai hari Minggu (29/3).

Lebih dari sepuluh ribu pendukung oposisi berkumpul untuk mendukung calon mereka, di tengah pengawasan ketat aparat kepolisian di kota Taiping, Perak. Mereka menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Melayu yang liriknya mengaitkan Najib dengan pembunuhan Altantuya Shaariibu, seorang model. Beberapa orang juga membawa model menyerupai kapal selam sebagai sindiran atas dugaan ketidakberesan dalam kontrak-kontrak pertahanan yang ditandatangani Najib.

Najib yang telah resmi menggantikan Abdullah Ahmad Badawi sebagai Ketua Umum Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Sabtu (28/3), kembali menegaskan ketidakterlibatannya dalam kasus pembunuhan model pada akhir tahun 2007.

Perilaku tak demokratis

Kalangan oposisi juga kembali mengungkit tidak diberikannya izin kepada beberapa media oposisi untuk meliput Kongres UMNO serta pelarangan terbit sementara kepada dua surat kabar oposisi.

”Apa yang kami khawatirkan adalah transisi kepemimpinan nasional ini akan diikuti dengan semakin meningkatkan perilaku yang tidak demokratis,” kata Abdul Hadi Awang, Ketua Umum Partai Islam se-Malaysia (PAS).

Meskipun pemilihan 7 April tak akan mengubah perimbangan kekuatan secara signifikan, pemungutan suara di Perak dan pemilihan di Negara Bagian Kedah dan Sarawak dipandang sebagai ”referendum” atas kepemimpinan Najib dan koalisi Barisan Nasional (BN).

”Kemenangan kuat oleh aliansi (oposisi) Pakatan Rakyat di Bukit Gantang (di Perak) akan dibaca sebagai hukuman atas pengambilalihan kekuasaan di Perak,” kata analis politik, Ong Kian Ming.

Suhu politik telah mencapai titik tertinggi di Perak. ”Saya sangat yakin akan menang,” ungkap calon oposisi Mohamad Nizar, yang digulingkan dari posisinya sebagai Menteri Besar Perak pada Januari lalu atas perintah Sultan Perak.

”Kita berjuang untuk demokrasi dan kemerdekaan sejati dan itu akan terjadi di sini, di Bukit Gantang, dan kita akan mengatakan selamat tinggal kepada ketidakadilan,” ungkap Nizar kepada para pendukungnya.

Bukit Gantang memperebutkan satu kursi parlemen nasional. Adapun Negara Bagian Kedah dan Sarawak masing-masing memperebutkan satu kursi parlemen negara bagian. Wilayah itu selama ini menjadi basis kekuatan BN.

Bukit Gantang merupakan sebuah mikrokosmos populasi Malaysia yang multi-etnik, di mana 60 persen warganya adalah Melayu, 30 persen etnik China, dan 10 persen etnik India. Hasil di tempat tersebut akan menjadi ukuran apakah BN telah meraih kembali dukungan dari masyarakat atau sebaliknya.

Wakil Ketua Umum UMNO yang baru Muhyiddin Yassin, yang memulai kampanye untuk Bukit Gantang, mengakui bahwa pemungutan suara di sana akan menjadi ujian bagi pemerintahan baru Malaysia di bawah Najib. (AFP/Reuters/OKI)

Galang Dukungan bagi Presiden Sudan

2009-03-30T14:02:00.000+07:00

Senin, 30 Maret 2009 | 04:26 WIB

Doha, minggu - Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Arab yang akan dimulai hari Senin (30/3) di Doha, Qatar, akan menjadi ajang menggalang dukungan bagi Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir. Bashir kini buron menyusul perintah penangkapan dari Mahkamah Kejahatan Internasional di Den Haag pada awal bulan ini.

Dukungan negara-negara Arab terhadap Bashir menjadi sikap bersama setelah ketiadaan Saddam Hussein di Irak. Langkah ini untuk menghindari preseden bagi para pemimpin yang dituduh memerintah secara opresi oleh oposisi dan kelompok-kelompok hak asasi manusia.

KTT Arab juga diharapkan bisa lebih mengurangi jurang kesenjangan di antara negara-negara Arab. KTT juga membahas bagaimana menangani menguatnya pengaruh Syiah Iran.

Pemerintahan di negara-negara Arab berjuang untuk merespons cengkeraman politik Iran yang kian kuat. Invasi AS ke Irak tahun 2003 justru mendorong kelompok Syiah mencapai kekuasaan tertinggi di Iran.

Dua kubu

Negara-negara Arab belakangan ini semakin terbelah dalam dua kubu. Kubu negara-negara Arab yang menjadi sekutu AS, yaitu Arab Saudi, Mesir, dan Yordania, sedangkan kubu lainnya adalah negara-negara Arab yang kurang bersahabat dengan AS, yaitu Iran, Suriah, dan Qatar. Kalangan ini juga didukung pandangan populis di kalangan rakyat Arab bahwa kemenangan Hezbollah dan Hamas adalah sah dan menjadi respons atas Israel.

Rencana Qatar dan Liga Arab untuk menyelenggarakan KTT Arab di Doha itu sempat terganggu oleh keputusan mendadak Presiden Mesir Hosni Mubarak yang menolak hadir.

Namun, editor surat kabar Arab Saudi al-Watan, Jamal Khashoggi, meyakini, tidak ikutnya Mubarak tidak akan memengaruhi upaya yang dipimpin bersama oleh Mesir dan Arab Saudi untuk menyatukan kembali Hamas dengan Fatah pimpinan Mahmoud Abbas.

Arab Saudi sangat ingin berbaikan kembali dengan Suriah dan Qatar. Mereka mengkhawatirkan perpecahan Arab akan membuat Iran lebih berperan sebagai pejuang rakyat Palestina.

Arab Saudi yang memandang dirinya sebagai pemimpin Islam Sunni mengkhawatirkan AS akan mencapai kesepakatan bersejarah dengan Iran. Iran juga akan diakui sebagai sebuah kekuatan regional lainnya.

Indikasi ke arah itu telah disampaikan Presiden AS Barack Obama. Hal itu akan menjadi ancaman terhadap kekuasaan keluarga Al Saud. (Reuters/OKI)

Rekonsiliasi Dunia Arab dan Palestina

2009-03-27T13:37:00.000+07:00

Jumat, 27 Maret 2009 | 02:51 WIB

Oleh HASIBULLAH SATRAWI

Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab akan dilaksanakan di Doha, Qatar, akhir bulan ini. Rekonsiliasi diperkirakan menjadi tema utama dalam pembahasan KTT Ke-21 Liga Arab ini. Rekonsiliasi dianggap penting sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan pelbagai persoalan yang melanda kawasan ini dalam beberapa waktu terakhir.

Sebagaimana dimaklumi bersama, perpecahan di dunia Arab acap kali tak dapat disembunyikan lagi, terutama dalam menghadapi persoalan konflik Israel-Palestina. Konflik Israel-Hamas terakhir merupakan cermin yang cukup jelas dan lebar untuk melihat sejauh mana parahnya perpecahan yang melanda dunia Arab saat ini. Sebagian negara Arab mendukung apa yang dilakukan oleh Hamas, sedangkan sebagian negara Arab lain mengecam sepak terjang Hamas.

Dua kiblat kepentingan

Kiblat kepentingan adalah salah satu penyebab perpecahan dunia Arab, yaitu kiblat kepentingan yang berpusat di Iran di satu sisi dan kiblat kepentingan yang berpusat di Amerika Serikat di sisi lain.

Negara-negara Arab seperti Mesir, Arab Saudi, Jordania, dan yang sehaluan dikenal sebagai negara-negara Arab pro-AS. Negara-negara ini juga bisa dibilang cukup dekat dengan Israel sebagai efek tidak langsung dari kedekatan mereka dengan AS.

Sedangkan negara-negara Arab seperti Suriah, dan Kuwait merupakan negara-negara Arab pro-Iran. Kondisi ini juga mempunyai efek tidak langsung, yaitu kedekatan negara-negara Arab ini dengan faksi-faksi politik yang disinyalir sebagai kepanjangan tangan Iran di dunia Arab, seperti Hamas dan Hezbollah di Lebanon. Itu sebabnya negara-negara Arab pro-Iran lebih memihak dan memahami sepak terjang politik faksi-faksi tersebut.

Dalam konteks konflik Israel-Palestina, negara-negara Arab pro-AS mempunyai sikap politik yang lebih lunak ketimbang negara-negara Arab kontra-AS. Sedangkan negara-negara Arab kontra AS cenderung lebih keras dan radikal.

Perpecahan yang lebih kurang sama juga terjadi di Palestina. Faksi politik seperti Hamas sangat loyal kepada Iran. Sedangkan faksi politik seperti Fatah sebaliknya, sangat loyal kepada AS.

Rekonsiliasi menyeluruh

Di sinilah pentingnya rekonsiliasi. Setidaknya, rekonsiliasi ini harus segera terwujud pada dua level utama. Pertama, rekonsiliasi menyeluruh pada level dunia Arab. Rekonsiliasi menyeluruh ini mutlak dibutuhkan karena pelbagai persoalan yang melanda negara-negara Arab (seperti di Palestina) bertali-temali dengan persoalan yang ada di dunia Arab pada umumnya. Kelemahan pada tingkat dunia Arab secara umum berimbas langsung pada lemahnya negara-negara Arab. Begitu pula sebaliknya, kelemahan pada tingkat negara-negara Arab mencerminkan kelemahan pada tingkat dunia Arab secara umum.

Apa yang telah dilakukan oleh empat negara Arab ”garda depan” beberapa waktu lalu bisa dikatakan sebagai pencapaian maksimal dalam upaya menjembatani perpecahan yang ada. Sebagaimana dimaklumi, Mesir, Arab Saudi, Suriah, dan Kuwait tidak lama ini (Rabu, 11/3) berhasil mengadakan pertemuan ”segi empat” di Arab Saudi. Pertemuan yang dirancang untuk mewujudkan rekonsiliasi dunia Arab melalui momentum KTT itu menghasilkan beberapa kesepakatan penting, di antaranya adalah pentingnya menyatukan langkah dan menjadikan kepentingan dunia Arab sebagai tolok ukur dalam berhubungan dengan dunia luar (Al-Ahram, 12/3).

Kesepakatan di antara keempat negara Arab di atas menjadi sangat penting karena empat negara tersebut mewakili dua kubu yang berkiblat pada dua kepentingan berbeda di atas. Mesir dan Arab Saudi mewakili sekaligus menjadi komandan bagi negara- negara pro-AS, sedangkan Suriah dan Kuwait mewakili sekaligus menjadi komandan negara-negara Arab pro-Iran.

Kedua, rekonsiliasi pada level nasional Palestina. Rekonsiliasi ini mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka dengan kedaulatan penuh. Bila tidak, Palestina akan semakin jauh terjebak ke dalam perpecahan internal yang akan semakin mengikis habis harapan bagi berdirinya negara Palestina.

Setelah mengalami kegagalan berkali-kali, kini rekonsiliasi nasional Palestina kembali diupayakan. Pertemuan di antara faksi- faksi Palestina untuk membahas rekonsiliasi ini terakhir kali berhasil dilaksanakan di Kairo beberapa waktu lalu (Selasa, 10/3). Upaya rekonsiliasi kali ini bisa dikatakan mengalami banyak kemajuan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Hal ini terlihat jelas dari pembentukan lima komite untuk membahas dan menyepakati lima persoalan utama Palestina, seperti persoalan keamanan nasional, PLO dan pemerintahan Palestina bersatu.

Kepemimpinan yang kuat

Dalam hemat saya, rekonsiliasi menyeluruh hanya bisa berdiri tegak di atas kepemimpinan yang kuat, yaitu kepemimpinan yang dibentuk dan berjuang atas dasar kehendak rakyat. Kepemimpinan yang kuat adalah kunci utama untuk menyatukan kembali dunia Arab pada umumnya dan nasional Palestina pada khususnya. Dengan kata lain, kepemimpinan yang lemah selama ini telah membuat dunia Arab dan Palestina rapuh sedemikian rupa hingga diacak-acak oleh dua kepentingan di atas.

Dalam konteks dunia Arab, contohnya, saat ini tidak ada pemimpin karismatik seperti Jamal Abdul Nasir yang disegani dan dipatuhi oleh dunia Arab. Sepak terjang dan perjuangan Jamal Abdul Nasir dianggap mewakili aspirasi dunia Arab. Tak hanya oleh rakyat jelata, melainkan juga oleh pemimpin-pemimpin dunia Arab lain.

Begitu juga dalam konteks nasional Palestina. Kepemimpinan yang kuat dan penuh karisma seakan telah ”berpulang ke rahmatullah” bersamaan dengan jasad mendiang Yassir Arafat. Kini yang tersisa hanyalah pemimpin dalam arti yang sangat terbatas, yakni sebatas kelompoknya sendiri.

Lemahnya kepemimpinan telah membuat bangsa Arab dan rakyat Palestina mengalami kekalahan telak. Mereka kalah bukan hanya karena sering kali menjadi korban konflik. Lebih daripada itu, mereka kalah karena telah dikuasai oleh pihak luar yang kemudian membuat mereka terpecah belah.

Kekalahan ini tidak hanya membuat negara-negara Arab lemah di mata rakyatnya sendiri, melainkan juga lemah dalam pandangan masyarakat global. Mereka tidak mampu membulatkan sikap politik untuk kepentingan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka lebih menjadi ”kaki tangan” bagi kepentingan pihak lain, baik itu AS maupun Iran.

Hasibullah Satrawi Pengamat Politik Timur Tengah pada Moderate Muslim Society Jakarta

Abhisit Didemo Lagi

2009-03-27T13:26:00.000+07:00

Pemerintah Bagi-bagi Dana Tunai kepada Kaum Papa

AP PHOTO/SAKCHAI LALIT
Pemrotes yang juga pendukung mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra memadati kantor Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva di Bangkok, Kamis (26/3). Mereka menuntut Vejjajiva mundur karena dianggap sebagai PM yang naik jabatan secara ilegal.

Jumat, 27 Maret 2009 | 03:55 WIB

Bangkok, Kamis - Lebih dari 20.000 pemrotes yang mengenakan kaus merah mengepung kantor Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva. Mereka menuntut pemerintah mundur dan menuduh pemberian dana tunai kepada rakyat sebagai upaya penyogokan.

Para demonstran mulai beraksi tidak lama setelah pemerintahan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mulai mengeluarkan dana sebesar 2.000 baht atau Rp 660.000 untuk jutaan rakyat Thailand dalam upaya mengatasi krisis ekonomi global.

Demonstran yang merupakan pengikut mantan PM Thaksin Shinawatra mengatakan pemerintahan Abhisit menduduki kekuasaan melalui cara ilegal dan menyerukan pengunduran dirinya dan pelaksanaan pemilihan umum baru.

”Apakah Abhisit berusaha membeli kita?” teriak salah seorang pemimpin kelompok pemrotes itu, Nattawut Sai-kua. ”Hal itu tidak akan terjadi, kami akan terus memprotes hingga pemerintahan yang tidak sah ini berakhir,” ujarnya lagi dengan berapi-api.

Mereka lebih dikenal dengan nama kelompok Kaus Merah karena merah merupakan warna favorit kelompok ini. Mereka merencanakan berdemonstrasi di Gedung Pemerintah setidaknya selama tiga hari, tetapi berjanji tidak akan memasuki kompleks perkantoran pemerintahan tersebut.

Aksi demonstrasi mereka secara umum berlangsung damai. Sekitar 10.000 polisi dan tentara dikerahkan ke lokasi protes.

Komandan Kepolisian Metropolitan Letnan Gen Worapong Chiwpreecha memperkirakan jumlah pemrotes lebih dari 20.000 orang.

Membantu bangsa

Skema pendanaan yang disebut ”membantu bangsa” menargetkan pembagian dana tunai kepada 9 juta orang yang berpenghasilan di bawah Rp 5.100.000 per bulan berupa cek.

”Hal yang sedang kita lakukan adalah mengatasi kesulitan ekonomi. Kami perlu menyalurkan dana itu secepatnya ke dalam sistem dan inilah cara tercepat,” ujar Abhisit setelah menyerahkan bantuan tunai sejumlah 18 miliar baht atau Rp 5,9 triliun yang merupakan bagian pertama dari dana bantuan tersebut.

Thailand pernah didera krisis ekonomi parah pada tahun 1997 ketika terjadi krisis finansial Asia. Negara perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara ini tumbuh 2,8 persen tahun 2008. Namun, karena krisis global, diperkirakan tahun ini ekonomi Thailand terkontraksi sebesar 2,5 persen. Ekspor negara ini sudah menurun selama empat bulan berturut-turut.

Toko-toko dan pusat perbelanjaan langsung menawarkan potongan harga, berharap agar para penerima bantuan tunai segera berbelanja. ”Cek Anda berharga 20 persen lebih tinggi jika dicairkan di toko kami. Kami berharap masyarakat segera membelanjakan dana tersebut karena terlalu sedikit untuk ditabung,” ujar Chamnan Metapreechakul, Direktur Marketing Senior pada Mall Group, salah satu operator mal terbesar di Thailand.

Chamnan mengatakan, banyak toko yang menawarkan satu paket barang bernilai 2.200 baht atau Rp 732.000 bagi orang yang tidak mau pusing membelanjakan dana tersebut.

Di toko makanan cepat saji Kentucky Fried Chicken, cek dapat ditukarkan dengan berbagai kupon makanan dengan gratis 20 potong ayam.

”Senang rasanya saya bisa belanja untuk menyelamatkan negara ini. Itu adalah konsep yang lucu," ujar Narisara Songsawang, seorang sekretaris berusia 36 tahun. Program bantuan tunai ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 persen. (AP/AFP/joe)

Pengembangan Militer China Ubah Perimbangan

2009-03-27T13:01:00.000+07:00

Jumat, 27 Maret 2009 | 04:15 WIB

Washington, Rabu - Upaya China mengembangkan senjata canggih berpotensi mengubah perimbangan kekuatan militer di Asia. Pengembangan militer itu juga bisa digunakan untuk memperkuat klaim China atas sejumlah wilayah sengketa di kawasan.

Demikian antara lain isi laporan militer tahunan yang dirilis oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon, Rabu (25/3). ”Angkatan Bersenjata China yang terus berkembang dan teknologi militer yang mengacaukan, seperti antiakses, nuklir, ruang angkasa, dan perang siber, mengubah keseimbangan militer kawasan dan berimplikasi di luar kawasan Asia Pasifik,” sebut laporan itu.

Pentagon terus mengkritik China yang tidak transparan soal anggaran militer sehingga berisiko menciptakan ketidakpastian dan salah perhitungan. Diperkirakan anggaran militer China tahun 2008 dua kali lipat dari anggaran satu dekade lalu.

China terus memodernisasi persenjataan nuklir dan mengembangkan armada kapal selam yang dilengkapi rudal balistik agar memiliki kemampuan serangan strategis lebih besar. Salah satunya, seperti dikonfirmasi laporan Pentagon, China telah membangun pangkalan baru Angkatan Laut di Pulau Hainan di Laut China Selatan yang mewadahi armada kapal selam.

Menurut Pentagon, China mengembangkan persenjataan yang bisa membuat negara itu melakukan operasi udara hingga ke Laut China Selatan. Kapal selam China juga bisa mendapat akses langsung ke jalur laut internasional vital.

Belum lama ini China mengklaim kedaulatan atas gugus Kepulauan Spratly dan Paracel. Kepulauan itu menjadi sengketa antara Brunei, Malaysia, Filipina, Indonesia, Vietnam, dan Taiwan.

Pengacauan

Di Beijing, Pemerintah China mengkritik laporan militer tahunan Pentagon itu dan menyebutnya sebagai ”pengacauan kebenaran dan intervensi urusan domestik”.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Qin Gang, mendesak AS menghentikan laporan militer semacam itu jika tidak ingin merusak hubungan baik kedua negara. ”Ini adalah pengacauan fakta besar-besaran. China benar-benar menentangnya,” kata Qin.

Dia menekankan bahwa China mengembangkan militer untuk tujuan damai. Pengembangan itu dimaksudkan untuk mempertahankan wilayah China.

”Kami mendesak AS untuk menghormati fakta fundamental ini, meninggalkan mental dan bias Perang Dingin, dan berhenti membuat tuduhan tidak berdasar terhadap China sehingga tidak merusak lebih jauh hubungan militer kedua negara,” ujar Qin.

Baru-baru ini Washington menyatakan kapal AS, USNS Impeccable, yang didesain untuk melacak kapal selam, diganggu kapal China di perairan internasional. Kapal China itu membelok tajam sangat dekat dengan USNS Impeccable. China menuding AS memata-matai Pulau Hainan. (ap/afp/reuters/fro)

Badawi Kritik UMNO

2009-03-27T12:58:00.000+07:00

Ketamakan dan Rasa Puas Diri Menggerogoti Legitimasi

EPA/AHMAD YUSNI
Para anggota delegasi mendengarkan pidato Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi (terlihat di layar), Kamis (26/3) di Kuala Lumpur, dalam rangka pertemuan tahunan Organisasi Nasional Melayu Bersatu.

Jumat, 27 Maret 2009 | 03:44 WIB

Kuala Lumpur, Kamis - Perdana Menteri Malaysia yang segera lengser, Abdullah Ahmad Badawi, Kamis (26/3), memperingatkan Organisasi Nasional Melayu Bersatu yang semakin terkontaminasi ketamakan, rasa puas diri, dan persaingan internal.

Hal itu disampaikan Abdullah Badawi dalam pidato terakhirnya pada Kongres Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) di Kuala Lumpur. Pada kongres itu, Abdullah menyerahkan kekuasaannya sebagai Ketua Umum UMNO kepada wakilnya, Najib Razak. Secara otomatis pula, hal itu bermakna penyerahan jabatan perdana menteri kepada Najib.

”Kita telah teracuni oleh pencapaian-pencapaian kita dan kita menjadi puas diri. Kita terlalu yakin telah menjadi sangat berkuasa. Materialisme telah merasuk ke dalam partai, membuat sejumlah anggota partai serakah dan kikir,” ungkap Abdullah.

Dia menambahkan, pemilu tahun lalu, yang memberikan sepertiga kontrol kekuasaan di parlemen kepada oposisi, merupakan petunjuk bahwa ”Kegemilangan UMNO telah memudar. UMNO menghadapi situasi antara hidup dan mati, satu hal yang mengkhawatirkan masa depan dan keberlangsungan kita,” papar PM Malaysia itu.

Pada kongres UMNO itu, menantu Abdullah, Khairy Jamaluddin, berhasil memenangi posisi sebagai Ketua Pemuda UMNO, yang merupakan ”kawah candradimuka” untuk pemimpin Malaysia mendatang.

”Kemenangan Khairy merupakan sebuah pukulan. Hal itu mengganggu perimbangan kekuatan di antara tim Najib. Dia (Najib) tentu saja menginginkan orang dari faksinya sendiri,” kata analis politik, Khoo Kay Peng.

Kursi sayap perempuan UMNO dimenangi Shahrizat Jalil, yang juga merupakan sekutu Abdullah.

Cara lama

Abdullah naik ke kekuasaan tertinggi Malaysia pada 2003, menggantikan Mahathir Mohamad yang memimpin Malaysia lebih dari 20 tahun. Semula Abdullah memang diharapkan membawa angin perubahan politik, birokrasi, dan keadilan di Malaysia, yang selama beberapa dekade dikendalikan dengan tangan besi. Abdullah tidak berhasil memenuhi banyak harapan.

Abdullah mengindikasikan dalam pidatonya bahwa tak terpenuhinya harapan itu antara lain karena ada hambatan dari kelompok-kelompok konservatif di UMNO.

Abdullah menegaskan, UMNO jangan kembali ke cara-cara lama karena hal itu bisa mempercepat kemunduran partai. Abdullah mengaku sedih karena masih banyak tokoh di UMNO yang meyakini perubahan tidak perlu dilakukan. Tokoh lama UMNO yakin kekuasaan bisa dicapai dengan cara lama, termasuk membatasi kebebasan dan membungkam kritik. (AP/AFP/Reuters/OKI)

reformasi

2009-03-15T17:59:00.000+07:00

Sistem di Palestina Tak Sesuai Zaman

EPA/MOHAMMED SABER
Para perempuan Palestina berkumpul di Gaza City, Jalur Gaza, Minggu (8/3), dalam rangka hari perempuan sedunia. Para perempuan di Lebanon juga melakukan aksi yang sama di Beirut dengan seruan agar Palestina melakukan rekonsiliasi politik demi persatuan bangsa.

Minggu, 15 Maret 2009 | 03:16 WIB

Oleh MUSTAFA ABD RAHMAN

Di Kairo, ibu kota Mesir, sejak Selasa (10/3) digelar hajatan bernama "Dialog Nasional". Hajatan tidak hanya bertujuan mencapai rekonsiliasi Palestina, khususnya antara Hamas dan Fatah, tetapi lebih jauh adalah melakukan reformasi politik Palestina.

Dialog itu bertujuan membentuk aparat keamanan Palestina yang profesional dan non-partisan serta loyal pada kepentingan nasional Palestina. Selain itu, juga dibahas soal perlunya reformasi mendasar terhadap semua institusi di bawah PLO dan pembentukan pemerintah konsensus nasional.

Direktur Kajian Politik dan Strategi Al Ahram Dr Abdel Munim Said dalam artikelnya di harian Asharq Al Awsat edisi Rabu, 18 Februari 2009, mengatakan, ”Dunia Arab (termasuk Palestina) harus melakukan reformasi dan kembali membangun negara modern karena sistem negara di dunia Arab saat ini sudah tidak sesuai zaman.” Menurut Said, negara-negara Arab telah gagal mengelola konflik baik internal, regional, maupun internasional.

Said mengutip hasil penelitian bersama Departemen Luar Negeri Turki, Norwegia, dan lembaga-lembaga non-Pemerintah Qatar. Disebutkan, biaya konflik di Timur Tengah selama 20 tahun terakhir ini mencapai 12 triliun dollar AS, belanja senjata mencapai 1,5 triliun dollar AS, jumlah korban tewas mencapai 3 juta jiwa, dan jumlah pengungsi mencapai 14 juta jiwa.

Almarhum mantan Menteri Dalam Negeri Palestina dari Pemerintah Hamas (tewas akibat agresi Israel ke Jalur Gaza Januari lalu) Said Siyam juga pernah berujar soal demokrasi di Palestina.

”Palestina menerapkan demokrasi dengan menggelar pemilu yang demokratis, tetapi infrastruktur politiknya tidak siap menerima sistem demokrasi. Salah satu contoh nyata adalah saya ditunjuk sebagai menteri dalam negeri, tetapi aparat keamanan di bawah komando saya tidak mau menjalankan perintah saya,” kata Said Siyam saat itu.

Siyam mengakui, Pemerintah Palestina lumpuh. Setelah itu yang terjadi adalah bencana politik di Palestina, seperti lumpuhnya pemerintahan yang didominasi Hamas, blokade internasional atas Jalur Gaza, aksi Hamas mengambil alih kekuasaan secara penuh di Jalur Gaza pada 14 Juni 2007, dan klimaksnya agresi Israel ke Jalur Gaza selama 22 hari dari 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009.

Kesepakatan Oslo

Apa yang salah pada sistem politik Palestina? Perkembangan politik internal Palestina yang karut-marut beberapa tahun terakhir ini tentu tidak lepas dari Kesepakatan Oslo pada 13 September 1993 antara Israel dan PLO. Kesepakatan Oslo itu kemudian diikuti dengan dibentuknya pemerintah otonomi Palestina (PA) di Jalur Gaza dan Tepi Barat pada tahun 1994.

PA mengambil alih peran PLO yang sejak tahun 1974 menjadi payung resmi semua faksi Palestina. Yasser Arafat dan para pendukungnya yang menggalang Kesepakatan Oslo mereduksi dengan segala rupa peran PLO lantaran sebagian besar faksi yang tergabung dalam PLO itu menolak Kesepakatan Oslo. Faksi-faksi utama Palestina yang menolak Kesepakatan Oslo itu di antaranya adalah Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Demokrasi untuk Pembebasan Palestina (DFLP), dan Front Pembebasan Palestina. Adapun badan yang ada di luar tubuh PLO dan menolak Kesepakatan Oslo adalah Hamas dan Jihad Islami.

Era PLO pun, yang berjaya terutama pasca-tahun 1974, berakhir. Seperti dimaklumi, Konferensi Tingkat Tinggi Arab di Rabat-Maroko tahun 1974 mengakui PLO sebagai wadah semua faksi Palestina dan satu- satunya wakil rakyat Palestina.

Fatah yang menjadi mesin politik PA menjelma sebagai faksi berkuasa. Karena itu, mesin birokrasi dan lembaga keamanan PA digerakkan oleh Fatah dan diisi para pengikut Fatah. Dominasi Fatah itu tidak menghadapi persoalan sejak tahun 1994 hingga pemilu legislatif tahun 2006.

Pascapemilu, yang dimenangi Hamas, tercipta prahara baru politik Palestina. Dominasi Fatah berakhir berganti era Hamas. Akan tetapi, faksi Fatah yang menguasai instrumen kekuasaan dan ekonomi sejak tahun 1994 melakukan manuver untuk meredam kekuasaan Hamas.

Birokrasi dan aparat keamanan yang notabene berasal dari Fatah berjalan setengah hati di bawah bos-bos dari Hamas yang menduduki semua jabatan menteri. Bahkan, tidak jarang para birokrat dan perwira keamanan loyalis Fatah membangkang terhadap instruksi menteri yang berasal dari Hamas.

Israel dan AS menjatuhkan blokade atas Pemerintah Hamas. Maka, Pemerintah Hamas pun akhirnya kelimpungan akibat tekanan dari dalam (Fatah) dan dari luar (Israel dan AS).

Situasi runyam di Palestina dibiarkan tanpa penyelesaian mendasar. Baku tembak pun sering terjadi antara aktivis Hamas dan aparat keamanan loyalis Fatah, khususnya di Jalur Gaza.

Arab Saudi mencoba meredakan hubungan tegang Hamas- Fatah dengan menggelar dialog di Mekkah pada Februari 2007. Dialog tersebut menghasilkan pembentukan pemerintah persatuan nasional. Namun, Kesepakatan Mekkah terlalu fokus pada solusi politik, yakni pembentukan pemerintah persatuan nasional dan mengabaikan isu lembaga keamanan.

Karena itu, pasca-Kesepakatan Mekkah, baku tembak antara aktivis Hamas dan Fatah terus terjadi di Jalur Gaza. Akhirnya situasi di Jalur Gaza semakin tidak terkendali dan klimaksnya Hamas mengambil alih kekuasaan secara penuh di Jalur Gaza pada 14 Juni 2007.

Palestina terjerembab ke situasi yang lebih buruk lagi. Jalur Gaza dan Tepi Barat tidak hanya terpisah secara geografis, tetapi juga terpecah secara politik.

Yaman pernah mencoba menyelamatkan dengan membujuk Hamas dan Fatah melakukan rekonsiliasi pada Februari 2008, tetapi gagal. Harga yang dibayar Palestina sangat mahal. Blokade pada Jalur Gaza makin intensif.

Komunikasi politik antara Pemerintah Israel dan Otoritas Palestina pimpinan Presiden Mahmoud Abbas selama ini hanya sekadar untuk konsumsi publik, tidak pernah menyentuh isu-isu dasar, seperti status kota Jerusalem dan hak kembali pengungsi Palestina.

Tidak ada pilihan lain bagi para pemimpin Palestina kecuali melakukan reformasi politik agar lahir tatanan politik modern. Tanpa ada reformasi politik, rakyat Palestina akan semakin menderita, bukan karena dijajah Israel, tetapi menjadi korban sistem politik yang ada.

Tugas besar yang kini sudah menunggu di depan para pemimpin Palestina itu adalah menyukseskan proyek pembangunan kembali Jalur Gaza seperti yang diamanatkan dalam konferensi internasional tentang rekonstruksi Jalur Gaza pada 2 Maret lalu di Sharm El Sheikh.

Masyarakat internasional telah berjanji akan mengucurkan dana 4,481 miliar dollar AS untuk rekonstruksi Jalur Gaza selama dua tahun mendatang. Namun, para donatur memberi syarat, yakni gencatan senjata dan rekonsiliasi adalah pintu menuju suksesnya pembangunan kembali Jalur Gaza.

Dari Doktrin Bush ke Doktrin Obama

2009-03-13T17:16:00.000+07:00

Ada perubahan mendasar dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang akan mewarnai masa pemerintahan Presiden Barack Obama.

Dalam pidatonya awal bulan ini, Presiden Obama membeberkan apa yang disebut dengan ”Doktrin Obama”. Doktrin ini menjelaskan penggunaan kekuatan militer di luar negeri.

Penggunaan kekuatan militer di luar negeri hanya akan dilakukan apabila sasaran sudah benar-benar jelas, tidak hanya berdasarkan dugaan-dugaan dan laporan intelijen yang tidak tepat. Obama mengatakan, biaya pengerahan kekuatan militer ke luar negeri harus dipertimbangkan dan harus dikomunikasikan kepada rakyat.

Dengan kata lain, penggunaan kekuatan militer merupakan pilihan terakhir setelah upaya-upaya diplomatik dilakukan. Penggunaan kekuatan militer itu pun akan dilakukan setelah mendapatkan dukungan serta bekerja sama dengan ”teman-teman dan sekutu”; bukannya secara unilateral, tetapi multilateral.

Menurut hemat kita, kalau Doktrin Obama itu benar-benar dilakukan, tentu akan mengubah citra AS yang dicap sebagai suka ”main hakim sendiri” dan merasa paling benar. Sikap semacam itu ditunjukkan AS dengan menyerang Afganistan dan Irak, yang hanya membuat dunia semakin tidak aman.

Padahal, sudah sepantasnya kalau AS sebagai satu-satunya negara adidaya—terutama dalam kekuatan militer—memberikan sumbangan yang besar bagi terciptanya perdamaian dunia.

Darfur, Sudan, akan menjadi ujian pertama Doktrin Obama itu. Apakah Obama akan mengulangi kegagalan Clinton yang mengirim tentara AS ke Rwanda pada tahun 1990-an, atau bertindak lebih bijaksana, yakni berkonsultasi dengan negara-negara sahabat dan sekutu dan kemudian bersama-sama mengirim pasukan setelah upaya damai gagal?

Perang saudara di Darfur sudah menewaskan puluhan ribu orang. Kekurangan makan juga menjadi persoalan besar di Darfur. Setidaknya 2,7 juta jiwa terpaksa menjadi pengungsi. Situasi diperkirakan bertambah buruk setelah organisasi-organisasi kemanusiaan diusir dari negeri itu menyusul keputusan Pengadilan Kriminal Internasional menetapkan Presiden Sudan Omar al-Bashir sebagai penjahat perang.

Kita akan melihat bagaimana Doktrin Obama dipraktikkan. Kita semua berharap situasi di Darfur segera dapat diatasi. Pada saat yang bersamaan kita juga berharap AS memilih cara-cara yang lebih bisa diterima masyarakat dunia dalam menyelesaikan persoalan dunia, bukan hanya mengedepankan kekuatan militer dan kemauan sendiri seperti masa lalu.

China Tolak Demokrasi ala Barat

2009-03-10T08:44:00.000+07:00

GETTY IMAGES

Wu Bangguo

Artikel Terkait:

Selasa, 10 Maret 2009 | 07:56 WIB

BEIJING,SELASA — China tidak akan pernah menerapkan demokrasi multipartai ala Barat. Demikian ditegaskan Ketua Parlemen China Wu Bangguo, Senin (9/3).

Dalam pidatonya di depan Kongres Rakyat Nasional, Wu Bangguo mengatakan, China tidak akan begitu saja meniru sistem politik di negara-negara Barat atau sistem di mana berbagai partai berkuasa secara silih berganti.

"Kita harus mengambil pencapaian dari budaya kita," kata Wu di depan para anggota kongres. "Kita tidak akan pernah meniru sistem di negara-negara Barat atau memberlakukan sistem di mana partai-partai berkuasa secara bergantian," tambahnya.

Para wartawan mengatakan, pernyataan ini sengaja dikemukakan untuk menolak berbagai seruan agar China memberikan kebebasan yang lebih besar kepada rakyat. Wartawan BBC di Beijing mengatakan, dengan demikian China tidak akan memberlakukan demokrasi dalam beberapa tahun ke depan. Sebelumnya, pemimpin-pemimpin China sepertinya membuka peluang.

Dalam wawancara televisi beberapa bulan lalu, Perdana Menteri Wen Jiabao ditanya apakah dia melihat peluang pemilihan umum yang kompetitif di China dalam 25 tahun ke depan? Jawabannya waktu itu adalah, "Sulit bagi saya untuk meramal."

Tetapi sekarang, pejabat yang lebih tinggi kedudukannya di jajaran Partai Komunis sudah memberi jawaban tegas. Tidak akan ada pemilihan umum kompetitif di China untuk selamanya. Paling tidak selama Partai Komunis berkuasa.

2009-03-09T15:10:00.001+07:00

Bashir, Presiden Pertama Jadi Tersangka ICC

Minggu, 8 Maret 2009 | 08:10 WIB

Oleh Musthafa Abdul Rahman

Ketika Omar Hassan Al Bashir (65) dengan seragam militer tampil di televisi pada pagi 30 Juni 1989, mengumumkan pengambilalihan kekuasaan di Sudan, publik negara itu belum mengenalnya. Maklum, Bashir saat itu hanya seorang perwira profesional yang bergelut di kancah peperangan.

Namun, Bashir akhirnya tercatat sebagai presiden terlama yang menjabat dalam sejarah modern Sudan. Dalam waktu yang sama pula, ia juga tercatat sejarah sebagai presiden pertama yang mendapat vonis hukuman Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda, menyangkut kejahatan perang di Darfur.

Perang mewarnai perjalanan hidup Presiden Bashir. Dia naik ke tampuk kekuasaan lewat kudeta tahun 1989, menggulingkan pemerintah demokratis pimpinan PM Sadiq Al Mahdi. Sejak itu, ia memerintah negara terbesar secara geografis di Benua Afrika itu dengan tangan besi.

Bashir saat kudeta mendapat dukungan penuh Pemimpin Islam Sudan, Hassan Turabi. Bashir dan Turabi membentuk Dewan Pimpinan Revolusi dan pemerintah nasional yang beranggotakan para perwira muda.

Tahun 1993, Bashir membubarkan Dewan Pimpinan Revolusi dan menobatkan dirinya sebagai presiden.

Era tahun 1990-an, Sudan menjadi basis Islam dan pernah menampung Pemimpin Tanzim Al Qaeda Osama bin Laden. Bashir lantas meminta Osama bin Laden pergi dari Sudan setelah mendapat tekanan AS.

Hubungan Bashir dan Turabi dalam kekuasaan pun pecah tahun 1999. Turabi bahkan dijebloskan ke penjara (tahun 2001-2003) dengan tuduhan membuat konspirasi baru untuk menggulingkan Bashir.

Tahun 2005, Bashir mengejutkan semua pihak dengan menandatangani kesepakatan damai di Sudan selatan yang mengakhiri perang di wilayah itu sejak tahun 1983. Namun, Bashir dalam waktu yang sama terlibat perang baru di Darfur.

Selama era pemerintahan Bashir, Sudan punya hubungan kurang harmonis dengan Barat, terutama setelah meletus krisis Darfur tahun 2003. Bashir hingga saat ini menolak menyerahkan sejumlah pejabat Sudan yang terlibat kejahatan perang di Darfur kepada ICC.

Ia bersumpah di depan pimpinan Partai Kongres Nasional yang berkuasa di Sudan, tidak akan mengizinkan sama sekali warga Sudan diadili di ICC.

Bashir juga selalu membantah mendukung milisi Janjaweed dari etnis Arab dalam perang melawan kelompok-kelompok dari etnis Afrika di Darfur. Bashir pun selalu menolak penyebaran pasukan perdamaian PBB di Darfur dan mengabaikan kritik dunia Barat terhadap apa yang terjadi di Darfur.

Bashir menolak pula tuduhan jaksa ICC, Luis Moreno Ocampo, tentang keterlibatannya dalam kejahatan perang di Darfur.

Meski demikian, dalam masa pemerintahan Bashir, Sudan mengalami kemajuan, seperti perdamaian di Sudan selatan, penemuan sumber minyak baru, perbaikan ekonomi yang menurut laporan Dana Moneter Internasional (IMF) mencapai pertumbuhan 11 persen, dan perkembangan demokrasi yang lebih positif dengan disahkannya undang-undang pemilu.

Bashir dikenal sangat menjunjung citra dan kehormatan. Ia cepat marah dan mengeluarkan kata-kata yang meledak-ledak ketika merasa kehormatannya terinjak-injak.

Sebelum mengambil alih kekuasaan, Bashir menjabat panglima angkatan bersenjata dan memimpin sendiri operasi militer di Sudan selatan melawan pemberontak pimpinan mendiang John Garang.

Obsesi Bashir adalah menjaga persatuan wilayah Sudan. Ia sangat mencemaskan saat penduduk Sudan selatan memilih memisahkan diri melalui referendum tahun 2011, sesuai dengan kesepakatan tahun 2005.

Keluarga petani

Bashir lahir 1 Januari 1944 di Hush Batqa, 150 km arah utara kota Khartoum. Ia berasal dari keluarga petani yang sederhana. Ia dan keluarganya lalu pindah ke Khartoum dan tinggal di Distrik Kubar awal tahun 1950-an. Bashir menjalani pendidikan menengahnya di Khartoum.

Seusai tamat pendidikan menengahnya, Bashir semula ingin masuk akademi angkatan udara, namun mengurungkan niatnya dan masuk akademi angkatan darat. Dia akhirnya menjadi anggota pasukan khusus Sudan.

Ia secara cepat mengarungi semua jenjang karier militer hingga meraih pangkat jenderal. Bashir bahkan ikut serta bersama militer Mesir dalam perang tahun 1973 melawan Israel.

Mantan Menteri Pertahanan Sudan Barmah Nasser menyebut Bashir seorang perwira profesional dan disiplin. Dia layak menjadi komandan semua divisi di tubuh angkatan bersenjata.

Bashir dikenal berhasil menjalin hubungan kuat dengan semua jajaran perwira yang membuat pemerintahan Bashir didukung kuat oleh militer.

Bashir di tengah keluarganya bertindak sebagai bapak dan pengayom atas para saudaranya. Bashir membiayai sekolah saudara-saudaranya hingga selesai dan bekerja. Dia anak kedua dari 11 anak pasangan Hassan Ahmad Bashir dan Hidayat Muhammad Al Zain.

Bashir menikah dengan saudara sepupunya, Fatimah Khaled, pada awal tahun 1970-an, namun belum dikaruniai anak. Meskipun tanpa anak, keluarga Bashir dikenal keluarga bahagia.

Tahun 2005, Bashir menikah lagi dengan Wadad Babkar, janda Menteri Pertahanan Brigjen Ibrahim Syamsudin yang tewas dalam kecelakaan helikopter saat bertugas di Sudan selatan.

Ibrahim Syamsudin merupakan salah seorang yang sangat dekat dengan Bashir. Keputusan Bashir menikahi janda Syamsudin sebagai penghormatan terhadap Syamsudin.

Bashir dikenal cerdik dan cerdas. Ia juga sangat teliti dalam membaca laporan dari para pembantunya maupun di media massa. Bashir juga egaliter dan tidak membedakan antara menteri dan penjaga pintu dalam perlakuan sehari-hari.

Bashir dikenal sangat disiplin dalam waktu. Ia secara rutin berolahraga, minimal tiga kali dalam seminggu. Ia pendukung klub sepak bola Al Hilal di Sudan. Ia tidak suka minum teh dan kopi. Ia sangat menyenangi makanan khas Sudan dan mendengar lagu-lagu Sudan klasik.

Kini tantangan baru berada di depan Bashir, yakni nasib dirinya dan pemerintahannya menyusul ICC mengeluarkan perintah menangkap Bashir dengan tuduhan terlibat kejahatan perang di Darfur.

Sudan

2009-03-09T15:10:00.000+07:00